M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 09/Pdt.G/2015/ PN.Tim. tanggal 15 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peadilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasalpasal dalam : Rechtsgrelement Buiten gewesten(Rog) dan UU Nomor. 48 Tahun 2009, UU Nomor. 49 Tahun 2009, serta Pasalpasaldari Peraturan Perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 09/Pdt.G/2015/PN.Tim. tanggal 15 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam kedua tingkat peadilan

Memerintahkan Panitera Peadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000.- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Peadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, KotaMedan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;4.

M E N G A D I L I

• Menyatakan permohonan banding dari Penggugat / Pembandingtidak dapat diterima ;------------------------------------------------------------
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00( seratus lima puluh ribu rupiah) ;----

pada Majelis Hakim untukmenjatuhkan putusannya ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal lain yang belumtercantum dalam putusan ini merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakanbahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa perkara ini termaksud bidang perkawinan, ketentuan Pasal49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peadilan

dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan pula tidak ternyata bahwagugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yangdiatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi HukumIslam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek berdasarkanpasal 125 HIR ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peadilan

PaniteraPengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerahtempat Penggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya dan tempat Penggugatberdomisili serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonatan Kabupaten PonorogoPropinsi Jawa Timur tempat Tergugat berdomisili untuk dicatat perceraian dalam sebuahdaftar yang disediakan untukMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peadilan

Nafkah Anak selama sidang di peradilan tingkat , yakni 6 bulanX Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah) = Rp 48.000.000,(empat puluhdelapan juta rupia) Nafkah Anak selama proses sidang berlangsung.Dan Biaya Pendidikan Anak yakni 6 bulan X Rp 6.000.000, ( enamjuta rupiah) = Rp 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) selamasidang berlangsung pada tingkat Peadilan Pertama diluar BiayaKesehatan.2.

Nafkah Anak selama sidang di peradilan tingkat , yakni 6 bulanX Rp 8.000.000, (delapan juta rupiah) = Rp 48.000.000,(empat puluhdelapan juta rupia) Nafkah Anak selama proses sidang berlangsung.Dan Biaya Pendidikan Anak yakni 6 bulan X Rp 6.000.000, ( enamjuta rupiah) = Rp 36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) selamasidang berlangsung pada tingkat Peadilan Pertama diluar BiayaKesehatan.b.

TandaPenduduk) terbukti Penggugat bertempat tinggal di Palembang,dengandemikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peadilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah menjadi wewenangPengadilan Agama Palembang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,keterangan saksisaksi, serta bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) sesuaiketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 7 dari 10 HalamanMenimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, makasesuai dengan ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,Tentang Peadilan Agama yang telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya

bahwagugatan diajukan telah sesuai dengan ketentuan pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, karena diajukantidak lebih dari sembilan puluh hari terhitung sejakSaat pelaksanaan putusan Pengadilan dari KejaksaanNegeri Amlapura tertanggal 17 Januari 2011 yangmenyatakan bahwa Terdakwa berdasarkan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 168/PK/PID.SUS/2009yang memeriksa dan mengadili pada tingkat PeninjauanKembali (PK) ; eee eee ee Bahwa ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peadilan

Tata Usaha Negara yang berbunyi"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu7sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara ; Bahwa selanjutnya dalam penjelsana pasal 56 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peadilan Tata UsahaNegara dijelaskan bahwa : Bagi pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itudihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata UsahaNegara

pada Majelis Hakim untukmenjatuhkan putusannya ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal lain yang belumtercantum dalam putusan ini merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakanbahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa perkara ini termaksud bidang perkawinan, ketentuan Pasal49 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peadilan

Pengadilan Agama Jakarta Barat untukmengirimkan Salinan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepadaKantor Urusan Agama Kecamatan Kabayoran Lama Kota Jakarta Selatan tempatPenggugat dan Tergugat mencatatkan pernikahannya dan tempat Tergugat berdomisiliserta Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan tempat Penggugat berdomisiliuntuk dicatat perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untukMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peadilan

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Pelawan ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukitinngi tanggal 21 Juni 2012 No.12/Pdt.Plw/2012/PN.BT, yang dimohonkan banding tersebut

- Membebankan biaya perkara kepada Para Pembanding/Semula Pelawan dalam kedua tingkat peadilan

tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara oleh Pemohon,Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak Pemohon dandibenarkan secara hukum, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 271272 Rvpermohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas danjuga ketentuan Pasal 271272 Rv permohonan pencabutan perkara olehPemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danterakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan

salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinanPenggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Hal. 16 dari 18 halaman, Putusan No. 218/Pdt G/2017/PA.RkstaTahun 1989 tentang Peadilan

Tergugat terhadap Penggugat sesualketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa talak satu bain sughra merupakan talak yangdijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukumdari talak satu bain sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidupbersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peadilan

telah dilakukan denganbenar, pengadilan banding berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telahdibuat dengan prosedur serta substansi yang tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama harusdikuatkan yang berarti gugatan Penggugat / Pembanding harus ditolak maka kepadanyaharus dinyatakan kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara =; Mengingat Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya tentang UndangUndang tentang Peadilan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 ayat ( 1 ) Tentang Peadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk pelaksanaan salinan putusan ini, maka secara ex oofficio Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa talak satu bain sughra merupakan talak yangdijatunkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukumHal. 13 dari 15 halaman, Putusan No.0554/Pdt.G/2019/PA.Smi dari talak satu bain Sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidupbersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peadilan

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumahtangga bersama Termohon, bahkan Penggugat meminta nasehatkepada Keluarga besarnya, akan tetapi tidak berrhasil;Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan iniPemohon, memohon kepada Bapak Ketua Peadilan Agama Bandung untukmemanggil Pemohon dan Termohon, agar hadir dimuka persidangan,memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Memberi ijin kepada Pemohon (R.

Membebankan kepada Penggugat untuk semua biaya yang timbul dalamperkara ini ;Dalam peadilan yang baik dan tidak memihak apabila Majelis Hakimpemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan lain yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara iniPenggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaaspanggilan Nomor 3814/Pdt.G/2013/PA.BL tanggal 8 Januari 2014 dan tanggal 19Pebruari 2014 telah dipanggil secara patut namun tidak pernah hadir dan

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tanggabersama Termohon, bahkan Penggugat meminta nasehat kepadaKeluarga besarnya, akan tetapi tidak berrhasil;Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan iniPemohon, memohon kepada Bapak Ketua Peadilan Agama Bandung untukmemanggil Pemohon dan Termohon, agar hadir dimuka persidangan,memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.

Penggugatdan dibenarkan secara hukum, apalagi pencabutan perkara tersebutdikarenakan Penggugat telah rukun lagi dengan Tergugat dalam hidup berumahtangga dan hal itu merupakan perbuatan baik yang harus didukung, olehkarenanya sesuai dengan Pasal 271272 Rv permohonan pencabutan perkaratersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah terdaftar di registerkepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan Pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan