Bangunan sebagaimana tersebut di atas bertentangandengan :1 Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor: 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menentukan bahwa danabagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 % untukdaerah, sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagiandaerah sebagai berikut :a 16,2

Bangunan sebagaimana tersebut di atas bertentangandengan :281 Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Nomor: 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menentukan bahwa dana bagihasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90 % untuk daerah,sebagaimana pula diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 16Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunanantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa bagian daerah sebagaiberikut :a 16,2

Tangerang dengan luastanah 16,2 Ha yang akan diperuntukan sebagai penukar tanah PTPerkebunan XI yang terletak di Desa Pakulonan Kec. Serpong Kab.Tangerang.b. Luas tanah 16,2 Ha dengan status Hak Milik Adat yang bersertifikat,keadaan tanah terdiri dari tanah darat.Hal. 79 dari 86 hal. Put. No. 8/PDT/2015/PT.BTN8080c. Harga permintaan dari para pemilik tanah sebesar Rp 3.250,/M2yang kemudian disepakati seharga Rp 2.250,/M2 termasuk tanamtumbuh yang ada diatasnya.d.

tersebut telah diberitahukankepada Tergugat ,llIll / Para Terbanding dan Turut Tergugat dan IV ParaTurut Terbanding pada hari Jumat tanggal 5 ,10,11Juli 2017 berdasarkanRelaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 44/Pdt.Bdg/2017/PN.Skt ;Menimbang, Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ ParaPembanding pada tanggal 28 Juli 2017 dan diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Juli 2017, Memori Banding tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 ,16,2

Syahroni Nasution.Pangkat/NRP : Sersan Satu/210902621 70288.Jabatan : Baninwal Denpom/5.Kesatuan : Pomdam I/BB.Tempat, tanggallahir : Binjai, 19 Februari 1988.Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama > Islam.Tempat tinggal : Asmil Pomdam I/BB Km 16,2 Jin. MedanBinjai, Kab. Deli Serdang.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Hal. 22 dari 43 hal.

ditempat tersebutHalaman 4 dari 73 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Bigkarena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya izin Menteri KehutananNomor 579/MenhutIl/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHKTL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.Berdasarkan pengambilan titik koordinat dilokasi pembukaan jalantersebut yaitu pada titik kordinat 1) N 02" 27" 19.0 .E 99" 04"16,2

dilindungi dan makin meningkatnya aktifitas manusia ditempat tersebutkarena dijadikan lahan pertanian dan harus adanya izin Menteri KehutananNomor 579/MenhutIl/2014 tanggal 24 Juni 2014 jo Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1076/MENLHKTL/KUH/PLA/3/2017 Tanggal 03 Maret 2017 tentang Peta PerkembanganPengukuhan Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Utara.Berdasarkan pengambilan titik koordinat dilokasi pembukaan jalantersebut yaitu pada titik kordinat 1) N 02" 27" 19.0 .E 99" 04"16,2

berat 45 gram brutto dimusnahkan 4 sachet total berat 36 gram brutto disisihkan 1 sachet 9 gram brutto; berat netto 4,8735 gram sisa pemeriksaan 4,5199 gram;
- 8 (delapan) sachet warna putih berisi tembakau sintetis total berat 112 gram brutto dimusnahkan 7 sachet total berat 98 gtam brutto disisihkan 1 sachet 14 gram brutto; berat netto 9,7681 gram sisa pemeriksaan 9,3227 gram;
- 1 (satu) sachet warna putih tulisan SKYLARK berisi tembakau sintetis dengan berat 16,2

No. 1008 K/Pid.Sus/2016 000 000 0011 Paku Seng kg 16,2 20.000 18.000 325.600 293.04 32.5608 012 Paku 7 kg 14,5 11.000 12.000 159.500 174.00 14.5000 013 Paku 10 kg 16 15.000 12.000 240.000 192.00 48.000015 Seng Licin mM 16/ 20.000 11.000 320.000 176.00 144.000015 Daun Pintu Jati Bh 2 600.00 500.00 1.200.0 1.000.0 200.00083x200 cm 0 0 00 0015 Daun Jendela Jati Bh 4 300.00 250.00 1.200.0 1.000.0 200.0000 0 00 0015 Daun Pintu Jati Bh 2 600.00 500.00 1.200.0 1.000.0 200.00080x200 cm 0 0 00 0015 Kusen

