Ditemukan 1898 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : proses promes protes prodeo proyek procces process proles prokes proges
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-03-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 19-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.PL.R
Tanggal 3 Oktober 2012 — LIDEN ARANG, DK LAWAN EREN TUNDJANG, DKK
84 — 19
  • serta terdapat hubungan hukum diantaranya sebagaimana yangdimaksud oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 yangmemungkinkan penggabungan perkara apabila terdapat hubungan yang erat atau ada koneksitas , hal inisejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunyaHukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek yang mengatakan kumulasi gugatan dalam dua kualitastidak dapat dibenarkan, karena hal itu melanggar tertib hukum acara ( proces
Pengadilan PN BATULICIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat: GOLDEN AVENUE GWS PTE LTD Tergugat: 1.PT. BATULICIN NUSANTARA MARITIM 2.SUWARNA
251 — 1341
  • Jasindo adalah Pihak Asuransiyang menanggung atau menjamin kerugian Tergugat apabila terjadikecelakaan laut yang sering terjadi diakibatkan oleh keadaan alamatau proces majer;b. Bahwa disamping itu juga PENGGUGAT tidak mengikut sertakan AgenUmum yang ditunjuk PENGGUGAT atau Sub Agen untuk menjadiTERGUGAT dalam perkara ini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-06-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — KHISAR SIAGIAN, dkk
77 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • OnderdistrictHabinsaran, District Porsea, Onderafdeeling Toba, AfdeelingBataklanden, Keresidenan Tapanoeli bertanggal 06 November 1929(Bukti PK3).Keboelatan Kerapatan Negeri Pagarbatoe, Onderdistrict Habinsaran,District Balige, Onderafdeeling Toba, Afdeeling Bataklanden,Keresidenan Tapanoeli bertanggal 25 Juli 1935 (Bukti PK4).Keboelatan Kerapatan Negeri Loembanbaroe, OnderdistrictHabinsaran, District Habinsaran, Onderafdeeling Toba, AfdeelingBataklanden, Keresidenan Tapanoeli bertanggal 16 Juni 1936 (BuktiPK5).Proces
    Proces verbal mengatoer batashoetan Dolok Sihoboen tanggal 12 Oktober 1936 yangmenerangkan batas hutan Dolok Sihobeon adalah sekelilingEnclave Pagarbatu, dengan kata lain Enclave Pagarbatuberada di luar hutan Dolok Sihoboen (Bukti PK2, BuktiPK3, Bukti PK4, Bukti PK5, Bukti PK6).era Tata Guna Hutan Kesepakatan (THGK) denganditerbitkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentangPenunjukkan areal Hutan di wilayah Provinsi Dati Sumatera Utara seluas 3.780.132,02
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 29-08-2019 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 339/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 40
  • Asiah yang seharusnya dibuktikanterlebin dahulu kepemilikannya dengan upaya hukum baik itupermohonan ataupun gugatan yang berdiri sendiri mengenaikepemilikan harta mall ataupun harta peninggalan tersebut.Penggabungan atau kumulasi gugatan semacam itu tidak dapatdibenarkan karena hal itu melanggar tertib hukum acara (Proces order);2.
    Penggabungan atau kumulasi gugatansemacam itu tidak dapat dibenarkan karena hal itu melanggar tertib hukumacara (Proces order);Menimbang, bahwa atas alasanalasan eksepsi tersebut pihak ParaPenggugat dalam repliknya telah membantahnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan eksepsi Para Tergugattersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan masingmasing sebagai berikut:Tentang Eksepsi Ne bis In idem ;Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam jawabannyamengajukan dalil eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2011 — Putus : 09-12-2011 — Upload : 03-09-2012
Putusan PT JAYAPURA Nomor 9/Tipikor.Bnading/2011/PT.Jpr.
