Ditemukan 2206 data
Terbanding/Penggugat I : Hj. Raiyah
Terbanding/Penggugat II : Usman
Terbanding/Penggugat III : Mansyah
Terbanding/Penggugat IV : Burhansyah
Terbanding/Penggugat V : Fatmawati
Terbanding/Penggugat VI : Hj. Nur Hasanah
Terbanding/Penggugat VII : Buniyana
Terbanding/Penggugat VIII : Hj. Siti Jumrah
Terbanding/Penggugat IX : Riduansyah
Turut Terbanding/Tergugat II : Rani
90 — 50
(bandingkan dengan Pasal165 HIR) terhadap suatuHalaman 27 dari 34 putusan Nomor 1/PDT/2021/PT SMRakta yang bukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yangmengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tanganmenurut ketentuan Pasal 1876 Kitab UndangUndang Hukum Perdataatau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 yang memuatKetentuanketentuan tentang Kekuatan Pembuktian daripada tulisantulisan di bawah tangan dari orangorang Indonesia atau yangdipersamakan dengan mereka, maka barang
H. EDY SUKARTONO
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMOND INDONESIA TBK di Jakarta melalui cabangnya di PS Probolinggo
2.INDRA SAPUTRA
3.Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jember
104 — 12
Buku Il Mahkamah Agung halaman 149 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkandan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 1876 K/Pdt/2005 tanggal 28September 2006, menyatakan "Pembeli lelang melalui Kantor Lelang Negaraadalah pembeli gang berttikad baik gang harus mendapat perlindungan hukum";Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat HI yang telah melakukan pelelanganatas objek sengketa perkara a
146 — 128
Terhadap bukti tersebut, Tergugat mengakuikebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 1875 Burgerlijk Wetboek buktitersebut dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sepertiakta otentik;Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 merupakan akta di bawah tanganbermeterai cukup yang tidak ditandatangani langsung oleh Penggugat dan jugadisangkal, maka berdasarkan Pasal 1876 dan 1877Burgerlijkk Wetboek, MajelisHakim memerintahkanTergugatuntuk membuktikan kebenaran bukti tersebut dipersidangan;Hal 29
MISRATI
Tergugat:
1.Drs. FAHRURROZIE BIN DJAJUSMAN
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONOROGO
102 — 27
Dilakukan Pengecekan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah HARTATIHADIWIJAYA ,SH Tanggal 12 April 2013 Jam 14.45 No. 1876/2013307: No.6741/2013;Dan menjadi Hak Tanggungan Nomer 793/2013 Peringkat PertamaAkta Pembebanan Hak Tanggungan PPAT HARTATI HADIWIJAYA,S.H Nomer 1161/SAMBIT/APHT/2012 tanggal 20 Noverber 2012kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMURBerkedudukan di Surabaya;5.
58 — 115
SPM:1876/935/XII/KPG 2008 tanggal 9 Desember 2008untuk keperluan pembayaran Tahap IV (10%) atasPekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit TanamanKehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesarRp. 130.668.500,00Surat Permintaan Pembayaran (SPP1, SPP2 danSPP3) Nomor : 1875/921/XII/KPG 2008 tanggal 9Desember 2008 untuk keperluan pembayaran tahapIV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih danBibit Tanaman Kehutanan Pengembangan ' HutanTanaman sebesar Rp. 130.668.500,00Kwitansi pembayaran tahap IV (10%) atasPekerjaan
SPM:1876/935/XII/KPG 2008 tanggal 9 Desember 2008untuk keperluan pembayaran Tahap IV (10%) atasPekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit TanamanKehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp.130.668.500,00Surat Permintaan Pembayaran (SPP1, SPP2 danSPP3) Nomor : 1875/921/XII/KPG2008 tanggal 9Desember 2008 untuk keperluan pembayaran tahapIV (10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih danBibit Tanaman Kehutanan Pengembangan HutanTanaman sebesar Rp. 130.668.500,00Kwitansi pembayaran tahap IV (10%) atasPekerjaan
SPM :1876/935/XII/KPG 2008 tanggal 9 Desember 2008untuk keperluan pembayaran Tahap IV (10%) atasPekerjaan Pengadaan Benih dan Bibit TanamanKehutanan Pengembangan Hutan Tanaman sebesar Rp.130.668.500,00Surat Permintaan Pembayaran (SPP1, SPP2 danSPP3) Nomor : 1875/921/XII/KPG2008 tanggal 9Desember 2008 untuk keperluan pembayaran tahap IV(10%) atas Pekerjaan Pengadaan Benih dan BibitTanaman Kehutanan Pengembangan Hutan Tanamansebesar Rp. 130.668.500,00Halaman 104 dari 138 halamanput.96/Pid/2010/PTKKwitansi
59 — 53
kedua alat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan tentangperalihan hak atas sebidang tanah yang ditanda tangani oleh Kuddin Nasution sebagaipenjual dan Bisman Nasution sebagai pembeli, atas hal mana Penggugat ( kuasanya )tidak membatah kebenaran tanda tangan Kuddin Nasution tersebut, Penggugat hanyamenyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya jual beli yang tertuang dalamkedua surat tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal1875 KUH Perdata dan Pasal 1876
Yuliana Dewi
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Wahana Artha
2.Wianto Wirianta
55 — 11
BukuMahkamah Agung halaman 149 tentang Pedoman Pelaksana Tugasdan Administrasi Pengadilan, lelang yang telah dilaksanakan sesualdengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan" dan sesualdengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1876 K/Pdt/2005 tanggal 28Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pat.G/2020/PN BgrSeptember 2006, menyatakan "Pembeli lelang melalui Kantor LelangNegara adalah pembeli yang beritikad baik yang harus mendapatperlindungan hukum";17.
- KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANWIL BPN PROPINSI JATIM cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI
24 — 6
Wahidin No.3 Kediri, SIE TJIEN AN, tinggaldi Jalan Doho No.192 Kediri, TOKO LIMA tinggal di Jalan DohoNo. 194 Kediri ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pembuktian dimaksud, perlulahdipedomani bahwa sesuai praktik peradilan dan ketentuan Pasal 1870 KUHPdt jo(165 HIR) terhadap suatu akta yang bukan akta otentik, bukan merupakan suatubukti yang mengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tanganmenurut ketentuan Pasal 1876 KUHPdt atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867No. 29 yang memuat
118 — 47
Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebutdi dalamnya;Menimbang, bahwa daya kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangantidaklah sekuat Akta Otentik;Menimbang, bahwa pasal 1876 KUHPerdata menggariskan ketentuanyang bersifat Imperatif atas Akta Bawah Tangan ini yaitu diwajibkan kepadasetiap orang untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya pada suatuAkta Bawah Tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1876 KUHPerdatatersebut, maka dimungkinkan untuk orangorang yang
LINDA DHALIA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT METROPOLITAN JAKARTA BARAT
111 — 42
DJ 710156 Nominal : Rp. 350.000.000,tanggal Penarikan 28 Juni 2016;P 14 : SURAT PERINGATAN III (KETIGA) / TERAKHIR dari Bank PermataNo. 1876 / SK/LWOSAM/SME/XII/2019 tertanggal 3 Desember 2019, (copydari asli)P 15 SURAT PEMBERITAHUAN LELANG No. 294/DOKSP/BMP/VII/2020tertanggal 2 Juli 2020 dari PT BALAI MANDIRI PRASARANA (copy dari asl!)P16 : Surat Permohonan saksi dan surat keterangan No. 010/LPPSrt/Il/2021tertanggal 18 Februari 2021 yang ditujukan kepada Bpk.
melawan
PENGURUS PERKUMPULAN GEE POK dkk
26 — 5
Wahidin No.3 Kediri, Sie Tjien An tinggal di Jalan Doho192, Toko Lima tinggal di Jalan Doho 194 Kediri ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pembuktian dimaksud, perlulahdipedomani bahwa sesuai praktik peradilan dan ketentuan Pasal 1870 KUHPadt jo(165 HIR) terhadap suatu akta yang bukan akta otentik, bukan merupakan suatubukti yang mengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tanganmenurut ketentuan Pasal 1876 KUHPdt atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867No. 29 yang memuat Ketentuanketentuan
65 — 7
"Bahwa, demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 157K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957 jis Nomor : 34 K/Sip/1956 tanggal 8 Januari1956 jis Nomor : 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957 jis Nomor : 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 jis Nomor : 250 K/Sip/1960 tanggal 16 Agustus1960 jis Nomor : 126 K/Sip/1958 tanggal 09 Juni 19962 jis Nomor : 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 jis Nomor : 1239 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret1982 jis Nomor : 1876 K/PDT/2005 tanggal 28 September
Bahwa, demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 157K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957 jis Nomor : 34 K/Sip/1956 tanggal 8 Januari1956 jis Nomor : 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957 jis Nomor : 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 jis Nomor : 250 K/Sip/1960 tanggal 16 Agustus1960 jis Nomor : 126 K/Sip/1958 tanggal 09 Juni 19962 jis Nomor : 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 jis Nomor : 1239 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret1982 jis Nomor : 1876 K/PDT/2005 tanggal 28 September
SLAMET PURNOMO
Tergugat:
1.SUWITO
2.SUTRISNOWATI istri Rakiman Pawirosumarto almarhum
97 — 11
adalah surat yang dibuatdengan tujuan sebagai bukti;7 Akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR) merupakan aktayang bentuknya telah ditentukan undangundang (welke in de wettelijkevorm is verleden) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum(door of ten overstaan van openbare ambtenaren) yang berkuasa untuk itu(daartoe bevoegd) di tempat di mana akta dibuatnya;7 Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat danhanya dibuat oleh para pihak yang membuatnya (S. 1876
Terbanding/Tergugat I : NEMIN
Terbanding/Tergugat II : HAJI NURHASAN
Terbanding/Tergugat III : PT. DHIA SORAYA
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Desa Satria jaya
Terbanding/Tergugat V : . Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat : SANDRA SETIAWATI SANTOSO, SH.
57 — 37
membacaputusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan / atau penafsiransepihak, dan PEMBANDING telah berupaya mengaburkan faktafakta yangada, bahkan PEMBANDING membuat opini seolaholah Majelis Hakimmembuat suatu rekayasa dalam putusannya, bukti mengenai hal ini setidaktidaknya dapat dicermati didalam dalil keberatan PEMBANDING padahalaman 27 Judex Factie didalam amar putusannya mempertimbangkanberdasarkan undangundang mengakui suratsurat dan akta bawah tangansebagai alat bukti tertulis, namun Pasal 1876
53 — 29
Terhadap bukti tersebut, Tergugat mengakuikebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 1875 Burgerlijk Wetboek buktitersebut dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sepertiakta otentik;Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 merupakan akta di bawah tanganbermeterai cukup yang tidak ditandatangani langsung oleh Penggugat dan jugadisangkal, maka berdasarkan Pasal 1876 dan 1877Burgerlijkk Wetboek, MajelisHakim memerintahkanTergugatuntuk membuktikan kebenaran bukti tersebut dipersidangan;Hal 29
Pembanding/Tergugat II : KHAIRUL ALAM Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF ,SH
Terbanding/Penggugat : MELANI Diwakili Oleh : ALPIAN, S.H.,M.H.
Terbanding/Turut Tergugat I : AGUS ASPIYANTO NOOR
Terbanding/Turut Tergugat II : WIWID HARYANI
93 — 55
dihadapan pejabat umum tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Aktadibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang didalamnya adaketerangan Notaris tentang kebenaran tandatangan para pihak maka isi aktapun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangankebenarannya terletak pada tandatangan para pihak, maka dengan diakuinyatandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna seperti akta otentik(Pasal 1881 ayat 2, 1875 KUHPerdata dan Pasal 1875 jo. 1876
Terbanding/Penggugat I : CV NUT AFNI
Terbanding/Penggugat II : CV GENDA UTAMA TEKNIK
Terbanding/Penggugat III : CV RAPI BANGUN SEJAHTERA
Terbanding/Penggugat IV : CV FASCTO UNISTEEL
Terbanding/Penggugat V : CV RESKY 77
Turut Terbanding/Tergugat V : DINAS PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN
58 — 22
PIIIIIl 1 dan TIIIIIl10 yangmerupakan perjanjian yang pada pokoknya Pembanding semula Tergugat akan mengerjakan proyek, yang sampai sekarang sudah dilaksanakan dantelah selesai;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab UndangUndang HukumPerdata juncto Pasal 285 Rbg bandingkan dengan Pasal165 HIR) terhadapsuatu akta yang bukan akta otentik (maksudnya akta dibawah tangan), bukanmerupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadap keberadaan buktisurat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876
222 — 78
Bahwa, riwayat tanah SHGB No. 13/Guntung merupakan Pemisahandari Induk nya yaitu SHGB No. 1876/Belimbing, dimana terjadiperubahan lokasi yang tadinya Kelurahan Belimbing menjadiKelurahan Guntung, bahwa Penggugat memperoleh Hak atas Tanahtersebut melalui Jual Beli berdasarkan Akta yang dibuat oleh LadenMeriang, S.H. selaku Noteris/PPAT di Kotamadya tertanggal 11November 1992 No. 4/JB/BTG/E/1992.
Ann Elizabeth Sihombing
Tergugat:
1.Desak Nyoman Karmini
2.I Wayan Darma Winata, SH
3.Luciano Lazarrin
4.Nelson Situmorang
Turut Tergugat:
1.I Putu Artana, SH
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Tabanan
3.Sudjarwo Gani
4.Indra Gunawan
5.Ong Tiaw King
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan
503 — 330
., Barlianti Vavorita, S.Kom dan Putu Sugianta berdasarkan Suratkuasa tertanggal 2 Juli 2020 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 1876 tanggal 27 Juli 2020;4.
125 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1876 KUHPerdata Jo. Pasal 1877KUHPerdata;Bahwa hal tersebut juga telah diterima dengan baik olehMahmakah Agung RI, sebagaimana adanya Yurisprudensi,sebagai berikut:a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Sip/1986, dikatakanbahwa ...oengabulan gugatan tanpa disertai pertimbanganyang seksama mengenai alat bukti yang diajukan dinyatakansebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan...;b.