Oleh karena Permen PUPERA Nomor 31 / PRT / M / 2015, mencerminkanadanya semangat dari Pemerintah Cq Menteri PUPERA, memberikankepastian hukum dan memberikan jaminan pangsa pasar bagi UsahaMenengah untuk berusaha dalam batasan Pagu AnggaranRp2.500.000.000,00 s/d Rp50.000.000.000,00 ( Rp2,5 milyar Rp. 50milyar), maka Pemohon sebagai Pimpinan Organisasi Perusahaan JasaKonstruksi Cq BPDGapensi Jawa Timur demikian sebagai PerusahaanPenyedia jasa pelaksana konstruksi PT.

Bahwa kemudian terbitnya Surat Edaran Menteri PUPERA Nomor11/SE/M/2016, tanggal 19 April 2016, Tentang Penjelasan PersyaratanKlasifikasi Bidang, sedangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomormor 31/PRT/M/2015tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum,Halaman 3 dari 10 halaman.

Saburnaya, (lampiran 6) denganKualifikasi Usaha Besar (B), juga memiliki Subkualifikasi M1, makaberhak mengikuti proses pelelangan pada pangsa Pasar UsahaMenengah dengan pagu anggaran Rp.2,5 M Rp.50 M, menurut SuratEdaran Menteri PUPERA Nomor 11/SE/M/2016, tanggal 19 April 2016.8.

Bahwa Surat Edaran Menteri PUPERA, Nomor 11/SE/M/2016, tanggal 19April 2016, tentang penjelasan pesyaratan klasifikasi bidang, sifatnya hanyapenjelasan saja bukan penambahan Norma, sehingga menurut hukumharus dibatalkan. Karena menurut hukum bukan merupakan peraturan.9.

Memerintahkan kepada termohon untuk segera membatalkan dana taumencabut Surat Edaran Menteri PUPERA Nomormor 11/SE/M/2016,tanggal 19 April 2016.7. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini.SUBSIDAIRMemberikan keputusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.

SPK : 12/SPK.AO/UVBPPSPAM/2015 Tanggal 30 April 2015 paketpekerjaan Paket Full Day Rencana LAKIP PUPERA BPPSPAMtanggal 03 s/d 05 Mei 2015 di Hotel Grand Kemang.

SPK : 052/SPKL/LSBHN/PEKP/BPPSPAM/VIV2015 Tanggal 10Agustus 2015 paket pekerjaan workshop penyusunan Restra dalamKegiatan PUPERA BPSPAM di Kota Bogor tanggal 12 s/d 14 Agustus2015.

SPK : 12/SPK.AO/UVBPPSPAM/2015 Tanggal 30 April 2015 paketpekerjaan Paket Full Day Rencana LAKIP PUPERA BPPSPAMtanggal 03 s/d 05 Mei 2015 di Hotel Grand Kemang. SPK : 34/SPK.AO/UVBPPSPAM/2015 Tanggal 23 April 2015 paketpembahasan NRW PUPERA BPPSPAM tanggal 05 s/d 07 Mei 2015di Hotel Ambara Jakarta. SPK : 14/SPK.AO/U/BPPSPAM/2015 Tanggal 04 Mei 2015 paketworkshop capacity buliding pendamping penyusunan business plantanggal 06 s/d 08 Mei 2015 di Hotel Aston Medan.

Fujiama Nusantaratidak pernah menggunakan modal yang diserahkan oleh saksisaksisebagaimana SPK (surat Perintah Kerja) untuk membiayai proyek padaKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RI, kerjasama mengenaipemberian modal untuk Proyek di Kementerian PUPERA Sekretariat BadanPendukung Pengembangan sistem Penyediaan air minum, pemberian modaluntuk Proyek di Kementerian PUPERA Sekretariat Badan PendukungPengembangan sistem Penyediaan air minum ;Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa juga telah menerangkanuang

YOYOK EKO ISTANTO, ST.MTdiangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 12 GakoBatas KotaEnde berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 197/KPT/M/2015 tentang Pengangkatan AtasanPejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja diLingkungan Kementerian PUPERA, yang kemudian diubah denganKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor:459/KPT/M/2015 tanggal 15 September 2015 tentang perubahan lampiranKeputusan Menteri PUPERA Nomor : 197

Ende, dengan nlai anggaran Rp.7.075.274.000,yang bersumber dari APBN Kementerian PUPERA T.A 2015 melaluiSatuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat pada DirjenBina Marga Kementerian PUPERA; Bahwa mekanisme yang digunakan untuk pemilihan pelaksana pekerjaanAegela Batas Kota Ende adalah melalui proses penunjukan langsung; Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015 Bupati Ende menerbitkan SuratPernyataan Nomor : Istimewah tanggal 21 Juli 2015 perihal BencanaHim. 76 dari Hlm. 167 Putusan No. 52/Pid.SusTPK

Ende pada Satker Penanganan Mendesakdan Tanggap Darurat Kementrian PUPERA TA. 2015;Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi mana kala terjadiatau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengansenyatanya, pada paket pekerjaaan perbaikan kerusakan akibatbencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional aegela bataskota ende (KM. 04 + 050 KM. 34 + 025) Kab. Ende pada SatkerPenanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementrian PUPERA TA. 2015.

AgogoGolden Grup yang ditandatangani oleh YOYOK EKO ISTANTO, ST.MTselaku PPK dan FRANGKY RATU TAGA selaku Direktur Utaama PT.Agogo Golden Grup;Bahwa benar, terdakwa diangkat selaku PPK dalam pelaksanaan pekerjaanPenganganan Mendesak dan Tangga Darurat akibat bencana alam tanahlongsor pada ruas jalan AegelaBatas Kota Ende, berdasarkan KeputusanMenteri PUPERA Nomor : 459/KPT/M/2015 tanggal 15 September 2015tentang perubahan lampiran Keputusan Menteri PUPERA Nomor197/KPT/M/2015 tentang Pengangkatan

Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) cq. Direktorat jenderalJenderal Sumber Daya Ajr.Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 554/PDT/2018/PT BDG.Bahwa setelah dibebaskan, kemudian berdasarkan KeputusanMenteri PU No. 375/KPTS/1993 tentang Pedoman administrasiBarang Kekayaan/ Milik Negara yang dikelola oleh Perum OtoritaJatiluhur jo.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang TidakBergerak Status Kelola Per April 1996 Perum Otorita Jatiluhur.Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT kurang pihak karenatidak menarik atau tidak melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPERA) cq.

Direktorat Jenderal Sumber DayaAir selaku Pengguna Barang sebagai pihak yang turut digugat, sebabKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) cq.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan pihak yang memilikihubungan hukum dan kepentingan hukum serta merupakan bagianyang tidak terpisahkan atas objek gugatan a quo.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, terbukti gugatanPENGGUGAT mengandung cacat formil akibat kurang Pihak.

Kementerian pekerjaanumum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) cq. Direktorat jenderalJenderal Sumber Daya Air;10.2 Bahwa selanjutnya status atas objek gugatan a quo telahdiserahoperasikan kepada TERGUGAT berdasarkan KeputusanMenteri PU No. 375/KPTS/1993 tentang Pedoman administrasiHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 554/PDT/2018/PT BDG.Barang Kekayaan/Milik Negara yang dikelola oleh Perum OtoritaJatilunur jo.

Pemerintah RI cq.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) cq.Direktorat jenderal Jenderal Sumber Daya Arr.Halaman7dari18 Putusan Nomor 554/PDT/2018/PT BDG.Bahwa setelah dibebaskan, kemudian berdasarkan KeputusanMenteri PU No. 375/KPTS/1993 tentang Pedoman administrasiBarang Kekayaan/ Milik Negara yang dikelola oleh Perum OtoritaJatiluhur jo.

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang TidakBergerak Status Kelola Per April 1996 Perum Otorita Jatiluhur.Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT kurang pihak karenatidak menarik atau tidak melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPERA) cq.

Direktorat Jenderal Sumber DayaAir selaku Pengguna Barang sebagai pihak yang turut digugat, sebabKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) cq.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan pihak yang memilikihubungan hukum dan kepentingan hukum serta merupakan bagianyang tidak terpisahkan atas objek gugatan a quo.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, terbukti gugatanPENGGUGAT mengandung cacat formil akibat kurang Pihak.Bahwaoleh sebab itu gugatan tersebut harus dinyatakan

Kementerian pekerjaanumum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) cq. Direktorat jenderalJenderal Sumber Daya Air;10.2 Bahwa selanjutnya status atas objek gugatan a quo telahdiserahoperasikan kepada TERGUGAT berdasarkan KeputusanMenteri PU No. 375/KPTS/1993 tentang Pedoman administrasiBarang Kekayaan/Milik Negara yang dikelola oleh Perum OtoritaJatiluhur jo.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II mendirikan bangunan di atas tanah Negaratersebut tanpa adanya izin dari Turut Tergugat, dan berdasarkan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Nomor 8Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dilarang mendirikan bangunan di atastanah Negara.

Dengan demikian perbuatan Tergugat dan Tergugat II yangtelah mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara adalah merupakanPerbuatan yang melawan Hukum, apalagi tanpa adanya izin dari TurutTergugat serta telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat (PUPERA)Nomor 8 Tahun 2015 tersebut;.

Sedangkan Turut Tergugat hanya memasang papanlarangan yang berbunyi DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATASTANAH MILIK NEGARA Berdasarkan PERMEN PUPERA Nomor 8 tahun2015. Dengan dibiarkannya Tergugat dan Tergugat II mendirikan bangunanyang menutup! atau menghalangi tanah milik Penggugat maka Penggugatsangat dirugikan.

lelang kegiatan pelelanganAPBN P T.A. 2015 kepada POKJA APBN murni sehingga melakukanpengumuman pelaksanaan kegiatan lelang yang merupakan tugaspokok dan kewenangan dari Penggugatberdasarkan SK Kepala ULPPapua No. 08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 (APBN Perubahan TA. 2015);Bahwa demikian pula terhadap segala perbuatan atau kegiatan, tahapandan jadwalyang dilakukan sesuai pengumuman pelelangan dankegiatandi PPK Irigasi dan Rawa Meraukesebanyak 23 (dua puluh tiga) paketpada LPSE Kementerian PUPERA

Bahwa meskipun Penggugat telah melaporkan dan membuat pengaduantelah terjadinya penyalahgunaan wewenang atas proses pelelangankegiatan APBNP TA. 2015 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dansenyatanya Tergugat selaku pejabat tata usaha negara telahmembiarkan terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan pengumumanpelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murnidi PPK Irigasi danRawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSEKementerian PUPERA (Semi eProcurement), sebagaimana tahapanHalaman

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Kementerian PUPERA (Semi eProcurement) dalam kegiatan APBNPTahun Anggaran 2015, karena cacat secara yuridis, yang kemudianakan dilanjutkan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian PekerjaanUmum Dan Perumahan Rakyat Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ulp)Papua Nomor15/Kpts/Ulp/2015, Tanggal 4 Mei2015, TentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya Air ProvinsiPapua Tahun Anggaran 2015, berikut Lampiran Surat KeputusanKepala ULP Papua, Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal

ULP Papua,Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015; Menyatakan batal surat Nomor 04/KPTS/Aa.B7/PJPAMrk/2015Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaandi Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi PapuaMerauke BalaiWilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015sehingga Tergugat IIIntervensi/Terbandingtelah berbuat sewenangterhadap segalatindakanpengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murnidi PPKlrigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket padaLPSE Kementerian PUPERA

Nomor15/KPTS/ULP/2015tanggal 4 Mei 2015; Menyatakan Batal Surat Nomor 04/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tentangPembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dan Pejabat Pengadaan diLingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua Merauke Balai WilayahSungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat IIntervensi/Terbanding telah berbuat sewenangwenang terhadap segalatindakan Pengumuman Pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBNMurni di PPK lIrigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga)Paket pada LPSE Kementerian PUPERA

Preservasi Jalan tahun 2015 s/d sekarang padaKantor PUPERA, Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang sudah disampaikan didepan Penyidik Kejati NTT. Bahwa saksi menerangkan proyek pekerjaan Penanganan Mendesak danTanggap Darurat akibat bencana alam pada Ruas jalan Nasional Aegela Batas Kota Ende pada Satker Penanganan Mendesak dan TanggapDarurat Kementerian PUPERA T.A 2015, saksi ketahui dari berkasusulan Kepala Balai VIll yang disampaikan ke Dirjen Bina Marga.

Bahwa pada saat pekerjaan penanganan Bencana Alam di KabupatenEnde saksi bekerja di PT Agogo Golden Group dan bertugas sebagaipelaksana lapangan Bahwa Paket Bencana Alam AegelaBatas Kota Ende APBN T.A 2015melalui Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap DaruratKementerian PUPERA; Bahwa Paket pekerjaan yang yaitu pekerjaan pelebaran ruas jalan PaketBencana Alam AegelaBatas Kota Ende APBN T.A 2015 melalui SatuanKerja Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementerian PUPERA dilaksanakan sejak

Ende pada Satker Penanganan Mendesakdan Tanggap Darurat Kementrian PUPERA TA. 2015. Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi mana kala terjadiatau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan95senyatanya, pada paket pekerjaaan perbaikan kerusakan akibatbencana alam tanah longsor pada ruas jalan nasional aegela bataskota ende (KM. 04 + 050 KM. 34 + 025) Kab. Ende pada SatkerPenanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Kementrian PUPERA TA. 2015.

EndeBahwa pekerjaan paket Bencana Alam AegelaBatas Kota Ende APBNT.A 2015 melalui Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan TanggapDarurat Kementerian PUPERA;99Bahwa Paket Bencana Alam EndeDetusoko pada Sta 16+72.50 17+025 yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2015 s/d bulan Juli 2015jenis pekerjaan yaitu galian tebing, pelebaran jalan.Bahwa Paket Bencana Alam AegelaBatas Kota Ende APBN T.A 2015melalui Satuan Kerja Penanganan Mendesak dan Tanggap DaruratKementerian PUPERA dilaksanakan sejak bulan Bulan

Nomor : 197/KPT/M/2015 tentangPengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan PejabatPerbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PUPERA;.Bahwa pada tanggal 25 September 2015 terdakwa bersamasama dengansaksi H.

------------------------------ Menyatakan batal surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA

2015 ;------ Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPA-Mrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua-Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA

Papua,Nomor : 15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei Menyatakan batal surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPAMrk/2015 TentangPembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pengadaan diLingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi PapuaMerauke Balai WilayahSungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehingga Tergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadap segala tindakanpengumuman pelelangan yang dilakukan oleh Pokja APBN murni diPPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket padaLPSE Kementerian PUPERA

2015, tanggal 4 Mei 2015 ; Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding surat Nomor: 04/KPTS/Aa.B7/PJPAMrk/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) danPejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi PapuaMerauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015 sehinggaTergugat II Intervensi/Terbanding telah berbuat sewenang terhadapsegala tindakan pengumuman pelelangan yang dilakukan oleh PokjaAPBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluhtiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA

Bahwa demikian pula terhadap segala perbuatan atau kegiatan, tahapandan jadwal yang dilakukan sesuai pengumuman pelelangan dan kegiatandi PPK Irigasi dan Rawa Merauke sebanyak 23 (dua puluh tiga) paketpada LPSE Kementerian PUPERA (Semi E Procuremen?)

penyelesaian terhadap Surat Penggugat tersebut; 19.Bahwa meskipun Penggugat telah melaporkan dan membuat pengaduantelah terjadinya penyalahgunaan wewenang atas proses pelelangankegiatan APBNP TA. 2015 sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dansenyatanya Tergugat selaku pejabat tata usaha negara telah membiarkanterjadinya penyimpangan atas pelaksanaan pengumuman pelelangan yangdilakukan oleh Pokja APBN murni di PPK Irigasi dan Rawa Meraukesebanyak 23 (dua puluh tiga) paket pada LPSE Kementerian PUPERA

kepada FAHRIAN danEDWIN SETIADI menyatakan suSunan pengurusPPPSRS Gading Resost Residence periode 2018 2021tidak dapat dilakukan proses pencatatan sebagaimanaketentuan pasal 28 ayat 3 Peraturan Mentri PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat No. 23 / PRT / M/ 2018tentang perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumahsusun dan surat kepala Dinas PRKP No. 752 / 1..796.71tanggal 11 Februari 2019.Oleh karena susunan kepengurusan PPPSRS GadingResost Residence periode 2018 2021 belum sesuaidengan pasal 28 Permen Pupera

,MKn periode 2018 2021tidak dapat dilakukan proses pencatatan , oleh karena susunanHalaman 16 dari 62 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Jkt Utrkepengurusan PPPSRS Gading Resost Residence periode 2018 2021 belum sesuai dengan pasal 23 Permen pupera No. 23/2018, maka kepengurusan PPPSRS Gading Resost Residenceperiode 2018 2021 tidak memiliki kKekuatan hukum ..

FAHRIAN dan EDWIN SETIADI menyatakan susunan pengurusPPPSRS Gading Resost Residence periode 2018 2021 tidak dapat dilakukanproses pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat 3 Peraturan MentriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23 / PRT / M/ 2018 tentangperhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun dan surat kepalaDinas PRKP No. 752 / 1..796.71 tanggal 11 Februari 2019.Oleh karena susunan kepengurusan PPPSRS Gading Resost Residenceperiode 2018 2021 belum sesuai dengan pasal 28 Permen Pupera

,MKn periode 2018 2021 tidak dapat dilakukan proses pencatatan , oleh karena susunankepengurusan PPPSRS Gading Resost Residence periode 2018 2021 belumsesuail dengan pasal 23 Permen pupera No. 23/ 2018, maka kepengurusanPPPSRS Gading Resost Residence periode 2018 2021 tidak + memilikikekuatan hukum .Bahwa Penggugat bukan pengurusperhimpunan satuan rumah susunkomersial apartemen gading resort residences periode 2018 2021,karenanya penggugat tidak memiliki legal standing menagih tergugat.Bahwa ada

Sehingga menurutTergugat oleh karena itu Kepengurusan PPSRS Gading Resort ResidencesPeriode 1018 2021 tidak sesuai dengan Pasal 23 Permen Pupera No.Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Jkt Utr23/2018, tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menurut Tergugat,Penggugat tidak mempunyai Legal StandingMenimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannyamempersoalkan masalahn legal standingPenggugat, maka sebelummempersoalkan apakah benar tidaknya Tergugat telah melakukan wanprestasiatas

Surat Direktur Bina Teknik Kementerian PUPERA RI Nomor : UM.01IlMA/295 Jakarta tanggal 30 Mei 2005 perihal : PERMOHONANMEMBELI RUMAH NEGARA DI JALAN SUNU BLOK D NOMOR 17KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR atas nama MUHAMMAD IDRISBUYUNG, SH., diberi tanda (P.2).3. BUKTI PENERIMAAN NEGARA uangsetoran Rp. 150.480.000.

(seratus sembilan puiuh delapan juta seratus duapuluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) HARGA RUMAH danGANTI RUGI TANAH Jalan Sunu Blok D Nomor 17 KompleksPerumahan Dosen UNHAS Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo KotaMakassar atas nama MUHAMMAD IDRIS BUYUNG, SH., diberi tanda(P.6).TANDA BUKTI HAK MILIK RUMAH DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAHberdasarkan Surat Keputusan Direktur Penataan Bangunan danLingkungan Kementerian PUPERA RI tanggal 4 Januari 2012 Nomor :453/KPTSHMR/Cb.5/2012 dan Keputusan Direktur

,M.Eng. kemudian membuat surat kepadaPimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal PermohonanPenggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratussembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratusrupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milikPT Cipta Eka Puri Nomor 001.01.13.0100243G;Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, saksi BONEFASIUS OLA MASAN, S.E.mengetahui bahwa pada tanggal

,M.Eng. kKemudian membuat surat kepadaPimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat Nomor015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal PermohonanPenggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratussembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratusrupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milikPT Cipta Eka Puri Nomor 001.01.13.0100243G;Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, saksi BONEFASIUS OLA MASAN, S.E.mengetahui bahwa pada

,M.Eng.;36) 1 (Satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi BankNomor 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yanagditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yangdibuat dan ditanda tangani oleh PPK;37) 1 (Satu) lembar surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen tentangpemberian tambahan waktu 50 hari kalender;38) 1 (Satu) Bundel dokumen Telaahan Staf kepada Gubernur NTT untukpembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair dan Monumen Pancasila;Halaman 218 dari 251 halaman, Putusan

;Halaman 227 dari 251 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT KPG36) 1 (Satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi BankNomor 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yanagditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yangdibuat dan ditanda tangani oleh PPK;37) 1 (Satu) lembar surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen tentangpemberian tambahan waktu 50 hari kalender;38) 1 (satu) Bundel dokumen Telaahan Staf kepada Gubernur NTT untukpembangunan Fasilitas Pameran NTT

,M.Eng.;36) 1 (satu) jepitan Surat Permohonan PenggunaanUang Garansi Bank Nomor 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21Februari 2019 yanag ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT CabangUtama Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh PPK;37) 1 (satu) lembar surat pernyataan Pejabat PembuatKomitmen tentang pemberian tambahan waktu 50 hari kalender;38) 1 (satu) Bundel dokumen Telaahan Staf kepadaGubernur NTT untuk pembangunan Fasilitas Pameran NTT Fair danMonumen Pancasila;39) 1 (satu) buah Album Dokumentasi

HK.02.03/PPK.14/XII/3646 tanggal 16 Desember 2015,antara PENGGUGAT dengan Kementerian PUPERA, cq. DirjenBinamarga, cq. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Ill, cg.

HK.02.03/PPK.14/XII/3646 tanggal 16Desember 2015 antara Penggugat dengan Kementerian PUPERA cq DirjenBinamarga cq Ba ai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Ill cq satuan kerjaPelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Palembang, diberi tanda P1 ;2. Fotocopy Surat Laporan No. 177/AK/JMS4/EXT/I/2017 tanggal 1 April2017 Perihal Laporan Kejadian Ponton Muatan Batu Bara menabrak FenderP7 dan P6 pada proyek Jembatan Musi IV Palembang, diberi tanda P2 ;3.

., M.Eng. kemudian membuatsurat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan suratNomor 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihalPermohonan Penggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp998.490.500,00(sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluhribu lima ratus rupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekeningBank NTT milik PT Cipta Eka Puri Nomor 001.01.13.0100243G; Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019, saksi BONEFASIUS OLA MASAN,S.E. mengetahui bahwa pada

LEE dan saksi LINDA LIUDIANTO, S.E., Surattersebut ditujukan kepada saksi DONA FABIOLA THO, S.T., M.Eng. dengantujuan untuk pembayaran beberapa tagihan yang sudah jatuh tempo danuntuk sisa pekerjaan; Bahwa terhadap surat permohonan dari Direktur PT Cipta Eka Puritersebut, saksi DONA FABIOLA THO, S.T., M.Eng. kemudian membuatsurat kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan suratNomor 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihalPermohonan Penggunaan Uang Garansi Bank senilai Rp998.490.500,00

pihak lain;9) 1 (satu) jepitan Surat Pernyataan Nomor 014/CEPKpgVIII2018tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan siapbertanggungjawab untuk penyelesaian pekerjaan;10) 1 (Satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang GaransiBank Nomor 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yangditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yangdibuat dan ditanda tangani oleh DONA FABIOLA THO, ST.M.Eng.;11) 1 (Satu) jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang GaransiBank Nomor 015/643.2/PUPERA

karena rapat di Komisi V sampai sore ; > Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 pada saat rapat di DPR.RIDamayanti duduk di kursi sebelah Terdakwa, kemudian Damayantimenyampaikan informasi kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa padahari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Damayanti di panggil oleh Mas Bas (MenteriPUPERA) dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Mas Bas (kepadaDamayanti) bahwa KPK menyampaikan surat kepada Kementerian PUPERAbahwa KPK sedang mengawasi 37 proyek Infrastruktur di PUPERA

Solo Kertosono atau apakah uang fee program asipirasi,Terdakwa berencana akan bertemu dengan Damayanti, Desy dan Julia pada harirabu tanggal 13 Januari 2016, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa (dalam NotaPembelaannya) bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa bertemudengan Damayanti di ruang rapat bahkan duduk bersebelahan dengan Damayanti,pada saat itu setelah mendengar informasi dari Damayanti bahwa pada hari Selasa,tanggal 12 Januari 2016 Damayanti di panggil oleh Mas Bas (Menteri PUPERA

)dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh Mas Bas (kepada Damayanti) bahwaKPK menyampaikan surat kepada Kementerian PUPERA bahwa KPK sedangmengawasi 37 proyek Infrastruktur di PUPERA yang bersumber dari ProgramAspirasi Anggota DPR, maka Mas Bas berpesan agar Damayanti berhatihati.Selanjutnya Terdakwa tanyakan kepada Damayanti mbak program aspirasi siapasaja yang diawasi oleh KPK.