Tanggal 9 Desember 2011 — H. SANGKALA SUBAIR alias SANGKALA dan TAMRIN
86 — 57
  • telahdirubah denagan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana ; SUBSIDAIR :Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubahdenagan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaana quo disusun dalam bentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidanaatau proces
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-04-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 16/PID-B/TPK-2013/PN PDG
Tanggal 3 Juli 2013 — HEPPI HARDI, Bsc Pgl. EPI
97 — 49
  • berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sebagaimanadiuraikan di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang dikemukakanoleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan dan tuntutannya, hal tersebut haruslahdibuktikan terlebih dahulu apakah unsurunsur dari dakwaan yang didakwakan dapat terpenuhiatau tidak ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan a quodisusun dalam bentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proces
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 392/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ASDIN Bin LA GAMU
2.LA ODE HAMSA Alias ACUNG Bin LA ODE RAFIDIN
3.LA ODE KASRIN Bin LA ODE KANTO Alias KASRIN
4.LA ODE PAHI Alias LA ODE KAIMUDIN Bin LA ODE ABU
5.LA ANTON Alias ANTO Bin LA CAO
6.LA ODE HARMIN Bin JUMADI
7.LA ODE FAISAL Bin LA ODE AMRAN
8.LA ODE JAMALUDDIN MANDIA Bin LA ODE MANDIA Alias JAMAL
9.LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA
92 — 44
  • membahas masalah penetapanTersangka dalam tahap persidangan pokok perkara tetapi setidaknya kami inginmenunjukan kepada Majelis Hakim bahwa ada yang salah dalam penyelidikandan penyidikan kasus ini dan memang sengaja dipaksakan oleh penyidik danHalaman 14 dari 155 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN KdiJPU walaupun jelasjelas melangar Ketentuan dalam KUHAP dengan tujuanagar majelis hakim menghukum Para terdakwa.Proses Penegakan hukum yang demikian ini jauh proses hukum yang adil dansemestinya (due proces
    Due Proces Of Law adalah persyaratan hukumyang menyatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yangdimiliki Seseorang. Proses hukum yang semestinya menyeimbangkan hukumyang berlaku disuatu. wilayah dan melindungi sesorang darinya. SaatPemerintah diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku,hal tersebut dapat dianggap melanggar proses hukum yang semestinya,sehingga melanggar aturan. Selanjutnya Prof.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
WIM WILLIAM WANIMBO.Dkk
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Intervensi:
ALAM BARZAH MUHAMAD NUR
142 — 83
  • yang memang individualdia terkena dalam beschikking itu lalu bagaimana status dengan pihak pihakyang memang tidak tertera di beschikking itu tapi kKemudian punyadampak hukum, maka kembali ke SEMA No. 2 Tahun 1991;Bahwa ketika Putusan Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi danterhadap keputusan yang sudah dibuat oleh KPU itu ketika KPU menerbitkanSK baru terhadap Penetapan itu silahkan kemudian sesuai dengan Putusandari MA tapi harus inkracht dulu jadi sebelum inkracht ini belum final masihada proces
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Khusus Perikanan
Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN SINGKEL Nomor 14 /Pid.B/2014/PN.Skl
Tanggal 19 Maret 2014 — - Muliadin Alias Adi Buton Bin Alm Bang Ti, DKK.
133 — 8
  • 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1)UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah denganUU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana.ATAUe KEEMPAT Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 31 Tahun 2004 yangtelah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumdisusun secara alternatif, maka sesuai tertib hukum acara pidana(proces
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-06-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 24 / Pdt.G / 2015 / PN.Lmj
Tanggal 21 Desember 2015 — - LAM CHONG SAN (Penggugat - I) - PERUM PERHUTANI UNIT- II JAWA TIMUR CQ. KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PROBOLINGGO CQ. SUB KESATUAN PEMANGKU HUTAN (SKPH) LUMAJANG CQ. BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (BKPH) PASIRIAN (TERGUGAT - I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Cq. KANTOR PELAYANAN TERPADU LUMAJANG (TERGUGAT - II)
68 — 28
  • hutan Negarayang dikelola oleh Tergugat berdasarkan buktibukti otentik.Bahwa lokasi titiktitik koordinat yang tercantum dalam IUP OperasiProduksi Penggugat sebagian besar berada di kawasan hutan NegaraPetak 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 Resort Polisi Hutan (RPH)Bago, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pasirian,Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo;Bahwa kawasan hutan tersebut telah dikukuhkan sebagai kawasanhutan Negara berdasarkan buktibukti otentik sebagai berikut :a) Partieel Proces
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-05-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 18 Mei 2017 — HARDIANSYAH, DK VS PT. YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK
62 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 158 memberikan kewenangan kepada pengusahauntuk melakukan PHK dengan alasan buruh/pekerja telahmelakukan kesalahan berat tanpa due proces of law melalui putusanpengadilan yang independen dan imparsial. Sementara Pasal 159menimbulkan beban pembuktian yang tidak adil dan berat bagiburuh/pekerja untuk membuktikan kesalahannya. Selain itu, pasal iniHalaman 55 dari 69 Put.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 54/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
Drs. AGUSTIN BASTAMAN
Tergugat:
Walikota Tangerang Selatan
241 — 846
  • Selain daripada itu, pengertian kepentingan(belang) dalam terminologi Hukum Acara Administrasi menunjuk kepada dewaarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces (nilaiyang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harusdilindungi oleh hukum);Halaman 67 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGMenimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermatiGugatan Penggugat, Objek Sengketa serta mendengarkan keterangan ParaPihnak dalam perkara a quo, didapatkan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 24-08-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 43/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
WINARNO
Tergugat:
Kepala Kantor ART/BPN Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
WARDAH
306 — 261
  • Selain daripada itu, pengertiankepentingan (belang) dalam terminologi hukum acara administrasi menunjukkepada de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces(nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harusdilindungi oleh hukum);Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagaipemilik bidang tanah seluas + 1.059 M yang diperoleh berdasarkan jual beli dariNeng Dewi Nurosmala dan Para Ahli Waris almarhum H.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 14-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat:
1.I NYOMAN SUJANA
2.NI KETUT WATI
Tergugat:
2.KOPDIT KUBU GUNUNG TEGALJAYA
3.PT. BALAI LELANG BALI
4.3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DENPASAR
5.4. I NYOMAN GEDE WIDIANA
136 — 68
  • .:0008 Rp. 750.000.Gi PIN Proces sass cares warns exrun woe cares car worn ee cares warn ata ee res tn Rp. 60.000.7. Redaksi PUtUSAN ...............ceeceeeeeeeeeseeeeeees RP. 10.000,8. Meterai Putusan ................................. RO. 10.000,Jumlah......................
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 07-02-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Tjb
Tanggal 27 September 2017 — - TERGUGAT : SAHAT HABEAHAN,DKK - PENGGUGAT : BANJAR SIGALINGGING
124 — 19
  • Sebab tertib hukum acaradalam pemeriksaan perkara pidana tersebut adalah telah melanggar proseshukum acara (umdoe proces of law) pidana, terutama menyangkut hukumpembuktian. Karena apabila memperhatikan segala buktibukti surat daripelapor maka pemeriksaan biasa, sebab pemeriksaan alat buktinyabukanlah sederhana.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.ANNI SIREGAR PULUNGAN
2.ROKY RAHMAT
Tergugat:
Kepala Kantor PertanahanWilayah Kota Jakarta Barat
351 — 233
  • Selain daripada itu,pengertian kepentingan (belang) dalam terminologi hukum = acaraadministrasi menunjuk kepada de waarde die beschremd moeten wardenen inzet vormt van het proces (nilai yang harus dilindungi dan membentukisi proses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);Terhadap adanya tumpang tindih hak atas tanah akibat terbitnya objeksengketa haruslah diperbaiki oleh Tergugat, akan tetapi disebabkan Tergugattidak memberikan keputusan dan/atau. penetapan menganai upayakeberatan, maka Penggugat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2013 — HASYIM. S.Sos
93 — 25
  • Pasal 55 ayat (1) ke jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidaritas, maka sesuaidengan tertib hukum acara pidana atau proces orde yang berlaku, maka pertamatamaMajelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas DakwaanPrimair, apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagidipertimbangkan, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelisakan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Subsidair
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2014 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 639/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 16 Desember 2014 — Ir. AGOF DWI WINARWANTO melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPUTI PENGKAJIAN dan PENANGANAN SENGKETA DAN PENYELESAIAN KONFLIK Cs
309 — 206
  • Joko Dolog, bukti P21 berupa akta Proces Verbal, Nomor 16, tanggal 8 April 1950,dibuat dihadapan Theodoor Robert Willem Vermeulen, Notaris di Surabaya,dikeluarkan sebagai salinan oleh Habib Adjie, SH., M.Hum, Notaris di Surabaya, bukti P22 berupa Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 98, tanggal 29 Oktober1952, dibuat dihadapan Theodoor Robert Willem Vermeulen, Notaris di Surabaya,antara Njonja djanda Johanna Jacoba Schoevaart selaku penjual dan tuan AbdulMoekti sebagai pembeli, atas 10(sepuluh) lembar
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-05-2011 — Upload : 05-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 9/PID.SUS/2010/PN.SBY
Tanggal 9 Mei 2011 —
42 — 12
  • Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proces orde yang74berlaku, pertamatama majelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaianhukum atas dakwaan kesatu primer, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 11-04-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 20/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 4 September 2017 — ARTISSA PANJAITAN MELAWAN: KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN 2. MARWANIS 3. NOVIWARMI GANIN
1127 — 930
  • Selain daripadaitu, pengertian kepentingan (belang) dalam terminologi hukum acaraadministrasi menunjuk kepada de waarde die beschremd moeten warden eninzet vormt van het proces (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isiproses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwasannya dengan diterbitkannya obyek sengketa (vide bukti P1, bukti T2)mengakibatkan Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas tanahsebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik