Ditemukan 2206 data
45 — 9
PengankatanCalon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil a/n.JURIMANSITINJAK ;20 1 (satu) lembar asli Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia(Karpeg) No.P 148965 tanggal 06 Agustus 2010 an.SONTIGALINGGING ;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utarano.823.4/1290/2005 tangal 18 agustus 2005 no.Urut: 110 diangkat menjadiPangkat Pembina (IV/a) an.SONTI GALINGNG ;1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo.0001/KV/V1/21218/KEP/2008 No.Urut:1876
126 — 55
aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan mengenai izin untuk beristeri lebih dari seorang dari Termohon,bukti tersebut oleh Termohon diakui tetapi dibuat dibawah tekanan, olehkarenanya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti akta dibawah tangandiharuskan yang dihadapkan kepada pihak Termohon sebagaimana dalamperkara aquo, harus diakui atau dipungkirinya secara tegas sebagaimanaketentuan Pasal 289 RBg juncto Pasal 1876
Desember 1985 atas namaSanaiah, Foto copy sesuai Foto copy, (Bukti P.45a );Hal 30 dari 106 halaman Putusan No.21/Pdt.G/2015/PN Pal155.156.157.158.159.160.161.162.163.164.165.166.167.168.Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Garapan Nomor:645/SPH/2012/XV94 tanggal 21 November 1994 atas nama Sanaiah, Fotocopy sesuai asli, (Bukti P.45b);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor: 0001843/9401 tanggal 1 Juli 1994 atas nama Sanaiah, Foto copy sesuai Foto copy,(Bukti P.45c);Foto copy Girik C Nomor: 1876
Fotocopy sesuai Foto copy, (Bukti P.168b);Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1994, Nomor:32.01.041.012.0001972.7/94.01 tanggal 1 Juli 1994 atas nama Sarnah.Foto copy sesuai asli, (Bukti P.168c);Foto copy Girik C Nomor: 1876 tanggal 20 Desember 1985 atas namaJamaisa.
Kwitansi pembayaran harga tanah seluas 20.000. m2, dengannomor Girik 1896, desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang atas namaBedu, tanggal 21 Nopember 1994, Foto copy sesuai dengan aslinya, (BuktiTambahan P.82);Foto copy Kwitansi pembayaran harga tanah seluas 20.000. m2, dengannomor Girik 1243, desa Tanjung Jaya Kecamatan Panimbang atas namaJamali, tanggal 21 Nopember 1994, Foto copy sesuai dengan aslinya,(Bukti Tambahan P.83);Foto copy Kwitansi pembayaran harga tanah seluas 10.000. m2, dengannomor Girik 1876
113 — 38
eksekusiNo.06/Eks/6/2003/P.N.BB No.15/Pdt.G/1998/PNBB tanggal 14Januari 2004 sama sekali tidak ada kaitan hukum dengan 3(tiga) bidang tanah persil 22 yang dikuasai oleh danmilik ParaTergugat; eee eee eee ee eee eeeBahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka (2, 5)terhadap Hendara Haryanto yang hanya menyebutkan sebagai27pemilik batas sebelah selatan saja adalah tidak benar(bohong) karena menurut keterangan MHendara MHaryantotanah tersebut bukan Hak Milik = melainkan Hak GunaBangunan No.1507 luas 1876
62 — 36
Terhadap bukti tersebut, Tergugat mengakuikebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 1875 Burgerlijk Wetboek buktitersebut dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sepertiakta otentik;Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 merupakan akta di bawah tanganbermeterai cukup yang tidak ditandatangani langsung oleh Penggugat dan jugadisangkal, maka berdasarkan Pasal 1876 dan 1877Burgerlijkk Wetboek, MajelisHakim memerintahkanTergugatuntuk membuktikan kebenaran bukti tersebut dipersidangan;Hal 29
Terbanding/Tergugat I : NURSIAH
