padahalketika itu Termohon tidak mau pulang sampai Termohon sujud dikakiPemohon, kemudian malah Pemohon mengancam Termohon dan akhirnyaTermohon menuruti perkataan Pemohon, karena Pemohon berjanji nantiakan menjemput Termohon lagi, namun sampai sekarang Pemohon tidakpernah menjemput Termohon, justru) surat panggilan sidang dariPengadilan Agama Pemalang yang datang tentang Permohon Cerai Talakyang diajukan oleh Pemohon ;4.Bahwa terhadap dalil Posita Permohonan Cerai Talak Pemohon padaangka 4, dapat kami tanggapi

pernah mengatakan masih cinta dengan mantan pacarTermohon, Termohon sudah menikah ya cinta dan sayangnya hanyauntuk untuk suami (Pemohon), memang Termohon pernah sesekalimembuka FB mantan Termohon, namun bukan berarti Termohonmasih cinta kepada mantan Termohon, lagian Pemohon juga seringmembuka instagram mantan Pemohon yang bernama MANTANPEMOHON, bahkan masih mempunyai kontak BBM, WA danInstagramnya dan juga Retno selagi wanita yang dulu pernah dekatdengannya ;Posita angka 4 huruf b, dapat kami tanggapi

sebagai berikut :Termohon memang Chatting dengan kakak Termohon, Termohonmengatakan bahwa saat Termohon sakit, Pemohon tidak maumemandikan Termohon, malah menyuruh orang lain, padahalTermohon dalam keadaan sakit ;Posita angka 4 huruf c, dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwaTermohon tidak membuka facebook mantan Termohon, hanyasebelum tidur Termohon memutar musik, namun Pemohonmenyimpulkan sendiri bahwa lagu yang Termohon putar adalah lagukenangan ;Posita angka 4 huruf d, dapat kami tanggapi

sebagai berikut : pergiUmroh adalah ibadah, sebaiknya tidak perlu diungkit, karena tidak adaseorang muslim yang tidak bahagia diajak umroh, apalagi yangmengajak umroh suaminya sendiri, jadi tidak benar apa yangdikatakan Pemohon yang intinya Termohon mengucapkan bahwatentang dirinya dengan Pemohon itu tidak bahagia ;Posita angka 4 huruf e, dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwaTermohon adalah wanita yang baru menikah dan belum mempunyaianak, Pemohon seharusnya bisa bijaksana dalam menyikapnya

danHalaman 6 dari 26 hlm Putusan No. 0001membimbing Termohon, karena suami saya lebin dewasa dari padasaya dan suami juga sudah berpengalaman menikah ;f) Posita angka 4 huruf f, dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwatidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dariPemohon, yang benar adalah pada tanggal 9 Juni 2017 Termohonpergi dari rumah jjin (pamit) kepada Pemohon, karena ketika ituTermohon ingin sekali ziarah ke makam orang tua Termohon danmalamnya Termohon langsung pulang

Bahwa dengan demikian Identitas Termohon dalam Permohonan Cerai Talakyang diajukan oleh Pemohon, tidak sesuai dengan Buku Kutipan Akta NikahNomor : 420/20/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kateman tanggal 20102011, maka Permohonan Cerai Talak inimenjadi Obsuur Libel atau tidak dapat diterima (Nier Otvankelijke Verklaard);Pemohon tanggapi sebagai berikut:1.

RB.Akhir 1432 H,Pukul 20.00 Wib, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :420/40/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kateman tanggal 20102011,akan tetapi nama TermohonHalaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0841/Pdt.G/2019/PA.Tbhbernama lengkap NAMA BENAR TERMOHON, sedangkan di dalamPermohon Cerai Talak yang diajukan Termohon bernama TERMOHONPemohon Tanggapi dan Sanggah sebagai berikut :a.

Bahwa untuk menanggapi jawaban Termohon pada posita angka 4 halaman2 dalam jawabannya termohon.Pemohon Tanggapi dan Sanggah sebagai berikut:a) Bahwa jawaban Termohon menyatakan sudah menjadi istri yang baikyang benar adalah Tidak Benar termohon jusitru tidak menjalankantugasnya sebagai istri dengan baik dikarenakan selama pernikahan antaraPemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran.Mengenai faktor Perselisihan dengan ikut campurnya Keluarga Pemohonadalah tidak Benar, karena

Bahwa untuk Menanggapi Jawaban Termohon pada Posita angka 5halaman 2 dalam jawabannya Termohon.Pemohon Tanggapi dan Sanggah sebagai berikut:a) Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon pergi dari rumah Pemohondikarena pada waktu itu terjadi Perselisihan dan pertengkaran antaraPemohon dan Termohon dan mengancam keluarga pemohon denganmenggunakan senjata tajam, sehinnga Termohon dibawa untuk diAmankan pihak kepolisian untuk dilerai.

PengadilanHalaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0841/Pdt.G/2019/PA.Tbh3.Agama Tembilahan, dan Pemohon tidak pernah pindah/kembali ke Agamaasal Pemohon dan tetap menjadi seorang Muslim, (akan dibuktikan diAgenda Pembuktian), dan Pemohon Berharap Termohon MenyadariKehilafannya Dan Memohon Ampun Kepada Allah Karena SudahMeragukan Pernikahan SAH Atau Tidaknya Pernikahan Antara Pemohondengan Termohon.Bahwa untuk menggapi jawaban Termohon pada Posita Angka 6 halaman 2dalam jawabannya termohon.Pemohon Tanggapi

Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin Il angka 1 (satu), akanPemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf aUndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa, Hal. 18 dari 58 Hal.

