Ditemukan 1478222 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Anggaran dasar
Koreksi dasar
Koreksi dasar dpp
Tidakan korupsi terhadap pembangunan gedung sekolah dasar
Yonatan tunbonat vs kepala sekolah dasar negeri 051 tarakan;
Sukamto
Kepala sekolah dasar no.060926
Walikota medan
Kabulkan
Lphkkn yang digunakan oleh kpk sebagai dasar penetapan penyidikan
Bunyi amar putusan; perubahan pasal yang menjadi dasar putusan
Pekerjaan di bidang jasa rekayasa dan kontruksi
Upah dasar
Perjanjian kerja
Harga jual tenaga listrik
Biaya produksi listrik
Tarif dasar listrik
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 B/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — PT BEKAERT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2023 — Upload : 29-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT
55 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 B/PK/PJK/202 Tanggal 20 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DENSO MANUFACTURING INDONESIA
55 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 13-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 PK/Pdt/2016 Tanggal 13 Desember 2016 — ROTENDI vs. PT TJITAJAM, dkk
340 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
340 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
TH. 96 tanggal 12 Agustus1996;PT Tjitajam mengadakan perubahan Anggaran Dasar dengan AktaNomor 129 tanggal 16 Desember 2003, yang dibuat di hadapan NotarisBuntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., berkedudukan diJakarta, yang telah mendapat Surat Penerimaan Laporan AktaPerubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dari Menteri Kehakiman danHak Asasi Manusia Nomor C 02729.HT.OI.04.
Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Nomor 129 tanggal 16 Desember2003, yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.H,S.E., M.H., berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapatkan SuratPenerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT Tjitajam dariMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C02729.HT.OI.04.TH.2004 tanggal 5 Februari 2004;Halaman 10 dari 30 Hal. Put. Nomor 685 PK/Pdt/2016c.
Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 29 tanggal 22 November 2002,Akta yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Huda, S.H., berkedudukan diBekasi;b.
Tjitajam, Pemohon Peninjauan Kembali telah beberapa kalimengadakan perubahan anggaran dasar yaitu:Halaman 15 dari 30 Hal. Put.
Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Juli 1996sebagai dasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesiatanggal 12 Agustus 1996 Nomor C28383.HT.01.04.TH.96 ;Il.
Putus : 20-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 B/PK/PJK/2023 Tanggal 20 Februari 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5264 B/PK/PJK/2022 Tanggal 24 Nopember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BINA MITRA MAKMUR
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-01-2006 — Upload : 20-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1372K/Pdt/2005 Tanggal 4 Januari 2006 —
179 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
179 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/TUN/2022 Tanggal 21 Februari 2022 — YONATAN TUNBONAT VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN;
217 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
YONATAN TUNBONAT VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN;
Putus : 16-01-2007 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81/C/PK/PJK/2006 Tanggal 16 Januari 2007 — PT. Golden Retailindo ; Direktur Jendral Pajak
48 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUT.07517/PP/M.IV/25/2006 yangtelah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkarasebagai berikut :bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 4 (2) Tahun pajak 2003 Nomor : 00007/240/03/027/04 tanggal 6Oktober 2004 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kemayorandengan perhitungan sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp.17.894.613.142,00Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) yang terutang Rp.
metode accrual basis maka seluruhhutang / kewajiban dicatat pada saat menerima kontrak beserta fakturpajaknya dan membebankan atas imbalan jasajasa (sewa)berdasarkan masa sewa ;bahwa pencatatan pada saat pembebanan atas biaya sewa berdasarkanmasa sewa yang dibagi selama 2 2 tahun ; biayasewa xxx sewa jangka panjang dimuka xxxbahwa atas kondisi yang tersebut diatas, KPPJakarta Kemayoranmenerbitkan SKP Nomor : 00007/240/03/027/04 tanggal 6 Oktober 2004atas PPh Pasal 4 (2) yaitu sebagai berikut : Dasar
Register : 11-02-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 72_PDT_G_2013_PN_MDN Tanggal 16 Desember 2013 — Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor : 060926, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. Pemerintah Kota Medan C/q Wali Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
153 — 29
153 — 29
Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor : 060926, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. Pemerintah Kota Medan C/q Wali Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
Berkantor di Jalan Rahmadsyah No. 446 C/ 21Kelurahan Kotamatsum I Kecamatan Medan Area Kota Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2013 untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor : 060926, beralamat Jln.Tritura No.II BKelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, beralamat Jalan Pelita IV No. 7Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan Kota
yang berperkara ;Halaman 1Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2013/PN.MdnTelah memeriksa alat alat bukti kedua belah pihak dan saksi dari pihakPenggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari2013, yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal, 11 Pebruari 2013,dibawah daftar No. 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn, mengemukakan hal hal sebagai berikut :1.Bahwa Pengugat adalah pemilik yang Sah atas Tanah yang menjadi objek Materildidalam perkara ini, yang diperoleh atas dasar
SUTAR (orangtua laki laki Penggugat) ;Dasar Hukum Kepemilikan atas Tanah Penggugat adalah surat segel SuratPenyerahan Tanah/ Ganti rugi tapak perumahan dari GI LIONG HOK/ UTOMOkepada SUTAR, Harjosari 12364, dan kemudian dikuatkan dengan PutusanPengadilan Negeri Medan No: 120/ Pdt. G/ 2008/ PN Mdn, Kamis tanggal 11 Juni2009, jo.
Hal ini juga telah diakui secara tegasoleh Penggugat sesuai dalil Penggugat angka 6 :Bahwa sesuai dengan dasar nilai perhitungan penyusutan dan penghapusan assetyang berlaku dalam administrasi Pemerintah, maka sangat layak bangunan gedungsekolah SDNegeri 060926 yang sudah dipakai selama lebih kurang 48 tahun itu untukdihapus dari daftar inventaris Pemerintah Kota Medan c/q.
Sutar didasarkan ada buktibukti yang kuat, untukmembuktikan adanya suatu alasan hak atas tanah tersebut ;Menimbang, bahwa untuk mengaitkan dalil gugatannya Penggugat telahmenyerahkan bukti surat Penyerahan Tanah /Ganti Rugi tapak Perumahan tanggal 12Maret 1964 antara GO LIONG HOK /UTOMO dengan Sutar (bukti P2) ;Halaman 17Putusan Nomor : 72/Pdt.G/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti P2dapat dijadikan pertimbangan hukum atau dasar hukum untuk menjadi dasar kepemilikanPenggugat
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Acara Pidana Kasasi Tentang Bunyi Amar Atas Perubahan Pasal yang Menjadi Dasar Putusan
Kata Kunci : Bunyi amar putusan; perubahan pasal yang menjadi dasar putusan
PIDANA UMUM/A.2.C/SEMA 1 2017 935 — 0
- Bunyi amar putusan kasasi jika pasaldakwaan yang terbukti berubah pada tingkat kasasi adalah Tolak Kasasi DenganPerbaikan, apabila:1) Terdakwa yang mengajukan kasasi mohon keringanan hukuman, ... [Selengkapnya]
Putus : 27-01-2006 — Upload : 03-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2412K/PDT/2003 Tanggal 27 Januari 2006 — Dasrul; Ridwan nur; Jeffry Gultom; et.al vs. PT. Tripatra Engineers & Constructors; PT. Caltex Pasific Indonesia
116 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2412 K/Pdt/2003adalah merupakan kesalahan para Tergugat karena merupakan tindakansewenangwenang pengusaha terhadap para Tergugat, maka semenjak bulanAgustus 1997 diperhitungkan kerugian tiaptiap Penggugat adalah sebesarRp.1.500.000, setiap bulannya;didalam surat kesepakatan kerja kedua periode 1 Oktober 1998 Pasal 4 :karyawan akan menerima gaji dasar bulan sebesar Rp.
Menyatakan upah dasar dalam perjanjian kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat dan atau Tergugat Il adalah merupakan upah pokokuntuk jam kerja normal selama 40 jam kerja seminggu;5. Menyatakan syaratsyarat dalam perjanjian kerja yang berlaku sebelumtanggal 1 Oktober 1998 dan tidak dinyatakan dalam syarat kerja yangberlaku mulai 1 Oktober 1998 tetap merupakan syarat kerja dalam hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II;6.
Bahwa pada positum gugatan Para Penggugat menguraikan bahwakesalahan Para Tergugat menurut Para Penggugat : Perjanjian No.TSC123/RPC/TPE/98 Para Tergugat telah merugikanPara Penggugat karena dalam perjanjian tersebut Para Tergugat sepakatatau berjanji membayar upah dasar atau upah pokok kepada ParaPenggugat akan tetapi kedua belah pihak tidak memperjanjikanmembayar upah lembur Para Penggugat, sehingga walaupun ParaPenggugat bekerja lebih dari 40 jam seminggu Tergugat & Il tidakmembayar upah lembur
No. 2412 K/Pdt/20035. bahwa berdasarkan alasanalasan gugatan Para Penggugat tersebut ParaPenggugat menuntut terhadap Tergugat dan Tergugat II melalui PengadilanNegeri Jakarta Selatan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutus : Menyatakan upah dasar dalam perjanjian kerja antara para Penggugatdengan Tergugat dan atau Tergugat II merupakan upah pokok untukjam kerja normal selama 40 jam kerja seminggu; Menyatakan syaratsyarat dalam perjanjian kerja yang berlaku sebelumtanggal
No. 2412 K/Pdt/200313.bahwa hal tersebut diperkuat pula oleh Para Penggugat melalui kuasahukumnya dalam surat No.0062/ADA.JKT.TPEC/KKHS/XI/2001 tanggal 19Nopember 2001 yang ditujukan kepada Tergugat ;14.bahwa dalam surat gugatan tersebut Para Penggugat juga menyatakandengan tegas telah terjadi perbedaan pandangan yang seharusnya dapatdibicarakan adalahdalam hak mengenai upah dasar, upah lembur, fasilitasdalam perjanjian kerja sebelumnya dengan perjanjian kerja saat ini, danuntuk membuktikan lebih
Putus : 31-12-2003 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01G/HUM/2003 Tanggal 31 Desember 2003 — Dorma H. Sinaga, SH ; Hendardi ; Irianto Subiakto, SH. ; Ling Anwarini ; Presiden Republik Indonesia
183 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 05-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/TUN/2022 Tanggal 15 Februari 2022 — MARIA DENISIA TUNBONAT VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN;
266 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
266 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARIA DENISIA TUNBONAT VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN;
Putus : 04-04-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2604 K/PID.SUS/2017 Tanggal 4 April 2018 — AGUS SALIM, S.ST
201 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
201 — 386 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusannya, judex factie tingkat ... [Selengkapnya]
dapat dibenarkan karena Judex Facti majelis hakim tingkatbanding berwenang mengambil alin dan memperbaiki pertimbanganhukum majelis hakim tingkat pertama sebagai perimbangan hukumsendiri majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut;Bahwa keberatan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya,keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena semuanyabersifat pengulangan fakta persidangan yang merupakan hasilpenilaian pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti yang tidakdapat menjadi dasar
putusanjudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID.SUSTPK/2017/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2017 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 05/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2017 tersebut harusdiperbaiki mengenai dasar
dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:= Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / TERDAKWA :AGUS SALIM, S.ST tersebut ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/PID.SUSTPK/2017/PT.DKItanggal 29 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor05/Pid.SusTPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2017 tersebutmengenai dasar
Register : 03-10-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 24-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 PK/TUN/2022 Tanggal 21 Desember 2022 — YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN;;
64 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN;;
Register : 15-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 465 K/TUN/2021 Tanggal 30 Nopember 2021 — YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN;
166 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
166 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT VS KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN;
., beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 12 Juli 2021 ;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 051 TARAKAN,tempat kedudukan di Jalan Muara Bengawan RIT.18Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2021Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, KotaTarakan, Provinsi Kalimantan Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Knaerun Umam, S.H.
Putusan Nomor 465 K/TUN/2021Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkanYosua Imanuel Tunbonat tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Rapor Peserta Didik atas namaPeserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN:0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV,Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020yang menyebabkan Yosua Imanuel Tunbonat tidak naik kelas ke Kelas VSekolah Dasar;4.
Menyatakan batal atau tidak sah Rapor Peserta Didik atas nama PesertaDidik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor NIS/NISN: 0088/0088799720,Nama Sekolah: SD Negeri 051 Tarakan, Kelas: IV, Semester 2 (Dua),Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkanYosua Imanuel Tunbonat tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar;5.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Rapor Peserta Didik atas namaPeserta Didik Yosua Imanuel Tunbonat, Nomor 0088/0088799720,Nama Sekolah: SD Negeri 051 Tarakan, Kelas: IV, Semester 2 (Dua),Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang menyebabkanYosua Imanuel Tunbonat tidak naik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar;6.
Putusan Nomor 465 K/TUN/2021Tahun Pelajaran 2019/2020, dengan memberikan Nilai pada MataPelajaran Agama yang Cukup sehingga Yosua Imanuel Tunbonat dapatnaik kelas ke Kelas V Sekolah Dasar;7. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlahRp100.000/hari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;8.
Putus : 14-02-2006 — Upload : 29-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95K/PID/2006 Tanggal 14 Februari 2006 — Suhardi, Spd bin Umar Sahari
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-03-2007 — Upload : 10-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612K/PID/2006 Tanggal 15 Maret 2007 — Halomoan Sihombing
40 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-08-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 139/Pid.Sus/2015/PNTgt. Tanggal 18 Agustus 2015 — -BUDI CAHYONO Bin SURATMAN
31 — 0
31 — 0
Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) lembar kain selimut warna dasar hijau bermotif gambar ukuran 2 meter x 1,5 meter;- 1 (satu) lembar celana levis warna biru;- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam;- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 305 Type RM-766 warna hitam merah;Dikembalikan kepada Saksi SAKSI- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 105 Type RM-908 warna hitam biru.Dikembalikan kepada Terdakwa Budi Cahyono Bin Suratman;6.