melakukan audit penghitungan kerugian kKeuangan negara,Ahli bekerja berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKPProvinsi Kalimantan Timur Nomor: ST955/PW.17/5/2013 tanggal 22 Juli2013 dan Surat nomor : 954/PW.17/5/2013 tanggal 22 Juli 2013, halbantuan audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan nomor: S1474/PW.17/5/2013 tanggal 11 Nopember 2013 hal perpanjanganbantuan audit penghitungan kerugian keuangan Negara, serta surattugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor S344/PW17

dipersidangan tipikorSamarinda.Bahwa Ahli pernah melakukan audit tetang Pengadaan tanah untuk rumah murahdi kelurahan Nipah nipah Kab.PPU.Bahwa Ahli melakukan audit tersebut berdasarkan permintaan dari PenyidikKepala Kejaksaan Negeri Penajam sesuai suratnya nomor : B1879/Q.4.22/Fd.1/10/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 yang dilaksanakan selama15 hari kerja dari tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 desember2013 sesuai Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP dengan suratnya nomorSST1523/PW17

Pengadaan Konstruksi 32% Tidak ada potensi tagihan 24092014 Bangunan Bandara SisiUdara Tanah Grogot berdasarkan surat dari DinasPerhubungan PemerintahKabupaten Paser Nomor :553/193/Perhubungan tanggal 9Pebruari 2015, perihalpemberitahuan bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan(LHP) BPKP PerwakilanKalimantan Timur Nomor :LATT950/PW17/3/2014 tanggal Halaman 118 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI 29 Desember 2014, perihalLaporan Hasil Audit dengantujuan tertentu ataspelaksanaan pembangunanBandara Sisi

Pekerjaan Pembangunan 185.301.957.385 18.493.714.048 102.266.843.777 Halaman 238 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI Bandara Sisi Udara Tanah Bangunan BandaraSisi Udara TanahGrogot berdasarkan surat dari DinasPerhubungan PemerintahKabupaten Paser Nomor :553/193/Perhubungantanggal 9 Pebruari 2015,perihal pemberitahuanbahwa berdasarkan hasilpemeriksaan (LHP) BPKPPerwakilan Kalimantan TimurNomor : LATT950/PW17/3/2014 tanggal 29Desember 2014, perihalLaporan Hasil Audit dengantujuan tertentu ataspelaksanaan

. : ST1523/PW17/5/2013tanggal 13 Nopember 20183 ;BahwaAhli melakukan audit sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d 19Nopember 2013 ;Bahwadana yang digunakan berasal dari APBD Kab.

PemboronganPembuatan Unit Trainer PLC KIT TEDC 2A20 danKelengkapannya pada Dinas Pendidikan Provinsi KalimantanTimur Tahun Anggaran 2007.Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan TimurNomor ST293/PW.17.5/5/2011 tanggal 23 Maret2011 dan perpanjangan penugasan Nomor S421/PW.17.4/5/2011tanggal 14 April 2011Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 142/Q4.5/Fd.1/05/2011 tanggal 10 Mei 2011 hal Bantuan KeteranganAhbliSurat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur NomorS1224/PW17

Kutai TimurAnggaran 20112012, Nomor: SR367/PW17/5/2015 tanggal 12 Juni2014 dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa menurut Penuntut Umum, ketentuan Pasal: 18 UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 merupakanpidana tambahan, bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkanselain pidana pokoknya yang bisa dituntut /dijatunkan terhadap diriTerdakwa berdasarkan fakta persidangan

Terdakwa membuat Berita Acara seolaholah telah dilakukanpemeriksaan sesuai yang tercantum dalam kontrak, sehingga atas perbuatanterdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsipada kegiatan pengadaan kendaraan bermotor roda empat pada BagianAdministrasi Perlengkapan Sekretrariat Daerah Kabupaten Kutai KartanegaraHalaman 131 dari 158 Putusan Perkara Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN SmrTahun Anggaran 2015 Nomor : SR163/PW17

Sekretariat KotaBontang Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003 dan 2004 oleh Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur No R151/PW 17/5/2007tanggal 23 Juli 2007 dan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas DugaanTindak Pidana Korupsi pada Anggaran DPRD, Anggaran Sekretariat DPRD dan AnggaranSekretariat Kota Bontang Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003 dan 2004 oleh Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur No R423/PW17

RelisCahaya, JO), telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.2.667.771.500,71 (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratustujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah, tujuh puluh satu sen) sesuai dengansurat Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SR166/PW17/5/2017 tanggal 23Mei 2017 dengan laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PadaPembangunan Sistem Pengelolaan

Perwakilan BPKPProvinsi Kalimantan Timur.Dasar Ahli untuk memberikan keterangan Ahli berkaitan dengan hasilpenghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Dugaan Tindak PidanaKorupsi Penyimpangan dalam proyek pembangunan SPAM Sungai Kapih Tahap oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda tahun 2012 sampai dengantahun 2014 adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor B3712/Q.4.11/Fd.1/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 serta Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor ST412/PW17

Kutai TimurAnggaran 20112012, Nomor: SR367/PW17/5/2015 tanggal 12 Juni2014 dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;Bahwa menurut Penuntut Umum, ketentuan Pasal: 18 UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 merupakanpidana tambahan, bahwa pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkanselain pidana pokoknya yang bisa dituntut /dijatunkan terhadap diriTerdakwa berdasarkan fakta persidangan

sejak tahun1992 s/d tahun 2007.Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sejaktahun 2008 s/d sekarang.Bahwa Dasar ahli untuk memberikan keterangan Ahli berkaitandengan PKKN/D terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsipenyimpangan pemungutan/penerimaan dan penyetoran BBNKB/PKB alat berat / besar milik PT Pipit Nusa Raya pada UPTDPendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Nunukan tahun2009, adalah surat tugas Kepala Perwakilan BPKP ProvinsiKalimantan Timur Nomor Nomor: ST 282 / PW17

audit penghitungan kerugiankeuangan Negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi PengadaanInteractive white board pada Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, berdasarkanpermintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Penajam sesuai surat NomorB977/Q.4.22/Fd.1/05/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang dilaksanakanselama 13 (tiga belas) hari kerja dari tanggal 12 sampai dengan 28 Juni2013, sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi KalimantanTimur Nomor: ST733/PW17

Pengadaan 32 % Tidak ada potensi tagihan 24092014Konstruksi berdasarkan surat dari DinasBangunan Bandara Perhubungan PemerintahSisi Udara Tanah Kabupaten Paser NomorGrogot 553/193/Perhubungan tanggal 9Pebruari 2015, perihalpemberitahuan bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan(LHP) BPKP PerwakilanKalimantan Timur Nomor :LATT950/PW17/3/2014 tanggal29 Desember 2014, perihalLaporan Hasil Audit dengantujuan tertentu ataspelaksanaan pembangunanBandara Sisi Utara KabupatenPaser Kalimantan Timurdisampaikan bahwarealisasiprogress

Pengadaan 32% Tidak ada potensi tagihan 24092014Konstruksi Bangunan berdasarkan surat dari DinasBandara Sisi Udara Perhubungan PemerintahTanah Grogot Kabupaten Paser Nomor553/193/Perhubungantanggal 9 Pebruari 2015,perihal pemberitahuan bahwaberdasarkan hasilpemeriksaan (LHP) BPKPPerwakilan Kalimantan TimurNomor : LATT950/PW17/3/2014 tanggal 29Desember 2014, perihalLaporan Hasil Audit dengantujuan tertentu ataspelaksanaan pembangunanBandara Sisi UtaraKabupaten Paser KalimantanTimur disampaikan bahwarealisasi

penghitungan kerugian kKeuangan Negaraterhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan /nteractive white board pada DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran2012, berdasarkan permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Penajam sesuai suratNomor B977/Q.4.22/Fd.1/05/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang dilaksanakan selama 13(tiga belas) hari kerja dari tanggal 12 sampai dengan 28 Juni 2013, sesuai Surat TugasKepala Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor: ST733/PW17

Pertanggungjawaban, Rekening Bank, BAP Saksidan BAP Terdakwa yang Ahli peroleh dari Penyidik Kejari Tanjung Redebsebagaiman tercantum seluruhnya pada Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Indikasi Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2009 s.d. 2011dan Bantuan OperasionalSekolah Pusat (BOS Pusat) Tahun Anggaran 2010 s.d. 2011 di SDN 001 PulauDerawan Kabupaten Berau Nomor R667/PW17

Pekerjaan 40,7613 Rp. 6.133.427.880, 3112Pembangunan % (sebelum pajak) kepastian 2014Pelabuhan Kawasan pembayaran menungguDorak rekomendasi BPKPengadaan 32% Tidak ada potensi tagihan 2409Konstruksi berdasarkan surat dari 2014Bangunan Bandara Dinas PerhubunganSisi Udara Tanah Pemerintah KabupatenGrogot Paser Nomor553/193/Perhubungantanggal 9 Pebruari 2015,perihal pemberitahuanbahwa berdasarkan hasilpemeriksaan (LHP) BPKPPerwakilan KalimantanTimur Nomor LATT950/PW17/3/2014 tanggal29 Desember 2014,

rekomendasi BPK Halaman 249 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI PekerjaanPembangunanPelabuhanKawasan Dorak40,7613 %Rp. 6.133.427.880,(sebelum pajak) kepastianpembayaran menunggurekomendasi BPK31122014 PengadaanKonstruksBangunanSisiTanahBandaraUdaraGrogot32%Tidak ada potensi tagihanberdasarkan Surat dariDinas PerhubunganPemerintah KabupatenPaser Nomor553/193/Perhubungantanggal9 Pebruari 2015,perihal pemberitahuanbahwa berdasarkan hasilpemeriksaan (LHP) BPKPPerwakilan KalimantanTimur = Nomor LATT950/PW17

Pekerjaan 40,7613 Rp. 6.133.427.880, (sebelum 31122014Pembangunan % pajak) kepastian pembayaranPelabuhan Kawasan menunggu rekomendasi BPKDorak3: Pengadaan 32 % Tidak ada potensi tagihan 24092014Konstruksi Bangunan berdasarkan surat dari DinasBandara Sisi Udara Perhubungan PemerintahTanah Grogot Kabupaten Paser Nomor :553/193/Perhubungan tanggal 9Pebruari 2015, perihalpemberitahuan bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan(LHP) BPKP PerwakilanKalimantan Timur Nomor : LATT950/PW17/3/2014 tanggal 29Desember

6.133.427.880, 31122014Pembangunan % (sebelum pajak) kepastian Hal. 237 dari 270 halPutusan Nomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.DKI Pelabuhan Kawasan pembayaran menunggu Dorak rekomendasi BPKPengadaan Konstruksi 32 % Tidak ada potensi tagihan 24092014Bangunan Bandara berdasarkan surat dariSisi Udara Tanah Dinas PerhubunganGrogot Pemerintah KabupatenPaser Nomor553/193/Perhubungantanggal 9 Pebruari 2015,perihal pemberitahuanbahwa berdasarkan hasilpemeriksaan (LHP) BPKPPerwakilan KalimantanTimur Nomor : LATT950/PW17

Pengadaan Konstruksi 32 % Tidak ada potensi tagihan 24092014Bangunan Bandara Sisi berdasarkan surat dari DinasUdara Tanah Grogot Perhubungan PemerintahKabupaten Paser Nomor553/193/Perhubungan tanggal 9Pebruari 2015, perihalpemberitahuan bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan(LHP) BPKP PerwakilanKalimantan Timur Nomor : LATT950/PW17/3/2014 tanggal 29 Halaman 101 dari 493 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2016/PN.Jkt.

pembayaranmenunggu rekomendasi BPK Pekerjaan Pembangunan 40,7613 Rp. 6.133.427.880, (sebelum 31122014Pelabuhan Kawasan Dorak % pajak) kepastian pembayaranmenunggu rekomendasi BPK Pengadaan Konstruksi 32 % Tidak ada potensi tagihan 24092014Bangunan Bandara Sisi berdasarkan surat dari DinasUdara Tanah Grogot Perhubungan PemerintahKabupaten Paser Nomor =:553/193/Perhubungan tanggal 9Pebruari 2015, perihalpemberitahuan bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan(LHP) BPKP PerwakilanKalimantan Timur Nomor :LATT950/PW17

Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur NomorS412/PW17/5/2013 tanggal 15 Maret 2013 hal Perpanjangan SuratTugas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;e Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yangdilakukan adalah :. Menentukan status sumber dana rehab total patung lembuswana ;. Meneliti, menghitung, dan memastikan jumlah uang/dana yang telahdibayarkan/dicairkan oleh rekanan (PT. Saiji Gunu Makmur Abadi) ;. Menghitung jumlah PPN PT. Saiji Gunu Makmur Abadi ;.