Terbanding/Tergugat II : ANDI BAHTARUDDIN Bin H.A. RAJA PINCARA
Terbanding/Tergugat III : ANDI IDRUS, S.Pdi.MH. Bin H.A. RAJA PINCARA
Terbanding/Tergugat IV : ANDI HASNAH Binti H.A. RAJA PINCARA
Terbanding/Tergugat V : Dra. Hj. ANDI MAMUNCARAGI Binti H.A. RAJA PINCARA
Terbanding/Tergugat VI : ANDI ARMAN, BA, Bin MUH. OPU PATTA BUNDU
Terbanding/Tergugat VII : ANDI MASSAIRANG Bin TUAN BAU KARAENG LAWING
Terbanding/Tergugat VIII : ANDI SATRIA Bin ABD. RAHMAN DATU
Terbanding/Tergugat IX : MUHAMMAD HASDAR, S.KM, Bin MUH. OPU PATTA BUNDU
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. SAMUDERA PARAMA AVIRODHA
104 — 76
Timala (lbu dari tergugat VII)dengan ditolaknya gugatan Umar Patta Tjora dalam perkara perdata Nomor :Halaman 34 dari 40 halaman Putusan No.22/PDT/2020/PT MKS10.11.12/1976, yang secara jelas tidak termasuk dalam objek sengketa dalamperkara Nomor 12/1876 tersebut.Bahwa kekeliruan Judex Facti pada petitum putusannya dimana dalam eksepsidinyatakan Mengabulkan eksepsi PARA TERGUGAT padahal selama prosespersidangan Turut tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidakmempergunakan haknya untuk
29 — 9
Tandaterima sewamenyewa masingmasing atas nama Ik An Kie tinggal diJalan Doho 196 Kediri, Yew Wie Shen tinggal di Jalan Doho 198200,Pek Giok Kay tinggal di Jalan Doho 202 Kediri ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari pembuktian dimaksud, perlulahdipedomani bahwa sesuai praktik peradilan dan ketentuan Pasal 1870 KUHPadt jo(165 HIR) terhadap suatu akta yang bukan akta otentik, bukan merupakan suatubukti yang mengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tanganmenurut ketentuan Pasal 1876
196 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 567 PK/Pdt/2014melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalammenerapkan prinsip pertanggungjawaban majikan berdasarkanPasal 1876 KUH Perdata.A.2.Tentang kekhilafan atau kekeliruan yang nyata Judex Juris mengenaipihak yang wajidb memobilisasi alat berat milik Termohon PeninjauanKembali.21.
PT. INDOBARA BAHANA
Tergugat:
Drs. Fidiyah Rokhim, M.Si.
341 — 312
., Jabatan StafAdministrasi;Semuanya Warga Negara Indonesia, PegawaiPemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:2311/1876, tanggal 29 September 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 172/G/2020/PTUN. JKT.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1.
Terbanding/Tergugat : Melkias Diwakili Oleh : CHRISTIAN, S.H.
107 — 40
putusannya pada sistem hukumyang dianut (according to legal justice) dalam menyelesaikan suatuperkara dengan cara mengintroduksir dan mengkonstantir sejumlahketentuan perundangundangan; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPdt) junto (165 HIR/285 Rbg) terhadap suatu aktaHalaman 32 dari 46 Putusan Nomor 224/PDT/2021/PTSMRyang bukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yang mengikat,karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tangan menurutketentuan Pasal 1876
484 — 608
Pasirenteung Mekarmukti 1876/X1/2005 7,500,000 20.4 8,415,000 15,915,000343 Tati Sumiati Kp. Pasirenteung Mekarmukti 0216/11/2006 4,500,000 20.4 5,049,000 9,549,000344 Solihat Kp. Pasirenteung Mekarmukti 46001180 1,000,000 14.0 770,000 1,770,000 Putusan Hal 23 dari 110 No.12/PDT.G/2013/PN.GRT. 345 Emun Kp. Pasirenteung Mekarmukti 46001091 2,000,000 14.0 1,540,000 3,540,000346 Asep Suryana/Tati Kp. Pasirenteung Mekarmukti Z.08057 7,500,000 20.4 8,415,000 15,915,000347 Rasmanah/Tati Kp.
P333 46000541 ENDINP334 46000814 ENDINP335 46000922 ENDINP336 46001193 SUPIAHP337 1753/X1V/04 SUMARNIP338 1708/X/2005 SUMARNIP339 0391/IIV2006 SUMARNIP340 0492/IX/2006 RUSMANAP341 0491/IX/2006 SUMARNIP342 1876/XV2005 SANSAN N/TATIP343 0216/IV2006 TATI SUMIATIP344 46001180 SOLIHATP345 46001091 EMUNP346 2.08057 ASEP SURYANA/TATIP347 2.08059 RASMANAH/TATIP348 2065/X1V2003 SUARSIH/AHMUDINP349 0798/V/2004 EDIN/AHMUDINP350 1111/VVBPR/2005 EDIN/AHMUDINP351 1974/X1IV2005 AHMUDIN/EDINP352 0283/IIV2006 AHMUDINP353
18 — 9
Kepala Pekon Margoyosoyang menerangkan penghasilan ratarata Tergugat Rekonvensi, surat manamenurut contentnya tidak termasuk dalam klasifikasi sebagai alat bukti tertulis,baik sebagai akta autentik seperti diatur dalam Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 1868KUHPerdata, maupun akta sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291R.Bg. dan Pasal 1877 KUHPerdata, dan juga tidak termasuk dalam kelompok aktadi bawah tangan seperti yang diatur dalam Ordonansi Tahun 1867 No. 29, Junctis.Pasal 1875, 1876 dan 1877 KUHPerdata
224 — 27
;Menimbang, bahwa suatu tulisan/akta dibawah tangan adalah tulisan/akta yangdibuat tidak di depan pejabat yang berwenang;Menimbang,bahwa Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan Suatu tulisan dibawahtangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau dengan caramenurut Undangundang dianggap diakui memberikan terhadap orangorang yangmenandatanganinya serta... dan seterusnya;36Menimbang, selanjutnya Pasal 1876 KUHPerdata Barang siapa yang terhadapnyadimajukan suatu tulisan dibawah
70 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan ketentuan Pasal 1380 KUH Perdata, tuntutandalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya wakiu satu tahunterhitung mulai hari dilakukannya perbuatan atau diketahuinyaperbuatan itu oleh Penggugat ;Berdasar alasanalasan seperti telah Tergugat , Il kKemukakan di atas,di mana ternyata :e Posita gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscuur libel dan petitumbertentangan dengan posita;e Gugatan Penggugat terlalu prematur;e Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum, i.c.ketentuan Pasal 1876
Terbanding/Tergugat I : BASRI
Terbanding/Tergugat II : Abdul Fatah,S.E
Terbanding/Tergugat III : Mustafa
Terbanding/Tergugat IV : Suryadi
Terbanding/Tergugat V : Ambo Dalle
Terbanding/Tergugat VI : Upe
Terbanding/Tergugat VII : Sitti Aminah
Terbanding/Tergugat VIII : Suwandi
Terbanding/Tergugat IX : Mardiati
Terbanding/Tergugat X : Agus Suratno
Terbanding/Tergugat XI : Sitti Aisyah
33 — 13
PT.8 dan PT.9, kesemuanya (kecuali PT8 berupa SalinanPutusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bon)merupakan suatu bukti surat/akta dibawah tangan;Bahwa terhadap suatu surat/akta dibawah tangan sesuai denganketentuan Pasal 1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata junctoPasal 285 Rbg/165 HIR) terhadap suatu akta yang bukan aktaotentik, bukan merupakan suatu bukti yang mengikat, karenaterhadap keberadaan bukti surat di bawah tangan menurut ketentuanPasal 1876 Kitab UndangUndang Hukum Perdata
85 — 31
Namun Penggugat dalamgugatannya in casu angka ke7 dan angka ke8 posita gugatannya memungkiri atautidak mengakui dengan tegas tanda tangannya yang tercantum dalam suratsuratperjanjian a quo, hal mana sebagaimana diatur dalam pasal 1876 Kitab UndangUndangHukum Perdata.
Moh. Bashori bin Abu Bakar
Tergugat:
1.Kartinem Binti Jali
2.Dwi Endah Lestari Binti Talib
3.Bagus Prasetyo Bin Talib
4.Putra Dewantoro Bin Talib
175 — 45
mereka; ketentuan Pasal 1871KUHPerdata berlaku terhadap tulisan itu, sehingga tidak perlu bukti lain dalamarti apa yang tertulis dalam akta dianggap benar selama ketidak benarannyatidak dibuktikan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata tersebutyang mengatur mengenai kekuatan mengikat Akta Bawah Tangan, yangmemberikan hak kepada pihak yang bertanda tangan maupun ahli warisnyayang dalam hal ini memungkiri dan tidak mengakui tanda tangan ataupun capjempol tersebut maka berdasarkan Pasal 1876
51 — 20
mengakuinilai jual dari kedua obyek 6.4 (mobil) sedan Nissan tersebut adalah senilai Rp.1.00.000.000, (Seratus juta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telahdiakui Tergugat serta dikuatkan dengan bukti saksi Enduk Jayadi bin Reseryang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatanPenggugat yang menyatakan bahwa obyek angka (6.1) dan (6.4) keduanyaadalah berupa rumah BTN berikut tanah pekarangan dengan masingmasingluas 6x7 M* dan mobil Nissan Nomor Polisi 1876
60 — 25
2013 ;e Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d tanggal 11Oktober 2013 ;e Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;e Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 6November 2013 ;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 November 2013 s/d tanggal 5 Januari 2014 ;Terdakwa di muka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari LembagaBantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Kartini No. 1876
97 — 31
dinyatakan sah harus dibuat dengan persetujuan suamiistri, hal ini diatur di dalam Pasal 36 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun1974 tentang Perkawinan yang bunyinya adalah Mengenai harta bersama,suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.Ketentuan ini dalam praktik digunakan sebagai dasar hakim di dalammenyelesaikan persoalan menyangkut harta suami istri dalam perkawinan,terbukti dengan yurisprudensi hakim Mahkamah Agung melalui PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1876