No.367/Pdt.G/2016/PN.Mdn TANGGAL 21DESEMBER 2016Membaca Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2016/PN.Mdn yangdiajukan Pemohon tanggal 9 Agustus 2016, dan telah diputus tanggal 6September 2016 yang amarnya sebagai berikut :MENGADILI1. Menolak Permohonan Praperadilan dari pemohon untukseluruhnya;2.

Penggugat dan terakhir disewakankepada pihak ketiga yang digunakan untuk usaha rumah bumbu restoranPadang, yang berarti Penggugat dengan jelas dan tegas mengakuitelah melakukan pelanggaran pasal 385 ke4 KUH Pidana oleh karenaitu Sudah sepatutnya Polda Sumatera Selatan berdasarkan SuratKetetapan Nomor:SK/55B/I/2018/Ditreskrimum tanggal 19 Januari 2018telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dan atas penetapantersebut Penggugat telah mengajukan gugatan Praperadilan denganregister perkara no. 2/Pid.Pra

.; Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Desmon Uli Simanjuntak.SP tertanggal 17Juni 2013, yang selanjutnya bukti ini diberi tanda T2;e Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Desmon Uli Simanjuntak.SP tertanggal 17Juni 2013, yang selanjutnya bukti ini diberi tanda T3;e Fotocopy Putusan Pengandilan Negeri Bengkalis No.01/Pid.Pra/2013/Pn.Bks tanggal 22Januari 2013, yang selanjutnya diberi tanda T4;Menimbang bahwa terhadap buktibukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwamaka Majelis Hakim

No.B/15/I/2018/Reskrimum,tanggal 30 Januari 2018, perihal pemberitahuan dimulainyapenyidikan dan bahkan 2 (dua) orang Tersangka diantara 3(tiga) orang yang ditetapkan oleh Penyidik Unit Subdit IIIJatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum KepolisianDaerah Jawa Tengah menjadi Tersangka sedang menjalanipenahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jateng;Bahwa Para Tersangka pada tanggal 15 Februari 2018 telahmengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan NegeriSemarang yang terdaftar dengan registerNo.3/Pid.Pra

/15/I/, 2018/Reskrimum, tanggal 30 Januari2018, perihal pemberitahuan dimulainya penyidikandan bahkan 2 (dua) orang Tersangka diantara 3 (tiga)orang yang ditetapkan oleh Penyidik Unit Subdit IIIJatanras Direktorat Reserse Kriminal UmumKepolisian Daerah Jawa Tengah menjadi Tersangkasedang menjalani penahanan di Rumah TahananNegara Polda Jateng;Bahwa Para Tersangka pada tanggal 15 Februari2018 telah mengajukan permohonan praperadilan diPengadilan Negeri Semarang yang terdaftar denganregister No.3/Pid.Pra

Tindak Pidana Pencurian terhadap Penggugat danPenggugat Il sehingga Polres Minahasa Utara melakukan Penyitaanterhadap hasil kebun kelapa di tanah in casu dimana buah kelapa dankopra yang sementara dikerjakan diambil secara paksa serta tidaksesuai Prosedure Hukum , sehingga Penggugat dan Penggugat llmengajukan Permohonan Praperadilan pada tanggal 27 Oktober 2014dan setelah diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Airmadidi, dankeluarlah Putusan pada tanggal 03 Nopember 2014 dengan PerkaraNo. 3/Pid.Pra

Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.3/Pid.Pra/2014/PN Arm tanggal 3 Nopember 2014 seharusnyaDIKESAMPINGKAN/TIDAK DIPERTIMBANGAKAN oleh MajelisHakim, sebab putusan tersebut hanya mengadili tentang sah atautidaknya penyitaan yang dilakukan pihak Polres Minahasa Utaraselaku Penyidik dan tidak berkaitan dengan masalah kepemilikanatas bidang suatu bidang tanah.Hal 24 dari 96 Putusan Nomor 161/Pdt.G/2015/PN Arm10.

dalampersidangan ini adalah Terdakwa;Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Bagian Keempattentang Pemeriksaan Pasal 23 ayat (1) yang berbuny/i:1) Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantuterhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam beritaacara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/ataupenyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yangdiperiksa;2.14.Bahwa Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra

Bahwa pada awalnya Pelapor telah ditetapbkan sebagai Tersangka tanpaPelapor dipanggil sebagai Saksi dan tanpa Pelapor diperiksa atau di BAPSebagai SAKSI, hanya panggilan Klarifikasi Biasa dan seterusnya Pelaporditetapbkan sebagai Tersangka, maka Pelapor sebagai Warga Negaramengunakan hak hukum yakni Mengajukan Gugatan Praperadilan kePengadilan Negeri Maumere dibawah Register Perkara Nomor01/Pid.Pra/2020/PN.Mme Tanggal 15 Oktober 2020, dengan Hakim Tunggaladalah Ibu INA PALANG AMA, S.H yang kemudian

Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan NegeriManado, Perkara Pidana Praperadilan No.9/Pid.Pra/2020/PN.Mnd atasnama Pemohon Vivi Olvianty Kaeng melawan Polresta Manado, diberi tandaTI.1128;29.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanggal 18 April 2013, senilaiRp.2.000.000, (dua juta rupiah), diberi tanda TI.II29;30.Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi tanggal 14 Mei 2013, senilaiRp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda TI.II30;31.Fotokopi sesuai dengan

Fotocopy Putusan No. 4/Pid.Pra/2018/PN Pdg tanggal 01 Oktober2018 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan denganturunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda T18;19.

KepalaKepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang tertuang dalamPutusan Pengadilan Negeri Manado nomor : 13/Pid.Pra/2018/PN.Mnd, yangmenolak Permohonan Praperadilan dari Tergugat , Tergugat III dan TergugatIV;Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Para Penggugat telah menerimasurat tembusan dari Badan Pertanahan Nasional tentang PermohonanPenerbitan Sertifikat Hak Milik dan Pengaduan yang di mohonkan olehTergugat III (Yolanda Ester Tumiwa) dengan uraian surat tembusan tersebutbahwa Pemberian

BUKTI P7Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor13/Pid.Pra/2018/PN.Mnd, yang menolak Permohonan Praperadilan dariTergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV.Bermaterai cukup yang telah di Sesuaikan dengan Aslinya.Penjelasannya:Bukti ini membuktikan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV oleh Kepolisian Daerah Provinsi SulawesiUtara terkait perkara tindak pidana penyerobotan atas tanah milik ParaPenggugat dalam Sertifikat Hak Milik No.74 (260) adalah

Tanggal 30 Oktober 2017 Hakim Pengadilan Negeri Stabatmembacakan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN.stbdengan Putusan Mengabulkan Gugatan kami Tulis Ginting dan Arifin EdiGinting Sebagai Penggugat dan Memerintahkan Agar SegeraMengeluarkan kami (TULIS GINTING dan ARIFIN EDI GINTING) dariTahanan Rumah Tahanan Tanjung Pura namun kami tidak jugadikeluarkan dari Rumah Tahanan Tanjung Pura oleh Tergugat IV.3.

Ahli Hukum Pajak dalam Perkara Praperadilan Nomor19/Pid.Pra/2018/PN.DPS.c. Ahli Hukum Pajak dalam Perkara Praperadilan Nomor170/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.d. Ahli Hukum Pajak dalam Perkara Praperadilan Nomor7/Pid.Pra/2018/PNSMN;Halaman 60 dari 136 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN MIgBahwa Undangundang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini,adaa.

., (sebagai kuasa dari Penggugat)sebagai pihak yang menyerahkan suratsurat bukti dan Dodied PrasetyoAji,S.Ik selaku Penyidik Penerima berkas dokumen bukti, diberi tanda P57;Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil PemeriksaanPropam (SP2HP22) Nomor: B/217/N/2015/Divpropam tanggal 14 April2015, diberi tanda P58;Foto copy Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Praperadilan Nomor70/Pid.Pra./2015/PN Jkt Sel pada tanggal 18 Agustus 2015 atas namaConti Chandra (Penggugat) melawan Kepala Kepolisian

RepublikIndonesia (KAPOLRI), diberitanda P 59;Foto copy Putusan Nomor : 114/Pid.Pra/2015/PN.Jkt sel.

2014 yang ditandatangani oleh Alfonso Napitupulu,SH.M.Hum., (sebagai kuasa dari Penggugat) sebagai pihak yangmenyerahkan suratsurat bukti dan Dodied Prasetyo Aji,S.Ik selaku PenyidikPenerima berkas dokumen bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P58 berupa Foto copy SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP22)Nomor: B/217/IV/2015/Divpropam tanggal 14 April 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P59 berupa Foto copy SalinanResmi Putusan Perkara Pidana Praperadilan Nomor 70/Pid.Pra

./2015/PN JktSel pada tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Conti Chandra (Penggugat)melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P60 berupa foto copy PutusanNomor : 114/Pid.Pra/2015/PN.Jkt sel.

Tersangka dari Penyidik kepada Terdakwa,diberi tanda T18; Berita Acara Pemeriksaan Atas diri Pemohon tanggal 3 Oktober 2020yang ditandatangani oleh AIPTU SANG NYOMAN PARWATA dan BRIPKAFERDINANDUS YORIS, diberi tanda T19; Foto Halaman Buku Eksepedisi atau Tanda Terima, diberi tanda T20; Foto Gelar Perkara dari Lidik ke Sidik tanggal 23 September 2020 danFoto Gelar Perkara Penetapan Tersangka pada tanggal 30 September2020, diberi tanda T21; Permohonan Praperadilan yang diajukan Terdakwa dengan Nomor:01/Pid.Pra

ditingkat persidangan a quo,Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Mmemengingat perkara atas nama Terdakwa Ridolf Djami Bill Alias Rido sudahdalam tingkat Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama danseharusnya bukti Surat tersebut diajukan upaya hukum Praperadilan, maka olehkarenanya bukti Surat tersebut haruslah dikesampingkan dalam pembuktianperkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T22 berupa PermohonanPraperadilan yang diajukan Terdakwa dengan Nomor: 01/Pid.Pra

YUSUF (sidik jari), RUSLI sebagaipenerima kuasa, kemudian saksi MUHAMMAD SALEH, SYARIFUDDINZA, ARIFIN SAARI, dan yang diketahui oleh Lurah Kota BangunCHAIRUL AMIN, S.Sos.Bahwa sebelumnya perkara atas tanah tersebut pernah di Pra Peradilanoleh terdakwa dan Majelis Hakim menolak Pra Peradilan ataspermohonan terdakwa sebagaimana dalam Putusan Pra PeradilanNomor : 63/Pid.Pra/2016/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2016 ;Halaman 9 dari 42Putusan Nomor 1 /Pid.B/2018/PN Mdn Bahwa saksi tidak mengetahui jualbeli

Penasihat Hukum Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail aliasHaji Botak Bin Ismail (Pemohon Kasasi), mengajukan danmendaftarkan Surat Gugatan Praperadilan tertanggal 9 Agustus2012 Nomor 02/Pid.Pra/2012/PN.SMDA di Pengadilan NegeriSamarinda (bukti kasasi nomor 1), antara:Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail sebagaiPemohon;MelawanKetua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda sebagaiTermohon;Tentang sah tidaknya Surat Penetapan Pengadilan Tinggi KalimantanTimur tanggal 4 Juli 2012 Nomor

Zaenal Arifin, S.H. pada hari Senin pukul10.00 WITA tanggal 10 September 2012 telah membacakanPutusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 02/Pid.Pra/2012/PN.SMDA (bukti kasasi nomor 3), yang amarnya menyatakanmenolak permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon;. Terdakwa Haji Abdul Rahman Ismail Alias Haji Botak Bin Ismail(Pemohon Kasasi) melalui Ratin Puspa Nusanti, S.H.

Pada saat itu Saksi menemani Edy untukmengambil Sertifikat, namun Saksi tidak pernah melihat bentuk Sertifikattersebut karena Saksi hanya menunggu di ruang tunggu BPN; Saksi mengetahui bahwa Sertfikat yang telah diambil olen Edy langsungdiserahkan kepada Burhanuddin; Bahwa Saksi mengetahui Sertifikat yang telah diblokir oleh Polres Subangtetap dalam status diblokir walaupun telah ada Putusan PraperadilanNomor 2/Pid.Pra/2017/PN.Sng, karena 1 tahun setelah PutusanPraperadilan tersebut, Saksi sempat

mengurus Sertifikat ke BPN namunSertifikat tersebut masih dalam status diblokir; Bahwa Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2017/PN.Sng tanggal 10Agustus 2017 menyatakan :MENGADILI1.

S.H. 5Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukanoleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:Untuk dan atas nama Termohon, bersama ini menyampaikan jawabanTermohon atas permohonan Praperadilan dari Pemohon yang diajukan kepadaKetua Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagaimana telah di register diPengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 28 September 2015Nomor:4/PID.PRA

Putusan Pengadilan negeri Medan nomor 63/Pid.Pra/2018/PN Mdntanggal 13 September 2018, bukti P7;Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telahdisesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P2 dan P3 berupa foto copydari foto copy;Menimbang, bahwa selain mengajukan' bukti surat, PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yangmemberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masingmasing :1.

Ginting (NIP:260005586) (foto copy sesuai dengan asli); :Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2005/PN.Kbj, tertanggal 15Nopember 2005 tentang Praperadilan di Pengadilan NegeriKabanjahe (foto copy sesuai dengan salinan resmi); : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :UP.18/1/2006, tertanggal 26 Januari 2006, TentangPemberhentian Sementara (foto copy dari foto copy);: Surat Nomor : F.2620/V.612/40, tertanggal 6 Juni 2005,Perihal: Keberadaan LUK CPNS Pemerintahan Kabupaten Karo,Him. 50 dari 70

Hal mana telah diuji puladalam proses hukum, yaitu Gugatan Pra Peradilan yang diajukanTerbanding di Pengadilan Negeri Stabat No. 4/Pid.Pra/2018/PN.Stb. Perkarapra peradilan tersebut telah diputus dengan putusan yang berkekuatanHukum Tetap pada tanggal 03 September 2018 yang amarnya berbunyisebagai berikut : Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkarasebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).