Evaluasi Kinerja 20 13.07 12.11 Halaman 47 dari 115 halaman Putusan No.156 /G/2019/PTUNJKT NilaiHasilEvaluasi 100 55.86 56.46 Bahwa Menpan dan RB juga melakukan evaluasi tentang IndeksReformasi Birokrasi Komnas HAM yang hasilnya juga tergolong buruk,yaitu 60,75 (tahun 2016) dan 62,97 (tahun 2017);Bahwa Menpan dan RB dalam Suratnya Nomor: B/76/M.RB.05/2018tertanggal 26 Februari 2018, merekomendasikan kepada KomnasHAM untuk melakukan perbaikan atau reformasi birokrasi, yaitu: Meningkatkan peranserta

Bahwa hasil evaluasi dan/atau pemeriksaan BPK, Menpan dan RB,Tim Eksternal dan Tim Internal tersebut di atas dijadikan sebagaibahan pertimbangan dalam rapat para Komisioner (Anggota) KomnasHAM pada tanggal 21 Desember 2018 yang juga dihadiri oleh Tergugatdan Tim Reformasi Tata Kelola Kelembagaan dan SDM di KomnasHAM yang dipimpin oleh Erry Riyana Hardjapamekas.

Seolaholah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapatdilakukan oleh Tergugat berdasarkan Hasil Evaluasi Menpan dan RB;dang. Seolaholah pembenahan kelembagaan di Komnas HAM tidak dapatdilakukan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Sidang ParipurnaKomnas HAM yang notabene sebagai pemegang kekuasaan tertinggidi Komnas HAM, sebagaimana telah dikemukakan.5.

Karena Saksipernah bertemu dengan Menpan dan membicarakannya bahwa Komnas HAMdibandingkan lembaga lain kinerjanya kurang baik, Menpan memberitahukansambil bercanda untuk memperbaiki kinerja tersebut, dan Saksi berjanji untukmemperbaikinya;Bahwa ketika dilakukan seleksi termasuk Saksi, dari mulai tahapan awalseleksi SuaraSuara yang menyampaikan kepada Kami, apabila Saksi terpilihnanti untuk internal apa yang harus dilakukan, laporanlaporan situasi didalam, ada konkrit, ada prinsip, itu ditanyakan

Secara faktual Tim Pak Eri meberikan nilai untukRima dan Eko diangka 2, artinya yang paling tinggi nilai 4, berarti nilai 2 hanyaditengahtengah saja, sama seperti penilaian Pak Menpan ke Komnas HAMdinilai C;Bahwa yang paling mengikat Sekjen dalam menerbitkan objek sengketaadalah Paripurna. Sekjen bertanggung jawab kepada Ketua.Jika Pimpinansebagai Ketua tidak dipenuhi olen Sekjen maka saya bisa pulangkan dia keinstansinya.

Bahwa pada tanggal 13 September 2018, terbit Surat KeputusanBersama Dua Menteri dan Satu Badan yakni Menteri Dalam Negeri(Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ReformasiBirokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara(Kepala BKN) Nomor 182/6997/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/Kep/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan

Bahwa terbitnya objek sengketa a quo, didasari atas terbitnya SuratKeputusan Bersama Dua Menteri dan Satu Badan yakni Menteri DalamNegeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ReformasiBirokrasi (Menpan RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (KepalaBKN) Nomor 182/6997/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018,Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telahdijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang BerkekuatanHukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana

Bahwa sampai saat ini, Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RBdan Kepala BKN Nomor 182/6997/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/Kep/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangBerkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan,Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor :120/G/2019/PTUN.BKLbelum pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan

oleh Pengadilan,sehingga surat keputusan bersama tersebut tetaplah menjadi dasarTergugat dalam mengelurkan objek sengketa, selain UndangUndang danPeraturan Pemerintah;Bahwa sepanjang belum pernah dicabut atau belum pernah dibatalkannyaSurat Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN, makamutatis mutandis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap seluruhAparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tetaplah sahdan

PedunganDenpasar, DEWA GEDE SUKEDIARSA datang dengan maksudmeminta bantuan Terdakwa untuk menjadi Calon CPNS;Bahwa terdakwa menerangkan yang dikatakan tentang CPNS tersebutkepada DEWA GDE SUKEDIARSA yaitu bahwa untuk tahun 2012 akanada bukaan penerimaan calon CPNS pada Daerah Propinsi Bali danKabupaten seluruh Bali dan untuk di Propinsi Bali melalui SK BKN pusatdan terdakwa ditunjuk sebagai koordinator perwakilan penerimaaanCPNS daerah Bali dan untuk CPNS ini melalui jalur resmi melalui BKNpusat dan Menpan