Putusan No.40/Pdt.G/2021/PA Lbgnafkah lampau sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiapbulannya, dan mengenai hutang piutang di Bank Bengkulu sebesar lebihkurang Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan pembagian hasilpenjualan rumah sebesar Rp197.000.000,00 (Seratus sembilan puluh tujuhjuta rupiah) tidak perlu Pemohon tanggapi dalam persidangan perceraian ini,akan tetapi hendaknya diajukan dalam persidangan yang berbeda di luarperkara ini;18.

Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 3 (tiga) huruf d akanPemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa untuk nafkah iddah yang dimintaoleh Termohon sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dalamartian Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) setiap bulannya, Pemohon hanya sanggup memberikan nafkahiddah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya;19.

Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 3 (tiga) huruf e akanPemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa untuk Mutah yang diminta olehTermohon sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) adalah sangatberlebinan dan di luar kemampuan Pemohon yang hanya seorang PNSdengan sisa gaji hanya sebesar Rp244.349,00 (Dua ratus empat puluhempat ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), karena Pemohon hanyasanggup memberikan Mutah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00(Dua juta rupiah);20.

Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Poin II angka 3 (tiga) huruf f akanPemohon tanggapi sebagai berikut, bahwa dalil Jawaban Termohon tersebuttidak perlu Pemohon tanggapi karena tidak ada hubungannya dengan prosespersidangan perceraian ini dan silahkan Termohon mengajukan dalampersidangan yang berbeda di luar pokok perkara ini;21.

Yang selanjutnya telahmenyerahkan sepucuk surat perintah penghadapan Penggugat dariKapoltabes Ms/Kapolrestabes Medan kepada Kapolres Nias, namuntentang surat Keputusan tersebut, tidak dapat diberikannya, sehinggaPenggugat tidak pernah lihat/tidak pernah membacanya sampai gugatan iniTerhadap dalil ini Kami akan tanggapi sebagai berikut:Bahwa dengan Penggugat telah menerima penghadapan maka Penggugattelah menghetahui mutasi Penggugat dari Poltabes Medan dan Sekitarnyasekarang Polrestabes Medan.

Bahwasesuai petunjuk Fakta Hukum penggugat apa yang dasar/alasan penggugatmengajukan gugatan ini/sebagai maka tertera/terfaktakan/terjelaskan padapoin/nomor 9 s/d poin nomor 13 tersebut diatas.Terhadap dalil ini Kami akan tanggapi sebagai berikut:Bahwa proses penebritan obyek sengketa telah sSesuai ketentuanperundangundangan di lingkungan Polri.Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugatpatut ditolak.Halaman 69 Putusan Perkara No.162 / G/2020 /PTUNMDN10.11.Bahwa dalam butit

Dan bahwa sesuai penjelasanhukum Pasal 263 KUHPidana tentang membuat surat Palsu, bahwasesuai ketentuan yang ada di BAB 1 ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 danbahwa kedua laporan Polisi tersebut tidak dilengkapi bukti bukti pendukungsebagaimana ketentuan PP RI Nomor 2 tahun 2003.Terhadap dalil ini Kami akan tanggapi sebagai berikut:Bahwa laporan polisi tersebut adalah diterbitkan dengan benar dengandilengkapi buktibukti perbuatan Penggugat tidak melaksanakan mutasi kePolres Nias sehingga patut untuk

Berdasarkan surat pangilanNomor:SPG/867/2019/A/Bid.Propam tertanggal 10 Desember 2019.Terhadap dalil ini Kami akan tanggapi sebagai berikut:Bahwa terhadap Penggugat telah diserahkan Berkas Perkara pelanggarankode etik Profesi Polri dan juga diserahkan kepada Pendamping Penggugataas nama KOMPOL ERDI, SH, MH, M.Kn, dkk.Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugatpatut ditolakBahwa dalam butir 36 halaman 37, bahwa penggugat telah menghadiripersidangan perdana Komisi Kode Etik

Saksi palsu Brigadir Bahtra Ginting Nrp 85080930, saksiyang tidak sesuai fakta sebenarnya apaka ke 3 saksi tersebut dalam berkasperkara, bahwa Penggugat tidak mendapatkan hak menujuk pendamping,mengajukan saksi yang meringankan, menerima salin persangkaan,mengajukan eksepsi/batahan sebagaimana ketentuan pasal 74 ayat (1)huruf b,c,d,e Perkap No 19 Tahun 2012 tentang susunan oraganmisai dantata kerja komisi kode etik profesi Polri.Terhadap dalil ini Kami akan tanggapi sebagai berikut:Halaman 76 Putusan

padahal pada kenyatannya Penggugat tidak turun survei lokasi / tanahdan tidak tanda tangan itu Berita Acara Taksasi tersebut tertanggal 16 Agustus2013, sehingga kami nyatakan bahwa tanda tangan didalam Berita Acara TaksasiHalaman 15 dari 49 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT KPGtersebut palsu, sehingga kini kami berusaha untuk laporkan kasus tersebut kePolres Lembata untuk diproses.Bahwa didalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sebagaimana yangtermuat didalam halaman 16 dari putusan, perlu kami tanggapi

bahwapertimbangan tersebut hanya mempergunakan alasan pembenar, padahalkenyataannya sebagaimana yang telah kami tanggapi didalam replik, tentangSurat Kuasa Menjaminkan / Menjual dengan alasan tentang kesadaran Penggugatuntuk menandatangani Surat Kuasa Menjaminkan / Menjual dan cara carayang dibuat dengan alasan Surat Kuasa tersebut hanya merupakan alasan agarsertifikat tanah tersebut digunakan untuk jaminan kredit sebesar Rp.600.000.000(enam ratus juta rupiah) untuk Tergugat Il, dan apabila Surat

Bulan,sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, namun dalam pertimbanganMajelis Hakim dipakai sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan dengan tidakmenghiraukan alasan alasan yang kami kemukan didalam Replik danKesimpulan sebagaimana yang kami kemukakan diatas.Bahwa menyangkut Berita Acara Taksasi telah kami tanggapi sebagaimanayang telah kami kemukakan diatas antara lain tentang Penggugat tidak hadir,tetapi dikatakan secara sadar tanda tangan itu Berita Acara Taksasi adalahsesuatu yang tidak

Tentang Bukti Surat P.3Perlu kami tanggapi dan kami jelaskan sebagai berikut; bahwa bukti suratP.3 tersebut pada saat Tergugat II Densy Malando, Jumiyati (Tergugat )dan saya Stanis Kapo Lelangwayan dimintai keterangan di PolresLembata, yakni pada saat Tergugat II Densy Malando dimintaiketerangan, dia minta supaya diselesaikan secara kekeluargaan saja,sehingga dibuatkan surat pemyataan tersebut, tetapi kami hanyadiberikan fotokopinya sedangkan aslinya masih di Kantor Polisi dan kamisudah pemah minta

Hal ini diduga Tergugat Ill merasa enggan bila sampai diproses secarahukum, maka akan terungkap bahwa sertifikat tanah No. 24 tahun 1999 atas namaPenggugat sampai dijadikan jaminan kredit sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratusjuta rupiah) itu atas kerja sama Tergugat Ill, Tergugat II dan Tergugat 1, sedangkanyang ada hubungan dengan Penggugat adalah Bukti Surat T.IIl.1, Bukti SuratT.M.2 dan Bukti Surat T.III3 yang telah kami tanggapi diatas, dimana bukti suratT.UL2 dan bukti surat T.III.3 itu dibuat

; 4.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraiantentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat padaRomawi Ill Point 1, 2, dan 3, maka Tergugat membenarkan dalildalilgugatan Penggugat tersebut dikarenakan dalildalil gugatan Penggugatberkaitan tentang isi dari ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan benar adanya ; 5, Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraiangugatan Penggugat pada pada Romawi Ill Point 4, maka tidak perluTergugat tanggapi

tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap NormaHukum, norma Agama dan Norma Kesusilaan, sehingga prosespemeriksaan terhadap tergugat terus dilanjutkan yang semula didasarkanpada pelanggar Disiplin selanjutnya dirubah menjadi Terduga Pelanggar Kode Etik Profesi Polri ; Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBI10.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraianTentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point 7dan 8, maka perlu Tergugat tanggapi

tanggal 27 Pebruari 2017 tersebut, pihakTergugat pada kenyataannya telah menyerahkan Turunan BerkasPemeriksaan pendahuluan pelanggaran Profesi Kode Etik Polri kepadaHalaman 19 dari 79 halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUN.JBIpihak Penggugat melalui Petugas Pendamping Penggugat selaku Terduga Pelanggar ; coe11.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraianTentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point9 sampai dengan Point 12, maka tidak perlu Tergugat tanggapi

Bahwa terhadap dalildalil Penggugat yang menyebutkan upayaPenggugat dalam mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan TataUsaha Negara Jambi, maka tidak perlu Tergugat tanggapi secarapanjang lebar karena pengajuan gugatan tersebut merupakan hakpribadi dari Penggugat itu sendiri ; 13.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraianTentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point15, maka perlu Tergugat sampaikan halhal sebagai berikut : a.

Peraturan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian AnggotaKepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Peraturan Kapolri Nomor14 Tahun 2011 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 15.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam uraianTentang Duduk Perkara dalam gugatan Penggugat pada Romawi V Point17, maka perlu Tergugat tanggapi bahwa upaya Penggugat dan/atau KuasaHukum dalam menyampaikan dalildalil gugatan dalam perkara a quo

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 392/KMK.04/1996;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari dikabulkannyapermohonan gugatan tersebut didasarkan atas data yang diserahkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), yang akan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) sampaikan dan sekaligus PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) tanggapi dalam uraian di bawah ini :9.1.

Bahwa kesimpulan surat tersebut adalah membatalkan koreksi TimPemeriksa;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) tanggapi sebagai berikut :a. Terkait Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor:S1484/WPJ.19/2010 tanggal 1 September 2010, merupakanPenyampaian Risalah Tim Pembahas Tingkat Kanwil atas HasilPemeriksaan Pajak a.n. PT. Gizindo Primanusantara yangditujukan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua;b.

Wajib Pajak melakukan pengalihan hak atas tanahdanlatau bangunan dalam rangka penggabungan,peleburan, atau pemekaran usaha sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor :637/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor474/KMK.04/1995.d. . dst.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) tanggapi sebagai berikut :a.

