Ditemukan 1899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : proses promes protes prodeo proyek process procces proles prokes
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-05-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 40/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
ABDU NAFI GIOVANI
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
330 — 208
  • AK. 14.242 yangbersangkutan dijatuhi hukuman Pemberhentian Tldak DenganHormat dari pendidikan Akademi Kepolisian ;Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyeksengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (tidak Sesuai prosedur hukum) dan tidakmelalui tahapan dan/atau proses yang benar (unprasedure proces)adalah dikarenakan pada saat Penggugat dijatuhi Sanksi Akademikberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari LembagaPendidikan Akademi Kepolisian
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 05-12-2017 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 42/G/2017/PTUN.SRG
Tanggal 24 April 2018 — Penggugat:
GUNTUR SITUMORANG
Tergugat:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANGERANG SELATAN
231 — 119
  • Selain daripada itu, pengertian kepentingan (belang) dalamterminologi hukum acara administrasi menunjuk kepada de waarde diebeschremd moeten warden en inzet vormt van het proces (nilai yang harusPutusan Pkr No 42/G/2017/PTUNSRG Hal 59 dari 65dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus dilindungi olehhukum);Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugatmendalilkan bahwa Penggugat sebagai penyewa atas tanah dan bangunan CafeCiputri yang beralamat di Jalan Tegal Rotan RT.01/
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-11-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2013 — HASYIM. S.Sos
90 — 25
  • Pasal 55 ayat (1) ke jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidaritas, maka sesuaidengan tertib hukum acara pidana atau proces orde yang berlaku, maka pertamatamaMajelis akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas DakwaanPrimair, apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagidipertimbangkan, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelisakan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Subsidair
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-10-2019 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat:
WIM WILLIAM WANIMBO.Dkk
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Intervensi:
ALAM BARZAH MUHAMAD NUR
136 — 77
  • yang memang individualdia terkena dalam beschikking itu lalu bagaimana status dengan pihak pihakyang memang tidak tertera di beschikking itu tapi kKemudian punyadampak hukum, maka kembali ke SEMA No. 2 Tahun 1991;Bahwa ketika Putusan Kasasi menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi danterhadap keputusan yang sudah dibuat oleh KPU itu ketika KPU menerbitkanSK baru terhadap Penetapan itu silahkan kemudian sesuai dengan Putusandari MA tapi harus inkracht dulu jadi sebelum inkracht ini belum final masihada proces
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 24-08-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 43/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
WINARNO
Tergugat:
Kepala Kantor ART/BPN Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
WARDAH
301 — 254
  • Selain daripada itu, pengertiankepentingan (belang) dalam terminologi hukum acara administrasi menunjukkepada de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces(nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harusdilindungi oleh hukum);Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagaipemilik bidang tanah seluas + 1.059 M yang diperoleh berdasarkan jual beli dariNeng Dewi Nurosmala dan Para Ahli Waris almarhum H.
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Khusus Perikanan
Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN SINGKEL Nomor 14 /Pid.B/2014/PN.Skl
Tanggal 19 Maret 2014 — - Muliadin Alias Adi Buton Bin Alm Bang Ti, DKK.
