Direktorat AgrariaManado Nomor : 188.44/1179/HM/P3.HT/8485 tanggal 30 April 1985 atas namaMartha Paulina Alfred Legoh.

Pembuatan sertifikat ditanggunkan sementara olehDirektorat Agraria (BPN) Manado karena bermasalah;Bahwa atas dasar hak yang dimiliki Almarhumah Martha Paulina Hermanussesuai SK Nomor: 188.44/1179/HM/P.3HT/8485 yang diperoleh atas upayaPenggugat maka untuk mendapatkan bukti status Sertifikat Hak Milik atas tanahdan rumah yang sedang ditempati, almarhumah Martha Paulinan LegohHermanus semasa hidupnya telah membuat surat pernyataan penetapan warisyang ditulis tangan sendiri tanggal 22 Januari 1993 yang

Nomor 4 dan nomor 5 Penggugat berupayamendapatkan alas hukum yang tepat untuk mengatasi masalah klaim yangmenghambat penerbitan Sertifikat Hak Milik Tanah dan Rumah yang ditempatiibunda yang oleh ketentuan pemerintah telah diberikan status Hak Milik denganSK Nomor: 188.44/1179/HM/P3.HT/8485 tertanggal 30 April 1985, berdasarkanalas hukum yang ada maka Penggugat berusaha dan berupaya mengurus statusSertifikat Hak Milik atas tanah dan rumah tersebut dengan pengorbanan tenaga,pikiran, waktu dan dana

/978/BPMPD/2010 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 31 Desember2010 (berikut Lampirannya);Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/030/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulanJanuari s/d Mei tahun 20102 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,tanggal 13 januari 2012 (berikut Lampirannya);Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program BantuanBeras Kepada

Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, tanggal 07 maret 2012;Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/272.a/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulanJuni s/d Desember Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan BangkaBelitung, tanggal 14 Mei 2012 (berikut Lampirannya);Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/272.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program BantuanHalaman 22 dari 253 Putusan Nomor 18/PidSus/TPK/2014/

PN Pgp283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.Beras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, tanggal 14 Mei 2012;Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/049.c/BPMPD/2013 tentang Pelaksanaan Program BantuanBeras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 Januari 2013;Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/049.d/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pagu Raskin

(lima ribu sembilan ratus rupiah) perkilogram, yangkemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang PelaksanaanProgram Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 7 Maret 2012, yang telahmenetapkan subsidi sebesar Rp.1.600, (seribu enam ratus rupiah) untukbulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 dan KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/272.b/BPMPD/

Bangka Belitung Nomor :188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program BantuanBeras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2012 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, tanggal 07 maret 2012;Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/272.a/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulan Junis/d Desember Tahun 2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,tanggal 14 Mei 2012 (berikut Lampirannya);Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/272.b/BPMPD

Setelah memperhatikan keterangan saksisaksi, keterangan ahli danketerangan Terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan PengadilanNegeri Medan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa LISANUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran Pembantupada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak14 Januari s/d 27 Juni 2011 sesuai Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : . 188.44

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam (DPAPPKD)Nomor rekening : 1.20 03 00 00 4 Tahun Anggaran 2010 yaitu pemberianbantuan kepada Sosial Kemasyarakatan dan Bantuan Biaya dalam rangkakegiatan Interaktif dan Mitra Kerja pada Biro Umum Pemerintah ProvinsiSumatera Utara, kemudian pada tanggal 25 Februari 2010 Terdakwaditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD pada Biro UmumSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Pasal 222 ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajibmenyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yangmenjadi tanggung jawabnya;halaman 11 dari 85Putusan No.49/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn124).Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/121/KPTS/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangMenandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan

Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahmenjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;SUBSIDAI :Bahwa ia Terdakwa LISANUDDIN selaku Bendahara Pengeluaran PembantuPPKD pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi SumateraUtara sejak 14 Januari s/d 27 Juni 2011 sesuai Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

Pasal 222 ayat (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu wajibmenyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaranyang menjadi tanggung jawabnya;4) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/121/KPTS/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengguna Anggaran,Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangMenandatangani Surat Perintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan,Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Sosial

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si;3. Memerintahakan kepada Tergugat untuk mencabut:--a.