, untuk persyaratannya agar dilengkapi dandiserahkan kepada Terdakwa dan akan disetor kepada tim panitiadipusat;Bahwa Terdakwa juga menyampaikan biaya administrasi pelulusanpenerimaan SK pengangkatan dari BKN pusat dan Menpan untuk Gol.S1 sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan palinglambat SK pengangkatan keluar dari BKN pusat pada bulan April 2013.Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 382/Pid.B/2018/PN DpsBahwa penunjukkan terdakwa selaku koordinator perwakilanpenerimaan

pada bulan Maret 2018, pada saat itu Saksi ikut rapat, akan tetapiSaksi tidak ikut berbicara, dan Saksi hanya mendengar Bahwa benar rapat tersebut untuk membahas PTDH, mengingatwaktunya dibatasi sampai dengan 31 April 2019; Bahwa benar, pada tanggal 31 April 2019, semua sudah rampunguntuk seluruhIndonesia; Bahwa benar Pimpinan mendapat data dari Bagian AnalisisKepegawaian di Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SumberDaya Manusia; Bahwa benar sebelum penerbitan SK PTDH ada koordinasi dengan Menpan

; Bahwa benar sebelum menerbitkan SK PTDH rapat dilakukan Rapatdilakukan secara internal yaitu dengan bagian hukum Pemda Kukar danBadan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Bahwa melakukan koordinasi dengan Menpan April 2019, di GedungMenpan Jakarta; Bahwa benar yang hadir pada saat itu, yaitu Saksi sendiri, KepalaBadan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber DayaManusia; Bahwa benar rapat tersebut khusus untuk Kukar;halaman 53 of 73 Halaman, Putusan Nomor : 36/G/2019/PTUN.SMD Bahwa benar

ada yang melakukan, ada turut melakukan,ada juga turut melakukan bersamasama, Itu adalah suatu sistem atausuatu keadaan yang memeng seperti itu, makanya kami tidak melihatapakah sebagai pelaku atau sebagai turut serta, itu adalah ranahkewenangan pengadilan, yang kami pegang sesuai PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Undang Undang Nomor 5 Tahun2014 itu diberhentikan berdasarkan putusaninkracth; Bahwa pertama kali untuk PTDH PNS ini adalah SKB tanggal 13September 2018, setelah itu ada surat Menpan

Bahwa surat PTDH ( Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ) sepertiyang tersebut di atas dapat dikatakan Sah jika dilakukan tanpaMelakukan Pemberhentian Sementara, karena pada waktu itu banyaksekali yang diberhentikan, yang bersangkutan tidak menyampaikan,sehingga koordinasi antara BKD dengan Pengadilan untuk mendapatkanPutusan untuk PTDH, maka dengan demikian BPK harusmemberhentikan dariJabatannya; Sebagai dasar dari Pemerintah juga adalah SKB Tiga Menteri.Pemerintah dalam hal ini adalah Mendagri, Menpan

Oleh karenanya, kapasitasTergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah gunamenindaklanjuti putusan Pengadilan tersebut yakni dalam rangkamenerapkan dan/atau mematuhi amanat Peraturan Perundangundangansebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Mendagri, MenPan RB,dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, danNomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 yang didasarkan padaHalaman 23 dari 71 hal. Put.

Tertanggal 01 November 2018 (copy dari copy): Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Ditujukan Kepada BapakGubernur Kalimantan Tengah Nomor : 800/480/IV/BKD PerihalTindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,MenPAN RB dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan

Deputi penindakan dari KPK bekerja sama dengan BKN, denganmenertibkan PNS mana saja yang telah dikenakan tipikor dan belum di tindaklanjuti pemberhentiannya dengan PTDH baik instansi pusat mapun daerah.Maka dikeluarkanlah ketentuanketentuan yang bisa menindaklanjuti olehinstansi pusat dan daerah, seperti Regulasi SKB 3 menteri Menpan, (perwakilandari instanasi Pusat,) kemendagri (perwakilan dari instansi daerah) dan BKN(Pembina kepegawaian), mereka membuat SKB memberikan arahan untukmenindak lanjuti

