Negeri SidenrengRappang pada pokoknja atas dalil, bahwa kira2tahun 1942 (zaman Djepang) suami penggugatadi vernama La Tjikulu meninggal dunia dengan meninggalkan 5 petak sawah, jaitu 2 petak luas 0,49 Ha.terletak dikampung MarioRappang dan 3 petak luas 0,33 Ha, terletak dikampung .

WatangRappargLalebata, dengan batus2 seperti disebut dalam gugatan; bahwa:karena ariak2nja pada waktu itu belum dewasa, maka sawah2tersebut beserta surat rentenja diserahkan kepad# saudara almarhumLa Tjikulubernama La Detja Ambo Mangkung; bahwa setahun kemudian (1943) sawah2772tersebut digadaikan oleh La Detja Ambo Mangkung kepada tergugatasli I untuk uang sebesar Rp. 500, uang Djepang, gadaian mana pada tahun 1950ditambah Rp. 1.000, mendjadi semuanja Rp. 1.500,~; bahwa pada tahun1960 penggugatasli

Bahwa ABDURRAUP BIN BAKUT (Alm) memiliki objek berupa sebidangtanah garapan tanah kering untuk perkebunan berdasarkan Surat KeteranganKepala Kampung Ulin tanggal 12November 1955 atas nama ABDURAUP,dengan ukuran tanah : Lebar 300 (Tiga Ratus) depa, Panjang 100 (Seratus)depa, yang terletak di Setrat Djepang, Sungai Putjung, Kampung Ulin,bersebelahan lapangan terbang, Ketjamatan Bandjarbaru, Kewedanan Ulindan/atau sekarang berada di sekitar Sungai Ramania, Jalan Jepang, SampingBandara Syamsudin Noor

, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, ProvinsiKalimantan Selatan dengan batasbatas sebagai berikut : UTARA : Setrat Djepang SELATAN : Lapangan Terbang TIMUR : Tanah Kosong BARAT : Sungai Putjung3.

Utara : Setrat Djepang, Selatan :lapangan terbang, timur : Tanah kosong, barat : Sungat Putjung, denganukuran tanah : lebar 300 (tiga ratus) depa Dan panjang 100 (seratus) depasebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Ulin tanggal 12 November1955 atas nama Abdurauf.

: Utara :setrat Djepang, Selatan :lapangan terbang, timur : Tanah kosong, barat : Sungat Putjung, denganukuran tanah : lebar 300 (tiga ratus ) depa Dan panjang 100 (seratus) depaHalaman 17, Putusan No. 29/Pdt.G/2018/PN Bjbsebagaimana Surat Keterangan Kepala Kampung Ulin tanggal 12 November1955 atas nama Abdurauf.

Bahwa Gugatan Penggugat TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUURLIBEL), oleh karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat berkaitan denganpenguasaan tanah yang menurut pengakuannya terletak di Setrat Djepang,sungai Putjung, kampung ulin, bersebelahan lapangan terbang ketjamatanBandjarbaru, kewedanan Ulin dan atau sekarang berada di sekitar SungaiRamania Jalan Jepang Samping Bandara Syamsudin Noor, Landasan Ulin,Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas batas : Utara:setrat Djepang, Selatan :

Arja Depang, (Sesuaidengan asli);: Terjemahan dalam bahasa Indonesia atas ActeVan Eigendom No. 5766, atas nama ArjaDjepang, oleh penterjemah resmi, (sesuaidengan asli);: Meetbrief, Acte Van Eigendom No. 5766, atasnama Arja Djepang, (sesuai dengan asili);: Terjemahan dalam bahasa Indonesia atasMeetbrief Acte Van Eigendom No. 5766, atasnama Arja Djepang, oleh penterjemah resmi,(sesuai dengan asili);: Surat dari Depertemen Kehakiman Kantor BalaiHarta Peninggalan Jakarta, tertanggal 24 April1974, yang

Arja Djepang, diantaranyaadalah eigendom Verp. No. 5766, (kopi tanpaasli);: Surat dari Depertemen Dalam Negeri RI, kepadaGubernur DKI Jakarta tertanggal 26 Mei 1970,yang menerangkan tentang anjuran kepadaGubernur Jakarta, agar harta warisan Alm.