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran Nomor 120 Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si NIP 19590610 198203 1 012;-----------------------------------------b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 821.2/172/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Atas Nama Dahlim Banjar Nahor,S.E.,M.Si;---4.

diberitahukan kepadaPenggugat / Pembanding pada tanggal 21 Februari 2014 yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut : Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 37/G/2013/PTUN.BJM. telah sesuai dengan aturan hukum dan rasa keadilan;Bahwa Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjar Nomor 175/80/SETDPRD/2013 tanggal 17 Juli 2013 Perihal Pemberhentian HakHakAnggota DPRD Kabupaten Banjar atas nama Muaddin merupakan tindaklanjut dari Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44

No. 60/B/2014/PT.TUN.JKTkewenangan, prosedur, dan substansi tidak bertentangan dengan Pasal 103 ayat (1)dan ayat (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TentangTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hakhak Penggugat / Pembandingsebagai Anggota DPRD Kabupaten Banjar sudah tidak dapat dibayarkan lagi sejakditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0519/KUM/2012tentang Peresmian Pemberhentian

Kapuas;28) 1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan dan pekarangan tahun 2015.29) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/410/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019.30) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/19/K/DPRD. 2014 tentang Komposisi Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan

Kapuas;28.1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan danpekarangan tahun 2015.29.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019.30.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/19/K/DPRD. 2014 tentangKomposisi Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten

umum;Setelah mendengar duplik atau tanggapan Penasih Hukum Terdakwadan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan tetap padapembelaannya bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dalamdakwaan primair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh PenuntutUmum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SETIA BUDI selaku anggota DPRD KabupatenKapuas dari Partai Golkar berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi KalimantanSelatan Tahun 20122032;c.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/030/KUM/2018 tentang Perubahan Kelima KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi KalimantanSelatan Tahun 20122032;Maka sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak.4.

Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat Keputusan GubernurKalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 Tentang rencana umumjaringan jalan provinsi di provinsi Kalimantan selatan tahun 20122032,diberi tanda bukti T 1;2. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan selatan nomor188.44/0527/KUM/2019 tentang Ketetapan Nilai Barang Milik DaerahBerupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2018, diberi tanda bukti T 2;3.

/0320/KUM/2017 tentang Perubahan KeempatKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi Di Provinsi KalimantanSelatan Tahun 20122032, Tl2 berupa fotokopi Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0527/KUM/2019 tentang Ketetapan NilaiBarang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi KalimantanSelatan Tahun Anggaran 2018, TI4 berupa fotokopi Informasi dari websiteKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasihttps

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI2 yaitu Fotokopi KeputusanGubernur Kalimantan selatan nomor 188.44/0527/KUM/2019 tentang KetetapanNilai Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi KalimantanSelatan Tahun Anggaran 2018, pada lampiran Nomor 48 berisi rekap hargaNJOP tanah bawah jalan provinsi, dimana jalan Simpang 3 Lingkar UtaraLingkar Utara Banjarbaru tercantum sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh duaribu rupiah)/ M?

Pasal 105 UU RI No. 17Tahun 2008 tentang Pelayaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut:e Terdakwa merupakan Direktur Utama PT Kawikawa Gawi Sabumi (PT KGS) yangbergerak dalam bidang pertambangan dan pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dantanggungjawab untuk mengawasi dan bertanggungjawab terhadap seluruh aksesdan kegiatan pelabuhan khusus PT KGS, untuk bidang pelabuhan khusus terdakwaselaku Direktur utama PT KGS memiliki legalitas berupa Keputusan GubernurKalsel Nomor: 188.44

KGS adalah sebagai berikut : Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/078/KUM/2009 tanggal 25Februarui 2009 tentang Pemberian izin pembangunan kepada PT. KGSuntuk membangun pelabuhan khusus regional pertambangan batubara diDesa Satu Barat Kec. Satui Kab Tanah Bumbu Prop. KalSel ;e Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/079/KUM/2009 tanggal 25Februaru 2009 tentang Pemberian izin Pengoperasian kepada PT.

KalSel ;e Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/0387/KUM/2010 tanggal O1September 2010 tentang Persetujuan kelayakan lingkungan AnalisisDampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan LingkunganHidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) padakegiatan perluasan arela terminal khusus batubara dari 4,5 Ha menjadi13,44 Ha oleh PT. KGS di Desa Satu Barat Kec. Satui Kab Tanah BumbuProp. KalSel ; e Bahwa dalam hal ini PT.

KGS ; Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/078/KUM/2009 tanggal 25 Februari2009 tentang Pemberian izin pembangunan pelabuhan~ khusus ;Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/079/KUM/2009 tanggal 25 Februari2009 tentang Pemberian izin Pengoperasian pelabuhan khusus PT. Kamikawa GawiSabumiKeputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.329 tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010tentang Perizinan Operasi kepada PT.