Kalau dia Ke BadanPertimbangan ASN pun itu tidak berwenang untuk menanggapi banding tersebutkarena ini adalah putusan tipikor Kalau suratnya sampai ke BKN dan BKN sebagaisekretaris, akan mendisposisikan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.NIKARTHER (Saksi Fakta)Bahwa setahu saksi Proses terbitnya SK Gubernur berawal dari SKB 3 Menteridan dengan diikuti terbitnya Surat Menpan dan juga Surat BKN tanggal 2 Oktober2018 terkait dengan penyampaian data PNS yang terkena Tindak Pidana Korupsidan terkena sanksi

Nomor800/449.a/IV.1/BKD Perihal Undangan Rapat (vide bukti T8)Bahwa pada Tanggal 06 November 2018 Kepala Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinasyang ditujukan Kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Nomor800/480/IV/BKD Perihal Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,MenPAN RB dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri

Tetapi justru Tergugatmenetapkan keputusan yang menjadi objek sengketaaquo, hanya karena adanya SKB Mendagri Menpan RBdan Kepala BKN dan desakan dari Pemerintah Pusat,sementara kita ketahui bahwa SKB tersebut dalamperintahnya menyatakan berlaku surut, mengingat SKBtersebut dikeluarkan pada tanggal 13 September 2018,sementara atasS permasalahan yang menimpaPenggugat, Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Bupati/Tergugat sesuai dengan kewenangannya telahmenjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugatdengan

Kepala BKD, Anggota : KepalaInspektorat, Asisten I, Asisten III dan Kepala Bagian Hukum SetdaKabupaten Tegal; Bahwa langkah yang dilakukan Tim pada saat itu Saksisebagai anggota Tim menerima undangan dari Sekretaris DaerahKabupaten Tegal, selanjutnya setelah Tim menerima laporanlaporankemudian Tim melakukan pemeriksaan langsung; Bahwa terkait dengan pemberhentian 5 (lima) PNS termasukPenggugat ada 2 (dua) kurun waktu, yang pertama terkait hukumandisiplin sebelum keluarnya SKB tiga Menteri (Mendagri, Menpan

PTUN.SMGTindaklanjut pelaksanaan Keputusan Bersama tiga Menteri, yangdisitu. ditegaskan bahwa penyelesaian ruang lingkup ataspelaksanakan keputusan tersebut paling lama bulan Desember 2018; Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2018, Saksimendapatkan undangan sidang penyelesaian kasuskasus di RuangSekretaris Daerah dengan memperhatikan beberapa surat teguranmaka Tim menyarankan kepada Bupati Tegal selaku Pejabat PembinaKepegawaian wajib menjalankan keputusan bersama tiga Menteriyaitu Menteri Dalam Negeri, Menpan

Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegaltanpa dihadiri Saudara Djarot Budhi Krishnawan, S.H. waktu yangbersangkutan jin tidak bisahadir; Bahwa yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplinterhadap Penggugat adalah didasakan pada Putusan PengadilanHalaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor : 24/G/2019/PTUN.SMGyang telah berekuatan hukumtetap; Bahwa penjatuhan hukuman yang kedua terhadap Penggugatberupa pemberhentian didasarkan pada Surat Keputusan Bersama3 (Tiga) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menpan

Tegal yang semula 4 orang menjadi 5 orang; Bahwa setelah terbit surat dari Kepala BKN perihal TindakLanjut Pelaksanaan Keputusan Bersama maka dilakukan sidangpenyelesaian Kasus PNS perihal Pembahasan Penyelesaian TindakLanjut PNS yang terkait Tipikor tanggal 26 Desember 2018, saran dariTim Penyelesaian Kasus Kepegawaian yang pertama : mendasarihasil konsultasi dengan surat BKN tanggal 21 Desember 2018, makaBupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian wajib menindaklanjutiKeputusan Bersama Mendagri, Menpan

Terdakwa menyampaikan bahwa orangorang tersebutdari Menpan dan akan menemui Bapak Walikota Kediri untuk membicarakantambahan formasi penerimaan CPNS untuk disusulkan. Kemudian Terdakwameminjam uang kepada Saksi1 sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) untukmemberi sangu atau beli jajan tamu. Namun uang tersebut hanya dipakaiTerdakwa Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dengan alasan Terdakwa tidaksempat membelikan jajan tamu dari Jakarta.

Solaiman (Saksi5) yangmenurut Terdakwa adalah orang Menpan, tetapi tidak ada, yang ada adalahseorang guru SMP yang bernama Sdr. Yusuf. Pada saat Saksi1 bertemudengan Saksi5 di Jakarta, Saksi5 ternyata tidak sedang mengurus CPNS,tetapi sedang mengurus uang Saksi1 sebesar Rp.71.000.000, (tujuh puluhsatu juta rupiah) yang telah diserahkan Saksi1 kepada Terdakwa untuk proyek,dan uang Saksi1 akan dikembalikan oleh Saksi5 setelah uang proyek Saksi5Cair ;16.

Bahwa pada tanggal 13 September 2018, terbit Surat KeputusanBersama Dua Menteri dan Satu Badan yakni Menteri DalamNegeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraReformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala BadanKepegawaian Negara (Kepala BKN) Nomor 182/6997/SJ, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, Tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukumanberdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetapkarena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Mendagri,Menpan RB dan Kepala BKN, Badan Kepegawaian Negaramengirimkan Surat Nomor K.2630/V.1398/99 tertanggal 2Oktober 2018 yang. ditujukan kepada Pejabat PembinaKepagawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina KepegawaianInstansi Daerah, perihal Surat Penyampaian Data PNS yangdihukum Penjara atau kurungan karena melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada HubungannyaHal. 30 dari 74 Hal.

Putusan No. 109/G/2019/PTUN.BKLdengan Jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai PNS Bukti T3;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor4/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl tanggal 31 Mei 2018 Bukti T4,Penggugat diketahui adalah terpidana atas dugaan Tindak PidanaKorupsi yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan;Bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Mendaagri,Menpan

Bahwa terbitnya objek sengketa a quo, didasari atas terbitnya SuratKeputusan Bersama Dua Menteri dan Satu Badan yakni MenteriDalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Kepala BadanKepegawaian Negara (Kepala BKN) Nomor 182/6997/SJ, Nomor 15Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, Tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukumanberdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetapkarena melakukan Tindak Pidana

Pasal 250 huruf b PPNomor 11 Tahun 2017, sehingga norma tersebut tetap dan dapat diterapkankepada Penggugat yang masih berstatus PNS dan sebelumnya normatersebut terdapat dalam Pasal 8 PP Nomor 4 Tahun 1966;Bahwa Surat MENPAN Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari2019 (Bukti P8=T7), pada Angka 2 huruf b ditentukan terhitung mulaitanggal ditetapkan;Bahwa objek sengketa (Bukti P1, T1) diberlakukan secara surut sedangkanPutusan Pidana Nomor 1941 K/Pid.Sus/2014, tanggal 26 Januari 2015 (BuktiP2

SIMATUPANG, saat itu PLANCIUS PANJAITANkembali menanyakan Kenapa batal, lalu. saksi FATMA ZUHRASITUMORANG menjawab Inilah yang diurus masuk, saya batalkan karenaorang itu mendesakdesak saya minta uang, sementara mobil saya belumlaku, lalu Terdakwa PLANCIUS PANJAITAN mengatakan Berapa rupanyadiminta orang itu, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakanOh, banyak kali ditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsungsama saya saja Rp125.000.000,00 karena saya yang mengurusnyalangsung ke Menpan,

SIMATUPANG, saat itu PLANCIUS PANJAITANkembali menanyakan Kenapa batal, lalu) saksi FATMA ZUHRASITUMORANG menjawab Ini lah yang diurus masuk, saya batalkan karenaorang itu mendesakdesak saya minta uang, sementara mobil saya belumlaku, lalu Terdakwa PLANCIUS PANJAITAN mengatakan Berapa rupanyadiminta orang itu, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakanOh, banyak kali ditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsungsama saya saja Rp125.000.000,00, karena saya yang mengurusnyalangsung ke Menpan

No. 1630 K/PID/2015kembali menanyakan Kenapa batal, lalu. saksi FATMA ZUHRASITUMORANG menjawab Ini lah yang diurus masuk, saya batalkan karenaorang itu mendesakdesak saya minta uang, sementara mobil saya belumlaku, lalu Terdakwa PLANCIUS PANJAITAN mengatakan Berapa rupanyadiminta orang itu, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakanOh, banyak kali ditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsungsama saya saja Rp125.000.000,00 karena saya yang mengurusnyalangsung ke Menpan, lalu saksi FATMA ZUHRA

Kepala badan Kepegawaian Negara; TentangHalaman 33 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah DijatuhiHukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Bahwa, dengan terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri DalamNegeri (Mendagri); Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi (Menpan

Selanjutnya, keluarlah SKB Tahun 2018, yangawalnya dilatarbelakangi oleh Deputi Penindakan dari KPKmendatangi Mendagri dan Menpan. Dengan menyatakan bahwa, akanbanyak potensi Kerugian Negara akibat ASN/PNS yang terkait Tipikordan telah diputus Inkracht tetapi tidak dilakukan Pemberhentian TidakDengan Hormat terhadap yang bersangkutan. Setelah itu, terbitlahSKB antara BKN, Menpan dan Mendagri.