Bahwa pada Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :PER30/PJ/2009 dinyatakan :Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,maka ketentuanketentuan lain yang telah diterbitkansebelumnya dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak iniBahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) tanggapi sebagai berikut :a.

Oleh karenanya,Induk Perusahaan tidak terutang Pajak Penghasilan dari pengalihanharta tersebut termasuk Pajak Penghasilan sebesar 5% ataspengalihan hak atas tanah dan bangunan;Tetap masih tetap berlaku;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) tanggapi sebagai berikut:a.

Bahwa untuk posita No. 12 kami tanggapi sebagai berikut , dalilPenggugat tidak berdasar, menolak dan tidak bersedia menandatanganiakta tetapi menerima uang perpanjangan hak sewa, Penggugat bermasalahdengan argumentasinya, antara fakta dan logika tak bisa di urai.10. Bahwa Posita 13, 14 dan 15, tidak perlu kami tanggapi karenatidak relevan dengan substansi gugatan mengenai pembatalan akta NotariilNomor : 28 tanggal, 23 Juli 2019, dihadapan Esnawan, S.H, Notaris diYogyakarta11.

Bahwa Posita 16 kami tanggapi sebagai berikut : pada saat ituPenggugat diwakilkan oleh Pengacaranya sebagaimana yang telah kamiuraikan diatas, meminta uang perpanjangan hak sewa, dan telah diberikandan diterima Penggugat, jumlahnya sesuai yang tertera di dalam AktaNomor : 28, tanggal, 23 Juli 2019.

Bahwa Posita 17 dan 20 kami tanggapi sebagai berikut : dalilPenggugat akta Notaris no 28 tangal 23 Juli 2019 adalah cacat merupakanasumsi Penggugat yang tidak mendasar. Syarat terbitnya akta Notarilterpenuhi sehingga tidak cukup alasan untuk mengatakan akta tidak sahdan harus batal demi hukum.13.

Bahwa untuk posita No. 09 dan Posita 10, kami tanggapi sebagaiberikut , dalil Penggugat tidak berdasar, menolak dan tidak bersediamenandatangani akta tetapi mau menerima uang perpanjangan hak sewa,Penggugat bermain curang, tidak fair.

Bahwa Posita 17 dan 20 kami tanggapi sebagai berikut : dalilPenggugat Akta Notaris No. 28 tangga,l 23 Juli 2019 adalah cacatmerupakan asumsi Penggugat yang tidak mendasar. Syarat terbitnya aktaNotaril terpenuhi sehingga tidak cukup alasan untuk mengatakan aktatidak sah dan harus batal demi hukum.13.

Il)berdasarkan mekanisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sesuaiCriminal Justice System (CJS) dan ketentuan Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP).Bahwa setelan Termohon mempelajari dan mendalami daripadadalil/posita gugatan Pemohon praperadilan yang memuat alasanalasanpermohonan ganti rugi dalam poin 1 sampai dengan poin 9 dan Bagian petitumterdiri dari petitum 1 sampai dengan petitum 4 tersebut dengan ini paraTermohon tanggapi sebagai berikut:Bahwa terhadap dalildalil formulasi

yang disusun Pemohon tersebut danterhadap dalildalil yang diklaim atau yang menjadi keberatan Pemohon tersebutdi atas, dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut:1.

Pasal 7 ayat (1),Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No, 92Tahun 2015 dengan ini Termohon tanggapi sebagi berikut :tta.

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1), pasal 10 ayat (2)Peraturan Pemerintah No, 92 Tahun 2015 adalah mengatur tentangbesaran ganti rugi dalam pasal 75 huruf b dan pasal 95 KUHAP, batasanwaktu 3 (tiga) hari diberikan kepada pemohon setelah amar putusandiucapkan, dimana aturan tersebut benar adanya sehingga tidak perluTermohon tanggapi.2.

Bahwa dalil Pemohon dalam point 4 dan 6 adalah domain Jaksa PenuntutUmum (Termohon II), sehingga tidak perlu Termohon tanggapi..

Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan, menyatakanperkara Praperadilan Nomor: 11/Pid.Pra/2020/PN.Pdg tanggal 3 November2020 yang diajukan oleh MAS UD selaku Pemohon tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa menanggapi dalil MAS UD (Pemohon) tentang Termohon telahmenetapkan satus Pemohon sebagai Tersangka pada halaman 1 danhalaman 2 yang padaintinya menjelaskan: bahwa PenetapanTersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah dengan menggunakanalat bukti sebagai berikut....dst.Dapat Termohon tanggapi

terkait dalil yang disampaikan Pemohontentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 adalahdalil yang bersifat normatif dan dianggap semua orang tahu dan tidakperlu Termohon tanggapi lagi, mohon untuk dikesampingkan.Bahwa menanggapi dali MAS UD (Pemohon) tentang DasarPermohonan Pemeriksaan Praperadilan pada halaman 2 dan halaman 3angka 4 yang padaintinya menjelaskan: Bahwa penetapan Tersangkayang dilakukan oleh Termohon tidaklah berdasarkan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang berkualitas

yaitu. hanyaberdasarkan....dst.Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan Pemohontentang penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidaklahberdasarkan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang berkualitasadalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan tidakperlu Termohon tanggapi lagi karena telah diuji dan diperiksa oleh HakimTunggal PraPeradilan Pengadilan Negeri Tanjung Pati sebagaimanaPutusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2020/Pn.Tjp tanggal 27 Oktober2020 yang