No. 1008 K/Pid.Sus/2016 fe 04 Pasir M 21 235.00 162.50 4.935.0 3.412.5 1.522.53 0 0 00 00 005 Batako Press bh 357) 2.500 2.300 8.947.5 8.231.7 715.8009 00 006 Kawat Beton kg 3 21.000 15.000 63.000 45.000 18.0007 Kayu 6x12 bt 61 81.000 76.875 4.941.0 4.689.3 251.625g 00 758 Kayu 5x10 bt 81 62.000 60.000 5.022.0 4.860.0 162.000g 00 009 Kayu 5x7 bt 16 38.000 27.750 608.000 444.00 164.000fe 010 Seng Gelombang Ibr 278 45.000 36.000 12.510. 10.008. 2.502.0000 000 0011 Paku Seng kg 16,2 20.000 18.000 325.600

KepulauanRiau, atau lebih tepatnya jika dilihat menggunakanpenunjuk arah mata angin / kompas, posisi koordinat004250 U/ 1034430 T tersebut berada padaarah 225 Tanjung Batu Belobang Kepulauan Riau ;e Bahwa perairan Tanjung Batu Belobang Kepulauan Riautermasuk dalam wilayah Kabupaten Karimun Provinsi39Kepulauan Riau dan termasuk dalam wilayah PerairanRepublik Indonesia ;e Bahwa jika diukur menggunakan peta maka jarak antaraposisi koordinat 004250 U/ 1034430 T denganBatas Kodya Batam terdekat yaitu sekitar 16,2

tersebut didasarkan pada ketentuan dalam UndangUndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2)disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

dasar hukumnya adalahketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalamPasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1)dan (2) disebutkan :Hal 54 dari 188 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

dua) gram;

netto yang mengandung sediaan narkotika Jenis Kokaina (kode 1);

2015 didasarkan pada ketentuandalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

ataudasar hukumnya adalah ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

para wajib Pajak Bumi danBangunan ;Menyampaikan laporan ;e Bahwa dalam rangka pelaksanaan prinsip perimbangan keuangan,Pemerintah Pusat memberikan Insentif kepada daerah Kabupaten /Kota yang mencapai target pembayaran pajak oleh wajib pajak(100%), hal ini mengacu pada :1 UndangUndang Nomor : 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah, pada :e Pasal 12 ayat (2) : Dana bagi hasil dari penerimaanPBB sebesar 90% untuk daerah dengan rinciansebagai berikut :16,2%

2015 didasarkan pada ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

ataudasar hukumnya adalah ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

2015 didasarkan padaketentuan dalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalamPasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

dasar hukumnya adalah ketentuan dalam UndangUndang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluhpersen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UndangUndangNomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menentukan bahwaDana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)sebesar 90% untuk daerah, sebagaimana pula telah diatur dalamPasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 tentangPembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa bagian daerahsebagai berikut :a. 16,2%

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UndangUndangNomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menentukan bahwaDana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)sebesar 90% untuk daerah, sebagaimana pula telah diatur dalamPasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 tentangPembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa bagian Daerahsebagai berikut :a. 16,2%

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.Halaman 4 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen)untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

Tahun 2004Halaman 17 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDNtentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen)untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

2015 didasarkan pada ketentuandalam UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 12 ayat(1) dan (2) disebutkan :(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen)untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan :Halaman 38 dari 201 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2021/PT MDN(1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah Provinsi,daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah.(2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (Sembilan puluh persen)untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut :a. 16,2