Kemudian, SKB tersebutditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menpan tertanggal 28 Februari2019, yang tujuannya sebagai Amnesti, jika ada instansi yang sampaidengan bulan April 2019 belum menindaklanjuti, maka harusmenindaklanjuti/ memproses berupa PTDH;Bahwa, untuk hukuman yang bersifat Final, BKN mendapatkanTembusannya;Halaman 53 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGBahwa, dengan mendapatkan Tembusan tersebut, kemudian BKNmelakukan Pengawasan.

HakhakKepegawaian hanya diberikan kepada ASN yang diberhentikandengan hormat;Bahwa, ada sanksi Administratif bagi Pejabat yang tidak melakukantindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, bisa berupa hukumandisiplin ringan, sedang atau berat;Bahwa, ketiga format yang mengacu pada SKB, berawal dari keinginanPemerintah untuk melaksanakan AUPB, yang dilatarbelakangi olehDeputi Penindakan KPK yang mendatangi BKN dan Menpan.

B50 disebutkan tidak berlaku surut,berlaku sejak tanggal ditetapkan;Bahwa, sejak Tahun 2015 sudah diupayakan dibentuk BadanPertimbangan ASN, tapi, itu merupakan kewenangan Menpan. Tetapi,memang dalam UndangUndang ASN ada semacam miss dalamPenjelasan Pasal 129 UndangUndang ASN;Bahwa, hukuman yang bersifat Final dan Disiplin/oembinaan itudasarnya adalah pasal 87 ayat (3) UndangUndang ASN.

tenaga honorer padaK1 dan K2Bahwa, setelah selesai pendaftaran maka diumumkanlah namanamayang dinyatakan lolos pada K1 dan K2 dan sedangkan saksi tidak21dinyakan lolos pada K1 sedangkan tenaga honorer yang tidak pernahaktif sebagai tenaga honorer malah dinyatakan lolos pada K1.Bahwa, saksi keberatan sebab tenaga honorer yang tidak pernahmengabdi di KUA malah dinyatakan lolos pada pendataan K1sedangkan saksi yang sudah lama mengabdi dan menganggap dirinyasudah memenuhi syarat sesuai Surat Edaran Menpan

HAJI ANWAR KASIM.M.Ag BIN HAJI KASIM; Bahwa ,saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pendataan tenagahonorer katergori I;Bahwa, pendataan K1 yaitu pada sekitar tahun 2010 dan saat saat itusaksi selaku Kasubag kepengawaian pada kantor kemenagKab.PangkepBahwa, tugas saksi pada saat dilakukan pendataan tenaga honorer dilingkungan Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yaitumenindaklanjuti Surat Edaran menpan No.5 tahun 2010 tentangpenyusunan data base kemudian mensosialisasikan tentang

petunjukpetunjuk Surat Edaran Menpan tentang data base kepada pimpinansatuan kerja dalam Lingkungan Kementrian Agama KabupatenPangkep dan untuk ditindaklanjuti.Bahwa, tenaga honorer dilingkungan Kemenag Kabupaten Pangkepmemasukkan berkas sekitar 2010 di kantor Kemenag KabupatenPangkep, Jalan HM.

bulan juni tahun 2009;e Bahwa, saksi tugas dan tanggung jawab saya selaku kepala KantorKementrian Agama Kabupaten Pangkep adalah membantu Pemerintahbaik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di bidangkeagamaan;e Bahwa, pada tahun 2010 telah di lakukan pendataan terhadap tenagaHonorer kategori I di Lingkungan Kementrian Agama KabupatenPangkep.e Bahwa, yang menjadi dasar atau pedoman dilakukannya pendataantenaga honorer Kategori I dilingkungan Kementrian KabupatenPangkep berupa Surat Edaran No.5 Menpan

