Menyatakan Terdakwa BADORA Bin SAMSU (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan pertama;2.

BADORA Bin SAMSU

Nama lengkap :Badora Bin Samsu (Alm.)2. Tempat lahir : Sungai Nanang (Sumatera Selatan)3. Umur/Tanggal lahir :22 Tahun / 28 Februari 19984. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Mes Karyawan Wak Geng Family Karaoke, Desa TanjungRambai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun7. Agama : Islam8.

Pekerjaan : SwastaTerdakwa BADORA Bin SAMSU (Alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampaidengan tanggal 19 April 2020;. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;.

Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Srltanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 19 Juni 2020tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1,Menyatakan Terdakwa BADORA

Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMAoonnnan Bahwa ia Terdakwa BADORA BIN SAMSU (ALM) bersamasama

Menyatakan Terdakwa BADORA Bin SAMSU (Alm.) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukankekerasan atau) ancaman kekerasan memaksa Anak melakukanpersetubuhan sebagaimana dalam dakwaan pertama;2.

Jumliati binti Badora xJamaluddin bin Saloddin

PUTUSANNomor 23/Pdt.G/2013/PA Batg.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:Jumliati binti Badora, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanJamaluddintidak ada, bertempat tinggal di Kampung Beru, Desa Tombolo,Kecamatan Pajukukuang, Kabupaten Bantaeng, sebagaiPenggugat.melawanbin

mendamaikanPenggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersamasebagai suami istri dan satusatunya jalan yang harus ditempuh adalahbercerai dengan Tergugat;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:1.4.Mengabulkan gugatan Penggugat.Menyatakan sah pernikahan Penggugat, Jumliati binti Badora

PEM00022/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 27 Maret2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan PajakBadan dan Orang Asing Dua (KPP Badora Dua) (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Minyakdan Gas Bumi).

Surat tersebut dikirim oleh KPP Badora Dua pada tanggal 10 April 2012dan Penggugat terima pada tanggal 11 April 2012;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: PEM00022/WPJ.07/ KP.1003/2012tanggal 27 Maret 2012, tentang Pengukuhan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan nomor : 0038/1.1.4/9043/Tax/2012 tanggal 9 Mei2012, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) No.

PEM00022/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 27 Maret 2012 yang diterbitkanoleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Dua(KPP Badora Dua) (sekarang Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi). Surat tersebutdikirim oleh KPP Badora Dua pada tanggal 10 April 2012 dan Penggugat terima padatanggal 11 April 2012;bahwa alasan materi Penggugat yang mendukung bahwa CGS tidak seharusnya ditetapkansebagai PKP;a.

BADORA DG.

Badora memerintahkan untukberhenti sejenak untuk melakukan penimbunan di atas tanah tersebut sampaisituasi dan kondisi aman;Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada 3 (tiga) mobil yang masukmembawa timbunan namun belum ada satupun yang dibayar oleh H. badorakarena alasan penimbunan belum sesuai dengan apa yang diperjanjikan;Bahwa sebelumnya Mursalim menyampaikan bahwa mobil yang membawatimbunan ditahan oleh Hj.

Badora Dg Sila dan saat itu di lokasipenimbunan sudah berjalan, Mursalim datang ke lokasi dan bertemu dengansaksi dan rekannya dan meyampaikan bahwa mobil pengangkut timbunanditahan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menghampiri mereka danpada saat itu Terdakwa sedang membawa parang dalam keadaan terhunuskemudian dengan menggunakan tangan kanannya menunjuk saksi koroban danmengatakan berhenti menimbun, kalau tidak saya parangi kamu kemudiansambil menunjuk dengan parang dalam keadaan terhunus

Badora Dg.

Badora Dg. Sila kemudian setelah itu H. Badora memerintahkan untukberhenti sejenak untuk melakukan penimbunan di atas tanah tersebut sampaisituasi dan kondisi aman; Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada 3 (tiga) mobil yang masuk membawatimbunan namun belum ada satupun yang dibayar oleh H. Badora karenaalasan penimbunan belum sesuai dengan apa yang diperjanjikan; Bahwa sebelumnya Mursalim menyampaikan bahwa mobil yang membawatimbunan ditahan oleh Hj.

Mei 1989 Jan & Apr Jan & Apr Jan 2000 2001 Apr 2002 Sep2009 Nov 2009 Des 2009 2010 Feb 2010KPPPenolak Badora Il PP Badora BadoraSKPKB an Bpsp TemPert Badora.

