Undangdang Nomor : 9 Tahun 2004 serta SuratKetua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan LingkunganPeradilan Tata Usaha Negara tanggal 14101993 Nomor224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam PelatihanHalaman 46 dari 91Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PN CkrKetrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia,pada angka V butir 1 menegaskan

SaijiGunu Makmur Abadi sebagai pemenang lelang, setelah diumumkan tidakada sanggahan dari peserta lelang, kemudian panitia menyampaikanlaporan akhir pelelangan pada pengguna anggaran dengan surat nomor224/DKP/PANLEL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 ;Bahwa dijelaskan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Kab.

SaijiGunu Makmur Abadi sebagai pemenang lelang, setelah diumumkan tidakada sanggahan dari peserta lelang, kemudian panitia menyampaikanlaporan akhir pelelangan pada pengguna anggaran dengan surat nomor224/DKP/PANLEL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010.Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;Saksi DAHLIANA, S.

SaijiGunu Makmur Abadi sebagai pemenang lelang, setelah diumumkan tidakada sanggahan dari peserta lelang, kemudian panitia menyampaikanlaporan akhir pelelangan pada pengguna anggaran dengan surat nomor224/DKP/PANLEL/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010Bahwa Saksi menjelaskan tugas selaku anggota panitia lelang hanyamenyiapkan pendaftaran, dan menerima peserta pendafataran danselebihnnya tugas panitia pelelangan di lakukan oleh Saksi Ir.HASUDUNGAN SIREGAR, Saksi AGUS BUDIMAN dan SaksiJEMIWONG SOTARDUGA, S.S.AmdBahwa

Loimalitna (ibu Penggugat)Nomor 99/1995 tanggal 23 Mei 2009, diberi tanda PIX;10.Foto copy Akta Kematian atas nama Antonius Victor Januarius Belen(Kakak Penggugat) Nomor 531/CSM/2015 tanggal 25 Nopember 2015,diberi tanda PX;11.Foto copy Akta Kematian atas nama Maya Jumina Belen (Adik Penggugat)Nomor 51038KM0909620170018 tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda PX;12.Foto copy Surat Keterangan Yatim Piatu tanggal 7 September 1995, diberitanda PXII;13.Foto copy Surat dari Pimpinan PLN (Persero) Wilayah XI Nomor224

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 37/PID.SUS/2017/PT KALBAR. tanggal 17 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :e Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor224/Pid.Sus/2016/ PN Sbs tanggal 23 Maret 2017 yang dimintakan bandingtersebut dengan perbaikan mengenai jenis pidana penjara Seumur Hidupmenjadi

untukdiganti dengan tanda bukti Hak Milik atau sertifikat, namunkenyataannya bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat tidak memilikibukti kepemilikan tanah berupa sertifikat menurut SK Kinag tersebut.Hal ini disebabkan karena dengan dikeluarkannya SK Kinag tersebutdalam pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform/obyekPengaturan Penguasaan Tanah Penggugat, Penggugat tidak memenuhipersyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961Pasal 8 dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor224

dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 04 Juni 2020, Penggugattelah mampu menunjukkan objek sengketa sesuai dengan gugatanPenggugat, akan tetapi Tergugat tidak mampu menunjukkan tanahmiliknya dan Tergugat menyatakan dihadapan Majelis Hakimpokoknya tanah Tergugat luasnya 16 Ha, akan tetapi Tergugat tidak tahubatasbatasnya dan demikian juga Tergugat II dan Tergugat II tidak mampumenunjukkan tanah miliknya sesuai Akta Jual Beli Nomor : 79/2017,Nomor :80/2017, Nomor : 83/2017, Nomor : 223/2017, Nomor224

Bukti T 17 : Keterangan Ahli (AFFIDAVIT) dalam sengketaTata Usaha Negara Nomor224/G/2020/PTUN.JKT., (Asli) ;Dan1. AdInformandum : Fotokopi Surat Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Republik Indonesia Nomor :S.1/1/KLHK/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihalpersetujuan IUPHHKHTI PT. Puji SempurnaRaharja pada Wilayah KPHP Berau Utara Unit XIVdi Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timurdengan Komitmen beserta lampiran peta;Bahwa Pihak Ketiga PT.

No. 1593 K/Pid.Sus/201342Klas IIA Pontianak dibangun dan sampai sekarang digunakan dengan itikad baikuntuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan;2 Bertentangan dengan pasal 6 ayat(1) Peraturan Pemerintah RI Nomor224 Tahun 1961 tentangPelaksanaan Pembagian Tanah danPemberian Ganti kerugian, yangmenyatakan *Kepada bekaspemilik dari tanahtanah yangberdasarkan pasal 1 peraturan inidiambil oleh Pemerintah untukdibagibagikan kepada yang berhakatau dipergunakan oleh Pemerintahsendiri,

Il (019) Nomor :00224SPM/BPH Migas/ 2010, tanggal 27 Mei 2010, tentangpembayaran biaya Perjalanan Dinas tim kerfasama danimplemantasi pengawasan jenis BBM tertentu, tim pengawasanpenyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu, dan timkoordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian BBMsebesar Rip. 246.472.170, ; 2n non enn nnn nnn nnn nnn nnnb) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) SatkerPengguna Dana, tanggal 27 Mei 2010 ; c) Surat Pernyataan Tanggung Javab Belanja Nomor224

.04/2006, yang dimaksud dengan pengangkut adalah: orang,kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orangBerdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor39/PMK.04/2006, yang dimaksud dengan Manifest kedatangan saranapengangkut (Inward Manifest) adalah: "daftar barang niaga yang diangkutoleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saatmemasuki kawasan pabean;Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor224