ANWAR KASIM Kasubag Kepegawaian sebagai Ketua TeamPenyusunan data base kategori I dengan dibantu oleh saudaraMuhammad IMRAN pelaksana Kaur kepegawaian untukmelaksanakan isi surat edaran menpan tersebut;e Bahwa, Drs.H.Anwar Kasim selaku ketua team pendataan tenagahonorer dan dibantu oleh Muh. Imran saudari ANNI HAFSAH.

selain tindak pidana jabatanatau yang berkaitan dengan jabatan, dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat terbuktimelakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan,maka pemberhentian tidak dengan hormat Pembanding dahulu Penggugatsebagai PNS tidaklah melihat berapa lamanya pidana penjara yang dijatuhkanputusan pengadilan;Menimbang, bahwa tanpa adanya Surat Keputusan Bersama dari MenteriDalam Negeri, Menteri Menpan

tanggal 3Rabiul awal 1437 Hijriah;Menimbang, bahwa berdasarkan Ilmu Perbandingan Tarikh dariMasehi ke Hijriah atau dari Hijriah ke Masehi, demikian pula menurutKalender Hisab Rukyat Tahun 1437 Hijriah terbitan Direktorat JenderalBadan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia danKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014, Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN

selain tindak pidana jabatan atau yang berkaitandengan jabatan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugatterbukti melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannyadengan jabatan, maka pemberhentian tidak dengan hormat Pembandingdahulu Penggugat sebagai PNS tidaklah melihat berapa lamanya pidanapenjara yang dijatunkan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa tanpa adanya Surat Keputusan Bersama dariMenteri Dalam Negeri, Menteri Menpan

12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) denganalasan terdakwa untuk biaya transport dalam pengurusan masuk kerjaanak dari saksi, namun hingga sampai sekarang anak Saksi tidak masukmenjadi PNS di pembkab Serdang Bedagai; Bahwa Pada saat itu Saksi percaya kepada terdakwa bisa memasukkananak Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan KabupatenSerdang Bedagai dikarenakan pada saat itu terdakwa mengatakankepada Saksi bahwa Terdakwa adalah Wartawan dan LBH dari Medandan memiliki kenalan di Menpan

Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Srhterdakwa tidak ada menunjukkan itikad baik untuk memulangkan uangSaksi, maka pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 Saksi membuatlaporan dan melaporkan terdakwa ke Polsek Dolok Merawan;Bahwa Pada saat itu Saksi Trimo percaya kepada terdakwa bisamemasukkan anak Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di PemerintahanKabupaten Serdang Bedagai dikarenakan pada saat itu terdakwamengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah Wartawan dan LBHdari Medan dan memiliki kenalan di Menpan

berupa: Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wibTerdakwa mengatakan kepada saksi Trimo bahwa terdakwa dapatmembantu dalam memasukkan kerja anak Saksi Trimo yang bernamaKurniawan sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagaltahun 2016 dengan menggunakan uang senilai Rp. 90.000.000,00(sembilan puluh juta rupiah) sebagai alat untuk memuluskan masukseleksi masuk kerja sebagai PNS; Terdakwa adalah Wartawan dan LBH dari Medan dan memilikikenalan di BKD Serdang Bedagai dan di Menpan

AGUSTINABr.SIMATUPANG, saat itu PLANCIUS PANJAITAN kembali menanyakankenapa batal, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab inilah yang diurus masuk, saya batalkan karena orang itu mendesakdesaksaya minta uang, sementara mobil saya belum laku, lalu terdakwaPLANCIUS PANJAITAN mengatakan berapa rupanya diminta orang itu,lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakan oh, banyak kaliditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsung sama saya sajaRp.125.000.000,, karena saya yang mengurusnya langsung ke Menpan

AGUSTINABr.SIMATUPANG,, saat itu PLANCIUS PANJAITAN kembali menanyakankenapa batal, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab inilah yang diurus masuk, saya batalkan karena orang itu mendesakdesaksaya minta uang, sementara mobil saya belum laku, lalu terdakwaPLANCIUS PANJAITAN mengatakan berapa rupanya diminta orang itu,lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakan oh, banyak kaliditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsung sama saya sajaRp.125.000.000,, karena saya yang mengurusnya langsung ke Menpan