Pada saat itu KPP Badora berpendapat bahwa penundaanpembayaran PPN berdasarkan KEPPRES 22/1989 tersebut berakhir padatanggal 31 Desember 1999 sesuai dengan Ketentuan Pasal Il UU PPN No 11tahun 1994.

Put.05599/BPSP/M.I/16/2002 yang mengabulkan seluruh permohonanbanding Penggugat dengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP45/WPJ.06/BD.04/2001 dan membatalkan SKPKB PPN No.00027/287/99/053/00;Bahwa baru pada tanggal 1 September 2009 KPP Badora Dua menyampaikankepada Penggugat dengan suratnya No S1076/WPJ.07/KP.1006/2009 perihalTindak Lanjut Kasus PPN Tunda yang menyatakan bahwa KPP Badora Duaakan melaksanakan Keputusan BPSP sesuai dengan perundangundanganyang berlaku.

Pada tanggal 24 September 2009, Penggugat menjawab surattersebut yang menyambut baik rencana KPP Badora Dua dalam halmenindaklanjuti Keputusan BPSP;Bahwa pada tanggal 26 November 2009, dalam suratnya No. S1356/WPJ.07/KP.1006/2009 KPP Badora Dua menyampaikan himbauankepada Penggugat untuk segera melapor dan menyetor PPN tunda yang telahjatuh tempo pada bulan Juli 2009, yaitu terhitung saat Penggugat telahmemasuki tahap produksi.

Dengan demikian sampaidengan saat tersebut Penggugat belum pernah mendapatkan pengembalianpajak/restitusi sebesar Rp.19.681.346.451 ,00;Bahwa baru pada tanggal 29 Januari 2010, KPP Badora Dua menerbitkanKeputusan No.

Surat tersebut merupakan ralat suratNomor : S00092/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang diterbitkan olehKPP Badora Dua perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formalatas permohonan keberatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHal. dari 5 hal. Put. No. ...

K/Pdt/...Nomor : 00002/206/07/081/10 tanggal 19 Maret 2010 atas Pajak Penghasilan Badanuntuk Tahun Pajak 2007 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari KPP Badora Duayang menetapkan PPh Badan kurang bayar sebesar Rp.20.241.797.999,00. PerluS257/WPJ.07/KP.1003/2010 tersebut dari KPP Badora Dua pada tanggal 01 September 2010 yangPenggugat beritahukan bahwa Penggugat menerima Surat Nomor :dikirimkan melalui mesin fax;I.

Bahkan untuk Tahun Pajak 2004, Penggugat telah diperiksa oleh TimPemeriksa dari KPP Badora Dua, dan atas penggunaan Norma Penghitungan Khususdalam menghitung Penghasilan Neto Fiskal tidak dipermasalahkan di dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put.14830/PP/M.III/15/2008 tanggal 06 Agustus 2008 yangmenyatakan bahwa penghitungan Penghasilan Neto Fiskal menggunakan NormaPenghitungan Khusus;2.

Alasan Penolakan Permohonan KeberatanBahwa sehubungan dengan surat permohonan keberatan terhadap Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Nomor : 00002/206/07/081/10 tanggal 19 Maret 2010 atas PajakPenghasilan Badan untuk Tahun Pajak 2007, KPP Badora Dua telah menerbitkan SuratNomor : S00092/WPJ.07/KP.1003/2010, perihal Pemberitahuan Surat Keberatanmemenuhi Persyaratan Formal tanggal 23 Juni 2010, yang menyatakan di dalam butir 2dan butir 3 sebagai berikut :2.

Alasan Permohonan GugatanBahwa Penggugat tidak setuju terhadap surat S257/WPJ.07/KP.1003/2010 tanggal 04Agustus 200 dari KPP Badora Dua tersebut yang menyatakan bahwa surat keberatanPenggugat tidak memenuhi persyaratan formal karena diajukan dan ditandatangani olehbukan Penggugat dan orang yang ditunjuk oleh Penggugat, yaitu Dwipa Oktafoma, S.E.

S.pd Bin Badora Hasan tidakmengalami luka akibat pemukulan tersebut;Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN SgmSaya tidak mengetahui mengapa Korban merobek kertas nota dinastersebut;Saksi datang ditempat kejadian setelah 2 menit kKemudian dan saksi melihatkorban Muhammad Taufik. S.pd Bin Badora Hasan lagi kesal;Setelan pemukulan tersebut terjadi korban Muhammad Taufik.

S.pd Bin Badora Hasan mengalami luka;Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Sgm Kenapa saksi koroban Muhammad Taufik.

S.pd Bin Badora Hasan merobekkertas penguman tersebut saya tidak tahu Pada saat kejadian saksi ada dimana . saya ada didalam ruangan dimana terjadinya penganiayaan dan saksimerelai mereka dan ditempat itu pula banyak orang diantaranya ada saya,Saldi, Supriadi, Fitri dan Siska dan masih banyak lagi yang saya tidak hapalnamanya setelah kejadian tesebut korban Muhammad Taufik. S.pod Bin Badora Hasantidak pergi kerumah sakit;5.

S.od Bin Badora Hasanmengalami luka; Saksi tidak tahu kenapa korban Muhammad Taufik. S.pd Bin Badora Hasanmerobek penguman tersebut; Pada saat kejadian saksi ada didalam ruangan dimana terjadinyapenganiayaan dan saksi merelai mereka dan ditempat itu pula banyak orangdiantaranya ada saya, Saldi, Supriadi, Fitri dan Siska dan masih banyak lagiyang saya tidak hapal namanya; setelah kejadian tesebut korban Muhammad Taufik.

S.pd Bin Badora Hasantidak pergi kerumah sakit;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Terdakwa 1.

TerbandingBanding TerbandingDasar Pengenaan Pajak 355.774.720 355.774.720 PPh 26 yang terutang 35.577.472 71.154.944 35.577.472Tarif yang digunakan 10% 20%Kredit Pajak:PPh 26 yang telah dipotong (35.577.472) (30.555.697) 5.021.775PPh 26 yang tidak / kurang dibayar 40.599.247 40.599.247Sanksi Administrasi (denda bunga) 18.342.308 18.342.308PPh 26 yang masih harus dibayar 58.941.555 58.941.555 c bahwa pada tanggal 28 Juli 2006 Pemohon Banding melakukan tambahanpembayaran Rp58.941.555,00 SKPKBmelaporkannya ke KPP BADORA

SATU pada tanggal 31 Juli 2006;sebesar atas tersebut dand bahwa pada tanggal 26 September 2006 Pemohon Banding menyampaikanSurat Keberatan kepada Terbanding melalui KPP BADORA SATU, yangditerima oleh KPP BADORA SATU pada tanggal 26 September 2006;e bahwa menanggapi Surat Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, yangditerima tanggal 26 September 2006, pada tanggal 20 September 2007,Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP1556/WPJ.07/BD.05/2007 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 September2007

diatas, Pemohon Bandingberpendapat bahwa tarif Pajak Penghasilan yang seharusnya digunakan adalah 10% danbukan 20% sehingga menurut Pemohon Banding, seharusnya tidak ada lagi PajakPenghasilan Pasal 26 yang kurang dipotong;b Koreksi alas Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dibayar sebesarRp5.021.775bahwa selain koreksi tarif sebagaimana yang Pemohon Banding jelaskan diatas,Terbanding juga melakukan koreksi atas jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telahPemohon Banding potong dan laporkan ke KPP Badora

;bahwa menurut Pemohon Banding, total jumlah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26yang telah dilaporkan ke KPP Badora adalah sebesar Rp.35.577.472,00;bahwa menurut Terbanding total jumlah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 yangtelah dilaporkan hanya sebesar Rp.30.555.697,00 sehingga Terbanding melakukankoreksi sebesar Rp.5.021.775,00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Terbanding atastotal jumlah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah Pemohon Bandinglaporkan

sesuai dengan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk tahun pajak 2004beserta SSP yang telah Pemohon Banding laporkan tiap bulannya ke KPP BADORA;5 Kesimpulan dan Permohonan serta Perhitungan menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, menurut Pemohon Bandingtidak ada Pajak Penghasilan Pasal 26 yang kurang dibayar;bahwa dengan demikian Pajak Penghasilan Final Pasal 26 yang terutang menurutPemohon Banding adalah Nihil dengan perhitungan sebagai berikut: Keterangan

SATU pada tanggal 31 Juli 2006pembayaranatas diatas dan(lihat Lampiran3);bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 September 2006 PemohonBanding menyampaikan Surat Keberatan kepada DirekturJenderal Pajak melalui KPP BADORA SATU, yang diterima olehKPP BADORA SATU pada tanggal 27 September 2006 (lihatLampiran4);bahwa menanggapi Surat Keberatan yang Pemohon Bandingajukan, pada tanggal 25 September 2007, Direktur Jenderal PajakKEP.1606/WPJ.07/BD.05/2007 ("SK Keberatan") yang Pemohon Banding terima padamenerbitkan

Jasayang objek PPhRp.5.195.990.492,00 yang terjadi karena perbedaan penggunaan KursBukti (Kurs KMk)penggunaan Kurs Tengah BI oleh Terbanding dalam menentukanKonstruksi merupakan Final sebesarsebagaimana yang tertera di Potong denganPenghasilan Jasa Konstruksi;Pokok Sengketa Yuridis Fiskal; terdiri dan 2 (dua) permasalahan yangmenyangkut:bahwa cara perhitungan deemed profit menurut Pemohon Bandingdengan perhitungan deemed profit menurut KMK 113/KMK.03/2002(KMK113/2002) yang diterapbkan oleh KPP BADORA

BADORA SATU(SKPKB)SKKEBERATAN Jasa Konstruksi(termasuk Early Completion)Deemed ProfitDeemed ProfitDeemed Profit merujukKEP170/PJ./202 Early Completion (JasaSupervisory) KM K.113/KM K.03/2002 KMK.113/KMK.03/2002 Tabel.5 Pokok Sengketa Yuridis Fiskal (angka 2.6.2: Tarif BPT KETERANGANPEMOHON BANDINGKPP. BADORA SATU(SKPKB)SK KEBERATAN Tarif PPh Pasal 26 (4)10%10%20% Catatan Sesuai Tax Treaty adaSKDSesuai Tax Treaty adaSKD Pasal 26 UU PPh Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 84 B/PK/PJK/201 1 3.

Koreksi Materiil Koreksi Penghasilan dari JasaKonstruksi dan Penghasilan Lainnya;bahwa merujuk kepada tabel.2 tersebut diatas, dapat kiranya Pemohon Bandingsampaikan bahwa pada tahap keberatan, Terbanding telah mengurangi koreksiKPP BADORA SATU sebesar Rp.1.712.863.532,00 ataspenghasilan usaha dan penghasilan (dariRp.7.979.438.010,00 (linat tabel 1) sehingga menjadi Rp.6.266.574.478,00 (lihattabel 2);jumlah totallainnya jumlah sebelumnyabahwa berikut ini adalah perincian koreksi yang masih tersisa

Koreksi Yuridis Fiskal Sanggahan dan penjelasanPemohon Banding atas penggunaan Tarif 20% PPh Pasal26 (4) oleh Terbanding dalam SK Keberatan;bahwa sebagaimana yang Pemohon Banding jelaskan pada Tabel 5 tersebutdiatas, pada tahap pemeriksaan, KPP Badora Satu telah setuju menggunakantarif PPh Pasal 26 (4) sebesar 10% sebagaimana yang digunakan olehPemohon Banding sehingga tarif PPh Pasal 26 (4) tidak termasuk dalam pokokkeberatan yang diajukan.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Trisladi bin Badora) terhadap Penggugat (Ratini binti Bardi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000.00 (seratus enam puluh tujuhribu rupiah).

No. 130 B/PK/PJK/2006Bahwa untuk Tahun Pajak 2002, Pemohon Peninjauan Kembalitelah menyampaikan SPT Tahunan 1770 ke Kantor PelayananPajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) tempat PemohonPeninjauan Kembali terdaftar pada tanggal 28 Maret 2003.Bahwa setelah Putusan Pengadilan Pajak No.

