yang meliputipenyelidikan umum,eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutandan penjualan, serta kegiatanpasca tambang;Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Skw Bahwa ahli menerangkan setiap Badan Usaha, Koperasi atauPerseorangan diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan namunkegiatan tersebut harus dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan danmengajukan jijin kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat denganmemenuhi persyaratan Tekhnis

Tawitarta, Terdakwa MuntolipAlias Tolip, Terdakwa Roki Alias Jimi dan Terdakwa Marselinus Nardo AliasNado pada saat melakukan penambangan emas tersebut Terdakwa tidakmemiliki jin dari pihak yang berwenang;Bahwa Ahli Alam Ramdani, S.T menerangkan setiap Badan Usaha,Koperasi atau Perseorangan diperbolehkan melakukan kegiatanpertambangan namun kegiatan tersebut harus dilakukan di wilayah yangtelan ditetapbkan dan mengajukan ijin kepada Pemerintah PropinsiKalimantan Barat dengan memenuhi persyaratan Tekhnis

diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber DayaHutan);(2) SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih berasal daribahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yangmemiliki izin sah;(3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH;(4) Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

pengelola hutanproduksi lestari) sesuai kompetensinya;(5) Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment olehkaryawan pemegang izin;Dan SKSHH dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan melalui SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan HasilHutan) dan yang mengeluarkan adalah GANISPHPL (tenaga tekhnispengelola hutan produksi lestari) yang ditunjuk oleh Perhutani, dan yangmengeluarkan SKSHH adalah kepala TPK (Tempat Penimbunan Kayu)yang mempunyai SIM (Surat Izin Menguji) tenaga tekhnis

PARENTA,SH ALIASGAZALI BIN TAHIR PARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dariDeputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang keMakassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis dari pihak Kemenkop dan UKM RI,dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransferkerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI .T.

Put.No. 39/Pid.Sus.Tpk/201 7/PT.MKSGAZALI BIN TAHIR PARENTA telah mendapatkan surat keputusan (SK) dariDeputi untuk menerima dana dan semua koperasi penerima dana diundang keMakassar untuk menghadiri bimbingan tekhnis dari pihak Kemenkop dan UKM Rl,dan sekitar bulan Oktober 2013 dana bantuan tersebut langsung ditransferkerekening KSU Cempaka Raya sebesar Rp.375.000.000, (tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah).Bahwa setelah dana bantuan tersebut cair, GAZALI .T.

MM.dalam Bimbingan Tekhnis Ekonomi Syariah di Balai DiklatPemerintah Propinsi Jambi Tanggal 4022015, selain menjelaskanasas personalitas kelslaman H. DR. Amran Suadi, SH. M.Hum.MM. juga menguraikan seluk beluk mengadili dan memutusHal. 10 dari 37 Hal. Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT BTNperkara sengketa ekonomi syariah.

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT(Kreditor) dengan PENGGUGAT (Debitor) sebagai pihak yang telahmenerima dan menikmati uang kredit pembiayaan dari TERGUGAT yangdidasarkan Perjanjian Pembiayaan danguna menjamin pengembaliankredit pembiayaan dimaksud, PENGGUGAT telah secara sadarmemberikan beberapa jaminan dan telah dibebani Hak Tanggungan; yangsecara hukum tekhnis eksekusinya telah tertuang didalam Akta PemberianHak Tanggungan.

bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kantor DPRDKabupaten Lamongan, atau setidaktidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yangberwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama saksi RIVIANTO,SH.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Abdul Munir, M.M. bersamasama saksi Muniroh,saksi Rivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyantoselaku Ketua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudiandigantikan oleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selakuKetua Komisi C, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, berupa :1 Menggelembungkan (mark up) biaya perjalanan dinas DPRDKab.Lamongan Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan cara mengajukanpencairan anggaran berdasarkan

Abdul Munir, M.M. selaku Pengguna Anggaran padaSekretariat DPRD Kab.Lamongan bersamasama saksi Muniroh, saksi Rivianto selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selaku Ketua Komisi A,saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikan oleh saksiNIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua Komisi C, saksiSulaiman selaku Ketua Komisi D, telah memperkaya diri terdakwa Abdul Munir atau oranglain yang dapat merugikan keuangan negara

Abdul Munir, M.M. bersamasama saksi Muniroh, saksiRivianto selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi Jimmy Hariyanto selakuKetua Komisi A, saksi Achmad Fatchur selaku Ketua Komisi B, yang kemudian digantikanoleh saksi NIPBIANTO selaku Ketua Komisi B, saksi Soetardjo Syafei selaku Ketua KomisiC, saksi Sulaiman selaku Ketua Komisi D, berupa :1Menggelembungkan (mark up) biaya perjalanan dinas DPRDKab.Lamongan Tahun Anggaran 2012 tersebut dengan cara mengajukanpencairan anggaran berdasarkan

M.Si selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), saksi MUNIROH selaku rekanan (pemilik CV.

MAK PAR sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danmengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa menunjukkepada terdakwa SYAFARUDIN pgl.

dibawah kekuasaanorang yang melakukan atau yang mengakibatkan barangberada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilaididalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sediaanfarmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika,sedangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 56 (limapuluh enam) butir obat jenis carnophen, dan 15 (lima belas) butir obat jeniscarnophen, berdasarkan Surat Laporan Pengujian NomorLP.Kar.K.17.1369 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DiBanjarmasin tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh DeputiManajer Tekhnis

terdakwa menjual Aquaproof palsu untuk ukuran 4 kg sehargaRp.135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jauh dibawahharga resmi dari agen dan untuk ukuran 1 kg menjualnya dengan hargaRp.35.000, (tiga puluh lima ribu rupiah) harga tersebut jauh lebih rendahdari harga agen ;Bahwa sebagai seorang pedagang seharusnya terdakwa melakukan surveyharga pasar dari Aquaproof dipasaran, karena tidak mungkin sebagaipedagang menjualnya lebih rendah dari agenBahwa setelah dilakukan pengujian secara tekhnis

diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Thtsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

hukum dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwatersebutbertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku (hakobyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).halaman10 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN RhlMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

seorang berusahamelepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harusditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomiseseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 142 / Pid.B / 2016/ PN.Kbmyang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomisatau bersifat nilai tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

kKekuasaan atau perbuatanmengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Putusan Nomor 108 K/TUN/20168.Tahun 2012 Pasal 29 Tentang Petunjuk Tekhnis dalam Penegakkan DisiplinPegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, karenadengan Termohon Kasasi mengajukan keberatan Administratif, makadisaat itulah akan dijelaskan tentang kinerja dari Termohon Kasasi danyang lainlain.

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah

Wiro Yoseph Watken padaintinya menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM.Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiPapua Tahun 2004, dan surat tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan SuratHal 10 dari 119 hal. Put.

Wiro Yoseph Watken padaintinya menyatakan secara administrasi pembelian Kapal Chargo Kayu KM.Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiPapua Tahun 2004, dan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Nomor : 552.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Papua menyatakan bahwa Kontrak yang dibuat antara

AsmatDaci terdapat beberapa kejanggalan yang bertentangan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ProvinsiPapua Tahun 2004 ;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada GubemurProvinsi Papua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara BupatiKabupaten Asmat dengan CV.

Asmat Daci terdapat beberapa kejanggalan yangbertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menyimpangdari Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2004 dan Surat KepalaDinas Perhubungan Provinsi Papua Nomor : 552.2/1136/PHB2004tanggal 30 September 2004 yang ditujukan kepada Gubemur ProvinsiPapua menyatakan bahwa kontrak yang dibuat antara Bupati KabupatenAsmat dengan CV.

Central Mas Elektronika, setelah diteliti ternyatadokumen banyak kekurangan atau tidak lengkap seharusnya ProyekPengadaan Kapal KM Asmat Daci tidak dapat dibayarkan kepada CV.Central Mas Elektronika karena bertentangan dengan dengan KeppresNomor 80 Tahun 2003 dan menyimpang dari Petunjuk Tekhnis Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Papua Tahun 2004, namun oleh Terdakwa pada kenyataannyamemerintahkan saksi Maria Theresia Winarni untuk memperbaiki Kontraknomor

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

Radja Bumi Perkasa);e Lampiran Justifikasi tidak ada;e Lampiran peneliti kontrak tidak ada;e Tidak/belum adanya konsultan pengawas yang ditunjuk;Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 pihak Bendahara Pengeluaran saksiMuchlis dan dengan mengetahui oleh PPTK Tekhnis terdakwa TeukuTomas Bin T.

permusyawaratanberdasarkan ketentuan Pasal 62 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1996 serta prosespemeriksaan persiapan berdasarkan ketentuan Pasal 63 UndangUndang RI Nomor 5Tahun 1986;Bahwa apabila ternyata gugatan yang diajukan tersebut telah lewat tenggang waktusebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebutdiatas, seharusnya gugatan tersebut telah ditolak oleh Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar, atau gugatan tersebut tidak akan sampai lulus dalam prosespenelitian tekhnis