41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Yyk

80/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis

/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2012 danPutusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaidah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketaPerdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketaPerdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalamHalaman 6 dari 92 Putusan Nomor 80/Pdt.SusBPSK/2016/PN.

/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2012 danPutusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandungkaidah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketaPerdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketaPerdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalamruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannyasebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen Jo.

/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2012 danPutusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaidah hukum bahva BPSK tidak bemenang untuk mengadili sengketaPerdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdatayang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkuptugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuatdalam ketentuan Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Jo.

/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2012 danPutusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaidah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketaPerdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketaPerdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalamruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannyasebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen Jo.

29/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis

kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPemohon Keberatan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatantelah datang menghadap ke persidangan dan Termohon Keberatan yangdihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Keberatan telah datang menghadap kepersidangan;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatandan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 14April 2016 dalam Register Nomor 29/Pdt.Sus

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, register Nomor : 27kK/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 Jo. Putusan Pengadilan NegeriSolok register Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN. Sik. tanggal 30 Agustus2012;Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan juga mendasarkan pada PendapatBapak Dr. HENDRY P. PANGGABEAN, SH.

PermaNomor 1 Tahun 2006 maka terhadap Permohonan Keberatan Pemohon harusdinyatakan kabur karena menggabungkan dua tuntutan berbeda yangseharusnya diperiksa melalui acara pemeriksaan yang berbeda;Menimbang, bahwa sengketa ini muncul disebabkan karenadilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian (perjanjian kredit) daningkar janjiiwanprestasi dari salah satu pihak in casu Konsumen yang tidakmelakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan, maka berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42K/Pdt.Sus

/2013, Putusan MahkamahAgung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaedah hukum bahwaBPSK berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang Wanprestasi(ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan denganwanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSKuntuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UUHalaman 23 dari 25 Putusan Nomor 29/Pat.SusBPSK/2016/PN.

,dan BOY ASWIN AULIA, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor29/Pdt.Sus/2016/PN Kis, tanggal 14 April 2016, Putusan tersebut pada hariKamis tanggal 30 Juni 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,AZHAR, SH., Panitera Pengganti, tanoa dihadiri para pihak PemohonKeberatan dan Termohon Keberatan;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELISNELLY ANDRIAN

18/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis

., masing masing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor18/Pdt.Sus/2;016/PN Kis, tanggal 15 Maret 2016, Putusan tersebut pada hariSelasa tanggal 24 Mei 2016, diucapkan dalam persidangan terobuka untukumum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,ARFAN, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Keberatan dan tanpadihadiri Termohon Keberatan;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELISNELLY ANDRIAN, S.H., M.H.

116/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Kis

perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPemohon Keberatan yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan telahdatang menghadap ke persidangan dan Termohon Keberatanhadir dan datang sendiriuntuk menghadap ke depan persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Keberatan dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 Desember 2016dalam Register Nomor 116/Pdt.Sus

perkara adalah bukti yang sempurna dan tidak perlu ada pembuktianlagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUH Perdata.Mengenai Putusan BPSK Batubara sudah ada beberapa putusan PengadilanNegeri di Sumatera Utara yang mengabulkan Keberatan PEMOHON untukmembatalkan Putusan Arbiterase BPSK Kabupaten Batubara yang memenangkandebitur sebagai Pengadu berdasarkan hubungan hukum PERJANJIAN KREDIT/kontraktual antara Kreditur dengan Debitur, antara lain:a Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan Nomor 02/Pdt.Sus

Hal ini sudah ditegaskan dalamYurispundensi Mahkamah Agung R.1 sebagai berikut:a Putusan No. 56 K /Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara TrianaWidiastuti melawan PT BRI Syariah.bPutusan No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR.Drs.

Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk.c Putusan No. 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetiomelawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara :d Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhonomelawan Bank Capital Indonesia Tbk.e Putusan No. 815 K/Pdt.SusBPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016 antara PT SinarMitra Sepadan Finance melawan Agus Salim Lubis.Dalam putusan Mahkamah Agung R. tersebut secara tegas telah dinyatakan

/2013, Putusan Mahkamah Agung Nomor 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandungkaedah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentangWanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan denganwanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untukmenyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 8 tentangPerlindungan Konsumen Jo Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan perdaganganRepublik Indonesia No. 350/MPP/Kep/

38/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Yyk.

13/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Kis

No. 13/Pdt.SusBPSK/2017/PN KisUndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdatadi tingkat pertama;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang kaidah hukumnya

92/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis

Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Bara tidakberwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutangpiutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaiberikut:e No. 378 K /Pdt.SusBPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;e No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;e No. 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm;Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalamperjaniian kredit, Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan berdasar pada Perjanjian Kredit antara

Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (ln Cassu)Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturanPerundangundangan, Apalagi Pasal 26 Undangundang Hak TanggunganNomor ; 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwaperaturanpelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat, yaitusebagai berikut:1.Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.Sus

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiNomor:19/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.TJB antara LINDAWATI Br SIREGARHalaman 40 dari 54 Putusan Nomor 92/Padt.SusBPSK/2016/PN Kismelawan PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)ULaMMTANJUNG BALAI yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balaimenguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor ; 419/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 tanggal 13April 2016;9.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung BalaiNomor:11/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.TJB antara) SAPII MANURUNGmelawan PT.

65/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis

Sehingga, BPSK Kabupaten Batu Baratidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan hutangpiutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:e No. 378 K /Pdt.SusBPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;e No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 65/Pdt.SusBPSK/2016/PN Kise No. 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm;Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjiankredit, Pemohon Keberatan

sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 49 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana danperkara perdata di tingkat pertama";Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara Pemohon Keberatandengan Termohon Keberatan adalah tentang perbuatan wanprestasi yangdilakukan oleh Termohon Keberatan, sehingga berdasarkan PutusanMahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus

11/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap

20/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Kis

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal ini telah sesuai denganketentuan Pasal 50 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 49 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkaraperdata ditingkat pertama;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27K/Pdt.Sus

17/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Kis

tegas menyatakan dengan tidakdilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telahwanprestasl;14) Bahwa, atas dasar fakta fakta tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa materi yang disengketakan antaraPEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATANadalah benarbenar didasarkan pada adanya hubungan hukumkeperdataan biasa yaitu. adanya operistiwa Ingkar janji(Wanprestasi) pembayaran hutang oleh TERMOHONKEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN;15) Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : No. 94K/Pdt.Sus

/2012 tanggal 2 Mei 2012; No. 42K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013; No. 651 K/Pdt.SusBPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014; No. 572 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 18 November 2014; No. 472 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015.pada pokoknya menyatakan: BPSK tidak mempunyaikewenangan memeriksa dan mengadili perkara hutang piutangyang bila terjadi wanprestasi menjadi kKewenangan pengadilanumum.Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 17/Pdt.SusBPSK/2017/PN Kis16) Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan

37/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Yyk.

4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk

40/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Yyk

kontraknya karena melakukan kesalahan yaitu tidur pada jamkerja dan hasil evaluasi kinerja yang buruk, hal ini berkesuaian dengan bukti T8 tentang Performance Appraisal for staf periode 2017 2018 atas nama FransSukma Niara (Penggugat) bahwa hasil evaluasinya buruk dengan rekomen dasitidak diperpanjang hubungan kerja;Menimbang bahwa atas hal ini Majelis hakim mempertimbangkansebagai berikutMenimbang bahwa Asas dan tujuan hubungan kerja seperti yangtercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No 051PK/Pdt.Sus

/2009 tanggal11 November 2009 jo Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No 347/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2008 joPutusan Mahkamah Agung No 328K/Pdt.Sus/2008 tanggal 28 Juli 2008 telahmemberikan pertimbangannya bahwa suatu hubungan kerja didasari asas dantujuan untuk hubungan kerja, bahwa asas untuk hubungan kerja berdasarkankesepakatan masingmasing pihak untuk mengikatkan diri dengan tujuan untukmencapai hubungan yang harmonis dan produktivitas kerja, dalam

8/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk

67/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis

Sehingga, BPSK KabupatenBatu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahanhutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:e No. 378 K /Pdt.SusBPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2013;e No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;e No. 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm;Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debitur dalam perjanjiankredit, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasar padaPerjanjian Kredit antara

Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor :93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundangundangan, ApalagiPasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor ; 4 tahun 1996 tidak adaHalaman 36 dari 54 Putusan Nomor 67/Pdt.SusBPSK/2016/PN Kismemerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan MenteriKeuangan;Bahwa sebagai acuan (Pertimbangan/ dasar hukum) dapat dilihat Putusan PengadilanNegeri Simalungun Nomor ; 02/Pdt.Sus

telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 49 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana danperkara perdata di tingkat pertama";Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan adalah tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehTermohon Keberatan, sehingga berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 27 K/Pdt.Sus

121/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Kis

Sehingga, BPSKKabupaten Batu Bara tidak berwenang' untukmemeriksa dan memutus permasalahan hutang piutangyang merupakan ranah hukum perdata, sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagai berikut:e No. 378 K /Pdt.SusBPSK/2012 tanggal 26 Agustus2013,e No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;e No. 59/Pdt.SUS.BPSK/2014/PN Tsm.Dalam konteks hubungan hukum kreditur dan debiturdalam perjanjian kredit, Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan berdasar pada Perjanjian Kreditantara

Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 02/Pdt.Sus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016 antara SAPARLI melawan PT. BANK RAKYATINDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG/ PERDAGANGAN,yang mana Pengadilan Negeri Simalungun menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor;489/Arbitrage/BPSKBB/XV2P15 tanggal 16 Februari 2016;Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 121/Padt.SusBPSK/2016/PN Kis.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.TJB antara LINDAWATI Br SIREGAR melawan PT.PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)ULaMM TANJUNGBALAI, yang mana Pengadilan Negeri Tanjung Balai menguatkan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor ; 419/Arbitrase/BPSKBB/X/2015 tanggal 13 April 2016;. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:11/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.TJB antara SAPII MANURUNG melawan PT.

5/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bna

37/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN Kis

Bahwa sebagai acuan (pertimbangan) hukum dapat dilihat Putusan11.Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 02/Pdt.Sus/2016/PN.Simtanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor489/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016.Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki olehUndangUndang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumenmempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan

kewenangan dariBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen hal mana sesuai ketentuan Pasal 50UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang PeradilanUmum sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2004 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdatadi tingkat pertama:Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27K/Pdt.Sus