Terdakwa memperoleh upahsebesarRp.4.000, ( empat ribu rupiah ) per tabung ukuran 12 Kg yang telah terdakwaisi dari Sdr Heri Irawan Als Buyung ( DPO).Bahwa gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut diperdagangkankepada pembeli/konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44/122/KPTS/2015 HargaEceran Tertinggi untuk wilayah Suamatera Utara di tingkat konsumen sebesarRp.16.000, per tabung sedangkan untuk harga LPG Non Subsidi 12 Kgsebesar Rp.128.900,

Bahwa gas LPG 12(dua belas)kg hasil pemindahan tersebut diperdagangkan kepada pembeli dengan tujuan untukmemperolejhkeuntungan berdasarkan SK Gubernur SumutNo.188.44/122/KPTS/2015 harga eceran tertinggi untuk wilayah Suut ditingkat konsumen sebesar Rp 16.000,(enam belas ribu rupiah) pertabung sedangkan untuk harga LPG Non Subsidi 12(dua belas)kgsebesar Rp 128.900,(seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratusrupiah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan

Bahwa pada saat ini upah yang dibayar oleh tergugat kepada penggugattermasuk seluruh pekerja yang ada di perusahaan tergugat dibawah ketentuanyaitu sebesar Rp 2.220.330 perbulan. padahal upah tidak sesuai UMSK KotaMedan tahun 2020 sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minumsurat keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/13/KPTS/2020 tanggal 13Januari 2020 ( KBLI I55115 ) sebesar Rp 3.415.910. (Tiga juta empat ratus limabelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);8.

Bahwa oleh karena upah merupakan hak yang harus diterima olehpenggugat secara rutin setiap bulannya, yang mana sejak bulan Agustus tahun2020 sampai Februari 2021 tergugat tidak lagi membayar upah penggugat, makapenggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim untuk menghukumtergugat agar membayar upah penggugat sesuai dengan UMSK yang berlaku saatini di Kota Medan adalah sebesar Rp 3.415.910/ bulan yang berlaku sejak tanggal13 Januari 2020 dengan SK Gubernur No 188.44/13/KPTS/2020.

Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah sejaktahun 2015 s/d tahun 2020 sesuai UMSK sektor akomodasi dan penyediaan makanminum surat keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/13/KPTS/2020tanggal 15 Januari 2020 (KBLI I55115 ) sebesar Rp 3.415.910 dengan totalkeseluruhan sebesar Rp. 23.640.176;5. Menghukum tergugat untuk membayar uang proses selama 7 bulandengan total Rp. 15.542.310;6.

Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/18/KPTS/Tahun 2018 tentang Upah minimumSektoral Kota Medan tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya diberitanda dengan P4;5. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1576/KPTS/Tahun 2018 tentang Upah minimumSektoral Kota Medan tahun 2019, tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya diberitanda dengan P5;6.

Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/13/KPTS/Tahun 2020 tentang Upah minimum Sektoral KotaMedan tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda dengan P6;7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perincian kekurangan upah sejak tahun2018 sampai tahun 2020 atas nama Ahmad Fauzi yang dibuat PC F SP PARSPSI Kota Medan, selanjutnya diberi tanda dengan P7;8.

Penggugat diangkat menjadi Bendahara Penerimaan pada BadanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerha Provinsi Sumatera Utarasesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/242/KPTS/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurSumatera Utara No. 188.44/142/KPTS/2017 Tanggal 30 Maret 2017Tentang Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat DaerahDi Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam RangkaPengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 tertanggal 22Mei 2017.d.

Penggugat diangkat menjadi Tim Sekretariat sesuai dengan KeputusanGubernur Sumatera Utara No. 188.44/703/KPTS/2018 Tentang TimEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota TentangAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 DanRancangan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 SertaRancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang PerubahanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 DanRancangan Peraturan

Bukti P60Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/704/KPTS/2018 ditetapkan tanggal 8 Juni 2018 ;Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/703/KPTS/2018 ditetapkan tanggal 8 Juni 2018 ;Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/242/KPTS/2017 ditetapkan tanggal 22 Mei 2017 ;Bukti P54 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:800/1202/2013 Tentang Pemberhentian Sementara a.n RajaAnita Elisya, SE ditetapkan tanggal 26022013