Bahwa menanggapi dali MAS UD (Pemohon) tentang DasarPermohonan Pemeriksaan Praperadilan pada halaman 4 angka 7 yangpada intinya menjelaskan: Bahwa pada tanggal 03 September 2020TERMOHON telah melakukan Penangkapan terhadap PEMOHONdengan terbukti melakukan dugaan kekerasan, sedangkan barang buktiberupa 1 (Satu) butir Ineks....dst.Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan Pemohontentang dugaan kekerasan pada saat Penangkapan tidak perlu Termohontanggapi, karena hal tersebut tidak masuk

DAP Pgl ACIAK, untuk itu terhadap daliPemohon, mohon untuk ditolak.Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang tidak berdasarkan hukum, mohonuntuk ditolak.Bahwa menanggapi dali MAS UD (Pemohon) tentang DasarPermohonan Pemeriksaan Praperadilan pada halaman 4 angka 8 s/d 10yang pada intinya menjelaskan: Bahwa pasal 34 ayat (2) KUHAPmenyebutkan Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sepertidimaksud dalam ayat (1) Penyidik....dst.Dapat Termohon tanggapi terkait dalil yang disampaikan Pemohontentang Penyitaan

Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara mengancammurid serta guruguru yang berada di sekolah untuk mengajak berkelahisambil mengacungkan parang yang di pegang dengan berkata Kalianminta timpas kah kemudian tidak di tanggapi, sehingga melakukanpenggerusakkan terhadap fasilitas sekolah.

kemudian karena tidak di tanggapi, sehingga terdakwaTEGUH SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH menebas salahsatu tiang sekolah terobuat dari kayu ulin dimana antar tiang kayu ulintersebut di gunakan sebagai tiang penyangga dari ruang kelas dengansenjata tajam berupa parang panjang dengan ganggang kayu berwarnacoklat menggunakan tangan kanan yang memegang parang danmenebas sebanyak 3 (tiga) kali Kemudian setelah itu terdakwa TEGUHSETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH mendatangi ruangguru/kantor dan kembali

kemudian karena tidak di tanggapi, sehingga terdakwa TEGUHHalaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2017/PN Ksn.SETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH merusak fasilitas sekolahdan ruang guru di sekolah Madrasah Aliah Al Maarif.Bahwa yang menjadi sasaran pengancaman dan penggerusakkandengan menggunakan senjata tajam yaitu para murid serta gurugurutetapi tidak di tanggapi sehingga terjadi penggerusakkan berupa salahsatu tiang sekolah terbuat dari kayu ulin dimana antar tiang kayu ulintersebut di gunakan

kemudian karena tidak di tanggapi, sehingga terdakwa TEGUHSETIAWAN Als WAWAN Bin JUHRIANSYAH merusak fasilitas sekolahdan ruang guru di sekolah Madrasah Aliah Al Maarif.

Bahwa yang menjadi sasaran pengancaman dan penggerusakkandengan menggunakan senjata tajam yaitu para murid serta gurugurutetapi tidak di tanggapi sehingga terjadi penggerusakkan berupa salahsatu tiang sekolah terobuat dari kayu ulin dimana antar tiang kayu ulintersebut di gunakan sebagai tiang penyangga dari ruang kelas, kacajendela ruang guru/kantor kemudian salah satu mesin genset warnamerah hitam merk Honda type: HKG : 3880E.

Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 tidakperlu Tergugat tanggapi karena sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat;3.

Bahwa untuk point 3 jawaban Tergugat kami tanggapi bahwajustru yang kabur adalah jawaban Tergugat yang hanya menjelaskanbatas tanpa menjelaskan luas tanah dan bangunan, oleh karenanyagugatan Penggugat sudah jelas, tidak kabur seperti yangdisampaikan Tergugat;4. Bahwa tidak alasan hukum bagi Tergugat untuk memohon kepadaMajelis Hakim agar menolak permohonan sita marital yang diajukanoleh Penggugat;5.

Bahwa jawaban Tergugat point 10 kami tanggapi bahwa secarasadar Tergugat sudah mengakui adanya harta bersama seperti yangPenggugat ajukan dalam gugatan dan menyatakan prinsipnyabersedia untuk membagi 2 (dua) dan kami tanggapi pula bahwajawaban Tergugat dalam angka 8.1 dan 8.2 bukanlah harta bersama,karena sudah jelas asal usulnya bukan dari hasil usaha bersamaseperti jawaban Penggugat pada point 6 di atas;Berdasarkan Replik ini, Penggugat nyatakan tetap pada gugatan semuladan mohon kepada Majelis

Bahwa tidak benar posita nomor 5 (lima) gugatan perceraian Penggugat,akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai ketidak harmonisanserta perselisinan dan pertengkaran adalah tidak jelas, karena tidakdisebutkan dengan jelas kapan terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat, dan kalau dihubungkan dengan posita nomor 4(empat) gugatan percerai Penggugat tidak singkron karena antaraPenggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangga

Bahwa posita nomor 6 (enam) gugatan perceraian Penggugat, akanTergugat tanggapi sebagai berikut:Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai faktor ketidakharmonisan serta perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus terjadidikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkandan sering terjadi perbedaan prinsip dalam rumah tangga adalah tidak jelaskarena tidak menyebutkan kapan terjadinya, perpedaan prinsip yangbagaimana, juga tidak jelas;5.

