Ditemukan 13767 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal palal pasla paesal
Penelusuran terkait : Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 korupsi Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 bebas Korupsi pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 18-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 19 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : M. ARIFIN, SH
Terbanding/Terdakwa : dr. PASOMBA PALEMBANGAN
84 — 38
  • PASOMBA PALEMBANGAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam DakwaanKesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-12-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 17 /PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 15 Desember 2017 — FAISAL ABDUL GANI Bin ABDUL GANI
91 — 33
  • Pemeriksa Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Dalam rangka PerhitunganKerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaPengadaan Bantuan Cadangan Benih Nasional (CBN) Benih Kedelaiuntuk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011, nomor : SR1979/PW.01/5/2015, tanggal 1 September 2015, yang menyatakanbahwa terhadap kegiatan Bantuan Cadangan Benih Nasional (CBN)Benih Kedelai Untuk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2011.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal
    2 Ayat (1)Jo.
    Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHalaman 8Putusan Nomor 17/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNAKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa FAISAL ABDUL GANI BIN ABDUL GANI selaku KepalaCabang Pemasaran Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada WilayahPemasaran PT Pertani (Persero
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 14 Juli 2015 — - CHANDRA PRIYANTONI Bin TRISNO WASITO
99 — 113
  • Tjk.paling mendekati dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum menurut MajelisHakim adalah Dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim lebihdahulu mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1. Setiap orang,2. Secara melawan hukum,3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatukorporasi;4.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 29 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MARTHEN ABRAHAM NANLOHY Diwakili Oleh : RONY ZADRACH SAMLOY, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terbanding/Penuntut Umum I : ARDY, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum III : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
86 — 23
  • Menyatakan terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANAKORUPSI, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimanayang tercantum dalam
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PT. MKS
Tanggal 27 September 2016 — DEDE TASNO
65 — 30
  • Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBulukumba dalam tuntutannya tanggal 16 Mei 2016 No.Reg.Perk : PDS04/ R.4.22/Ft.1/09/2015 meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Makassar memutuskan : 1 Menyatakan terdakwa DEDE TASNO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-09-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 868 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 28 September 2011 — Ir. BANU PALAKA, MM ;
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROSIDI AYUB dan SUGANDI sebagaimana diuraikandiatas telah memperkaya diri sendiri atau. orang lainsebesar Rp. 217.305.698, (dua ratus tujuh belas juta tigaratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.217.305.698, (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus limaribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atausetidak tidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo
    Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Ir. BANU PALAKA, MM selaku KepalaBidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (selanjutnyadisingkat PU) Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 19-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1679 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Drs.HM.Acang, M.Ag
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ACANG, M.Ag. bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DakwaanKesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam surat dakwaanKesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Pasal 5 ayat (1) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimanayang
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2010 — Putus : 16-09-2011 — Upload : 29-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1046/Pid.B/2010/PN.Smda
Tanggal 16 September 2011 — - .NURDIN S.pd, M.Si - SULBANI BIN SOLEH - ACHMAD DIMYATI
116 — 29
  • ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatasselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikianperbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepada mereka yaitu :Primair, melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair, melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 20-10-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 64/PID.TPK/2016/PT MKS
Tanggal 5 Desember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : SRI SURYANTI. M, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRA. NURLING, M.PD. BIN MUH. ARSYAD Diwakili Oleh : KORNELIS BAUNSELE SH MH
65 — 36
  • ARSYAD tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumHal. 57 dari 100 Hal. Put. 64/PID.SUS.TPK/2016/PT. MKS.Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanyamembebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;. Menyatakan Terdakwa Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
92 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ribu delapan ratus lima puluh rupiah), pihakpihak yangberkepentingan telah menindaklanjutinya dengan melaksanakanpembangunan dan mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara,sehingga masih terdapat kerugian keuangan Negara yang belumditindaklanjuti dengan total sebesar Rp30.860.377.706,78 (tiga puluhmilyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ributujuh ratus enam rupiah koma tujuh puluh delapan sen).Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2067 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 April 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan SARPIUS Bin EMBUNG
51 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah Bendahara Tim ADK yaitu TerdakwaSARPIUS karena yang selama ini mengurusi pengalokasian dana beserta administrasinyaadalah Terdakwa SARPIUS.Bahwa Terdakwa SARPIUS selaku Bendahara Tim ADK Kampung Bermai tahun2008 harus dapat mempertanggungjawabkan dana ADK Kampung Bermai tahun 200812sebesar Rp. 60.294.000,00 (enam puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)atau setidaktidaknya sekitar sejumlah itu.Perbuatan Terdakwa SARPIUS Bin EMBUNG sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal Pasal
    2 ayat (1) jo Pasal 18 UNDANGUNDANG No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 02-12-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 13-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda
Tanggal 25 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ADYTIA EKA SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir.Y.SAMEKTO, MM.
68 — 37
  • Samekto, MM tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapatmerugikan kKeuangan negara secara bersamasama sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 ayat (1) huruf bUU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaanPrimatr ;2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Ir. Y. Samekto, MM daridakwaan Primal ;3. Menyatakan terdakwa Ir. Y.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2014 — Putus : 04-09-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PL
Tanggal 4 September 2014 — DAVID KHONTORO
56 — 19
  • Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIR : Bahwa ia Terdakwa DAVID KHONTORO sebagai Direktur CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-11-2013 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1650 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Nopember 2013 — BELLY J. PICARIMA, S.H., M.M
65 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi secarabersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair,yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-08-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 26/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 9 Nopember 2017 — FEBIAN ALS DEAN ALS. AAN
38 — 15
  • Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalama 26 dari 84 halaman perkara Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2017/PTMdnUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 12/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 25 Juli 2013 — Drs. JONNI Bin AMIR
66 — 30
  • bersalah melakukanTindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.Menimbang, bahwa untuk menyatakan bersalahtidaknya Terdakwatelah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh PenuntutUmum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah unsurunsur dari pasaldakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perouatan Terdakwa atautidak.Hal. 57 dari 86 PUT.NO.12/PID.SUS/2013/PN.JBI.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Subsidairitas, pada pokoknya Primair melanggar pasal
    2 ayat (1)Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 22 April 2014 — MOKHAMAD FIRMAN, SH.M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
47 — 15
  • (sebelas juta lima ratusempat puluh delapan empat ratus empat belas rupiah ) atau sekirasejumlah itu, dan telah memperkaya Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa Terdakwa MOKHAMAD FIRMAN, SH,
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
M. MUNIB
65 — 23
  • MUNIB sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.SUBSIDIAIRnon Bahwa terdakwa M.
    KUHPHalaman 121 dari 164 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Por.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanprimair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primairtidak terbukti, maka harus dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelanggar ketentuan Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP denganUNSUrUNSUF :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau oranglain atau Suatu korporasi ;4. Dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara ;5.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 1 Nopember 2012 — Hj. GEMI KARYANI, SE binti H.SUKARYA
67 — 25
  • SUKARYA didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritasyaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam dakwaan :Primair: pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Subsidair : pasa! 3 jo pasa!
    18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun1352001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
PUPRIN, S.Hut bin BURHANUDDIN D
103 — 219
  • 22.650.000,00(dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkanLaporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan LampuJalan Tenaga Surya pada Dinas Kehutanan dam ESDM KabupatenBengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi BengkuluNomor : SR0679/PW06/5/2018 tanggal 13 April 2018.Perbuatan terdakwa Puprin, S.Hut bin Burhanuddin D diatur dan diancamdalam Pasal
    2 ayat (1) jo.
    Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
    Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun = 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.