Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 1653/2014, tanggal 07 Mei2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanhan Kota Semarang (bukti P3) ;4. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 1654/2014, tanggal 07 Mei2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanhan Kota Semarang (bukti P4) ;5. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 1655/2014, tanggal 07 Mei2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanhan Kota Semarang (bukti PS5) ;6.

prosedur hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) karenanya GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka pemeriksaansubstansi gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya aka disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat Undangundang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Statblaadtahun 1870 nomor 64, Pasal 1653

surat Keputusan Tergugat tidak bertentangandengan Peraturan PerundangUndangan yangberlaku.Bahwa, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan TergugatNomor AHU15.AH.01.06 Tahun 2010 tanggal 09 Pebruari2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian PerkumpulanBalai Sahabat, diberi kewenangan berdasarkanPeraturan Perundang Undangan yang berlaku, yaituPasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan perkumpulanBerbadan Hukum, Pasal 1653

18rsid16406270rsid16407697rsid 16408 126rsid16410112rsid16415036rsid 16415402rsid 164508 17rsid16452398rsid 1645402 1rsid16454120rsid16454144rsid 16455448rsid 16457605rsid16461255rsid16462237rsid16463036rsid16465340rsid 16465420rsid 1646608 1 rsid 164669 1 4rsid16468979rsid 1647085 7rsid 1647 104 Irsid 16472572rsid 16473351rsid 16474084rsid16474954rsid16480123rsid1648 117 Irsid16515619rsid 16519192rsid16519566rsid16520058rsid 16523203rsid16525932rsid 16526736rsid 16528535rsid 16528584rsid 165303 1 Orsid 1653038 1rsid 1653

Abdul Muti, M.EDselaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan bukti suratP3 serta memperhatikan status Muhammadiyah yang merupakan badan hukumberbentuk Perkumpulan yang diatur dalam Pasal 1653 Pasal 1665 KUH Perdata;Menimbang, bahwa terkhusus pada Muhammadiyah yang merupakanbadan hukum perkumpulan, perihal pihak yang berwenang bertindak mewakillperkumpulan tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan ketentuanpengaturannya terdapat pada pasal 1655 KUHPerdata :Pasal 1655Para pengurus

(c) Harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu.Dalam hal ini Badan Hukum ada yang sifatnya Ketatanegaraan danada yang sifatnya Keperdataan, dalam 1653 BW, kecualiPerserikatan (Maatschap) yang sesungguhnya oleh UndangUndang diakui juga perhimpunan orangorang sebagai BadanHukum baik itu atas Kekuasaan umum didirikan atau diakui sebagaidemikian, maupun apakah itu sebagai sesuatu yang diperbolehkandibiarkan adanya ataupun dibentuk hanya untuk suatu maksudtertentu yang tidak bertentangan dengan

.: 222/Pid.B/2016/PN.S mdTanggal 12 Desember 2015 ;Tanggal 15 Desember 2015 ;Tanggal 16 Desember 2015 ;bill nomor 1634 pada room 07 atasnama tamu DEVI nilai pembayaran260.000, ;bill nomor 1641 pada room 09 atasnama tamu ARAM nilai pembayaran126.000, ;bill nomor 1653 pada room 09 atasnama tamu HJ KANDA nilai pembayaran309.000, ;bill nomor 1624 pada room 11 atasnama tamu ISMI nilai pembayaran150.000, ;bill nomor 1625 pada room 12 atasnama tamu METI nilai pembayaran150.000, ;bill nomor 1647 pada room

atasnama tamu DIAN nilai pembayaran180.000, ;bill nomor 1596 pada room 14 atasnama tamu TOING nilai pembayaran276.000, ;bill nomor 1567 pada room 15 atasnama tamu INA nilai pembayaran180.000, ;bill nomor 1586 pada room 15 atasnama tamu R15 nilai pembayaran212.000, ; bill nomor 1637 pada room 06 atasnama tamu OM ROY nilai pembayaran348.000, ;bill nomor 1634 pada room 07 atasnama tamu DEVI nilai pembayaran260.000, ;bill nomor 1641 pada room 09 atasnama tamu ARAM nilai pembayaran126.000, ;bill nomor 1653

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.75283/PP/M.VIIIB/16/2016 tanggal 12 Oktober 2016, atas nama PT AndalasIntiagro Lestari (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) dengan surat Nomor P.1653/PAN/2016 tanggal 19Oktober 2016 dan telah diterima secara langsung oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 21 Oktober2016 sesuai dengan bukti

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.75280/PP/M.VIIIB/16/2016 tanggal 12 Oktober 2016, atas nama PTAndalas Intiagro Lestari (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan surat Nomor P.1653/PAN/2016 tanggal19 Oktober 2016 dan telah diterima secara langsung oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 21 Oktober2016 sesuai dengan bukti

Abdul Muti, M.EDselaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan bukti suratP3 serta memperhatikan status Muhammadiyah yang merupakan badan hukumberbentuk Perkumpulan yang diatur dalam Pasal 1653 Pasal 1665 KUH Perdata;Menimbang, bahwa terkhusus pada Muhammadiyah yang merupakanbadan hukum perkumpulan, perihal pihak yang berwenang bertindak mewakiliperkumpulan tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan ketentuanpengaturannya terdapat pada pasal 1655 KUHPerdata :Pasal 1655Para pengurus

,MH, memberikan pendapat pada pokoknya: Bahwa, sekelompok orang dimungkinkan membuat suatu perkumpulan,mengacu pada Peraturan Menkumham No. 6 Tahun 2016 sekelompokorang membuat suatu perkumpulan sepanjang untuk maksud dan tujuantertentu dan tidak melanggar Undangundang, Ketertiban Umum danKesusilaan, dan juga menurut ketentuan Pasal 1653 KUHPerdataperkumpulan sekelompok orang diperbolehkan ; Bahwa, kalau kita lihat tentang Undangundang Rumah Susun, diwajibkanuntuk membuat suatu perkumpulan dengan

SH. dan telah memperolehpengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NO.AHU0051026.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 ;Hal 92 dari 117 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2016/PN DpsMenimbang, bahwa sekelompok orang dimungkinkan membuat suatuperkumpulan, mengacu pada Peraturan Menkumham No. 6 Tahun 2016sekelompok orang membuat suatu perkumpulan sepanjang untuk maksud dantujuan tertentu dan tidak melanggar Undangundang, Ketertiban Umum danKesusilaan, dan juga menurut ketentuan Pasal 1653

perubahan Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi KonsultanPajak (BPUSKP) menjadi Perkumpulan Penyelenggara UjianSertifikasi Konsultan Pajak (PPUSKP), telah mendapat pengesahanHalaman 7 dari 147 Putusan No. 328/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.dari Departemen Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia,Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, nomorAHU123.AH.01.06.tahun 2008, tanggal 22 Desember 2008.20.Bahwa dengan telah disahkannya PPUSKP sebagai badan hukumberbentuk Perkumpulan sesuai dengan ketentua Pasal 1653

Adapun pengurus harian adalah Gusti Rai Putrasebagai Ketua.PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN TERGUGAT Il TERHADAP PENGGUGAT DAN PENGGUGAT II.1.Bahwa setelah disahkannya PPUSKP oleh DepartemenHukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, DirektoratKendral Administrasi Hukum Umum, NomorAHU123.AH.01.06.tahun 2008, tanggal 22 Desember2008 sebagai badan hukum yang sah menurut hukumNegara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuanPasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 KUHPerdata suatuperkumpulan

Griya Kebraon Utama XII blok DK no. 1 sesuai Sertiikat Hak Milik Npmor : 12.01.01.05.1.4480 tanggal 24-Juni-2021 Surat Ukur tanggal 19 Oktober 1990 No: 1653/S/1990 luas 60 m2 atas nama pemegang hak : M. Hanafi (Pemohon) dan Djibril Shakavino Uno Hanafi (anak Pemohon) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

• Tembok dua lapis a-b yang selapis berdiri di dalam. Tembok-tembok b-c-d yang berdiri di dalam. Tembok d-a yang berdiri ditengah batas.

.- 1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepada Megawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n. megawati, S.Ip, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp. 2.090.000,00- (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPM tanggal 09 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala BPBD Lahat a.n.

Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yangdiminta sebesar Rp. 8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus DuaPuluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatanPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU/ PPKD / 2012 kepadaMegawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n.megawati, S.lp, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.2.090.000,00 (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPMtanggal

Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yang dimintasebesar Rp. 8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh RibuRupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun.1 (satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepadaMegawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012 yangditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat azn.megawati, S.lp, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.2.090.000,00 (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPMtanggal

Faisal Ishak, S.H. untuk pembayaran yangdiminta sebesar Rp. 8.320.000,00 (Delapan Juta Tiga Ratus DuaPuluh Ribu Rupiah) untuk SP2D Tambahan Uang kegiatanPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 1 (Satu) lembar SP2D nomor 979 / 1653 / TU / PPKD / 2012 kepadaMegawati, SIP, dengan lampiran SPP tanggal 09 Nopember 2012yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran BPBD Lahat a.n.megawati, S.lp, MM untuk pembayaran yang diminta sebesar Rp.2.090.000,00 (Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan SPMtanggal

KeluarDaerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Tapin dalamrangka Konsultasi ke Kementrian Kehutanan RI di Jakarta padatanggal 0810 Januari 2012 Atas Nama Drs.H.M.Arifin Arpan,MM, DKK;2. 6 Lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Dalam Propinsi Kalsel bagi Pimpinan dan anggotaDPRD Kab.Tapin dim rangka Konsultasi Pansus SP3 KEPerusahaan Hasnur Group di Banjarmasin pada tanggal 34Januari 2012 Atas Nama Drs.H.M.Arifin Aroan,MM ,DKK ;Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 2 dari 1653

Kegiatan danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 53 dari 1653. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan.4. Pasal 12 ayat (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksudpada ayat (5) huruf c mencakup dokumenadministrasi kegiatanmaupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratanpembayaranyang ditetapbkan sesuai dengan ketentuanperundangundangan.5.

Melaporkan perkembangan Pelaksanaan teknis kegiatan danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 129 dari 1653. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban Pengeluaran PelaksanaanKegiatan.Menimbang bahwa tugas pokok terdakwa Drs. H.

Cemagi; SHM No.1653/Ds. Cemagi; SHMNo.1654/Ds. Cemagi; SHM No.1655/Ds. Cemagi; SHM No.1656/Ds.Cemagi; SHM No.1657/Ds. Cemagi; keseluruhan atas nama ZAINALTAYEB.;Bahwa terkait dengan siapa yang mengajukan proses pemecahanterhadap SHMSHM tersebut, saksi tidak mengetahuinya;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikantanggapan;5.

Terdakwa =s yang jumlahkeseluruhannya kurang lebih Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah).Bahwa Saksi mengabulkan permintaan Terdakwa membelikanbarang barang tersebut karena Saksi takut Terdakwamemutuskan hubungannya dengan Saksi atau mencariperempuan lain.Bahwa = menurut Saksi orang yang belum = terikatpernikahan tidak boleh tidur dalam satu kamar danmelakukan hubungan' layaknya suamiisteri, karenaperbuatan tersebut dilarang oleh Agama maupun hukumyang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.1653

KUH Perdata Pasal 1653 dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 12ayat (2), keabsahan status badan hukum perdata suatu perkumpulan/asosiasibaru diperoleh setelah adanya pengesahan dari negara yaitu Menteri Hukumdan HAM dan pertimbangan hukum judex factie tidak didukung adanya aktapengesahan tersebut.

Ketua ;Menimbang, bahwa arti dari perkumpulan (bahasa Belanda Vereniging) yaitubeberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non ekonomis (tidakmencari keuntungan) bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang bentuk dan caranyadiletakkan dalam apa yang dinamakan anggaran dasar atau reglemen atau statuten (ChidirAli, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, hal. 119), yang pengaturannya diaturdalam KUHPerdata Buku III, Bab IX, berjudul Van Zedelijke Lichamen (perkumpulan)Pasal 1653

Nomor 2909 K/Pdt/2013yang dilakukan di antara perorangan Warga negara Indonesia yangdibuktikan dengan Akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurutKepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukupuntuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan;Bahwa dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata Pasal 1653: SelainnyaPerseroan' sejati oleh undangundang diakui pula perhimpunanperhimpunan orang sebagai perkumpulanperkumpulan, baik perkumpulanperkumpulan itu diadakan atau diakui Il