Bahwa posita nomor 7 (tujuh) gugatan perceraian Penggugat adalahtidak benar, dan akan Tergugat tanggapi adalah sebagai berikut:Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 746/Pdt.G/2020/PA.KdsBahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 tidak pernah pisahranjang, karena antara Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar danmasih satu ranjang, awalnya antara Penggugat dan Tergugat tidur bersama,akan tetapi setelah Penggugat tidur dan ngorok, kemudian Tergugat pindahtidur dengan tujuan agar Tergugat bisa

Bahwa posita nomor 8 (delapan) gugatan perceraian Penggugat, akanTergugat tanggapi adalah sebagai berikut:Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai tidak ada harapanlagi untuk hidup rukun kembali, adalah tidak jelas, Karena posita nomor 5,6dan 7 gugatan perceraian Penggugat tidak jelas pula (jawaban Tergugatnomor 3,4 dan 5);7.

Bahwa replik nomor 5 (lima) Penggugat, akan Tergugat tanggapi sebagaiberikut:Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 tidak pernahpisah ranjang, karena antara Penggugat dan Tergugat masih tidur satukamar dan masih satu ranjang, awalnya antara Penggugat dan Tergugattidur bersama, akan tetapi setelah Penggugat tidur dan ngorok, kemudianTergugat pindah tidur dengan tujuan agar Tergugat bisa istirahat denganbaik, Tergugat pindah tidur karena Penggugat Ngorok ketika tidur, bukandikarenakan

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, perlu ParaTergugat tanggapi bahwa Tergugat tidak pernah membuat danmenandatangani Surat PerjanjianJaminan No. 258/09/17/PD/2017tersebut, sehingga tidaklah patut menurut hukum menyatakanTergugat telah ingkar Janji/Wanprestasi, terhadap surat perjanjiantersebut ;Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara Tergugat denganPenggugat adalah melakukan sewa menyewa terhadap 1(satu) unitmobil Toyota Avanza Nomor Polisi BD1429LH, dimana Penggugatselaku pemilik

Penggugat lalu Kemudian Tergugat Il (ibukandung Tergugat Il) dan Tergugat Ill (adik kandung Tergugat ) telahmelakukan musyawarah dengan Penggugat di rumah Ketua RT.17Kelurahan Pagar Dewa, untuk mencari jalan keluar atas kerugianyang dialami oleh Penggugat lalu kemudian antara Penggugat,Tergugat Il dan Tergugat Ill membuat Surat Perjanjian/JaminanNo.285/09/PD/2017 tertanggal 01 September 2017;Bahwa terhadap peristiwa pembuatan Perjanjian pada tanggal 01September 2017 perlu Tergugat Il dan Tergugat Ill tanggapi

Bahwa pada butir 9 dan butir 10, Penggugat menyatakan Tergugatll dan Tergugat Ill tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikanpermasalahan/kerugian yang dialami Penggugat, hal tersebut perluTergugat Il dan Tergugat Ill tanggapi bahwa yang berkewajibanuntuk mengembalikan mobil adalah Tergugat dan yang bertanggungjawab secara hukum atas mobil yang disewa dalam perjanjian sewamenyewa antara Tergugat dan Penggugat adalah Tergugat ,sehingga tidaklah patut menurut hukum menyatakan Tergugat Il danTergugat

Bahwa pada butir11 dan butir12 dalil gugatan Penggugat, perluTergugat Il dan Tergugat Ill tanggapi bahwa adalah keliruPenggugat menyatakan Tergugat Il dan Tergugat Ill telah melakukanWanprestasi, karena apa yang dinyatakan dalam Perjanjian/Jaminantersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan karena mobil tersebutdisewa oleh Tergugat dari Penggugat, dan tanah yang menjadijaminan dalam Perjanjian/Jaminan adalah milik pihak ketiga yaituMursalin;9.

Bahwa pada butir13 dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkarapatutlah ditolak karena sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 40M x 20 M = 800 M2 dan berdiri rumah diatasnya adalah milik pihakketiga yaitu Mursalin, dan bukanlah milik Tergugat Il dan Tergugat Ill;10.Bahwa pada butir14 dan butir15 serta selebihnya tidak perlu ParaTergugat tanggapi karena apa yang didalilkan Penggugat tersebuttidak ada dasar hukumnya;11.Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Para Tergugat, mohon denganhormat sudilah

Bahwa terhadap dalildalil Pengugat pada angka (2) s.d. (3)tidaklah perlu Tergugat tanggapi selain mengadaada juga pengulangandalildalil sebelumnya dan dalildalil tersebut adalah tidak benar sesualfaktanya, dalil Penggugat menggunakan rumah tersebut untuk hunianjuga tempat kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidakmenjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tidak beriktikad baik, tidakmenjaga ketertiban umum, dan kedamaian dalam masyarakat malahmerugikan warga dan meresahkan masyarakat, tidak memenuhikewajiban

Bahwa terhadap dalildalil Pengugat pada angka (2) s.d. (8)tidaklah perlu Tergugat tanggapi selain mengadaada juga pengulangandalildalil sebelumnya dan dalildalil tersebut adalah tidak benar sesualfaktanya, dalil Penggugat menggunakan rumah tersebut untuk hunianjuga tempat kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakanBarang Rampasan Negara (BARAN) yang dikelola dan ditangani PusatPemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia Semester (Januari Juni 2015) putusan / inkracht Pengadilan Negeri

Bahwa terhadap dalildalil Pengugat pada angka (2) dan (3)tidaklah perlu Tergugat tanggapi selain mengadaada juga pengulangandalildalil sebelumnya dan dalildalil tersebut adalah tidak benar sesualHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2020/PT BTNketerangan Penggugat sebagai Ketua Satuan Koperasi KesejahteraanPrajurit (SKKP) TNI AD POLRI wilayah Banten tidak dapat memberikandasar hukum Akta Pendirian Koperasi, sebagaimana dimaksud dalampasal 1 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 25

Bahwa terhadap dalildalil Pengugat pada angka (2), (3), dan (4)tidaklah perlu Tergugat tanggapi selain mengadaada juga pengulangandalildalil sebelumnya dan dalildalil tersebut adalah tidak benar sesualpenjelasan (issued) Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) KabupatenTangerang dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. : 00121204/027A/I/2015 atas nama Heri lIrawan, bukan nama Penggugatsebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) UniversalMonitoring Indonesia (UMI), beralamat di JI.

Dalam halini Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsurunsuryang diajukan Oditur Militer namun dalam hal pemidanaan MajelisHakim akan mempertimbangkan sendiri.Atas keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut di atas,perlu Terdakwa tanggapi bahwa keberatan Oditur Militer tersebutsangatlah tidak menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa melihat faktafakta yang terungkap dipersidangan, namun Oditur Militer hanyamengedepankan emosi yang diciptakannya sendiri dengan menuntutTerdakwa

PertimbanganMajelis Hakim karena Majelis Hakim tidak konsisten denganpertimbangan yang sampaikan di atas dimana di dalam menimbanguntuk, menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim telahmemperhatikan halhal yang meringankan dan yang memberatkan danmemasukkan pada poin halhal yang memberatkan diantaranya Terdakwa pernah dipidana perkara lain dalam putusan No PUT. 72K/PM.III12/AD/III/2013 tanggal 24 April 2013.Atas keberatan yang disampaikan oleh oditur Miriter tersebut di atas,perlu Terdakwa tanggapi

Evi Yunita Sari saat akandibacakan Tuntutan hanya bertujuan agar putusannya menjadi ringan,padahal kalau dilihat dari kejadian perkara ini sudah sekian lama,sehingga Oditur Militer berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak ada niatbaik untuk menyelesaikan perbuatan tersebut.Menimbang8Atas keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut di atas,perlu Terdakwa tanggapi bahwa keberatan Oditur Militer tersebutsangatlah tidak menjunjung rasa keadilan tanpa melihat faktafaktayang terungkap dipersidangan

umum di persidanganPengadilan Militer IIl12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatantersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaanTNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yangdijatunkan kepada diri Terdakwa paling tidak sesuai dengan TuntutanOditur Militer atau bila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, makamohon putusan pidananya tidak kurang dari setengah Tuntutan OditurMiliter.Atas keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut di atas,perlu Terdakwa tanggapi

Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 1,2 dan 3 dapat kami tanggapi sebagai berikut:Hal 22 dari 69 halamanPutusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SrpBahwa Tergugat dalam tugas dan kewenangannya berdasarkanUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, UndangUndang Nomor 16 tahun 2004

Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 6dapat kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa pernyataan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar karenaberdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Denpasar Nomor : 7/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dpstanggal 24 Juni 2015 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Denpasar Nomor : 11/Pid.Sus/Tpk/2015/PT.Dps tanggal10 September 2015 jo.

Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :7/Pid.SusTpk/2015/PN.Dps tertanggal 24 Juni 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) maka akta otentik yangdimiliki oleh Penggugat beralin menjadi kekuasaan Negara karena telahdirampas untuk Negara.Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 11dapat kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa Tergugat tidak melanggar Petunjuk Teknis Tindak PidanaKhusus Kejaksaan Tahun 2003 Nomor : B581

Klungkung agar tidak terjadi penyalahgunaan atau peralihan hakatas tanah a quo kepada pihak lain.Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 12dapat kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa pada poin ini Penggugat hanya mengutip bunyi UndangUndangsehingga tidak perlu Tergugat tanggapi lebih lanjut.Terhadap dalil Penggugat dalam perlawanan/bantahannya pada poin 13dapat kami tanggapi sebagai berikut:Bahwa untuk tindakan penyitaan terhadap tanah a quo tersebut sudahdilakukan Tergugat

Bahwa secara fakta hukum tidak ada bukti yang kuat danJatau tidakada dasar yang kuat yang menyatakan bahwa asetaset milik aranglain yang ikut disita aleh TERGUGAT merupakan hasil dari tindakpidana dan/atau tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yangdidakwakan kepada TERGUGAT II ;Bahwa terhadap dalildalil PENGGUGAT pada Pain 8 (Delapan), dapatTERGUGAT II tanggapi sebagai berikut :1.

Bahwa terhadap dalil point 3 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapatPara Tergugat tanggapi bahwa perbuatan Alm. Nuhan Bin Zainal Abidin yangmembagi bagi tanah kepada istri anak adalah Perbuatan Melawan Hukum yaituberlawanan dengan hak orang lain, hal ini karena tanah yang dibagi bagi tersebutterdapat tanah Para Penggugat.6.