Termohon Peninjauan Kembali telahmenerbitkan STP No. 1252/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004untuk menagih kekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29Tahun 2002 Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.467.711.460 tidak termasuk sanksi administrasi.Bahwa atas STP No. 1252/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004,Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Surat Keberatandengan No. 033/FIN/VII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yangditujukan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Pajak, KPP Badora

S99/WPJ.07/KP.0706/2005 tanggal 12 Agustus 2005 yang menyatakanbahwa tidak terdapat kesalahan hitung dan tidak terdapat cukupalasan untuk membetulkan KEP DJP No. 00010/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13 Januari 2005 adalah tidak benar.Bahwa berdasarkan datadata yang ada, perhitungan yangdisampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPTTahunan 1770 tahun pajak 2002 telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melalui KPP Badora telahmelakukan penelitian

Nomor 199/B/PK/PJK/2008Bahwa oleh KPP Badora, diterbitkan NPWP dan Pengukuhan PengusahaKena Pajak ("PKP") atas nama BUT Dyno Nobel IndonesiaDahana(Persero) J.O. dimana seharusnya KPP Badora tidak menerbitkan NPWPdan PKP dengan nama BUT Dyno Nobel IndonesiaDahana (Persero) J.O.karena tidak ada BUT dalam hal ini ;Bahwa sangat jelas dari persyaratan yang Pemohon Banding sampaikankepada KPP Badora, bahwa para anggota J.O. adalah PT. Dalam Negeri(PT.

persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yangsejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya" ;Bahwa berdasarkan pengertian Badan sebagaimana yang diatur di dalamUndangUndang KUP maupun UndangUndang PPN, bahwa J.O. bukanmerupakan badan dan oleh karenanya tidak perlu mendaftarkan diri ke KPPuntuk keperluan PPh Badan dan PPN ;Bahwa oleh karena ketidakmengertian dari Pemohon Banding, J.O.dikukuhkan sebagai PKP ;Bahwa seharusnya KPP Badora

yang Kurang (Lebih) Bayar 16.711.044.929,00 0,00 16.711.044.929,00Sanksi Bunga 4.344.871.682,00 0,00 4.344.871.682,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 21.055.916.611,00 0,00 21.055.916.611,00Bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan ataspermohonan keberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2006 yangdiajukan oleh Pemohon Banding pada tanggal 21 Juni 2007;Bahwa menurut keterangan KPP Badora

Sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatan untukmelaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN atas fakturfakturyang diterbitkan tanoa memiliki dasar hukum yang benar;Bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora Dua seperti tercantumdi dalam Surat KPP Badora Dua Nomor : S90/WPJ.07/KP. 1006/2007tanggal 24 April 2007, Pemohon Banding telah mengirim himbauanHal 7 dari 37 hal. Put.

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahanpemeriksaan sengketa banding di Nilai Masa Pajak Februari 2006 Nomor: 00002/287/06/081/07 tanggal28 Maret 2007 yang sudah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor: KEP00036/WPUJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008diterbitkan berdasarkan Uraian Penelitian Penerbitan SKPKB PPNPemungut KPP Badora Dua Nomor RIS012/WPJ.07/KP. 1006/2007tanggal 27 Maret 2007 yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitianyang didahului dengan adanya data dari

No. 472/B/PK/Pjk/20119.2.9.3.dibetulkkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP00034/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008 tersebut juga diterbitkanberdasarkan instruksi Kepala KPP Badora Dua Nomor ND42/WPJ.07/KP. 10/2007 tanggal 14 Desember 2007; serta diterbitkanmasih dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saatterutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian TahunPajak atau Tahun Pajak serta memenuhi azas satu ketetapan pajakuntuk satu atau lebin masa pajak yang berada dalam kesatuan

No. 472/B/PK/Pjk/2011 diterbitkan berdasarkan Uraian Penelitian Penerbitan SKPKBPPN Pemungut KPP Badora Dua Nomor RIS012/WPuJ.07/KP.1006/2007 tanggal 27 Maret 2007 dan dibuat berdasarkan SuratPerintah Pemeriksaan Pajak dan bukan termasuk dalam kategoriLaporan Hasil Pemeriksaan Lengkap yang sebelum dibuat tidakdidahului closing conference dengan Pemohon Banding; bukan termasuk kategori ketetapan dari hasil pemeriksaanlengkap yang sebelum diterbitkan tidak didahului denganpemberitahuan tertulis hasil

Put No. 131 B/PK/PJK/2006(SPT Tahunan 1770) ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempatWajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.Bahwa untuk Tahun Pajak 2002, Pemohon Peninjauan Kembalitelah menyampaikan SPT Tahunan 1770 ke Kantor PelayananPajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) tempat PemohonPeninjauan Kembali terdaftar pada tanggal 28 Maret 2003.Bahwa setelah Putusan Pengadilan Pajak No.

Termohon Peninjauan Kembali telahmenerbitkan STP No. 1240/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004untuk menagih kekurangan bayar pajak Penghasilan Pasal 25/29Tahun 2002 Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.401.100.518, tidak termasuk sanksi administrasi.Bahwa atas STP No. 1240/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004,Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Surat Keberatandengan No. 021/FIN/VII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yangditujukan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Pajak, KPP Badora

Put No. 131 B/PK/PJK/2006Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melalui KPP Badora telahmelakukan penelitian SPT Tahunan 1770 Tahun Pajak 2002 atasnama Pemohon Peninjauan Kembali dan berdasarkan hasilpenelitian tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telahmenerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dengan Nomor :S05.T /WPJ.07/KP.0704/2004 pada tanggal 30 April 2004 yangmemberitahukan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali belummemasukkan penghasilan luar negeri dalam penghitunganpenghasilan kena pajak pada

Put No. 133 B/PK/PJK/2006Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) tempat PemohonPeninjauan Kembali terdaftar pada tanggal 28 Maret 2003.Bahwa setelah Putusan Pengadilan Pajak No.

Termohon Peninjauan Kembali telahmenerbitkan STP No. 1239/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004untuk menagih kekurangan bayar pajak Penghasilan Pasal 25/29Tahun 2002 Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp.332.743.632, tidak termasuk sanksi administrasi.Bahwa atas STP No. 1239/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004,Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Surat Keberatandengan No. 020/FIN/VII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yangditujukan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Pajak, KPP Badora

S96/WPUJ.07/KP.0706/2005 tanggal 12 Agustus 2005 yang menyatakan bahwatidak terdapat kesalahan hitung dan tidak terdapat cukup alasanuntuk membetulkan KEP DJP No. 00007/WPJ.07/KP.0703/2005tanggal 13 Januari 2005 adalah tidak benar.Bahwa berdasarkan datadata yang ada, penghitungan yangdisampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPTTahunan 1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melalui KPP Badora telahmelakukan penelitian

dengan Pasal 3 UndangUndang No. 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah dirubah terakhir dengan UndangUndang No. 16Tahun 2000 Pemohon Peninjauan Kembali wajib mengisi danmenyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (SPTTahunan 1770) ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajakterdaftar atau dikukuhkan;Bahwa untuk Tahun Pajak 2002, Pemohon Peninjauan Kembalitelah menyampaikan SPT Tahunan 1770 ke Kantor Pelayanan PajakBadan dan Orang Asing (KPP Badora

Kembali telah menerbitkanSTP No. 1245/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004 untuk menagihkekurangan bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tahun 2002 PemohonPeninjauan Kembali sebesar Rp. 406,985,614, tidak termasuk sanksiadministrasi;Bahwa atas kekurangan bayar pajak Penghasilan Pasal 25/29Tahun 2002 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan SuratKeberatan dengan No. 026/FIN/VIV2004 tanggal 2 Agustus 2004 yangditujukan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia, DirektoratJenderal Pajak, KPP Badora

Bahwa berdasarkan datadata yang ada, perhitungan yangdisampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPT Tahunan1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melalui KPP Badora telahmelakukan penelitian SPT Tahun Pajak 2002 atas nama PemohonPeninjauan Kembali dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, TermohonPeninjauan Kembali telah menerbitkan Surat Pemberitahuan HasilPenelitian dengan Nomor S10.T/WPJ.07/KP.0704/2004 pada

sesuai dengan Pasal 3 Undangundang No. 6Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000Pemohon Peninjauan Kembali wajib mengisi dan menyampaikan SuratPemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (SPT Tahunan 1770) ke kantorDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.Bahwa untuk Tahun Pajak 2002, Pemohon Peninjauan Kembali telahmenyampaikan SPT Tahunan 1770 ke Kantor Pelayanan Pajak Badandan Orang Asing (KPP Badora

Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan STP No.1241/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004 untuk menagih kekuranganbayar pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tahun 2002 Pemohon PeninjauanKembali sebesar Rp. 340.444.802, tidak termasuk sanksi administrasi.Bahwa atas STP No. 1241/105/02/053/04 tanggal 14 Juli 2004, PemohonPeninjauan Kembali mengajukan Surat Keberatan dengan No.O22/FIN/VII/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yang ditujukan kepadaDepartemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak,KPP Badora

