pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikandengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak berakhirnya (a) perpanjangan jangka waktupengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalampasal 16 ayat (1) atau ayat (3), sehingga Penerbitan SPHP tersebuttelah daluarsa/bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) butir aPermenkeu Nomor 184/PMK.03/2015 yang seharusnya diterbitkan 7(tujuh) hari kerja sejak 12 Februari 2015 (dalam hal adanyapemberitahuan perpanjangan waktu)

, Faktanya SPHP diterbitkantanggal 12 Oktober 2015;Bahwa untuk menanggapi Hasil Pemeriksaan KPP Samarindatersebut, Sdr Budi Widjaja selaku wakil Penggugat telahmenyampaikan Keberatan terhadap SPHP dan menolak untukmenerima SPHP sebagaimana Surat Pernyataan PenolakanMenerima (SPPM) tertanggal 13 Oktober 2015.

Putusan Nomor 52 K/TUN/2017(SPHP) nomor: SPHP00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS 2015tertanggal 12 Oktober 2015;b) Sengketa a quo adalah sengketa antara Wajib Pajak in casuTermohon Kasasi, dengan pejabat yang berwenang KepalaKantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda in casu PemohonKasasi.c) Sengketa a quo adalah sengketa yang timbul akibatdikeluarkannya keputusan Pemohon Kasasi yaitu SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor: SPHP00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS 2015 tertanggal 12 Oktober2001;d) Sengketa

yang dilampiri dengandaftar temuan hasil Pemeriksaan.(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajaksecara langsung atau melalui faksimill.(3) ...;(4) ...Tim pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00108/WPuJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tanggal 1 Oktober 2015 in casu objek gugatan secaralangsung ke alamat Termohon Kasasi di Jalan Buni Nomor 22,Palmerah, Tomang Asli, Palmerah dengan Surat Tugas Nomor

Surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujuisebagian atau seluruh hasil PemeriksaanBahwa atas SPHP in casu objek gugatan tersebut, Termohon Kasasiwajib menanggapinya dalam bentuk Termohon Kasasi melaluianaknya atas nama Sdr.

Dalam Penundaan :- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl.

Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda;Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Santosa Widjaja Jl.

Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda;- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : SPHP-00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sdr.Santosa Widjaja Jl. Pelabuhan, Pelabuhan Samarinda;- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salahsatu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan suratkeberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SuratKeputusan Keberatan;bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat pemeriksaan telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) huruf c PMKNo. 17/PMK.03/2013, dengan melihat faktafakta:Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18

Maret 2013 dan daftar temuan telah disampaikan kepadaPenggugat secara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dariPenggugat pada tanggal 19 Maret 2013;Surat undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S835/WPJ.32/KP.0100/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah disampaikan kepada Penggugatsecara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat padatanggal 02 April 2013;Dengan penyampaian SPHP dan surat undangan pembahasan kepada pihakPenggugat maka Penggugat

dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melaluifaksimili.(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolakmenandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud

sesuaidengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaantetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidakdisetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dantidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat

Endang Susijanti) secara langsung atau melalui faksimile;bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakanTergugat dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftartemuan kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Sadr.

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salahsatu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan suratkeberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SuratKeputusan Keberatan;bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat pemeriksaan telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) huruf c PMKNo. 17/PMK.03/2013, dengan melihat faktafakta:Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18

Maret 2013 dan daftar temuan telah disampaikan kepadaPenggugat secara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dariPenggugat pada tanggal 19 Maret 2013;Surat undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S835/WPJ.32/KP.0100/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah disampaikan kepada Penggugatsecara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat padatanggal 02 April 2013;Dengan penyampaian SPHP dan surat undangan pembahasan kepada pihakPenggugat maka Penggugat

dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melaluifaksimili.(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolakmenandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud

sesuaidengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaantetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidakdisetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dantidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat

Endang Susijanti) secara langsung atau melalui faksimile;bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakanTergugat dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftartemuan kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Sadr.

Alasan Formal BandingBahwa sesuai dengan Pasal 13 Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP722/PJ./2001 tanggal 26 Nopember 2001,hasi pemeriksaan pajak harus~ diberitahukan ~ secaratertulis kepada Wajib Pajak dalam bentuk SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) besertalampirannya, disampaikan melalui kurir atau pemeriksapajak, dan hanya untuk daerahdaerah tertentu) penyampaiandengan kurir atau Terbanding dianggap tidak efisien, SPHPdapat dikirim melalui faksimili atau pos.Bahwa SPHP tersebut

