PENETAPANNomor : 13/Pdt.Bth/2020/PN DpuDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor13/Pdt.Bth/2020/PN.Dpu. tanggal 7 April 2020, tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor13/Pdt.Bth/2020/PN.Dpu, dalam perkara antara :1.

Nomor 13/Pdt.P/2019/PN BktTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor13/Pdt.P/2019/PN Bkt tanggal 29 Januari 2019, tentang penunjukan HakimTunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, Nomor13/Pdt.P/2019/PN Bkt, tanggal 29 Januari 2019, tentang penetapan hari sidang;Telah meneliti dan memeriksa suratsurat bukti dan suratsurat lain yangbersangkutan dengan Perkara tersebut ;Telanh mendengar keterangan

Pemohon dan keterangan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal29 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBukittinggi pada tanggal 29 Januari 2019 dibawah Register Nomor13/Pdt.P/2019/PN Bkt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untukmemperbaiki catatan peristiwa penting atas nama Pemohon dengan alasansebagai berikut;1.

PEMBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan GuruHonorer, bertempat tinggal diKABUPATEN KOTABARU dahulu =PENGGUGATsekarang PEMBANDING:; MELAWANTERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di KABUPATENKOTABARU dahulu) = TERGUGAT sekarangTERBANDING:; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberhubungan dengan perkaraini 3 TENTANG DUDUK PERKARANYAMengutip segala uraian tentang hal inisebagaimana termuat dalamPutusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor13

NASHRULLAHSYARQAWI,SH. sebagai Hakim Ketua, Dra.HJ.SITI.BALKIS,MHIdan Drs.H.AHMAD SAYUTHI,SH.MH. masing masing sebagaiHakim Anggota yangditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasinuntuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding denganPenetapan tanggal 11 Agustus 2008 Nomor13/Pdt/2008/PTA.Bjm.

penghidupanyang layak bagi kemanusiaan;10.Bahwa selain menunda pembayaran upah Penggugat Rekonvensi, Tergugat11.Rekonvensi juga tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun2014 kepada Penggugat Rekonvensi dan tindakan Tergugat Rekonvensi,yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2014kepada Penggugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan UndangUndang ketenagakerjaan dan berakibat sangat merugikan PenggugatRekonvensi;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor13

Put.Nomor 226 K/Pdt.SusPHV/2015yang bersangkutan" dan berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganKerja ditegaskan bahwa apabila dalam persidangan pertama secara nyatanyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harussegera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada Pengusaha untukmembayar

Put.Nomor 226 K/Pdt.SusPHV/20151.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan Pengusaha,Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengansegala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja, maka jika menurut anggapan Termohon Kasasi (semulasebagai Penggugat), kalau Pemohon Kasasi (Semula sebagai Tergugat)telah melakukan kesalahan berkaiatan dengan masalah pengiriman LPG 50Kg yang berhubungan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan Pekerja/Buruhyang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud padaayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali kKetentuanPasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) .Dalam Rekonvensi:Dalam Provisi:Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat Rekonvensi) tidak

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan Pengusaha,Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah dengansegala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusanhubungan kerja, maka jika menurut anggapan Termohon Kasasi (Semulasebagai Tergugat Rekonvensi), kalau Pemohon Kasasi (Ssemula sebagaiPenggugat Rekonvensi) telah melakukan kesalahan berkaiatan denganmasalah pengiriman LPG 50 Kg yang berhubungan

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor13/PID.SUS/2020/PN JAP tertanggal 21 Januari 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwatersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;2.

Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor13/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 21 Januari 2020 tentang PenunjukanPanitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakimdalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan ditingkat banding;3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor13/PAN/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 21 Januari 2020 tentangPenugasan Panitera Pengganti Magang guna mengikuti dan mancatatjalannya persidangan;Hal. 2 dari 7 hal.

Legal,Alamat Jalan Merpati Il A Kelurahan Tanamodindi, KecamatanMantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah..Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2019,menurut surat gugatan sederhana dalam perkara Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Pal ialah sebagai Penggugat;Il.

Sisingamangaraja(Kantor), menurut surat gugatan sederhana dalam perkaraNomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Pal ialah sebagai Tergugat;Kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menerangkan bersedia danmau mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang telah dimajukandalam gugatan tersebut dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telahmengadakan persetujuan sebagai berikut:Pasal 1Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat) bersediamenyelesaikan permasalahan perkara Gugatan Sederhana Nomor13

Sidang; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yangbersangkutan; Telah mendengar dan membaca permohonan Penggugat tanggal3 September 2019 perihal Pencabutan Perkara PerselisihanHubungan Industrial Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan denganSurat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2019 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo pada tanggal 6 Agustus 2019 dibawah Register Nomor13

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Gugatan Nomor13/Pdt.SusPHI/2019/PN Gto tersebut dari register perkara diHalaman 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN GtoKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gorontalo;3.

Wahid Hasyim No. 139,Rt/rw : 003/001, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso,Kabupaten Bondowoso; , sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 04 Maret 2019, tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah pula membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bdwtanggal 05 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan

Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul sejumlah Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetaokan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kamiIndah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Kadek Susantiani,S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor13/Pdt.G/2019/

Uang Pesangon masa kerja dari 2009 s/d berakhirnya masa Ikatan Dinaspada tahun 2014 (sesuai UMP/UMk) sektor Migas Kab Bengkalis tahun2013);(5 x Rp2.430.000,00) x 2 = Rp24.300.000,00;(Sesuai Pasal 156 ayat 3 dan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor13 Tahun 2013);B.

Uang Pengahargaan Masa Kerja;2 x Rp2.430.000,00 = Rp4.860.000,00;(Sesuai Pasal 156 ayat 3 dan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003);C.Uang Pengganti Perumahan dan Pengobatan;Rp29.160.000,00 x 15% = Rp4.374.000,00;(sesuai PER 04/MEN/1994);D. Tunjangan Hari Raya tahun 2013;1 x Rp2.430.000,00 = Rp2.430.000,00;(sesuai PER 04/MEN/1994);E.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat adalah bertetangan Dengan Pasal 151 ayat (3) JoPasal 155 ayat (1)UU Nomor 13 tahun 2003;Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SK Nomor11/PHK/NSI/III/2018 atas nama Apipudin, SK Nomor13/PHK/NSI/II/2018 Atas nama Decky, SK Nomor 10/PHK/NSI/III/2018Atas nama Darman, SK Nomor 12/PHK/NSI/III/2018 atas nama SriHanati, SK Nomor 09/PHK/NSI/III/2018 atas nama Haryanto, yangHalaman 2 dari 12 hal. Put.

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dalam Rekonpensidan Tergugat dalam Rekonvensi putus terhitung sejak di tetapkansurat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SKNomor11/PHK/NSI/III/2018 atas nama Apipudin, SK Nomor13/PHK/NSI/III/2018 atas nama ODecky, SK Nomor10/PHK/NSI/III/2018 Atas nama Darman, SK Nomor12/PHK/NSI/III/2018 atas nama Sri Hanati, SK Nomor09/PHK/NSI/III/2018 atas nama Haryanto,yang dikeluarkansemuaanya tertanggal 12 Maret 2018 adalah sah;Halaman 4 dari 12 hal. Put.

Nomor 322 K/Pat.SusPHI/2019surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SK Nomor11/PHK/NSI/III/2018 atas nama APIPUDIN, SK Nomor13/PHK/NSI/III/2018 atas nama Decky, SK Nomor10/PHK/NSI/III/2018 atas nama Darman, SK Nomor12/PHK/NSI/III/2018 atas nama SRI HANATI, SK Nomor09/PHK/NSI/III/2018 atas nama Haryanto yang dikeluarkansemuanya tertanggal 12 Maret 2018 adalah SAH ;7.

Olehkarenanya atas PHK tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uangkompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 xketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 xketentuan Pasasl 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal156 ayat (4) yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp328.905.795,00, denganpertimbangan sebagai berikut: Nomor Nama Masa Upah Uang Uang Uang TotalPenggugat

karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) bulan ;Halaman 7 Putusan Nomor 485/PID/2020/PT SBY3.4.5.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca berturutturut:1.Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal4 Maret 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor13

Nomor 485/PID/2020/PT SBY02 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga olehkarena itu pertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikan sebagaipertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkaraini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor13

dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 351 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidanadan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sertaketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo, Nomor13

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;SUBSIDER:Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada persidangan yang telah ditetapbkan Penggugat telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilanNomor 13/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor13/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 19 Februari 2018 melalui

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.AbSelanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor13

/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 17 Januari 2018 dan Nomor13/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 19 Februari 2018 melalui RRI Ambon yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatanPenggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan

Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)UndangUndang Nomor13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerjasebesar ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun2003, dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentuan pasal 156 ayat (4)UndangUndang Nomor13 Tahun 2003;*(ini adalah klausul Pasal 169 UUNomor 13 Th. 2008);Ill. Agar pihak Pengusaha PT.

Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan MasaKerja sebesar ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentuan Pasal156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Perhitungan: MASA PERHITUNGAN FAKTOR PESANGON Halaman 30 dari 67 hal.Put.

Nomor 1026 K/Pdt.SusPHI/2017 Kerja sebesar ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentuan Pasal156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Perhitungan: MASA PERHITUNGAN FAKTOR PESANGONKERJA Pesangon 2xpesangon Uang Penggantian Total(Tahun) Penghargaan Hak33,4 9 18 10 4,7 32,7Jumlah Pesangon = Faktor Total x gaji = 510.610.500,6. REKAPITULASIkomponen Jumlah (Rp)1. Upah (Gaji Tertunggak) 562.140.000,2.

Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan MasaKerja sebesar ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sebesar ketentuan Pasal156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003;Perhitungan: MASA PERHITUNGAN FAKTOR PESANGONKERJA Pesangon 2xpesangon Uang Penggantian Total(Tahun) Penghargaan Hak22,1 9 18 8 4,7 30,7Jumlah Pesangon = Faktor Total x gaji = 292.455.875,6.

Berdasarkan hal tersebut diatas, seluruh unsurunsurdari ketentuan dalam Pasal 164 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terpenuhi dengan faktaHalaman 48 dari 67 hal.Put.

Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;SUBSIDAIR:Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya terdaftar diRegister Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor13/Pdt.P/2020/PA.Pyb tanggal 13 Februari 2020, mengajukan permohonanpenetepan perwalian dengan dalildalil sebagaimana tertuang dalam suratpermohonan Pemohon;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon datangmenghadap di persidangan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.P/2020/PA.Pyb dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

PENETAPANNomor 13/Pdt.G.S/2019/PN PljDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung;Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Pj;Berdasarkan SuratSetelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau PunjungNomor 13/Pdt.G.S/2019/PN PIlj, tanggal 21 Agustus 2019, tentang PenunjukanHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhanaSetelah membaca berkas perkara perdata gugatan sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Plj, dalam perkara gugatan antara :I.

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Pj dalam register perkara;3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN PljDitetapkan di: Pulau PunjungPada tanggal : 26 Agustus 2019Panitera Pengganti, Hakim tersebut,Khairul, S.H. Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H.,M.H.Perincian biaya :1. Pendaftaran .............0. Rp 30.000,002. Pengadaan ATK............. Rp 75.000,003.

Objek Sengketa Menimbulkan Kerugian Bagi PenggugatBahwa diterbitkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor13/122/GBV/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011perihalKeputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD Jawa Baratdan Banten, Tbk yang menjadi objek sengketa, secara langsungmenimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hakPenggugat yang dilindungi hukum.

Tidak adanya kepastian bagi Penggugat untuk tetap menjabatsebagai Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB sebagaimanadiatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf Eangka 4 e angka (3) karena setelah Penggugat diangkatsebagai Direktur Operasi oleh RUPS Luar Biasa Bank BJB saatini Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB telah diisi oleh oranglain;Adapun bunyi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf

Penetapan Tertulis (Beschikking) dibawah Nomor13/122/GBVDPIP/Rahasia Tanggal 24 November 2011 tentangKeputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD JawaBarat dan Banten Tbk.;b.

Putusan Nomor 151 K/TUN/2013telah ditentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBV2010sebagaimana ditegaskan di dalam surat Tergugat Nomor13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011 dan Penggugatberdasarkan profesionalitas/keahlian di bidang perbankankhususnya di Bank BJB selama 26 tahun telah memiliki SertifikasiManajemen Risiko sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI Nomor11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko BagiPengurus dan Pejabat Bank Umum;Berdasarkan ketentuan Pasal 22 PBI Nomor

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal : KeputusanAtas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.Pada angka 2 dan angka 5;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD JawaBarat dan Banten, Tok. Pada angka 2 dan angka 5;4.

Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon danpenghargaan masa kerja serta uang penggantian perumahan, pengobatandan perawatan sesuai ketentuan pasal 169 ayat 2 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu: Uang Pesangon 2 x 6 x $ SGD 1.500. = $ SGD 18.000. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x $ SGD 1.500. =$SGD 3.000. Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan15% x $ SGD 21.000.

Tergugat dan atas hal demikian telah dilaporkanke kepolisian dan pemeriksaan atas kedua Termohon Kasasi dahuluPenggugat tengah diproses;Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti tingkat pertama telahmengabaikan buktibukti tertulis dan Saksi saksi yang Pemohon Kasasidahulu Tergugat ajukan sehingga akhirnya Judex Facti telah salahmengambil pijakan hukum sebagai dasar pertimbangan.Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah salah dalam memberikanpertimbangan dengan mengutip Pasal 161 ayat 1 Undang undang Nomor13

melakukan penggelapan dalam perusahaanPemohon Kasasi dan atas hal demikian tidak lah tepat bagi PemohonKasasi dahulu Tergugat untuk memberikan surat peringatan satu dua dantiga secara berturut turut oleh karena hal ini bukan kesalahan administrasidalam pekerjaan belaka akan tetapi dugaan pidan yang tidak bisa dibiarkanterjadi lagi setelah ada surat peringatan dalam bentuk apapun;Bahwa selanjutnuya Judex Facti juga telah salah menerapkan hukumdengan menerapkan pertimbangan pasal 164 ayat 3 Undang undang Nomor13

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 21 November 2016 dihubungkan dengan pertimbanganjudex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Tanjung Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah patutdan adil menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13

Panitera Pengadilan Negeri Semarapura yang menerangkanbahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Pembanding semula Tergugat II telahmengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriSemarapura tanggal 10 Juni 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Srp;Membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura Nomor13/Pdt.G/2021/PN.Srp yang menerangkan bahwa permohonan Bandingtersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan cara seksama kepadaTerbanding semula

dan diserahkanpada tanggal 24 Juni 2021;Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding(inzage) Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Srp. yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Denpasar, telah memberikan kesempatan kepadaPembanding semula Tergugat II untuk memeriksa/membaca berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura sebelum berkas tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat bandingdengan surat pemberitahuan tanggal 28 # =)jJuni 2021 #Nomor13

sehingga sertifikat hak milik nomor 393 , suratukur tanggal 11 111999 nomor 21/SAN/1999, luas 11,160 M2 atasnama Nyoman Semidra ( Pembanding ) dengan gambar situasi dijilidmenjadi satu sebagai salinan buku tanah mempunyai kekuatan pembuktianyang kuat , maka kedudukan persil dan pipil sesungguhnya sudah tidakberlaku.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelahn memeriksadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara besertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri sSemarapura Nomor13

peradilanbaik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding;Memperhatikan, Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg), sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor13

NIK2105012107650001 yang telah dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten KepulauanAnambas;Dikembalikan kepada Terdakwa Suria Alias Suria BinDjamaluddin Alm;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranaipada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Ran Jo Nomor13

Panitera PengadilanNegeri Ranai masingmasing pada tanggal 9 April 2020, Nomor13/Pid.Sus/2020/PN Ran, yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Afrinaldi, S.HKejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, 2.

bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari danmemeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan olehPenyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, suratSurat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor13

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor13/Pid.Sus/2020/PN Ran, tanggal 26 Maret 2020, atas namaTerdakwa Suria Alias Suria Bin Djamaluddin Alm yangdimohonkan banding tersebut ;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;Halaman 12 Pututusan Nomor 238/PID.S US/2020/PT PBR.4.

dibuat oleh Panitera Mahkamah Syariyah Sinabang;Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 28 Januari 2019,akan tetapi sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syariyah SinabangNomor 64/Pdt.G/2018/MS.Snb. tanggal 04 Pebruari 2019 Pembanding danTerbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage);Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Aceh pada tanggal 14 Pebruari 2019 dengan Nomor13

H.Abd.Rahman Usman, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjukoleh Ketua Mahkamah Syariyah Aceh berdasarkan Penetapan Nomor13/Pdt.G/2019/MS.Aceh, tanggal 14 Pebruari 2019 Putusan tersebut diucapkanpada hari itu juga dalam sidang terobuka untuk umum oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.Marzuki., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;Hakim Anggota, Ketua Majelis,d.t.o d.t.oDrs. H. Salahuddin Mahmud, M.H. Drs. H.