perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:Ailyin binti Idris umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, tempat tinggal di RT.O3 Desa Tapus Dalam, KecamatanSungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Wali Pemohon di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 04 Januari2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor6

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor6/Pdt.P/2019/PA.Amt dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hariRabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10Jumadilawal 1440 Hijriah, oleh Drs. H.

;Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TeboNomor 6/Pen.Pdt.G/2016/PN Mrt, tertanggal 9 Nopember 2016, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor6/Pen.Pdt.G/2016/PN Mrt., tertanggal 9 Nopember 2016 tentang penetapan harisidang ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PihakPenggugat hadir prinsipal, Tergugat

,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., danCINDAR BUMI, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor6/Pdt.G/2016/PN Mrt., tanggal 9 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari ituHalaman 3 dari 4 Putusan Nomor 6/PDT.G/2016/PN Mt.juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri olen para Hakim Anggota tersebut, SEPTILIA ANGGRAENI,S.IP., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat,

Habibahbinti Muhammad ke atas nama Salwa (Tergugat); Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhanbiaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak =Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Ketapang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Ktp. tanggal 18 Oktober 2017;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Petitum permohonan kasasi Pemohon Kasasi II:.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 untuk seluruhnya;9. Menghukum Penggugat sekarang Termohon Kasasi untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkaraini a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Petitum permohonan kasasi Pemohon Kasasi III:.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 untuk seluruhnya;7.

Menghukum Penggugat sekarang Termohon Kasasi untukmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini a quoberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Petitum permohonan kasasi Pemohon Kasasi IV:1.2.Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 juncto Putusan PengadilanNegeri Ketapang tanggal 18 Oktober

KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak =Nomor6/PDT/2018/PT PTK. tanggal 6 Maret 2018 yang membatalkan PutusanPengadilan Negeri Ketapang Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Ktp. tanggal 17Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Illuntuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menyatakan Sita Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN.Spt, jo Nomor90/Pdt.G/2015/PN.Spt. jo Nomor 61/PDT/2016/PT.PLK. jo Nomor 858K/PDT/2017, tanggal 19 Maret 2020 yang diletakan Pengadilan NegeriSampit sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 1 April 2020 Nomor6/Eks/2019/PN.Spt. jo Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. jo = Nomor61/PDT/2016/PT.PLK. jo Nomor 858 K/PDT/2017 tidak sah sehingga tidakberkekuatan hukum;4.

Bantahaan (derden verzet) tidak tepat:Bahwa bantahan Pembantah/Terbanding diajukan terhadap Penetapan SitaEksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 206 R.Bg, sehingga perlawanansudah tepat yaitu. terhadap penetapan sita eksekusi Nomor6/EKS/201/PN.Spt., tanggal 19 Maret 2020;DALAM POKOK PERKARA:Hal. 5 dari 8 hal.

Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT.PLKMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, makaterdapat kesalahan obyek sita yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Sampitdalam penetapan Sita Eksekusi Nomor 6/Eks/2019/PN.Spt. jo Nomor90/Pdt.G/2015/PN.Spt. jo Nomor 61/PDT/2016/PT.PLK. jo Nomor858K/Pdt/2017, tanggal 19 Maret 2020;Menimbang, bahwa oleh karenanya penetapan Sita Eksekusi Nomor6/Eks/2019/PN.Spt. jo Nomor 90/Pdt.G/2015/PN.Spt. jo Nomor61/PDT/2016/PT.PLK. jo Nomor 858K/Pdt/2017, tanggal 19

PENETAPANNomor 31/Pdt.P/2019/PA.PtkZN ZN 2seasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan AbhliWaris yang diajukan oleh:H.Zainal Abidin S Sos MM Binti Ismail Tondreng, umur 60 tahun, agamaIslam, pendidikan S2, pekerjaan Peniunan PNS, bertempattinggal di Jalan Perdana Komplek Bali Agung II Blok J Nomor6, RT.003

RW. 005 Kelurahan Parit Tokaya KecamatanPontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai Pemohon I;Sabariah Hut binti H Zainal Abidin S Sos MM, umur 19 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempattinggal di Jalan Perdana Komplek Bali Agung II Blok J Nomor6, RT.003 RW. 005 Kelurahan Parit Tokaya KecamatanPontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai Pemohon Il;Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara

Negeri Tersebut;Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 15 Februari 2021;Setelahn membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MuaraEnim Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mre tanggal 15 Februari 2021 tentangPenunjukan Hakim;Setelahn membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PNMre tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;Setelan membaca Berita Acara Persidangan dalam pemeriksaanperkara A quo yang masih dalam tahap untuk upaya perdamaian;Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Nomor6

pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Mre olehKuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN.MreMenimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh KuasaPenggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan olehkarena perkara Gugatan Sederhana ini dinyatakan dicabut makamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untukmencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor6

Jaim Ill No. 08 RT.08 RW.03 Kelurahan KampungJawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Sebagaimana dalamGugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Crp, yang dalam perkara perdata Nomor6/Pdt.G/2019/PN Crp, disebut sebagai TERGUGAT ;YENI PUSPITA SARI, umur 30 Tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga,Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Beralamat JI.

,dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor6/Pdt.G/2019/PN.Crp. tanggal 12 November 2019, dan diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi olehPara Hakim Anggota tersebut, dibantu RIKA USLIA, S.H., Panitera Pengganti dandihadiri Penggugat dan Penasihat Hukum Penggugat serta Tergugat dan TergugatIl.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,dto dtoRISWAN

. , keterangan Terdakwa serta barangbarang bukti yang diajukan,Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat bahwa Terdakwa secarasah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Mengingat ketentuan Pasal 37 ayat 2 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;MENGADILI:1.

dan mengadili perkara tindakpidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Kholid MurdiantoTempat lahir : TrenggalekUmur / tanggal lahir : 55 Tahun / 29 Maret 1963Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Rt.022 Rw.009, Desa Suruh,Kecamatan Suruh, Kabupaten TrenggalekAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa tidak ditahan ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat ketentuan Pasal 37 ayat 2 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor6

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala KapuasNomor 6/Pdt.P/2020/PN Klk tertanggal 30 September 2020 tentangPenunjukan Hakim;Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Nomor 6/Pat.P/2020/PN KIkTelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala KapuasNomor 6/Pdt.P/2020/PN Klk tertanggal 30 September 2020 tentangPenetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukanpermohonan tertanggal 29 September 2020 yang terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Register Nomor6

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ataupetugas yang ditunjuk untuk itu. agar mencoret perkara Nomor6/Pdt.P/2020/PN Klk dari Daftar Register Perkara Perdata Permohonanyang sedang berjalan;3.

putusannya menyatakan terdakwaEko Waluyo als Dumbo bin Senen terbukti bersalah melakukan tindakpidana penggelapan dan tetap menuntut agar Terdakwa dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalamdakwaan Kesatu, dan menuntut agar Terdakwa dipidana sesuaidengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua)bulan ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusanPengadilan Negeri Wonosari tanggal 16 Maret 2020 Nomor6

dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama,maka semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalamtahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbanganHakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskanmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor6

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor6/Pid.B/2020/PN Who. tanggal 16 Maret 2020 yang dimintakanbanding tersebut ;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4.

Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;Menimbang bahwa adanya perbedaan huruf nama dibagian awal, tanggal,bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang berbeda di Paspor dengan identitaslainnya tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru,atau paspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telahdirubah dengan Peraturan

ketiga permohonan Pemohon yaitumemberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Cianjur untuk mencatat segala sesuatumengenai perbaikan nama, tanggal, bulan kelahiran dan alamat Pemohon, sertaselanjutnya dapat menerbitkan Paspor baru, perbaikannya setelah adanya penetapanini, tentunya akan dapat mempersulit Pemohon dalam pembuatan paspor baru, ataupaspornya dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor6

petitum keempat ini ini beralasan untuk dikabulkan;Memperhatikan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang PeraturanPelaksanaan UndangUndang Nomor6

tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, HIR, sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan;Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 126/Pat.P/2019/PN.

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksadan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang sedailadilnya (Exaqua et bono);Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan tersebut, Tergugat/Terbantahmemberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menolak semua dalilPerlawanan Pelawan, dan tetap patuh dan tunduk kepada putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraianuraian tentang hal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor6

tidak jujurdan tidak benar;Halaman 9 sampai dengan 14 halaman, putusan Nomor 75/PDT/2017/PT KALBAR Menghukum Penggugat/Pembantah membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);Telah pula membaca : Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Bengkayang yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juli 2017Pembanding semula Penggugat/Pembantah telah mengajukan permohonan agarperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor6

telah diberitahukan secara sah kepada Terbandingsemula Tergugat/Terbantah; Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semulaPenggugat/Pembantah pada tanggal 25 Agustus 2017 dan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat/Terbantahpada tanggal 31 Agustus 2017, atas memori banding tersebut diatas sampai saatputusan ini dibuat Terbanding semula Tergugat/Terbantah tidak mengajukankontra memori banding; Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor6

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor6/Pat.Bth/2017/PN Bek tanggal 18 Juli 2017 menjadi sebagai berikut :DALAM PROVISI:1. Memerintahkan menunda pelaksanaan eksekusi terhadap PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2010 K/Pdt/2012,tertanggal 20 Juni 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor18/PDT/2011/PT.PTK, tertanggal 13 Oktober 2011 jo. PutusanPengadilan Negeri Bengkayang Nomor: 08/Pdt.G/2010/PN.Bky,tertanggal 18 Nopember 2010.2.

bukti P8 berupa photo copysurat Hak Guna Bangunan Nomor 14 tahun 1981 atas nama Sale dengan surat ukur /gambar lokasi tanggal 23 November 1979 seluas 107 m2 namun bukti P8 yang aslisudah hilang dan bukti P9 berupa surat bukti kehilangan barang 1 (satu) buahsertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14 Tahun 1981 atas nama SaleNo.Pol.LKB/40/C/IV/2005 tanggal 13 April 2005;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat/Terbantah telah pulamengajukan surat bukti T4 berupa putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor6

29/Pid.Sus/2016/PT PALTerdakwa dipersidangan pada Pengadilan Negeri Poso didampingi olehNOSTRY, SH. untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum berdasarkanPenetapan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN.Pso. tertanggal 21 Januari 2016 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 29/Pid.Sus/2016/PT PAL tanggal 16 Desember 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Telah membaca berkas perkara Pengadilam Negeri Poso Nomor6

buahkartu/card nomor 085241000890 (disita dari Samsudin DG.Marala AliasUdin);DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN; 1 (satu) buah pembungkus rokok MLD warna putih yang berisi rokok 2(dua) batang dan 1 (satu) paket shabushabu dalam plastik kecil beningdengan berat 0,24 Gram;DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLSEK POSO KOTA UNTUKDIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN An.TERSANGKA HASTUTIBOBIHO Alias TUTI (DPO);Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (duaribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor6

demikian juga hukuman yang dijatunkan kepadaTerdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu pertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaiHalaman 8 dari 10 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2016/PT PALpertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalamtingkat banding ;Menimbang, bahwa alasanalasan keberatan dari Jaksa PenuntutUmum didalam memori banding tidak ada halhal baru yang dapat merubahatau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor6

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor6/Pid.Sus/2016/PN.Pso tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan bandingtersebut ;3.

., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 26Maret2018 Terdakwa/Pembandingtelah mencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst.yang telah dinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor6/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2018/PN.Jkt.Pst. jo. No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Jkt.Pst.,tertanggal 12Maret2018 ;.

Risalah Pencabutan Permintaan Banding No.2/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst., jo No.113/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh WatiWiarti, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 9Mei2018 Jaksas Penuntut Umu telahmencabut permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal 5Maret2018 No.113/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst. yang telahdinyatakan dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor6/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Hal 1 dari Hal 12 Putusan Nomor: 112/PDT/2020/PT PDG.TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor6/Pdt.G/2019/PN.SLK tanggal 14 April 2020 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1;2. Menyatakan Pengadilan Negeri Solok tidak berwenang mengadili gugatandalam perkara ini;3.

mengeluarkanSurat Keterangan Nomor 01/HK.02/V/2020/PN Slik tanggal 30 April 2020, yangmenerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah terlambat mengajukan UpayaHukum Banding selama 2 (dua) hari;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanMemori Banding tanggal 15 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Solok pada tanggal 15 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi danpertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor6

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok, Nomor6/Pdt.G.S/2019/PN.SLK tertanggal 14 April 2020..

Pemberitahuan Mempelajari BerkasPerkara Kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 28 Mei 2020 oleh JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Padang kelas A, dan kepada KuasaTerbanding1 dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 20 Mel2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan kepadaTerbanding 2 dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal19 Mei 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bungo,TENTANG PERTIMBANGAN HUKUNM :Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor6

Seratus juta rupiah) dan telah disetorkan kerekening Bank Mega dengan nomor rekening 01.802.00.12.16513.1 (escrowtampungan kredit);Pasal 4Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan jaminan kredit berupa Sertifikat HakMilik No. 00252/ Desa Cijantung dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)00040, Surat Ukur tanggal 14 Mei 2004 , No. 00003/Sukajaya/ 2004 seluas 210M* (dua ratus sepuluh meter persegi) dan dokumen lainnya yang berkaitandengan pelunasan kredit Pihak Kedua;Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor6

Meteral ............ccce eee eeeeereeeeeeee =RO 10.000,JUMIAN oe ee eee cece eee eee eeees = Rp275.000,(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor6/PDT.G S/2021/PN Pwk.

umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan wiraswasta (sopir travel),tempat tinggal di Manubara KelurahanKamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu,Kabupaten Sumba Timur.Pengadilan Agamatersebut; Telah membaca berkasperkara; Telah mendengar kedua belah pihak yangberperkara; Telah memperhatikan dan mendengar bukti buktiyang berkaitan dengan perkaraTENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaanmengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalamputusan sela tanggal 15 Juni 2011 nomor6

Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampaiputusan akhir.Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyatertanggal 30 Mei 2011 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Waingapu di bawah register Nomor6/Pdt.G/2011/PA Wep. tanggal O1 Juni 2011, sebagaimanayang terdapat pada putusan sela sebelumnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat sama sama hadir dipersidangan.

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugattelah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk,Naharuddin, S.Ag, namun upaya tersebut dinyatakangagal sebagaimana laporan mediator dimaksud nomor6/Pdt.G/2011/PA Wegp.

Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masingmasing sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, PengadilanNegeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Maret 2017 Nomor6/Pid.B/2017/PN Btl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa DARYANTO Bin SUMIRAN. dan terdakwa Il.ARISTYA RIZKY SURYANTO Bin MAHMUD telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAMKEADAAN MEMBERATKAN.Menjatuhkan

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor6/Pid.B/2017/PN Bil, tanggal 21 Maret 2017, Terdakwa Daryanto Bin Sumirantelah mengajukan permintaan banding sesuai Akta banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 21 Maret 2017 Nomor6/Pid.B/2017/PN Bil. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret

nilai jualagunan SHM No. 144/Batuputih atas nama Wahab Taha kepadaPIHAK PERTAMAI BANK.Setelah Surat Perdamaian tanggal 30 Juli 2020 tersebut dibuat danditandatangani, maka atas persetujuan para pihak/ Penggugat dan Tergugat,isi Surat Perdamaian tersebut diambil alin menjadi isi dari Akta PerdamaianNomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Bit ini, Kemudian dibacakan di hadapan para pihak/Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya para pihak/ Penggugat dan Tergugatmenyatakan telah menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian Nomor6

Menghukum para pihak/ Penggugat dan Tergugat untuk mentaati SuratPerdamaian tertanggal 30 Juli 2020 yang telah disetujui tersebut,sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor6/Pdt.G.S/2020/PN Bit;2.

Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusanPengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 24 Mei 2021 Nomor6/Pdt.G/2021/PN Rap, serta suratsurat yang berhubungan dengan perkaraini;Pengadilan Tinggi tersebut ; Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Perdata Nomor 364/Pdt/2021/PTMDNTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatan tertanggal 19Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri RantauPrapat tanggal 19 Januari 2021 dibawah register perkara

Nomor6/Pdt.G/2021/PN Rap, mengemukakan sebagai berikut:1.Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat (Maslim Lubis) yakni jual beli berupa 1 (Satu) bidang tanah seluas 12.833M* (dua belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga meter persegi) yangberalamat di Desa Sosopan Kecamatan Kota Pinang KabupatenLabuhanbatu Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 209 yangditerbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (TurutTergugat);Bahwa dalam ikatan jual beli, Tergugat

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, PengadilanNegeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2021 Nomor6/Pdt.G/2021/PN Rap yang amarnya sebagai berikut:A. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;B.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor6/Pdt.G/2021/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriRantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 Pembandingsemula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding, dan permohonanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa HukumTerbanding/Penggugat pada tanggal 21 Juni 2021 dan kepada TerbandingI/Tergugat pada tanggal 22 Juni 2021 serta kepada Turut Terbanding/TurutTergugat

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor6/Pdt.G/2021/PN Rap tanggal 24 Mei 2021 ;3.