;Bukti P55 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/448/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin a.nRaja Anita Elisya, SE ditetapkan tanggal 21 September 2015 ;Bukti P56 Foto kopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/556/KPTS/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplina.n Raja Anita Elisya, SE ditetapbkan tanggal 18 Nopember2015 ;Foto kopi Putusan Nomor: 66/G/2017/PTUNPLG antaraHERIYANTO,SE sebagai Penggugat M e a w an BUPATIOGAN KOMERING ULU SELATAN sebagai Tergugattertanggal

Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkatsetingkat lebin rendah selama 3 (tiga) tahun berdasarkan KeputusanSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 188.44/448/KPTS/2015tanggal 21 September 2015 (Vide Bukti P55 dan P56);:6.

AnangBakhranie sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala BiroKesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan danSurat Keputusan Nomor : 188.44/0172/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/07/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr. Drs.

Anang Bakhranie sebagai Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja PerangkatDaerah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra).Surat Keputusan Nomor : 188.44/0299/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurHalaman 9 dari 83 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2014./PN.BJMKalimantan Selatan Nomor : 188.44/09/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr.

/PN.BJMDan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor : 188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentangPemberian Bantuan Keuangan Atas Beban APBD Propinsi KalimantanSelatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan Bantuan PembinaanKeagamaan, Bantuan untuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragamadan Bantuan Sosial Kemasyarakatan antara lain menetapkan :a.

AnangBakhranie sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala BiroKesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Selatan danSurat Keputusan Nomor : 188.44/0172/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/07/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr. Drs. Anang Bakhranie sebagai Kuasa PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja PerangkatDaerah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra).4.

Surat Keputusan Nomor : 188.44/0299/KUM/2010 tanggal 15 April2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/09/KUM/2009 tentangPenunjukan Sdr.

Terdakwa memperoleh upahsebesarRp.4.000, ( empat ribu rupiah ) per tabung ukuran 12 Kg yang telah terdakwaisi dari Sdr Heri Irawan Als Buyung ( DPO).Bahwa gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut diperdagangkankepada pembeli/konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44/122/KPTS/2015 HargaEceran Tertinggi untuk wilayah Suamatera Utara di tingkat konsumen sebesarRp.16.000, per tabung sedangkan untuk harga LPG Non Subsidi 12 Kgsebesar Rp.128.900,

Terdakwa memperoleh upahsebesarRp.4.000, ( empat ribu rupiah ) per tabung ukuran 12 Kg yang telah terdakwaisi dari Sdr Heri lrawan Als Buyung ( DPO).Bahwa gas LPG 12 kg hasil pemindahan tersebut diperdagangkankepada pembeli/konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44/122/KPTS/2015 HargaEceran Tertinggi untuk wilayah Suamatera Utara di tingkat konsumen sebesarHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN STBRp.16.000, per tabung sedangkan

Bahwa gas LPG 12(dua belas)kg hasil pemindahan tersebut diperdagangkan kepada pembeli dengan tujuan untukmemperolejhkeuntungan berdasarkan SK Gubernur SumutNo.188.44/122/KPTS/2015 harga eceran tertinggi untuk wilayah Suut ditingkat konsumen sebesar Rp 16.000,(enam belas ribu rupiah) pertabung sedangkan untuk harga LPG Non Subsidi 12(dua belas)kgsebesar Rp 128.900,(seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratusrupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0323/KUM/2017tentang Perubahan Izin Lingkungan atas Keputusan Gubernur No. 188 .44/0580/KUM/2013 tentang izin lingkungan atas kegiatan peningkatankapasitas produksi dari 3 juta ton pertahun menjadi 10 juta ton pertahunkegiatan penambangan batubara oleh PT.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0579/KUM/2013tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0579/KUM/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Analisis DampakLingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup(RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pada kegiatanpeningkatan Kapasitas Produksi Batubara dari 3 juta tyn/tahun menjadi 10juta ton/tahun oleh PT.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0579/KUM/2013tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0579/KUM/2012 tentang Kelayakan Lingkungan Analisis DampakLingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL),dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pada kegiatanpeningkatan Kapasitas Produksi Batubara dari 3 juta tyn/tahun menjadi 10juta ton/tahun oleh PT.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/0323/KUM/2017tentang Perubahan Izin Lingkungan atas Keputusan Gubernur No. 188 .Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN Kgn44/0580/KUM/2013 tentang izin lingkungan atas kegiatan peningkatankapasitas produksi dari 3 juta ton pertahun menjadi 10 juta ton pertahunkegiatan penambangan batubara oleh PT.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor :188.44/434/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Ir. Bonapartei,M.Sc. pertanggal 14 November 2018.2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor :188.44/434/2018 Tentang PemberhentianHal. 20 dari 105 hal. Putusan Pkr.

Setelan mencermati isi gugatan dari Penggugat yang padapokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 tanggal 14November 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pindana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan An. Ir.

Atas dasar hasil rapat tersebut sehinggaTergugat mengeluarkan keputusaan yang menjadi obyeksengketa sekarang atas nama Penggugat yakni KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/434/2018 tanggal14 Nopember 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan An. Penggugat.5.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/434/2018 tanggal 14 Nopember 2018 tentang pemberhentianPegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungan denganJabatan An. Ir.

Bahwa pada tanggal 14 November 2018 Penggugat diberhentikan tidakdengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor: 188.44/434/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang adaHubungannya dengan Jabatan a.n. Ir. Bonapartei, M.Sc (vide bukti surat PA Ti sce ere cee eee en pee eee paren16.

Bahwa setelah Tergugat menyelesaikan kewajiban denganmembayar biaya Pemasukan kepada negara sebagaimana SuratKeputusan Pemberian Hak oleh Gubernur KDH Tingkat Il SulawesiUtara Nomor: 188.44/HGB/07 tanggal 20 April 1984 seperti yangtercantum didalam sertifikat (Vide sertifikat HGB No. 55, halaman 4),maka proses pensertifikatan dilakukan sesuai dengan prosdur yangditentukan oleh UndangUndang sedang pelaksananya adalah TurutTergugat yaitu BPN Gorontalo;.

Bahwa selanjutnya posita Para Penggugat yang menyatakanseakanakan orang tua Para Penggugat meminjamkan tanahtersengketa kepada Tergugat hal tersebut bukan persoalan Tergugatkarena Tergugat telah melakukan biaya pemasukan kepada negarasetelah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Hak olehGubernur KDH Tingkat Il Sulawesi Utara Nomor: 188.44/HGB/07tanggal 20 April 1984, sebab tanah tersengketa adalah tanah negaradan bukannya yang secara salah ditafsirkan oleh Para Penggugatsebagai tanah adat;.

tegas olehTurut Tergugat;Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 55/Tenda yang terletak diKelurahan Tenda, Kecamatan Kota Selatan yang tercatat atas namaPerum Garam Cabang Sulutteng Manado yang diperkarakantersebut, penerbitan sertipikatnya diproses sesuai ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 55/Tenda atas namaPerum Garam Cabang Sulutteng Manado diterbitkan berdasarkan$urat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utaratanggal 20 April 1985 Nomor 188.44

Negara; karenapenetapan Pemerintah;b. mengenai tanah milik; karena perjanjian yang berbentuk otentikantara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akanmemperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkanhak tersebut.32Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membelajari danmeneliti bukti surat T1 yang adalah dasar kepemilikan Tergugat,ternyata alas hak terbitnya hak atas guna bagunan bagi Tergugatadalah Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat Sulawesi Utaratanggal 20 April 1985 Nomor: 188.44

/HGB/07;Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat T11 yangadalah Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat Sulawesi Utaratanggal 20 April 1985 Nomor: 188.44/HGB/O7 yang menjadi dasarterbitnya HGB Nomor 55/Tenda bagi Tergugat, di dalamnya tercatatbahwa asal tanah tersebut dari Ny.

Bahwa berdasarkan Surat Walikota Banjarbaru nomor 621/ 659/ BM/DPU&PR/ 2017 tanggal 20 Juni 2017 tersebut maka Tergugat menerbitkanSurat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan keempat Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentang RencanaUmum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20122032 yang pada lampiran II surat keputusan tersebut tercantum nama ruasjalan yaitu Simpang 3 Lingkar Utara Banjarbaru.5.

Penggugat merupakan pemilik yang sah berdasarkan PutusanPengadilan; Bahwa Pemilik tanah tidak pernah dihubungi oleh Pemprov saatpembangunan jalan akses bandara tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi jika harga tanah tersebut kirakiraRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) permeter;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telahmengajukan bukti Surat berupa: Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan nomor 188.44

/0321/KUM/2012 tentang Rencana UmumJaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 20122032diberi tanda TI.I; Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan nomor 188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan KeempatKeputusan GUbernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi KalimantanSelatan tahun 20122032 diberi tanda TI.II; Fotocopy sesuai asli Surat Usulan Peningkatan Status Ruas JalanKota Banjarbaru menjadi Ruas

Jalan Provinsi/Strategis Provinsi diberitanda TI.III; Fotocopy sesuai asli Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan nomor 188.44/0527/KUM/2018 tentang Ketetapan Nilai BarangMilik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan SelatanTahun Anggaran 2018 diberi tanda TI.IV; Printout dari website berita dengan judul Sebuah Inovasi dari KotaBanjarbaru diberi tanda TI.V; Printout dari File proposal Pembangunan Jalan Besar TanpaBayar diberi tanda TI.VI;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut

nilai jualbeli tanah sekitar tanah objek sengketa sebagai pembanding;Menimbang, bahwa karena nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)permeter tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka Majelis Hakimberpendapat nilai yang paling layak dan adil untuk menentukan harga tanahobjek sengketa adalah nilai Nilai Jual Objek Pajak, yang dapat diperoleh dariHalaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Bjbbukti surat Tergugat yaitu TI.IV berupa Keputusan Gubernur KalimantanSelatan nomor 188.44

Bahwa pada saat ini upah yang dibayar oleh tergugat kepada penggugattermasuk seluruh pekerja yang ada di perusahaan tergugat dibawah ketentuanyaitu sebesar Rp 2.220.330 perbulan. padahal upah tidak sesuai UMSK KotaMedan tahun 2020 sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minumsurat keputusan Gubernur Sumatera Utara No 188.44/13/KPTS/2020 tanggal 13Januari 2020 (KBLI I55115) sebesar Rp 3.415.910. (Tiga juta empat ratus limabelas ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);8. Bahwa Sdr M.

Bahwa oleh karena upah merupakan hak yang harus diterima olehpenggugat secara rutin setiap bulannya, yang mana sejak bulan Agustus tahun2020 sampai Februari 2021 tergugat tidak lagi membayar upah penggugat, makapenggugat mohon kepada yang terhormat majelis hakim untuk menghukumtergugat agar membayar upah penggugat sesuai dengan UMSK yang berlaku saatini di Kota Medan adalah sebesar Rp 3.415.910/ bulan yang berlaku sejak tanggal13 Januari 2020 dengan SK Gubernur No 188.44/13/KPTS/2020.

Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/33/KPTS/Tahun 2017 tentang Upah minimumSektoral Kota Medan tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya diberitanda dengan P6;7. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/18/KPTS/Tahun 2018 tentang Upah minimumSektoral Kota Medan tahun 2018, tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya diberitanda dengan P7;8.

Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1576/KPTS/Tahun 2018 tentang Upah minimumSektoral Kota Medan tahun 2019, tanggal 31 Desember 2018, selanjutnya diberitanda dengan P8;9. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/13/KPTS/Tahun 2020 tentang Upah minimum Sektoral KotaMedan tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda dengan P9;10.

/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI1;Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI2;Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan

Utara Nomor:188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi PengadaanTanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara Tanggal 4 Mei 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T3;Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Timur Nomor: 11/Kep64/I/2019 Tentang PenugasanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan Sebagai KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan, KabupatenBulungan, Provinsi Kalimantan Utara tanggal 08

/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII1;Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII2;Fotocopy Keputusan Gubernur

Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi PengadaanTanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara Tanggal 4 Mei 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TIl3;Fotocopy Analisis Pembanding Tanah, yang selanjutnya bukti tersebutdiberi tanda TII4;Fotocopy Analisis Pembanding Tanah, yang selanjutnya bukti tersebutdiberi tanda TII5;Menimbang, bahwa suratsurat bukti bertanda TII1 sampai dengan TII5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya

Mengenai Permohonan Keberatan Tidak Menyebutkan Penetapan LokasiSecara Lengkap, Cermat Dan Jelas: Bahwa pemohon telah menguraikan dengan tidak cermat dan tidak jelastentang dasar atau ketetapan bahwa lahan Pemohon Keberatan akandigunakan untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan berdasarkan SPPT,sedangkan penetapan tersebut seharusnya adalah Surat KeputusanGubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan ProvinsiKalimantan Utara; Bahwa Pemohon Keberatan

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI1;2.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI2;3.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi PengadaanTanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara Tanggal 4 Mei 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda T3;4.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII1;2.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII2;3.