Ditemukan 164 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-04-2019 — Putus : 19-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 19 Agustus 2019 — Penggugat:
PT.AGROLESTARI MANDIRI
Tergugat:
1.OMEN
2.MUSTAPA
3.ARPANDI
4.HARDANIAH
5.SYAMSOL BAHRI
6.SUWARNO
11430
  • Selanjutnya dalam Pasal 51 disebutkan : (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundan- undangan yang berlaku.
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2020 — - SYAFRIADI
287380
  • sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberpendapat, melawan hukum secara formil berarti perouatan yang dilakukanmelanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yangberlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalamperkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihatapakah ada peraturan perundang undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 100 Undang Undang Nomor12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundan
Register : 19-08-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
1.MEMET DADANG
2.UMARYADI
3.LEGIMAN
4.CARTAK
5.HAMIDAH
6.SUNTI
7.SUHARTI
8.TIPAH
9.MUJIMAN
10.SIRI JOHAN
11.NGADIMAN. SUKINEM
12.ASMADEH
13.KATENG
14.RAMLI ABAS
15.MUHAMMAD LEMAN
Tergugat:
PT.SINTANG RAYA
10720
  • Selanjutnya dalam Pasal 51 disebutkan : (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundan- undangan yang berlaku.
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 30 Maret 2020 — - Ir. M.RUSDI NASUTION
282129
  • sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakimberpendapat, melawan hukum secara formil berarti perouatan yang dilakukanmelanggar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalamperkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihatapakah ada peraturan perundangundangan yang dilanggar oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundan