Ditemukan 1690 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
164 — 60
kekuatan pembuktian disebabkan termasuk dalamkategori Unus Testis Nullus testis;Menimbang bahwa dengan dinikmatinya secara nyata danpasti kekayaan yang dinikmati oleh Terdakwa sebagaimanadisimpulkan oleh yudex factie di tingkat pertama menimbulkankeraguan, maka berdasarkan azas in dubio pro reo uang penggantiatas kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada Terdakwatidaklah patut dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dikaitkan denganPeraturan Mahkamah Agung R.I.No
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Drs. H. A. GANI SIRMAN, M.Si
108 — 34
GANI SIRMAN, M.Si telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangHal 2 dari 218 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang R.I.No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pembanding/Tergugat III : ANTHONY ROSTANDY (dahulu bernama TAN TIANG LIU) Diwakili Oleh : HERAWAN UTORO DAN REKAN
Terbanding/Penggugat : ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN)
Terbanding/Turut Tergugat III : JOSEPH TEDY ROSTANDY (dahulu bernama TAN TI IANG TANG)
Terbanding/Turut Tergugat IV : KOSMAS ROSTANDY TAN (dahulu bernama TAN TIANG MOUW)
Terbanding/Turut Tergugat V : TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat I : THOMAS TANDEAN (dahulu bernama TAN THIAM PHENG)
269 — 142
Dengan demikian, jelaslah bahwa antaraTERBANDING dengan Para PEMBANDING dan Para TURUTTERBANDING terdapat perselisinan hukum yang menjadi syarat mutlakuntuk mengajukan gugatan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No.4 K/Sip/1958.Bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah perkara mengenai warisanbukan perkara mengenai yayasan, sehingga tidak relevan dan tidakberdasarkan hukum, serta mengadaada dalildalil keberatan ParaPEMBANDING yang mengaitkan dan mempermasalahkan Yayasan WidyaDharma Pontianak,
321 — 89
Lain lagi bila dibandingkan dengan perbuatan Tergugat Ill,sebagaimana didalilkan sendiri olen Penggugat, pada halaman 46,paragraf kelima yang mengatakan bahwa :Belum lagi kegalauan Penggugat sirna akibat gangguan yangdilakukan oleh Tergugat , datang lagi Tergugat Il atau orang lain yangmendapat perintah dari Tergugat Il memasang plang diareal tanahdumaksud berisi pemyataan Tanah ini Milik Pemko Medan.... " Secara tegas, kaidah Yurisprudensi standaard Mahkamah Agung R.I.No. 1500 K/Sip/1978 tanggal
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
155 — 95
Pasal 18 UndangUndang R.I.No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1jo pasal 64 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menghukum Terdakwa MUH. YUSUF RUMALEAN alias UCU olehkarenanya dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan;Menghukum Terdakwa MUH.
492 — 232
Salah satunya adalah bahwa dalam sita harus ada sangkaanyang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkanbarangbarangnya untuk menghindari gugatan penggugat;Tidak ada buktibukti yang menunjukkan adanya sangkaan bahwaPara Tergugat akan atau sedang berupaya mengalihkan tanahtanah atau asetaset yang terdaftar atas nama Turut Tergugat.Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 mengatakan bahwaPenggugat yang tidak memiliki buktibukti yang
Salah satunya adalah bahwa dalam sita harus ada sangkaanyang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkanbarangbarangnya untuk menghindari gugatan penggu gat;Tidak ada buktibukti yang menunjukkan adanya sangkaan bahwaPara Tergugat akan atau sedang berupaya mengalihkan tanahtanah atau asetaset yang terdaftar atas nama Turut Tergugat.Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 mengatakan bahwaPenggugat yang tidak memiliki buktibukti
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
182 — 33
No.27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 350 ayat (3) UU R.I.No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimanatelah diubah dengan UU R.I. No.42 Tahun 2014.Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur danHalaman 16 dari 295 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2020/PN Mdndiancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 UndangUndang R.1. No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang R.I.
455 — 145
ditentukandalam undangundang";Bahwa berdasarkan uraian Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam AktaPengikatan Jual Beli No. 42 tanggal 24 Nopember 1998 yang dibuatdihadapan TURUT TERBANTAH Il, telah terbukti peralihan obyek tanahmilik PEMBANTAH didasarkan pada Surat Kuasa Mutlak, hal mana sesuaidengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 dinyatakan,jualbeli tanah dengan menggunakan surat kuasa mutlak tidak sah,sehingga batal demi hukum;Bahwa demikian pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No
129 — 38
Peraturan Mahkamah Agung R.I.No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, oleh karena pada persidangan pertamatersebut Para Tergugat hadir tidak lengkap maka Prosedur Mediasi tidak dapatdilaksanakan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua belah pihak yang berperkara ;Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, pihak Para Penggugatmenyatakan tetap pada gugatannya ;Menimbang, bahwa atas gugatan
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
DANAR BATA, S.TP
250 — 152
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Unsur memaksa dari pegawai negeri atau penyelenggara negara sehinggaberakibat seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiridalam Pasal 12 huruf e UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUR.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.