Ditemukan 1809 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nabas nahas napal nagas napis nawas nanas natas
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
503 — 679
  • wajib harusmenolak secara tegaspara pihak yang didampingi oleh Paralegalsebagai kuasanya di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, danHalaman 102 dari 302 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGkarena berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlakuParalegal atau Advokat magang tidak memiliki kompetensi dalammemberikan jasa hukum secara litigasi terutama dalam persidangan diPengadilan.Maka oleh karena Surat Kuasa yang merupakan Kunci Segala Pintu MasukBeracara bagi Advokat dan merupakan Napas
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
557 — 857
  • Maka oleh karena Surat Kuasa yang merupakan Kunci Segala Pintu MasukBeracara bagi Advokat dan merupakan Napas bagi Advokat tidak sah dancacat Formil secara Hukum dan ketentuan dalam Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku maka seyogianya dan secara tegas Majelis HakimHalaman 107 dari 303 halaman Putusan Nomor : 28/G/TF/2021/PTUN.BDGYang Mulia yang menangani Perkara A quo untuk dapat menolak GugatanPenggugat, gugatan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard)DALAM POKOK PERKARA :1.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2017 — drg. ELISABETH KAKA, M.M
95 — 608
  • akhirnya dia tanda tangani;Bahwa ada Puskesmas yang belum memiliki listrik tapi menggunakan genset;Bahwa Alkes untuk 12 Puskesmas tidak semuanya sama;Bahwa Alkes yang Saksi distribusikan semuanya sudah digunakan;Halaman 208 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGBahwa Saksi tahu bahwa Alkes yang Saksi distribusikan semuanya sudahdigunakan karena sebagian Alkes yang Saksi distribusikan adalah yang biasadigunakan sehari hari;Bahwa fungsi oksigen konsentrat adalah untuk pasien yang sesak napas
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1337 — 2220
  • umumnya kita mengenal indubio proreoyang ketika Hakim merasa raguragu untuk memutuskan sesuatumaka ambilah suatu sikap yang proreo menguntungkan Terdakwa,ini tidak dengan sendirinya diterapbkan dalam hukum akan tetapididalam indubio pronatura apakah dalam mempertahankan naturaatau lingkungan hidup ini prinsipprinsip yang berlaku sudahdipertahakan khususnya kaitannya dengan precautionary principalkalau ini terlanggar maka tidak ada maaf bagimu;Bahwa pasal 84 ayat 1, 2, 3 harus dibaca dengan satu napas
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 02-10-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 23 Desember 2019 — Penuntut Umum:
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
338 — 180
  • Bahwa selanjutnya saksi sampaikan pembicaraan antara saksi dansaksi Nanang kepada saksi Liliana kalau bukan saksi Nanang yanglapor tetapi orang lain yang sudah dipecat ;Bahwa selanjutnya saksi tunjukkan ada 10 (sepuluh) kasusmengenai orang asing di NTB ;Bahwa saat itu saksi Liliana menyampaikan mengapa tidakmemakai saksi Nanang untuk menyelesaikan masalah ini selanjutnya Tim Penasihat Hukum minggir ;Bahwa saksi sampaikan prosedur hukum sesuai dengan Peraturanhukum yang ada lalu Geoff sakit sesak napas
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum
Register : 07-07-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Skh
Tanggal 23 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.TIGANA BARKAH MARADONA, SH
2.KHRISNA LINTANG SATRIO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SRI WIDAYAT Bin Alm CIPTO MIYATNO
56 — 22
  • Batuk Pilek Cap Harimau 112 pack
    53. Asam Urat Cap Harimau 233 pack
    54. Sehat Lelaki Cap Harimau 457 pack
    55. Ginseng Kuda Laut Cap Harimau 188 pack
    56. Jawa Asli Sariawan Usus Cap Harimau 309 pack
    57. Sekalor Cap Harimau 403 pack
    58. Sesak Napas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Prof. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H, M.H;
536 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KamiPara Pencari Keadilan di bumi pertiwi ini sampai saat ini masih tetap setiadan meyakini bahkan hingga di ujung napas terakhir kami bahwa kebenarandan keadilan masih dapat berdiri dengan tegak di bumi Indonesia tercintakita ini;Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa terhadap putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusanbebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapatmengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;Bahwa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
Tanggal 29 Februari 2016 — MARGRIET CHRISTINA MEGAWE alias TELY
3866 — 6285
  • bohong, saksi sayangpada Engeline seperti adik sendiri,saksi menggantungkan nasib kepadaterdakwa,saksi dibawah tekanan karena saksi tidak mau mati;Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Akbar Faizal, ada anggota DPRke Polresta pada saat saksi dipukuli sampai pingsan, tibatiba ada yangngomong tetapi tidak tahu ngomong apa, ketemu anggota DPRsesudah dipukuli, yang saksi bilang Rp. 200.000.000,(dua ratus jutarupiah) bukan Rp. 2.000.000.000,(dua miliar rupiah) karena posisilemas tidak tahu, saksi sesak napas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1805 — 1615 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 336 K/Pid.Sus/2015492Tahun 2010 secara eksplisit tidak menyebutkan kewenangan penuntutan.namun antara Pasal 68 dan Pasal 74 yang mengatur tentangkewenangan penyidikan. memiliki kesamaan napas (satu jiwa) yangmana kedua pasal samasamamenyebutkan ..... sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini" hal inimenunjukan bahwa jika penyidikan diatur secara eksplisit oleh undangundang a quo sedangkan penuntutannya tidak, maka sepanjangpenuntutan itu