Arja Depang ; Bukti P 2 : Terjemahan dalam bahasa Indonesiaatas Acte Van Eigendom No. 5766, atas nama Arja Djepang,oleh penterjemah resmi;e Bukti P 3 : Meetbrief, Acte Van Eigendom No. 5766,atas nama Arja Djepang; Bukti P 4 : Terjemahan dalam bahasa Indonesiaatas Meetbrief Acte Van Eigendom No. 5766, atas nama ArjaDjepang, oleh penterjemah resmi, (Sesuai dengan asli); Bukti P5 : Surat dari Depertemen KehakimanKantor Balai Harta Peninggalan Jakarta, tertanggal 24 April1974, yang menerangkan tentang

Arja Djepang, diantaranya adalaheigendom Verp. No. 5766;Bukti P 9 : Surat dari Depertemen Dalam Negeri Rl,kepada Gubernur DK Jakarta tertanggal 26 Mei 1970, yangmenerangkan tentang anjuran kepada Gubernur Jakarta,agar harta warisan Alm. Arja Djipang dikembalikan kepadaahliwarisnya ;Bukti P 10 : Surat Pengadilan Agama Jakarta Selatan,tentang Kutipan Surat Ketetapan/Fatwa Ahli Waris Alm.

Palmerah Jakarta Barat, eks EigendomVrp 5766 seluas + 3.470 M2, eks Eigendom VerpondingNo. : 5766, dan yang diketahui dan ditanda tangani bersamaoleh Pengurus RI/RW setempat, serta Kepala KantorKelurahan setempat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut diatasdiperoleh fakta Hukum bahwa Para Penggugat tinggal dan membangunrumah diatas tanah yang diakui milik Tergugat Il Intervensi berdasarkanActe Van Eigendom No. 5766, atas nama Arja Djepang, dimanaPenggugat II adalah salah satu Keturunan

Dimana padanomor 3 (diarsir warna kuning) tertulis dibeli Djepang.

Sedangkan tanah sengketa (object aquo) bukan terletak di persil 67tetapi terletak pada persil 68 D pada nomor 5 yang diarsir warna kuningtertulis dibeli oleh Djepang.

bisa dibuktikan sebaliknya bahwa data fisik dan datayuridis dalam sertifikat tidak benar maka sertifikat bukanlah alat pembuktianyang kuat, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalamsertifikat (Indonesia menganut paham publikasi negatif).Bahwa sebagaimana diuraikan di atas terobukti dalam buku tanah persil 67 SIl kohir 386 tidak terletak di lokasi objek sengketa, objek sengketasebenarnya terletak di lokasi persil 68 D no. 5 sedangkan nomor kohir tidakada nomornya tercatat di beli Djepang

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas terobukti dalam buku tanah persil 67S Il kohir 386 tidak terletak di lokasi objek sengketa, objek sengketasebenarnya terletak di lokasi persil 68 D No. 5 sedangkan nomor kohirtidak ada nomornya tercatat di beli Djepang (grand government) yangberarti milik para Pemohon Kasasi, begitupun halnya pada persil 67 S Ilkohirnya tidak ada nomor pada angka 3 juga milik para Pemohon Kasasi.2).

Sedangkan tanah sengketa (objectaquo) bukan terletak di persil 67 tetapi terletak pada persil 68 D padanomor 5 yang diarsir warna kuning tertulis dibeli oleh Djepang, sesuaiBukti Baru Pemohon Kasasi , Il, Ill.Untuk lebin mudah memahami mengacu kepada buku Kecamatan Sukasari, apabila persil 67 dan persil 68 digabungkan (dikawinkan) setelahitu dploting ke bukti T. , Il, Ill1 yakni Peta 1976 dan Peta Persil akanterlinat dengan jelas/terbukti letak Kohir 386 di Persil 67 S II dan Kohir386 di Persil 68

., atau dalam bahasa Djepang Ohikishima Boseki, suatu perseroan menurut Undang2 Negara Djepang.berkedudukan di Np. 34,4, Chome Bingamachi, Higashiku, Osaka,Japan dalam hal ini memilih kedudukan di Kantor Pengatjara OeiTat Hway $.H., Kali Besar Barat No. 5 Djakaria Kota, pemohonkasasi, dahulu pemohon,melawan:Tham Kwok Foe, Dijalan Pintu Air If No. 60 atau Djalan Pintu AirV/39 Djakarta, termohon kasasi, dahulu termohon.Mahkamah Agung tersebut;Melihat surat?

penerbitansertifikat dan atau BPN itu sendiri (tautau munculah Sertifikat Hak MilikNomor 1205 tersebut);Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti yangmenyatakan Para Tergugat sampai dengan Tergugat X, telah melakukanperbuatan melawan hukum, dan menyatakan Tergugat XI telah melakukanperbuatan melawan hukum oleh penguasa;1.Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal9 Mei 1950 perihal penyelesaian tentang tanahtanah yang dahuludiambil oleh pemerintahan pendudukan Djepang

pada tahun 1950 telahada penyelesaian ganti rugi dari Pemerintah RI kepada pemiliknya(rakyat) terhadap tanahtanah yang dulu diambil oleh pemerintahanpendudukan Djepang (bukti T sampai dengan T X 6);Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13tanggal 13 Mei 1953 perihal penyelesaian tanahtanah yang dahuludiambil oleh pemerintah pendududkan Djepang telah di selesaiantuntuan ganti rugi dan pengembalian tanah tidak dilayani lagi setelahtahun 1953 (bukti T sampai dengan T XI 7);Bahwa berdasarkan

Nomor 979 K/Pdt/2015permohonan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan pengembalian tanahtidak dapat dilayani (bukti T sampai dengan T XI 8);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan PerangNomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950, semula tanah dan fasilitaspenerbangan peninggalan Belanda dan Djepang diserahkan kepada TNIAngakatan Udara, dengan demikian objek sengketa dalam penguasaanLanud Husein Sastranegara (bukti T sampai dengan T XI 9);Bahwa mengacu peta situasi 1976 yang menjadi dasar

mohondiulangkembali pada bagian konpensi ini;Bahwa Tergugat membantah seluruhnya dalildalil Penggugatsebab tidak mempunyai alasan hukum yang benar dan khususdalil Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan ukuranpanjang 300 depa ( 300 x 17 M=5.100 M) dan lebar sebelahTimur 60 depa (60 x 17 M=1.020 M) dan Lebar sebelah Barat 90depa 90 x 17 M=1.530 M) tidak sama dengan luas 17.703 M2sebagaimana dalil Penggugat (coba perhitungkan dengan ukurantersebut) dan karena itu obyek sengketa tidak pernah ada dilokasidi Strat Djepang

Dan disisi lainHalaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Bjbmengenai sebidang tanah dengan ukuran panjang 300 depa(5.100 M) dan lebar sebelah Timur 60 depa (1.020 M) dan Lebarsebelah Barat 90 depa (1.530 M) tidak sama dengan luas 17.703M2 sebagaimana dalil Penggugat (coba perhitungkan denganukuran tersebut) dan karena itu obyek sengketa tidak pernah adadilokasi di Strat Djepang, Sungai Putting dekat lapangan terbangLandasan Ulin Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru ProvinsiKalimantan

Dan disisilain mengenai sebidang tanah dengan ukuran panjang 300 depa(5.100 M) dan lebar sebelah Timur 60 depa (1.020 M) dan Lebarsebelah Barat 90 depa (1.530 M) tidak sama dengan luas 17.703M2 sebagaimana dalil Penggugat (coba perhitungkan denganukuran tersebut) dan karena itu obyek sengketa tidak pernah adadilokasi di Strat Djepang, Sungai Putting dekat lapangan terbangLandasan Ulin Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru ProvinsiKalimantan Selatan;Bahwa Tergugat VV mempunyai sebidang tanah dengan

Dan disisiHalaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Bjblain mengenai sebidang tanah dengan ukuran panjang 300 depa(5.100 M) dan lebar sebelah Timur 60 depa (1.020 M) dan Lebarsebelah Barat 90 depa (1.530 M) tidak sama dengan luas 17.703M2 sebagaimana dalil Penggugat (coba perhitungkan denganukuran tersebut) dan karena itu obyek sengketa tidak pernah adadilokasi di Strat Djepang, Sungai Putting dekat lapangan terbangLandasan Ulin Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru ProvinsiKalimantan

Dan disisi lainmengenai sebidang tanah dengan ukuran panjang 300 depa(5.100 M) dan lebar sebelah Timur 60 depa (1.020 M) dan Lebarsebelah Barat 90 depa (1.530 M) tidak sama dengan luas 17.703M2 sebagaimana dalil Penggugat (coba perhitungkan denganukuran tersebut) dan karena itu obyek sengketa tidak pernah adadilokasi di Strat Djepang, Sungai Putting dekat lapangan terbangLandasan Ulin Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru ProvinsiKalimantan Selatan;Bahwa Tergugat VI mempunyai sebidang tanah dengan

No. 2374/Djepang) dan Surat KeteranganUkur Nomor: 86 H/1962 tertanggal 26 Juni 1962 (pengganti Surat KeteranganUkur Nomor : 64 W/944) yang dikeluarkan kembali salinannya oleh KepalaSeksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Tanjung Pinang tanggal 15 Maret1974 tercantum pemegang hak objek sengketa adalah Tan A Koel, olehkarena itu suratsurat tersebut di atas adalah sah dan mengikat ;3.

verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;Bahwaberdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensimenuntut kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang supaya memberikanputusan sebagai berikut :1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi IntervensiIlVTergugat Konvensi Intervensi Il untuk seluruhnya ;Menyatakan Surat Kaart Nomor :19/1031 tanggal 12 April 1931 yangdikeluarkan oleh Residentie Rioauw en Onderhoorighaden, SuratKeterangan Ukur/Gambar Nomopr : 64H/1944 (Sg.No.2374/Djepang

Berdasafakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitung PPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyadan perubahan peraturan yang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PNo. SE2/PJ.03/2008 adalah menjadi sebagai berikut: PPh terutang atas 28% x 1% = 0.penghasilan netoPPh Pasal 26(4) dengan 10% x (10.28)% = 0.P3BTarif efektif 0.

., tertanggal 28 Oktober 1951, yangditandatangani oleh Bapak Syamsurizal, yang pada pokoknya memberikanpertimbangan bahwa masalah tanahtanah yang dahulu diambil/dibeli olehPemberintah Pendudukan Djepang dengan tidak menurut peraturan yang adaperlu diselesaikan, mengingat UndangUndang Pemerintah Djakarta Raya(Lembaran Negara 1950 Nomor 31);Bahwa pada tahun 1952, Kotapradja Djakarta Raya Kewedanan Kramatdjati,telah mengeluarkan salinan oleh Pegawai Kewedanan Kramatdjati padawaktu itu sdr.

., tanggal 6 Oktober 1952, yang didalamnya menyebutkan bahwa yang diberikan Pemerintah untukmengajukan klaim atas tanahtanah yang dahulu yang diambil olehPemerintah Pendudukan Djepang dibatasi sampai akhir tahun 1953.

., melalui Wedana Kramat Jati sudah mengajukan daftardaftar tanahyang diambil oleh Djepang, bahwa dengan demikian status tanah tetap milikrakyat;Bahwa pada tahun 1954, kemudian dilakuan pengumpulan/ pengambilansuratsurat tanah milik rakyat, dimana sebagian masyarakat menggunakanbukti tanda terima dan sebagian lagi tidak menggunakan bukti tanda terima;Bahwa pada tahun 1955, Lurah Cipinang Melayu pada tanggal 13 September1955, yang ditandatangani oleh Menan, telah memberikan kuasa kepada2.11.212,2.13

Isro Djajakusumopada tanggal 8 Januari 1961, telah memberikan keterangan yangmenerangkan bahwa tanahtanah rakyat yang dahulu dipakai secara paksaoleh Pemerintah Pendudukan Djepang pada kirakira bulan April 1945,dengan janji bila perang selesai akan dikembalikan kepada pemilik semulaseluas kurang lebih 300 ha, dan sesungguhnya masyarakat tersebut memangtidak rela meminjamkan atau melepaskan haknya pada penjajahan ketika itu,keterangan mana telah direalisir oleh Residen Banten;Bahwa pada tahun 1965

Sulaiman, pada pokoknyamenerangkan bahwa sebanyak 511 Surat Girik, tanahnya belum pernahdijual kepada Pemerintah Djepang dan menerangkan lebih lanjut bahwa: Baru mendapat ongkos pindah dari pemerintah Jepang; Baru mendapat pembayaran ganti rugi tanamantanaman dari AURI;Sehingga oleh karena itu tanahnya belum pernah mendapat pembayaran/ganti rugi, keterangan tersebut diketahui oleh Asisten Wedana Pasar Rebopada waktu itu yang bernama Bpk. Syamsudin, B.A;2.14.

Berdasafakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitung PPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyadan perubahan peraturan yang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PNo. SE2/PJ.03/2008 adalah menjadi sebagai berikut: PPh terutang atas 28% x 1% = 0.penghasilan netoPPh Pasal 26(4) dengan 10% x (10.28)% = 0.P3BTarif efektif 0.

mempertimbangkan hukumperihal merek Pemohon kasasi yaitu : sebagai merekyang terkeral didunia Internasional baik dalameksepsi maupun dalam pokok perkara seperti halnyapenjelasana Pasal 6 ayat 1 huruf (b) yaitu : penolakan permofonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untukbarang dan atau jasa yang sejenis dan disertai buktipendaftaran merek dibeberapa negara, oleh sebab itumerek Pemohon kasasi telah terdaftar dibeberapanegera seperti halnya dengan Hongkong, China, dJepang

tenggang 2 (dua)minggu sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 ajat 1 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia;Menimbang, bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penuntutkasasipada pokoknja adalah:1. bahwa karena penuntutkasasi belum diberhentikan dari djabatannja sebagai Menteri, sedang belum adanja Undang2 jang menetapkanbadan Peradilan mana jang berwenang harus mengadilinja, maka keputusanPengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Undang2 No. 19 tahun 1964,lebih2 apabila dibandingkan dengan luar negeri seperti di Djepang

(fotocopy legalisir Bukti T1);Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7/ tanggal 9 Mei 1950perihal penyelesaian tentang tanahtanah yang dahulu diambiloleh pemerintahan pendudukan Djepang.

(foto copyBukti T2);Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/3 tanggal 13 Mei 1953perihal penyelesaian tanahtanah yang dahulu diambil olehpemerintah pendudukan Djepang (foto copy Bukti T3);Surat Edaran Mendagri Dirjen Agraria Nomor 593/III/AGR tanggal7 Januari 1983 perihal penyelesaian tanah rakyat yang diambiloleh pemerintah Jepang (foto copyBukti T4);Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 209 K/TUN/1997 yangmemperkuat Putusan Pengadilan TUN Bandung Nomor 72/G/PTUNBDG/1995 (foto copy) dan Putusan Pengadilan

Bukti P 10Acte Van Eigendom VAN PRIJGEVING PERCEELVERPONDING No. 5766.Aan LAND DJEPANG.( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;Sertifikat Terjemahan Resmi dalam BahasaIndonesia atas Acte Van Eigendom VANPRIJGEVING PERCEEL VERPONDING No.5766.Aan LAND DJEPANG. ( Fotokopi SesuaiDengan Asli ) ;Surat MEETBRIEF, Acte Van Eigendom No.5766.Aan LAND DJEPANG, AFSCHRIFT, No.189/1925. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;Sertifikat Terjemahan Resmi dalam BahasaIndonesia atas Meetbrief / Surat Ukur Tanah ActeVan Eigendom

VAN PRIJGEVING PERCEELVERPONDING No. 5766.Aan LAND DJEPANG.( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;Surat dari Kementerian Hukum dan Hak AsaasiManusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKIJakarta, Balai Harta Peninggalan Jakarta, Nomor :W.10.AHU.1UM.01.01142, Perihal MohonPenegasan / Pendapat Hukum atas HartaPeninggalan ARIA DJIPANG, tertanggal 5Desember 2014. ( Fotokopi Sesuai Dengan Asli ) ;11.12.13.14.15.16.Bukti P 11Bukti P 12Bukti P 12bBukti P 13Bukti P 14Bukti P 15Surat Nota Dinas, Nomor ND 341/ASTAPRAJA

., tertanggal 28 Oktober 1951, yangditandatangani oleh Bapak Syamsurizal, yang pada pokoknyamemberikan pertimbangan bahwa masalah tanahtanah yang dahuludiambil/dibeli oleh Pemerintah Pendudukan Djepang dengan tidakmenurut peraturan yang ada perlu diselesaikan, mengingat UndangUndang Pemerintah Djakarta Raya (Lembaran Negara 1950 Nomor 31);Bahwa pada tahun 1952, Kotapradja Djakarta Raya KewedananKramatdjati, telah mengeluarkan salinan oleh Pegawai KewedananKramatdjati pada waktu itu sdr.

., tanggal 6Oktober 1952, yang di dalamnya menyebutkan bahwa yang diberikanPemerintah untuk mengajukan klaim atas tanahtanah yang dahuluyang diambil oleh Pemerintah Pendudukan Djepang dibatasi sampaiakhir tahun 1953.

., melalui Wedana Kramat Jati sudah mengajukan daftardaftartanah yang diambil oleh Djepang, bahwa dengan demikian status tanahtetap milik rakyat;Bahwa pada tahun 1954, kemudian dilakukan pengumpulan/pengambilan suratsurat tanah milik rakyat, dimana sebagianmasyarakat menggunakan bukti tanda terima dan sebagian lagi tidakmenggunakan bukti tanda terima;Halaman 4 dari 67 hal. Put.

IsroDjajakusumo pada tanggal 8 Januari 1961, telah memberikanketerangan yang menerangkan bahwa tanahtanah rakyat yang dahuludipakai secara paksa oleh Pemerintah Pendudukan Djepang padakirakira bulan April 1945, dengan janji bila perang selesai akandikembalikan kepada pemilik semula seluas kurang lebih 300 ha (tigaratus hektar), dan sesungguhnya masyarakat tersebut memang tidakrela meminjamkan atau melepaskan haknya pada penjajahan ketikaitu, keterangan mana telah direalisir oleh Residen Banten;Bahwa

Sulaiman, pada pokoknyamenerangkan bahwa sebanyak 511 Surat Girik, tanahnya belumpernah dijual kepada Pemerintah Djepang dan menerangkan lebihlanjut bahwa: Baru mendapat ongkos pindah dari pemerintah Jepang; Baru mendapat pembayaran ganti rugi tanamantanaman dari AURI;Sehingga oleh karena itu tanahnya belum pernah mendapat pembayaran/ganti rugi, keterangan tersebut diketahui oleh Asisten Wedana Pasar Rebopada waktu itu yang bernama Bpk.

Barri Bin Zainal Abidi) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Utika Nanik Puryani Binti Djepang) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;

1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah):
3. Mutah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu jutabrupiah);

menempuhusaha mediasi untuk menegaskan hak PARA PENGGUGAT melalui pihakKelurahan Sambaliung dan Polsek Sambaliung dengan menghadirkan seluruhsaksisaksi batas dan saksisaksi yang mengetahui asalusul tanah tersebutpada tanggal 23 Desember 2014, namun usaha mediasi dimaksud gagalkarena PARA TERGUGAT tetap bersikeras dengan dalilnya bahwa tanah objeksengketa tersebut adalah milik TERGUGAT II yang telah dijual kepadaTERGUGAT ;12.Bahwa dalam pertemuan Mediasi tanggal 23 Desember 2014 tersebut hadirDATU DJEPANG

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak teliti dan tidakcermat dalam pertimbangan hukumnya dengan mengesampingkan BuktiBukti yang dijukan Para Terugat/Para Pembanding yaitu:Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT SMR1)2)3)4)5)Bukti Surat (TITII1) berupa foto copi Surat tanda Kesaksian tanggal13 Maret 1981 yang ditandatangani oleh MOHD DJEPANG selakukepala Desa Sambaliung dan AHMAD EFFENDI BA selaku CamatSambaliung terdaftar dengan Register Nomor : 15/PemSBLIUIII/81Kecamatan

Agr.40/25/13 Mei 1953 yangmenyebutkan bahwa pendaftaran terhadap tanah sedemikiandilakukan hingga akhir tahun 1953;Bahwa pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1952,No. 5233/12 melalui Wedanan Kramat Jati sudah mengajukandaftardaftar tanah yang diambil oleh Djepang, bahwa dengandemikian status tanah tetap milik rakyat;Bahwa pada tahun 1954 kemudian dilakuan pengumpulan/pengambilan suratsurat tanah milik rakyatr dimana sebagianmasyarakat menggunakan bukti tanda terima dan sebagian lagitidak

Sulaiman, padapokoknya menerangkan bahwa sebanyak 511 surat girik, tanahnyabelum pernah dijual kepada Pemerintahn Djepang danmenerangkan lebih lanjut bahwa: Baru mendapat ongkos pindah dari pemerintah Jepang; Baru mendapat pembayaran ganti rugi tanamantanaman dariAURI;Sehingga oleh karena itu tanahnya belum pernah mendapat gantirugi, Wedana Pasar Rebo pada waktu itu yang bernama Bpk.Syamsudin, BA;Bahwa pada tahun 1965, Kepala Agraria Daerah Jakarta Timurdengan suratnya No. 1562/Ads/1965 tanggal 25

Agr.40/25/13 Mei 1953 yang menyebutkanbahwa pendaftaran terhadap tanah yang diambil oleh Djepang....;Halaman 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Pdt.G/2019./PN Jkt.

Foto Copy Penjelasaian tentang tanahtanah yang dahulu diambil olehPemerintah pendudukan Djepang No.H 20/5/7 tanggal 9 Mei 1950, T.III5;6. Foto Copy Penjelasaian tentang tanahtanah yang dahulu diambil olehPemerintah pendudukan Djepang No.Agr. 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953,T.II6;7. Foto Copy Penjelasaian tanah rakyat yang diambil oleh Pemerintah JepangNomor 593/III/Agr tanggal 7 Januari 1983, T.III7;8.

Agr.40/25/13 Mei 1953 yang menyebutkanbahwa pendaftaran terhadap tanah sedemikian dilakukan hingga akhirtahun 1953 ;Bahwa pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1952, No.5233/12 melalui Wedana Kramat Jati sudah mengajukan daftardaftartanah yang diambil oleh Djepang, bahwa dengan demikian status tanahtetap milik rakyat ;Bahwa pada tahun 1954 kemudian dilakuan pengumpulan/pengambilansuratsurat tanah milik rakyat, dimana sebagian masyarakatmenggunakan bukti tanda terima dan sebagian lagi tidak

ISR Hal. 5 Putusan No. 46/Pdt.G/2011/PN,Jkt.Tim.2.12.2.13.DJAJAKUSUMO pada tanggal 8 Januari 1961 telah memberikanketerangan yang menerangkan bahwa tanahtanah rakyat yang dahuludipakai secara paksa oleh Pemerintah Pendudukan Djepang pada kirakira bulan April 1945, dengan janji bila perang selesai akandikembalikan kepada pemilik semula seluas kurang lebih 300 Ha, dansesungguhnya rressyarakat tersebut memang tidak rela meminjamkanatau melepaskan haknya pada penjajahan ketika itu, keterangan manatelah

Sulaiman, pada pokoknyamenerangkan bahwa sebanyak 511 surat girik, tanahnya belum pernahdijual kepada Pemerintah Djepang dan menerangkan lebih fanjutbahwa : Baru mendapat ongkos pindah dari pemerintah Jepang ; Baru mendapat pembayaran ganti rugi tanamantanaman dariAUR! ;Sehingga oleh karena itu tanahnya belum pernah mendapat pembayaran/ ganti rugi, keterangan tersebut di ketahui oleh AsisteHal. 6 Putusan No. 46/Pdt.G/2011/P;2.14.2.15.2.16.2.17.Wedana Pasar Rebo pada waktu itu yang bernama Bpk.