131 — 8
  • 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1)UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah denganUU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana.ATAUe KEEMPAT Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 31 Tahun 2004 yangtelah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umumdisusun secara alternatif, maka sesuai tertib hukum acara pidana(proces
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 10-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 17-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 391/Pid.B/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU
2.LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA
3.LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI
4.LA ANCO Bin LA KODA
5.LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA
6.LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI
7.LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU
8.DARSON Bin LA SAMOLIHA
9.JAIS Bin LA OTE
89 — 43
  • walaupun kami memahami bahwa sudah tidak relevan lagi kamimembahas masalah penetapan Tersangka dalam tahap persidanganpokok perkara tetapi setidaknya kami ingin menunjukan kepadaMajelis Hakim bahwa ada yang salah dalam penyelidikan danpenyidikan kasus ini dan memang sengaja dipaksakan olehpenyidik dan JPU walaupun jelasjelas melangar Ketentuan dalamKUHAP dengan tujuan agar majelis hakim menghukum Paraterdakwa.Proses Penegakan hukum yang demikian ini jauh proses hukum yangadil dan semestinya (due proces
    Due Proces Of Law adalahpersyaratan hukum yang menyatakan bahwa negara harus menghormatiseluruh hak hukum yang dimiliki seseorang. Proses hukum yangsemestinya menyeimbangkan hukum yang berlaku disuatu wilayah danmelindungi sesorang darinya. Saat Pemerintah diketahui mengadiliseseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku, hal tersebut dapatdianggap melanggar proses hukum yang semestinya, sehinggamelanggar aturan. Selanjutnya Prof.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-04-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 20-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Agustus 2014 — HENDRA SAPUTRA
391 — 152
  • seseorang itu) akan suatu halsesungguhnya dari proses belajar, seorang korban yang tidak sadarbahwa dia korban juga merupakan efek dari proses belajar tentu prosesbelajar yang tidak ideal, kecerdasan yang tidak memadai, tingkatpendidikan yang memadai, tidak memberi kKesempatan kepada orang ituuntuk belajar dan mendapat informasi lebin banyak guna memastikandia paham betul kondisi dirinya dan dalam kondisi sedemikian rupamaka yang dikenakan terhadap orang itu adalah belajar ulang atauRelearning Proces
    , namun apabila orang tersebut ternyata mempunyaitingkat pendidikan yang tidak memadai maka Relearning Proces ituharus mengandalkan pihak lain, pihak lain yang bisa memberikanpenjelasan yang jernih sesuai derajat kecerdasan orang itu sendiri;Bahwa Pengaruh Psikologi apabila antara atasan dengan bawahan itumenimbulkan suatu tekanan terhadap orang yang dibawahnya sehinggamengikuti tindakan orang yang diatasnya dan dari gambaran yangdisampaikan itu bisa dijelaskan dengan Law of Comformity atau Hukumcomformitas
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-12-2011 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 13 Desember 2011 — MU’MIN, Spdi Bin (Alm) MANSUR ; CECE SURYANA Bin H. EMAN SULAEMAN
58 — 21
  • diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 hurufe Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proces
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1009 — 1780
  • Dan keempat unsur iniharus saling mengkait satu dengan yang lainnya dan Majelis sudah pahambahwa sistem peradilan administrasi negara justru untuk menguji segalatindakan negara itu apakah di dalamnya sudah menghormati prinsipprinsipdue proces of law, tidak melampaui kewenangannya, serta menghormatiprinsipprinsip hak asasi manusia.
    Jadi itulah sebenarnya dan bukanPerpres itu batal atau tidak berlaku dan sepanjang belum dinyatakan tidakberlaku maka akan tetap berlaku, hanya saja hakim dalam masyarakathukum dan due proces of law dengan yang normanya secara mandatorimaka hakim bisa menilai Perpres itu untuk dikesampingkan manakalaaturan pokoknya mengharuskan ada suatu proses mandatori harusdilakukan karena itu menegakkan rule of law dan hakim itu benteng terakhirdari hukum untuk mencari keadilan dan tidak boleh menyatakan Perpres
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 50/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : HANYATI Diwakili Oleh : MANGARA MAIDLANDO GULTOM,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SYACHRUL OEIJ Diwakili Oleh : SAHRIAH, SH
64 — 33
  • Hai inidiperlukan demi kepentingan beracara (proces doelmtigheid) artinya janganHalaman 14 dari 79 Putusan Nomor 50/PDT/2020/PT SMRSampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagipihak lawan (Tergugat) dalam membela hak dan kepentingannya; Hai tersebutsesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglement op de Rechtsvordering(Rv) yang menyatakan sebagai berikut: Pemberitahuan gugatan harusmemuat upayaupaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dantertentu;2.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 11/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 21 Juni 2017 — ADI SATRIA LIA, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
177 — 103
  • Selain daripada itu, pengertiankepentingan (belang) dalam terminologi hukum acara administrasi menunjukkepada de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces(nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harusdilindungi oleh hukum);Menimbang, bahwa dalam konteks kepentingan dalam arti suatu nilai yangharus dilindungi oleh hukum. Keadaan konkretnya kepentingan dalam arti ini dapatditentukan oleh :a. Kepentingan yang berhak menggugat yaitu;1.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2013 — Putus : 02-06-2013 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN AMBON Nomor 14/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 2 Juni 2013 — ACHMAD RUMARATU, S.Pd.MM
128 — 74
  • Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa dasar bagi Penuntut untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan adalah adanya Surat Dakwaan yang disusunberdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang saksama berdasarkanKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor : 8 tahun1981); Menimbang, bahwa Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang Nomor : 8 tahun 1981) mengatur bagaimana Due Proces OfLaw sebagai implementasi Negara Hukum harus ditegakan dengan benar,sehingga semua aparat
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-02-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN SINGKEL Nomor 43/Pid.B/2012/PN-SKL
Tanggal 25 Februari 2013 — SYUKRI NASRUDDIN BIN NASRUDDIN
138 — 51
  • Tahun 1992 tentang Perbankan atau Ketigamelanggar pasal 49 ayat (1) huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor :10 Tahun 1998 Tentang : Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992tentang Perbankan atau Keempat melanggar Pasal pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang : Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka sesuai tertib hukum acara pidana (proces
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 13-04-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pbu
Tanggal 24 September 2020 — Penggugat:
1.Wahyudi Wiwaha
2.Joko Utomo
3.Sukadi
4.Iim Suharyadi
Tergugat:
Koperasi Unit Desa Karya Utama
56 — 25
  • DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Kuasa Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokperkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannyatertanggal 13 April 2020 Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluformalitas gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat apakahgugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan sehinggagugatan Penggugat tersebut memenuhi asas proces
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-05-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/PID.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 26 September 2012 — IDRIANIS, AmaPd
53 — 23
  • berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikandi atas, terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh JaksaPenuntut Umum di dalam surat dakwaan dan tuntutannya, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebihdahulu apakah unsurunsur dari dakwaan yang didakwakan dapat terpenuhi atau tidak ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan a quodisusun dalam bentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau proces
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 09-10-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Pal
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pemohon:
MUHAMMAD AZIZ WELLANG
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah cq Dirreskrimum Polda Sulawesi Tengah
212 — 448
  • Penerapan azas legalitas dan atau prinsip due proces of lawdiwadahi dengan adanya Praperadilan yang tujuannya dapat diketahui daripenjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskanbahwa; tujuan dari padaHalaman 13 dari 78 Putusan Nomor 8/Pid.Pra/2019/PN Pal.Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melaluisarana pengawasan horizontal.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 23-05-2018 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 520/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat:
Susilowati Go
Tergugat:
Tugiman
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Rentug
2.I Wayan Retas
3.I Ketut Kasir
4.I Made Rupit
5.Ni Ketut Alit Astari , SH
6.Jong Welly
67 — 42
  • ., (kutipan);"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 H.I.R. hanyalahuntuk memperoleh tindakantindakan sementera selama proces bernalan;Halaman 40 dari 81 halaman Putusan Nomor 520/Pdt.G/2018/PN Dps10.tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidakdapat diterima.Bahwa mengenai tuntutan Penggugat d.K mengenai uang paksa(dwangsom) tidak didasari oleh kaidah hukum dikarenakan Penggugat d.Kdalam gugatan a quo meminta ganti rugi uang;Hal tersebut juga sejalan dengan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 08-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 28/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 19 Desember 2017 — TUMBUR LUMBAN TOBING, SH
81 — 43
  • NegeriMedan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melakukan Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PT MDN halaman 151peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undangundang/hukum,yang pada gilirannya telah melahirkan pertimbangan hukum/putusanyang tidak didasarkan pada faktafakta persidangan yakni telahmengambil alih begitu saja pertimbangan hukum/putusan dalam perkaralain (perkara atas nama Terdakwa Zamzami Jambak) menjadipertimbangan putusannya sendiri secara melanggar tertib hukum acara(Proces
    Doelmatighed & Proces Orde), (Putusan Terlampir) ;.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MANOKWARI Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Mkw
Tanggal 26 September 2011 — H. SANGKALA SUBAIR ALIAS SANGKALA
50 — 21
  • telahdirubah denagan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana ;SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubahdenagan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana ; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaana quo disusun dalam bentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidanaatau proces