S95/WPJ.07/KP.0706/2005 tanggal 12 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa tidakterdapat kesalahan hitung dan tidak terdapat cukup alasan untukmembetulkan KEP DJP No. 00006/WPuJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13Januari 2005 adalah tidak benar.Bahwa berdasarkan datadata yang ada, penghitungan yangdisampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPT Tahunan1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melalui KPP Badora telahmelakukan penelitian

Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar 8.125.387.354,00 0,00 8.125.387.354,00Sanksi Bunga 1.787.585.218,00 0,00 1.787.585.218,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 9.912.972.572,00 0,00 9.912.972.572,00 bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan keputusan atas permohonankeberatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB")Pajak Pertambahan Nilai masa pajak April 2006 yang diajukan oleh PemohonBanding pada tanggal 21 Juni 2007;bahwa menurut keterangan KPP Badora

Putusan Nomor 313 B/PK/PJK/20112.2.tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telahdijelaskan diatas, oleh karenanya Pemohon Banding menolakkeabsahannya, sebagai WAPU, Pemohon Banding keberatan untukmelaksanakan pemungutan dan penyetoran PPN atas fakturfaktur yangditerbitkan tanoa memiliki dasar hukum yang benar;bahwa sesuai dengan rekomendasi KPP Badora Dua seperti tercantum didalam Surat KPP Badora Dua No.

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07 tanggal 28 Maret 2007Masa Pajak April 2006 yang sudah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding Nomor: KEP00035/VVPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16April 2008 diterbitkan berdasarkan Uraian Penelitian PenerbitanSKPKB PPN Pemungut KPP Badora Dua Nomor: RIS012/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang diterbitkanberdasarkan hasil penelitian yang didahului dengan adanya data daripihak ketiga di luar

Putusan Nomor 313 B/PK/PJK/2011we.9.3.Banding) dan berdasarkan penelitian KPP Badora Dua bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belummelakukan penyetoran dan pelaporan PPN Pemungut ataspenyerahan tersebut.

Putusan Nomor 313 B/PK/PJK/2011ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00003/287/06/081/07tanggal 28 Maret 2007 Masa/Tahun Pajak April 2006 sudah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor KEP00035/WPJ.07/KP.1003/2008 tanggal 16 April 2008, yang ; Diterbitkan berdasarkan Uraian Penelitian SKPKB PPN PemungutKPP Badora Dua Nomor RIS012/WPJ.07/KP.1006/2007 tanggal 27Maret 2007 dan dibuat berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaandan bukan termasuk

No. 129 B/PK/PJK/2006Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) tempat PemohonPeninjauan Kembali terdaftar pada tanggal 28 Maret 2003.Bahwa setelah Putusan Pengadilan Pajak No.

O29/FIN/VIV2004 tanggal 2 Agustus 2004 yangditujlukan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Pajak, KPP Badora yang menyatakan bahwaPemohoon Peninjauan Kembali merasa keberatan atasditerbitkannya STP tersebut dengan alasan bahwa perhitungan dariKPP mengenai gaji yang diterima oleh Pemohon PeninjauanKembali dihitung 2 kali, satu yang diterima di Rakintam dan ke duadi Jepang, tetapi yang sebenarnya hanya satu kali diterima yaitudari Rakintam.

S98/WPJ.07/KP.0706/2005 tanggal 12 Agustus 2005 yangmenyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan hitung dan tidakterdapat cukup alasan untuk membetulkan KEP DJP No.00009/WPJ.07/KP.0703/2005 tanggal 13 Januari 2005 adalah tidakbenar.Bahwa berdasarkan datadata yang ada, penghitungan yangdisampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam SPTTahunan 1770 Tahun Pajak 2002 telah sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melalui KPP Badora telahmelakukan penelitian

Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang) dikenakanPPN oleh Terbanding;3. Putusan Majelis : koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dengan alasan bahwaBUT Nagase & Co Ltd sudah tidak ada dan putusan merefer ke Putusan Pengadilan PajakTahun 2003;Tahun Pajak 2006Tidak ada sengketaTahun Pajak 2007 (PUT33907/PP1.

Kondisi: BUT Nagase & Co Ltd secara de facto dan de jure sudah tidak (NPWP sudahdicabut oleh KPP Badora Satu);2. Sengketa: Pendapatan Komisi dari Luar Negeri (Nagase & Co Ltd Jepang dan lainnya)dikenakan PPN oleh Terbanding;3.