Fiktif Positif), yang disebabkan Termohon tidakmenetapkan/tidak menerbitkan surat keputusan, yakni : Surat Keputusan BupatiGorontalo Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) atasnama : Para Pemohon, pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo, ataslulusnya Para Pemohon pada Instansi Pemerintah KabupatenGorontalo dalammengikuti Ujian PNS/ASN 2013 untuk Formasi Tenaga Honorer Kategori Il (K 2),berdasarkan Pengumuman yang dikeluarkan oleh Ketua Pokja Bidang PengolahanHasil pada Kantor MENPAN

Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PegawaiNegeri Sipil;Bahwa pada tahun 2010 adanya surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansiPemerintah Daerah;Bahwa berdasarkan Edaran MENPAN Nomor 5 tersebut Termohon melaluiBadan Kepegawaian Daerah melakukan pendataan Tenaga Honorer yangbekerja di instansi pemerintah yang sumber pembiayaan Non APBD/APBNdan diajukan ke Menpan

di Jakarta sehubungan denganproses penerbitan SK tenaga honorer kategori II sebagai CPNS;Bahwa alasan saksi menyurat ke Menpan di Jakarta adalah mempertanyakanproses lanjutan pemberkasan tenaga honorer kategori II yang belum diangkatsebagai CPNS;Bahwa saksi tahu tanggapan Menpan pada waktu itu adalah meminta kepadaPemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan penyempurnaan berkas, dankalau tidak lengkap tidak bisa diusulkan;Bahwa saksi tahu ada 850 orang tenaga honorer kategori II yangdiusulkan keBKDlalu

DPRD Kabupaten Gorontalountuk menyampaikan aspirasi mereka karena dianulir kelulusannya sebagaiCPNS;Bahwa saksi pernah bersama Para Pemohon pernah mendatangi kantor BKDKabupaten Gorontalo untuk mempertanyakan mengapa Para Pemohon tidakterbitSK nya;Bahwa hasil yang saksi dapatkan bersama Para Pemohon setelah ke Kantor BKDKabupaten Gorontalo adalah pihak BKD mengatakan bahwaurusan untukmenerbitkan NIP bukan kewenangan kami melainkan kewenangan dari BKN;Bahwa saksi pernah bersama Para Pemohonbertemu Menpan

di Jakarta;Bahwa saksi tahu yang disampaikan BKN dan Menpan pada waktu saksimenghadap adalah BKN tetap berdasarkan PP No.56 tahun 2012;Bahwa saksi tahu Termohonbisa menerbitkan SK tanpa ada penetapan NIP dariBKN;Bahwa saksi tahu bukti P54 dansaksi pernah melihat bukti P54;Bahwa saksi tahu mengapa Para Pemohon tidak terbit NIPnyakarena tidak lolosverifikasi berkas;Bahwa saksi tahu terkait dengan sekolah yang dibangun Pemerintah, yang berhakmenentukan sekolah swasta atau negeri adalah Pemerintahn

AGUSTINABr.SIMATUPANG, saat itu PLANCIUS PANJAITAN kembali menanyakankenapa batal, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab inilah yang diurus masuk, saya batalkan karena orang itu mendesakdesaksaya minta uang, sementara mobil saya belum laku, lalu terdakwaPLANCIUS PANJAITAN mengatakan berapa rupanya diminta orang itu,lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakan oh, banyak kaliditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsung sama saya sajaRp.125.000.000,, karena saya yang mengurusnya langsung ke Menpan

AGUSTINABr.SIMATUPANG,, saat itu PLANCIUS PANJAITAN kembali menanyakankenapa batal, lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG menjawab inilah yang diurus masuk, saya batalkan karena orang itu mendesakdesaksaya minta uang, sementara mobil saya belum laku, lalu terdakwaPLANCIUS PANJAITAN mengatakan berapa rupanya diminta orang itu,lalu saksi FATMA ZUHRA SITUMORANG mengatakan oh, banyak kaliditambahnya, kalau sama saya tidak segitu, langsung sama saya sajaRp.125.000.000,, karena saya yang mengurusnya langsung ke Menpan

sekitar pukul 23.00 witabertempat di Kelurahan Pintu Kota Kec.Lembeh Utara Kota Bitung; Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa tersebutadalah 1 (Satu) buah parang jenis Pando; Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Roland Tahulendingdan satu orang teman sedang minum cap tikus lalu salah seorangteman Terdakwa memotong sabuk kelapa dengan menggunakanparang dan Terdakwa mendekatinya kKemudian teman tersebut berkataawas jangan sampai kena parang, lalu Terdakwa menjawab denganbercanda kalau mau menpan