Bahwa telah keliru dan salah menerapkan hukum denganmenyebutkan "Bahwa benar Surat Keterangan Tanah (SKT)tersebut merupakan keterangan awal penguasaan tanah, yangdidasarkan ketentuan Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor224 Tahun 1961 harus ditindak lanjuti oleh Pemegang SKT dalamkurun waktu 15 (lima belas) tahun untuk mengurus perolehan hakmaupun alas hak, yang berakibat apabila dalam kurun waktutersebut tidak diurus, maka status tanah kembali menjadi tanahHalaman 74 dari 107 halaman.

penerima redistribusi tidakmemenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalamsurat keputusan redistribusi, bahkan banyak yang menalihkan haknyatanpa jjin sebelum memenuhi kewajiban, sehingga menimbulkanmasalah dan sengketa yang berkepanjangan;. bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform/obyekPengaturan Penguasaan Tanah yang demikian, tidak memenuhipersyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961Pasal 8 dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor224

ASMAWEL AMIN, SarjanaHukum, Notaris di Jakarta masingmasing Nomor 218,Nomor 220, Nomor 221, Nomor 222, Nomor 223, Nomor224, Nomor 225, Nomor 226, Nomor 227, Nomor 228,Nomor 230, Nomor 231, Nomor 232, Nomor 233, Nomor234, Nomor 235, Nomor 236, dan Nomor 237;Halaman 17 dari 126 halaman Putusan Nomor : 114/G/2016/PTUNJKT.(2) Akta) Pemindahan Dan Pengoperan Hak tanggal 21Desember 1993 Nomor 154 dibuat dinadapan H. YUNARDI,SH., selaku Notaris Pengganti dari H.

Ketentuan Peraturan Perundangundangan di bidangPertanahan dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan padaperbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgelijk wet book(BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pemantapan KeterampilanHakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap I Tahun 1993 Nomor224/Td.TUN/ X/1993 tanggal 14 Oktober 1993);Menimbang, bahwa dalam konteks pembatasan kewenangan PeradilanTata

Pelawan telah mencampur adukan antaragugatan perlawanan terhadap eksekusi gugatan perlawanan terhadap lelangeksekusi hak tanggungan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL, gugatanperbuatan melawan hukum dan gugatan haria warisan;Bahwa perlavan pada perkara a quo adalah Perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) terhadap penetapan eksekusi NO: 45/ PDT.EKS/HT/2016/ PN.Blb dan bukanterhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan KPKNLBandung, hal ini berdasarkan register perlawanan adalah Nomor224

Tanggapan Peyjabat yang berwenang menghukum ataspermohonan keberatan administratif sebagaimana telahdisampaikan melalui Nota Dinas Kepala BidangHalaman 31 dari 168 halaman Putusan Perkara Nomor: 30/G/2020/PTUN.DPSKepatuhan Internal Nomor224/WBC. 13/BD.05/2020tanggal 03 November 2020, hal Keputusan PermohonanKeberatan Administratif telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangan yang berlaku, mengingatpenjatuhan hukuman disiplin ringan tidak dapat diajukanupaya administratif. 9.

empat belas) gugatanTerbanding dahulu Penggugat, menyatakan memohon kepadaMajelis Hakim perkara a quo untuk meminta Turut Terbanding Illdahulu Tergugat IV (Badan Pertanahan Nasional Kantor WilayahProvinsi Jambi C.q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten MuaroJambi) untuk melakukan pendistribusian atau pembagian tanahObjek Landreform kepada 100 Kepala Keluarga berdasarkan SKKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 358VI1992 tanggal15 Desember 1992;Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor224

Cakunda, S.Sos;76) 1 (Satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor : 24/SPP/LS/2011 perihal surat pengantar tanpatanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,77) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor224/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.520.000.000, untuk keperluan pembayaran tagihan uang mukasebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BupatiKonawe Utara tahap Ill Kab.

Cakunda, S.Sos;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPPLS) Nomor : 24/SPP/LS/2011 perihal surat pengantar tanpatanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp. 520.000.000,2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor224/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp.520.000.000, untuk keperluan pembayaran tagihan uang mukasebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BupatiKonawe Utara tahap Ill Kab.

Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Tergugat VII Nomor224/1.711.1 tanggal 5 Agustus 2002 pada Nomor 3 dan 4, diperolehdata / informasi bahwa sertipikat hak milik No. 616/ petukangan selatanadalah hasil konversi tanah adat Girik C. 593 Persil 29 Blok D.I hasilveripikasi tetapi tidak dijadikan dasar penerbitan sertipikat, sedangkanberdasarkan data yang ada di sertipikat hak milik No. 616/ petukanganselatan yang diterbitkan oleh pihak Tergugat VI jelas merupakanpenggabungan dari dua sertipikat yaitu

Lokasi berdasarkan KeputusanKepala BPN No.2 Tahun 1999No.01/PTTGT/IV/2008 tanggal 23 Oktober 2007 ;BUR T=30 i. cssssccwsmnnsisBukti T30Bukti T31Bukti T32Bukti T33Bukti T34134Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2009 tentang Tata Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Daerah ;Surat Keputusan Menteri Kehutanan danPerkebunan No.892/KptsII/99 tentang PerubahanKeputusan Menteri Kehutanan dan PerkebunanNo.107/KPTSII/1999 tentang Perizinan UsahaPerkebunan ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor224