Ditemukan 193 data
Urut Berdasarkan
Upload : 12-01-2016
Putusan PN LIMBOTO Nomor 282/Pid.B/2008/PN.LBT Terdakwa MINDERD MAWU, ST
134 — 69
134 — 69
saksi.Bahwa, waktu itu kelima kwitansi pembayaran belum saksi buat, saksi hanyamembuat daftar dari kelima orang tersebut.Bahwa, waktu itu saksi sendiri yang ke Bagian keuangan.Bahwa, yang mendasari pembayaran tanah adanya akta PPAT dari Camat,SPP tagihan ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa yang kemudian diajukanke Bagian Keuangan, setelah diperiksa diajukan ke Bupati untukmendapatkan SKO lalu ke Bagian Keuangan lagi untuk diterbitkan SPMU dansetelah diberi nomor serta ditanda tangani Bagian Kauangan
Register : 27-02-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST Tanggal 28 Maret 2013 — Pidana Korupsi
- Drs. SUSILO PRAYITNO, MBA
128 — 31
128 — 31
PT.BNI(Persero ) tok sebesar Rp.4.922.374.284,29 ( empat milyar Sembilan ratus duapuluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empatrupiah, dua puluh Sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil perhitunganKerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Kauangan dan pembangunan( BPKP ) Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan LooseFurniture dan Renovasi Kantor (Banking Hall) dalam Rangka StandarisasiIdentitas perusahaan ( rebranding ) pada PT.BNI ( Persero ) tok tahun 2005Nomor
Register : 24-07-2017 — Putus : 19-10-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN JEMBER Nomor 621/Pid.B/2017/PN Jmr Tanggal 19 Oktober 2017 — Abdul Rochim
58 — 13
58 — 13
bulan Agustus; Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 621/Pid.B/2017/PN JmrBahwa uang pajak yang saksi Mokhamad Yasin tarik dari warga tersebut sudahsaksi Mokhamad Yasin setorkan kepada saksi Budiono; Bahwa selama 5 (lima) tahun tidak pernah nunggak; Bahwa saksi Mokhamad Yasin bertugas sebagai penarik pajak sejak tahun 201 1; Bahwa Tahun 2014 baru ada masalah;Bahwa saksi Mokhamad Yasin tidak tahu uang pajak itu dikemanakan oleh saksi Budiono;Bahwa saksi Mokhamad Yasin tanda tangan, karena menurut Kaur Kauangan
Register : 05-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 376/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 16 September 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
115 — 75
115 — 75
negara akibatnya rekening pribadi para pendiriterblokir dan mengalami banyak kerugian akibat terblokirnya rekeningpribadi para Penggugat, yaitu. biaya hidup seharihari ParaPenggugat/Terbanding terancam karena tidak bisa mengambil uang nya1 % tahun karena ratarata sudah pensiun berumur 80 tahun tidak lagibekerja, tentu mengharapkan uang makan dari uang tabungan;Bahwa Tergugat II dan III yang mengelola dan menjelaskan managementYayasan Tunas Andalan Nusa tanpa pengawasan keuangan maupunaudit laporan kauangan
Register : 16-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 29-08-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
Terdakwa:
ARISDIANTO Bin SEMANG
152 — 79
M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
Terdakwa:
ARISDIANTO Bin SEMANG
152 — 79
., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebgai berikut : Bahwa tahu untuk memberi kesaksian terkait dengan perkaraterdakwa ini; Bahwa terkait tentang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa(ADD) pada Desa Loka Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka UtaraTahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 ;Halaman63 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdi Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara SPKD (Satuan KerjaPengelola Kauangan Daerah) atau PPKD (Pejabat Pengelola KeuanganDaerah) di Badan Keuangan
Register : 13-10-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jap Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
IRMAYANI TAHIR, SH
Terdakwa:
HANS LUTHER OYAITOU
192 — 183
192 — 183
YERISITOUBahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab selaku BendaharaON OO F&F W PPKampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 21tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kauangan Kampung danKelurahan pada pasal 8 ayat 1 dan 3 yaitu :Ayat (1) : Bendahara Kampung di angkat dari unsur staf pada urusankeuangan.Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2020/PN Jap halaman 73 dari 191Ayat (3) : Bendahara Kampung sebagaimana di maksud Pada ayat (1)mempunyai tugaS menerima, menyimpan, menyetorkan
Putus : 25-09-2013 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 25 September 2013 — SUPROJO, SE Bin MAT YASIR
57 — 28
57 — 28
menjabat sebagai Kabag Keuangan pada PDAM Kabupaten Jeparaadalah Suharmanu ; === ++ == 2 =Bahwa jika ada uang dari pelanggan untuk pemasangan SR baru maka uang tersebutditerima oleh saksi selaku Kasir selanjutnya uang disetorkan ke Bank Jateng ; Bahwa Aji Asmoro adalah Kabag Produksi Distribusi yang berada di bawah ManajerTeknik (Terdakwa) ; 9 = 9= 225 2o2 nn nnn nnn nnn nnn nn eeBahwa mekanisme pencairan uang pembelian/pengadaan barang adalah saksimenerima dokumen yang berbentuk voucher dari bidang Kauangan
Register : 11-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps Tanggal 27 Februari 2017 — Penuntut Umum:
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
101 — 43
JOKO SURYANTO,SH.
Terdakwa:
DRS. BAGUS RAI DARMAYUDHA,MM
101 — 43
Dalam hal jumlah pajak yang terhutang sebagaimanatercantum dalam Surat Pemneritahuan Pajak Terhutang tidak sesuaidengan objek pajak di lapangan, maka pemungut pajak tidakdibenarkan mengubah jumlah pajak yang terhutang, tetapi harusmelaporkan hal tersebut kepada Menteri Kauangan dalam hal iniDirektorat Jenderal Pajak.Halaman 114 dari 189 Putusan No. 29/Pid.SusTPK/2016/PN DpsBahwa di Kabupaten Bangli tahun 2006 s/2010 di Kabupaten Banglitidak ada subyek dan obyek pajak bumi dan bangunan untuk sektorPerkebunan
Register : 18-04-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 22 September 2014 — 1. PT. BANGUN GUNA GRAHA (untuk selanjutnya disebut âÃÂÃÂPT.BGGâÃÂÃÂ),
2. Ny. JULIATI WIDJAJA,
3. HARIJANTO SOEPANGKAT WIDJAJA,
M E L A W A N :
1. PT. SULAWESI MINI HYDRO POWER (selanjutnya disebut "PT. SMHP") cq. KF FJELLSIKRING AS,
2. KNUTT FOSSUM,
3. TOR SOVE SYVERUD,
4. NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH;
5. NOTARIS ZULKIFLI HARAHAP, SH.
6. Ny. HEIDI HOLM BAKKEN.
7. NOTARIS Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH,
8. PEMERINTAH RI cq. Ka. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) cq. DIREKTUR WILAYAH III,
9. PEMERINTAH RI cq. MENTERI KEUANGAN RI cq. DIRJEN PAJAK cq. Ka. KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKTIM.
10. PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM dan HAM RI cq. DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM cq. DIREKTUR PERDATA,
11. PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) cq DIREKSI.
12. PEMERINTAH NORWEGIA cq. KANTOR KEDUTAAN BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI cq DUTA BESAR NORWEGIA untuk PEMERINTAH RI,
13. PT. BANK MANDIRI cq KANTOR CABANG JAKARTA GRAHA IRAMA,
14. HSBC JAKARTA - WORLD TRADE CENTRE,
210 — 249
210 — 249
Erdiana, SH dkk IDCC& Associates (Sesuai dengan asili);Bukti P15 : Surat dari Kantor Hukum IDCC & Associates No. 070/LGLIDCC/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, kepada KPP Madya Jakarta Timur(Sesuai dengan fotocopy);Bukti P15A : Surat dari Kementerian Kauangan RI DirektoranJenderal Pajak, Kantor Wilayah DCP Jakarta Timur No. S288/WPJ.20/KP.0707/2011 tanggal 06 Juli 2011,kepada Didit Wijayanto Wijaya, SE,SH.
Register : 18-10-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk Tanggal 31 Januari 2013 — Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo
70 — 22
70 — 22
Desa Pengkol, termin ke ke 1 40%, termin ke 2 40%dan termin ke 3 20% ; bahwa sebelum dana turun ada sosialisasi terlebih dahulu di TPK Desa Pengkol; bahwa dokumen untuk proses pencairan dari TPK Desa Pengkol harus ada RAByang sudah diverifikasi terlebih dahulu; bahwa PTO Tahun 2010 masih sama dengan PTO Tahun 2008; bahwa dana PNPM Mandiri berasal dari dana APBN dan dana APBD; bahwa tugas TPK Desa Pengkol adalah melaksanakan kegiatan sebagaimanamestinya, membuat Laporan Rencana Kegiatan, Laporan Kauangan
Register : 02-10-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 20/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN Tanggal 15 Nopember 2018 — TAMIN SUKARDI
283 — 196
283 — 196
Laporan Akuntan Publik Pupung Heru Nomor 002/OP/PH/I/2018 tanggal 30Januari 2018 menyatakan perbuatan Terbanding (Terdakwa) tersebut telahmenyebabkan KERUGIAN TERHADAP KAUANGAN NEGARA sebesarRp.132.468.197.742, (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluhdelapan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh duarupiah) adalah perhitungan yang Keliru Dan Menyesatkan, olehsebabmana kinerja KAP PUPUNG HERU menghitung kerugian negarahanya dengan mengambil langsung dari BAP Penyidik
Register : 21-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.KDI Tanggal 2 September 2013 — Jaksa Penuntut:
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
742 — 364
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
742 — 364
Padahal BPKP tidak memilikikewenangan untuk mengaudit perusahaan swasta. selain itu, BPKP tidak mempunyaikewenangan menurut hukum untuk menghitung kKerugian kauangan Negara.Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat hukumTerdakwa T1, menurut penilaian Majelis Hakim adalah mengenai audit yang dilakukanoleh BPKP Pusat apakah berwenang atau tidak, mengenai hal ini pada dasarnya telahdipertimbangkan dan juga diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 14 Mei 2013 Bahwaterhadap kewenangan
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 3/Pid.TPK/2011/PN.TK Tanggal 25 Agustus 2011 — HARIADI SADONO.
241 — 648
241 — 648
PLN pusatdiberikan dalam bentuk laporan kauangan dan dari PT.
Register : 10-02-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk. Tanggal 10 Juni 2015 — WAHYONO HARYADI Bin SOEPINGI
52 — 77
52 — 77
janji/wan prestasi itu kewenangan sipemberi kerja tetapi karena hibah ini adalah Hukum Perdata yangdi Publikkan sehingga melibatkan Auditor Negara untuk melakukanAudit ;Hal 159 dari 248 hal No. 01/ Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk.Bahwa kalau pemberi hibah dan pihak BPK menyatakan tidak adakerugian keuangan negara lagi berarti kerugian keuangannegaranya sudah selesai, tetapi kalau ada unsur tindak pidanakorupsinya ditingkatkan Auditnya menjadi Audit Investigasi karenaBPK adalah salah satu lembaga pemeriksan kauangan
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 22 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 20 Juli 2016 — -DR. Ir. ENGKOS KOSTAWAN, MT.
-YAYA SUHAYA,ST bin MEMED
136 — 35
136 — 35
KBS yang saksi ketahui dari Absen ;Bahwa Saksi masuk dalam proyek tersebut awal Januari 2013 efektifnya awalFebruari dengan panjang jalan saat itu sekitar 3,5 Km, sedangkan didalamDIPA sepanjang 18 Km dan menurut saksi harus disesuaikan dengan DIPAkarena target pada DIPA sudah tercatat di Kementrian Kauangan ;Bahwa benar, didalam RAK sudah dibahas mengenai lebar dan panjang jalanserta spesifikasi teknis tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut ( perubahanpanjang ) sesudah terjadi ;Bahwa benar ada
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
439 — 766
439 — 766
BLJ dilaporkan dalam RUPS tahun 2013, baikPemegang saham maupun komisaris menerima hasil RUPS tersebut ;Bahwa laporan kauangan anakanak perusahan PT. BLJ setiap bulannyadisampaikan kepada PT.
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
88 — 36
88 — 36
GATOT PURNOMO:Bahwa saksi adalah kepala bidang Perbendaharaan BPKAD (BadanPengelolaan Kauangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bekasi berdasarkan SKBupati Bekasi, memiliki tugas : Menerbitkan SP2D (Surat perintah Pencairan Dana) berdasarkan suratperintah membayar dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi Tanggal 28 Februari 2014 — M.NUR YUSUF,A.Pi Bin UNTUNG MUSTOFA
58 — 19
58 — 19
Dulan DariNomor 0611200120 pada Bank Jambi Cabang Muara Sabak.Perbuatan terdakwa dan saksi PARLUHUTAN SIMORANGKIR, SP, ME yangmemerintahkan saksi JULIANSYAH untuk membuat SPP dan SPM pencairan dana 60 %untuk Pengadaan Kapal 3 GT adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kauangan Daerah pasal 61 ayat (1) : SetiapPengeluaran harus didukung oleh bukti yang lIengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Register : 28-09-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 03-02-2023
Putusan PN DENPASAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps Tanggal 30 Januari 2023 — Penuntut Umum:
LEONARDO K. DASILVA, S.H., M.H.
Terdakwa:
I KOMANG NINDYA SATNATA
104 — 68
LEONARDO K. DASILVA, S.H., M.H.
Terdakwa:
I KOMANG NINDYA SATNATA
104 — 68
Keputusan Perbekel Desa Besan Nomor: 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Keputusan Perbekel Desa Besan Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Pembentukan TIM Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kios/ Pasar Desa;
- 3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Nomor: 07 Tahun 2014 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Kegiatan Pembangunan Kios/ Pasar Desa;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Kwitansi kode rekening : 5.1.7.3.420 jumlah Rp. 1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran Belanja Bantuan Kauangan
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JBI Tanggal 28 Februari 2014 — SATRIO, AMD. BIN H. ABU BAKAR
43 — 15
43 — 15
Dulan Dari Nomor 0611200120 pada Bank JambiCabang Muara Sabak.Perbuatan terdakwa dan saksi PARLUHUTAN SIMORANGKIR, SP, ME yangmemerintahkan saksi JULIANSYAH untuk membuat SPP dan SPM pencairandana 60 % untuk Pengadaan Kapal 3 GT adalah bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kauangan Daerah pasal61 ayat (1) : Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan PeraturanMenteri Dalam Negeri