Bahwa terhadap dalil point 4 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapatPara Tergugat tanggapi bahwa silahkan saja Para Penggugat buktikan pengukuranyang dilakukan oleh Para Penggugat.7.

Timah Suri menyuruh Tergugat VII untuk menyadap karet diatas tanahtersebut.Bahwa terhadap dalil 8 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapat ParaTergugat tanggapi bahwa silahkan Para Penggugat buktikan penjualan tanahkepada Pemerintah Kabupaten Tebo tersebut.Bahwa terhadap dalil point 9 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapatPara Tergugat tanggapi bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, hal ini karena darikeseluruhan tanah yang diakui adalah milik Para Penggugat, terdapat tanah ParaTergugat.Bahwa

kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah hak milik ParaTergugat kepada Para Penggugat.Bahwa terhadap dalil point 13 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapatPara Tergugat tanggapi bahwa akan Para Tergugat buktikan bahwa surat suratkepemilikan atas tanah milik Para Tergugat adalah sah secara hukum.Bahwa terhadap dalil point 14 dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat dapatPara Tergugat tanggapi bahwa dalil tersebut haruslah ditolak, hal ini karena sitajamin yang diajukan oleh Para

Tergugat tanggapi bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, hal ini karena darikeseluruhan tanah yang diakui adalah milik Para Penggugat, terdapat tanah ParaTergugat;56Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka dengan demikiansudah jelas masalah yang disengketakan kedua belah pihak adalah mengenai :1.

Terhadap dalil tersebut akan kami tanggapi sebagaiberikut:12. Bahwa, tidak benar Sdri. Yuningsih menempati kost di Babadan,Banguntapan, Bantul untuk membantu Disertasi S3 Tergugatsebagaimana yang Tergugat telah sampaikan dalam jawaban point 6posita Gugatan Penggugat Sdri.Yuningsin kost di Babadan,Banguntapan, Bantul hal tersebut didasarkan atas pertimbangankeuangan dan jarak tempuh yang harus dilalui sdri. Yuningsih sebabpada saat itu sdri.

Terhadap dalil tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut:14.

Terhadap dalil tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut: Bahwa, Tergugat masih memberikan nafkah secara rutin sesuaidengan kemampuan Tergugat sampai dengan saat ini.

Terhadap dalil tersebut akan kami tanggapi sebagaiberikut: Bahwa, pada awalnya pisah ranjang yang dilakukan Tergugatadalah dalam rangka untuk mentarbiyah Penggugat, sebab langkahpertama yang dilakukan Tergugat dengan menegur Penggugat telahsering dilakukan namun tidak diindahkan oleh Penggugat. Kemudianlangkah ke dua dengan memberikan pukulan yang tidak menyakitkanjuga telah Tergugat lakukan namun Penggugat masih tidak merasatelah dinasehati dan tidak introspeksi diri.

Terhadap posita tersebut akan kami tanggapi sebagaiberikut: Bahwa, pada dasarnya seperti apa yang Tergugat sampaikandalam jawaban Tergugat sebelumnya bahwa Tergugat sampai saat inmasih memberikan nafkah akan tetapi Tergugat tidak dapatmemberikan sepenuhnya semenjak Tergugat mengundurkan dirisebagai karyawan dan Dosen di Universitas Ahmad DahlanYogyakarta penghasilan Tergugat sangat jauh berkurang.

SE45/PJ/2008.8 PSAK Nomor 38 angka 06;9 Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008;10 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 392/KMK.04/1996;9 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari dikabulkannya permohonangugatan tersebut didasarkan atas data yang diserahkan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat), yang akan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) sampaikan dan sekaligus Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) tanggapi

Putusan Nomor 653 /B/PK/PJK/2012Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 637/KMK.04/1994 s.t.d.t.dKeputusan Menteri Keuangan Nomor: 474/KMK.04/1995;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggapi sebagai berikut :a Bahwa terhadap surat permohonan SKB PPh atas Penghasilan dariPengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dimana atas pengalihanhak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemekaran usaha yangtelah memperoleh ijin penggunaan nilai buku

Wajib Pajak melakukan pengalihan hak atas tanah danlataubangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, ataupemekaran usaha sebagaimana dimaksud dalam KeputusanMenteri Keuangan Nomor : 637/KMK.04/1994sebagaimana telah diubah terakhir dengan KeputusanMenteri Keuangan Nomor : 474/KMK.04/1995.d. ... dst.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggapi sebagai berikut :a Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada point angka 9.1. diatas,karena muatan

Oleh karenanya, Induk Perusahaantidak terutang Pajak Penghasilan dari pengalihan harta tersebut termasukPajak Penghasilan sebesar 5% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;Tetap masih tetap berlaku;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggapi sebagai berikut:a Bahwa dalam Butir 3.2.1.1 Lampiran Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor : SE23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999Tentang Buku Panduan Tentang Perlakuan Perpajakan atasRestrurisasi

2009,Pasal 1 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE48/PJ/2009tanggal 27 April 2009memang tidak disebutkan bahwa transaksi pengalihan tanah dan/ataubangunan akibat pemekaran usaha tidak termasuk dalam negative list,namun pengenaan pajak bukan didasarkan kepada negative list, tetapiadalah didasarkan kepada terpenuhinya atau tidak unsur objek pajak yangdalam hal ini adalah penghasilan;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas akan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) tanggapi