Menteri PUPera RI., Cq.Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Ill,berkantor di Jalan Dr. Abdurrahman Saleh No.123 TaturaUtara, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebutsebagai Pembanding / Tergugat ;Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1) NamaJabatanAlamat2) NamaJabatanAlamat3) NamaJabatanAlamat4) NamaJabatan: Putranta Setyanugraha, SH., MSi.;: Kepala Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setditjen Sumber Daya Arr,Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat;: JI.

MoU KWater dengan PT.PLN (Persero ) yang di tanda tanganioleh Direktur Pekerjaan Umum (PUPera) ;b. MoU KWater dengan Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (PUPera) yang di tanda tangani Oleh MenteriPUPera Bpk. Asuki Hadimuljono Dan CEO KWater pada tanggal14 April 2015, Untuk kerjasama Pemerintah Swasta dalampembangunan dan pengelolaan Sumer Daya Air ;c.

1 (satu) Lembar Fotocopy Surat ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, S.T., M.Eng.;

3.

Cipta Eka Puri, Ir.Hadmen Puri ;2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat ditujukan kepada PemimpinBank NTT Cabang Utama Kupang Nomor015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bankditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas PameranKawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;3.

Cipta Eka Puri, Ir.Hadmen Puri ;Putusan Perkara No. 21/PID.SUSTPK/2020/PT KPG, Halaman 77 dari halaman87.88.89.90.91.92.93.94.95.2 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat ditujukan kepada PemimpinBank NTT Cabang Utama Kupang Nomor015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019Perihal : Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bankditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas PameranKawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, S.T., M.Eng.;3.

Hadmen Puri;1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat ditujukan kepada Pemimpin BankNTT Cabang Utama Kupang Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019tanggal 21 Februari 2019 Perihal : Permohonan Penggunaan UangPutusan Perkara No. 21/PID.SUSTPK/2020/PT KPG, Halaman 113 dari halamanGaransi Bank ditandatangani PPK Pembangunan FasilitasPameran Kawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, S.T., M.Eng.

Cipta Eka Puritersebut, Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Eng kemudian membuat suratkepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor :015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal permohonanpenggunaan uang garansi bank senilai Rp998.490.500,00 (Sembilan ratusHalaman 51 dari 137 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSPTK/2020/PT KPGsembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratusrupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milikPT.

Cipta Eka Puritersebut, Saksi DONA FABIOLA THO,ST,M.Engkemudian membuat suratkepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan surat nomor:015/643.2/PUPERA/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal permohonanpenggunaan uang garansi bank senilai Rp998.490.500,00 (sembilan ratussembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratusrupiah) yang pembayarannya dibayarkan melalui rekening Bank NTT milikPT.

007/EK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Stasiun MeteorologiEltari Kupang;Halaman 105 dari 137 halaman = Putusan Nomor 2/PID.SUSPTK/2020/PT KPG33.34.35.36.oT:38.39.40.41.42.43.44.45.46.1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi BankNomor: 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yangditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yangdibuat dan ditanda tangani oleh DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng;1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi BankNomor: 015/643.2/PUPERA

Escalator Untuk Proyek Pembangunan GedungPameran NTT;1 (satu) Jepitan Permohonan Data Curah Hujan Nomor :KT.401/007/EK/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Stasiun MeteorologiEltari Kupang;1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi BankNomor: 006/643.2/PRKP/II/2019 tanggal 6 Februari 2019 yangditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang yangdibuat dan ditanda tangani oleh DONA FABIOLA THO, ST, M.Eng;1 (Satu) Jepitan Surat Permohonan Penggunaan Uang Garansi BankNomor: 015/643.2/PUPERA