No. 173 K/Pid.Sus/2016 200 juta 2,8 juta 3,0 juta 3,2 juta 3,4 juta 3,6 juta 300 juta 4,2 juta 4,5 juta 4,8 juta 5,1 juta 5,4 juta400 juta 5,6 juta 6,0 juta 6,4 juta 6,8 juta 7,2 juta500 juta 7,0 juta 7,5 juta 8,0 juta 8,5 juta 9,0 juta600 juta 8,4 juta 9,0 juta 9,6 juta 10,2 juta 10,8 juta 700 juta 9,8 juta 10,5juta 11,2juta 11,9juta 11,6 juta 800 juta 11,2 juta 12,0 juta 12,8 juta 13,6 juta 14,4 juta 900juta 12,6juta 13,5juta 14,4juta 15,3juta 16,2 juta 1 miliar 14,0 juta 15,0 juta 16,0 juta 17,0

1,8% /Bin Bin Bin Bin Bin100 juta 1,4 juta 1,5 juta 1,6 juta 1,7 juta 1,8 juta200 juta 2,8 juta 3,0 juta 3,2 juta 3,4 juta 3,6 juta300 juta 4,2 juta 4,5 juta 4,8 juta 5,1 juta 5,4 juta400 juta 5,6 juta 6,0 juta 6,4 juta 6,8 juta 7,2 juta500 juta 7,0 juta 7,5 juta 8,0 juta 8,5 juta 9,0 juta600 juta 8,4 juta 9,0 juta 9,6 juta 10,2 juta 10,8 juta700 juta 9,8juta 10,5juta 11,2 juta 11,9juta 11,6 juta800 juta 11,2juta 12,0juta 12,8 juta 13,6 juta 14,4 juta900 juta 12,6juta 13,5juta 14,4 juta 15,3 juta 16,2

No. 173 K/Pid.Sus/2016 900 juta 12,6 juta 13,5juta 14,4 juta 15,3 juta 16,2 juta 1 miliar 14,0 juta 15,0 juta 16,0 juta 17,0 juta 18,0 juta 10.

No. 173 K/Pid.Sus/2016 100 juta 1,4 juta 1,5 juta 1,6 juta 1,7 juta 1,8 juta200 juta 2,8 juta 3,0 juta 3,2 juta 3,4 juta 3,6 juta300 juta 4,2 juta 4,5 juta 4,8 juta 5,1 juta 5,4 juta400 juta 5,6 juta 6,0 juta 6,4 juta 6,8 juta 7,2 juta500 juta 7,0 juta 7,5 juta 8,0 juta 8,5 juta 9,0 juta600 juta 8,4 juta 9,0 juta 9,6 juta 10,2 juta 10,8 juta700 juta 9,8juta 10,5juta 11,2 juta 11,9 juta 11,6 juta800 juta 11,2juta 12,0juta 12,8 juta 13,6 juta 14,4 juta900 juta 12,6juta 13,5juta 14,4 juta 15,3 juta 16,2

sebelum mengajukan gugatan, perkara ini pernah di mediasi dikantor desa Wakan, namun tidak bisa damai bahwa para Tergugat penahmelaporkan para Penggugat ke kantor Polisi karena masalah pagar yang diHalaman 52 dari 60 putusan Nomor 49/Padt.G/2020/PN Selpindahkan, Inag Rahimin mengerjakan tanah seluas 14 are bagian dari tanah yangseluas 34 are ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P1, memang benar paraPenggugat adalah keturunan dari Amaq Derah , alat bukti surat P2, P3, P4, P5dan P.16.1, P.16,2

dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan PU Daerah 26,5MSebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa 28,7MSebelah Selatan berbatasan dengan Jalan KantorLurah Gampong Jawa 16,2+3,8MSebelah Barat berbatasan dengan Kantor DinasPutusan Perkara Nomor: 25/G/2017/PTUN.BNA halaman 8 dari 64Peternakan Resort Idi 35,6 MSertifikat Hak Pakai Nomor : 32 tertanggal 15 Juni 2001 atasnama PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR yang letaknya di GampongJawa Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Surat

yang pada pokoknya menerangkan tanah seluas lebih kurang16,2 (enam belas koma dua) Ha terletak di Desa Unte Rudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas sampai saat ini belum dimohonkan haknya kepada kantor pertanahan yang berwenang dan tidak pula ada sengketa dengan pihak manapun juga;