Put.No.29/B/PK/PJK/2008dari kantor Terbanding.Bahwa SPHP atas pemeriksaan Tahun Pajak 2001 tersebuttertanggal 19 Desember 2003 dan baru Pemohon Bandingterima melalui faksimili pada tanggal 24 Desember 2003pada pukul 15.00 WIB.Bahwa selain itu, SPHP tersebut tidak disertai penjelasanterperinci atas perhitungan koreksi koreksi yangdilakukan Terbanding.Bahwa hal ini jelas melanggar prosedur pemeriksaan pajakyang justru telah diatur dalam Keputusan DirekturJenderal Pajak sendiri.Bahwa beberapa hari setelah

tanggal diterimanya SPHP,yaitu tanggal 25 sampai tanggal 28 Desember 2003merupakan hari libur Nasional (ditetapkan olehPemerintah), sehingga tidak tersedia cukup waktu bagiPemohon Banding untuk mempersiapkan dan menyampaikantanggapan atas SPHP tersebut.Bahwa meskipun demikian, Pemohon Banding tetap berusahauntuk menanggapi, tanggapan atas SPHP tersebut secaraformal, yang Pemohon Banding sampaikan berdasarkan dataseadanya pada tanggal 30 Desember 2003.Bahwa dengan demikian, tanggapan SPHP Pemohon

Bandingsampaikan sebelum jangka waktu 7 (tujuh) hari daritanggal diterimanya SPHP, sebaliknya, Terbanding ternyatatidak melaksanakan~ tindak lanjut dari pemeriksaan,sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undanganperpajakan, yaitu). melakukan pembahasan akhir/closingHal. 4 dari 18 hal.

SPHP tersebut cacat secara hukum dan harusdibatalkan.Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (6) Undangundang Nomor.16 Tahun 2000, apabila diminta Wajib Pajak, maka DirekturJenderal Pajak wajib memberikan keterangan secaratertulis mengenai hal hal yang menjadi Dasar PengenaanPajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutanHal. 6 dari 18 hal.

- 1 (satu) lembar Surat Jalan pengiriman Beras Bulog (SPHP) sebanyak 10.000 Kg, tertanggal 20 Februari 2023, yang ber-Kop PT. Mitra Meugah Beustari.
- 1 (satu) buah Serok Besi.
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah Mesin Jahit Karung.
Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa BAHRUL WALIDIN ISMAIL
- 68 (enam puluh delapan) karung Beras merek MJ @ 25 Kg.

- 18 (delapan belas) buah Karung bekas kemasan Beras Bulog (SPHP) ukuran 50 Kg.
- 21 (dua puluh satu) buah Karung bekas kemasan Beras merek Mangga ukuran 25 Kg.
- 9 (sembilan) buah Karung bekas kemasan Beras merek LB ukuran 25 Kg.
- 11 (sebelas buah Karung kemasan Beras merek MJ ukuran 25 Kg.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Surat Jalan No. 56/02/2023/042 Tanggal 20 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Perum BULOG Cabang Subang, atas pengiriman Beras SPHP sebanyak 10 (sepuluh) Ton kepada Toko Beras Kesayangan yang beralamat di Jalan Pasar Inpres Pamanukan No 3 Desa Rancasari Kec Pamanukan Kab Subang.
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 20 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT.

Mitra Meugah Bestari, atas pengiriman Beras SPHP sebanyak 10 (sepuluh) Ton kepada Toko Beras Kesayangan yang beralamat di Jalan Pasar Inpres Pamanukan No 3 Desa Rancasari Kec Pamanukan Kab Subang.
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan Tanggal 20 Februari 2023 yang diterbitkan oleh PT. Mitra Meugah Bestari, atas penjualan Beras SPHP sebanyak 10 (sepuluh) Ton kepada Toko Beras Kesayangan yang beralamat di Jalan Pasar Inpres Pamanukan No 3 Desa Rancasari Kec Pamanukan Kab Subang.

PT Mitra Meugah Bestari atas program SPHP periode ke 2 (dua) tahun 2023.
Dinyatakan dikembalikan kepada saksi MASYUKRI;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salahsatu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan suratkeberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SuratKeputusan Keberatan;bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat pemeriksaan telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) huruf c PMKNo. 17/PMK.03/2013, dengan melihat faktafakta:Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18

Maret 2013 dan daftar temuan telah disampaikan kepadaPenggugat secara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dariPenggugat pada tanggal 19 Maret 2013;Surat undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S835/WPJ.32/KP.0100/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah disampaikan kepada Penggugatsecara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat padatanggal 02 April 2013;Dengan penyampaian SPHP dan surat undangan pembahasan kepada pihakPenggugat maka Penggugat

dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melaluifaksimili.(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolakmenandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud

sesuaidengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaantetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidakdisetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dantidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat

Endang Susijanti), secara langsung atau melalui faksimile;bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakanTergugat dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftartemuan kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Sadr.

paling lama 7 (tujuh) hari kerjasejak berakhirnya (a) perpanjangan jangka waktu pengujian PemeriksaanLapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) atau ayat (3)Sehingga Penerbitan SPHP tersebut telah daluarsa/bertentangan denganPasal 22 ayat (2) butir a Permenkeu No. 184/PMK.03/2015 yangseharusnya diterbitkan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 12 Desember2014 atau setidaknya 7 (tujuh) hari kerja sejak 12 Februari 2015 (dalam haladanya pemberitahuan perpanjangan waktu), Faktanya SPHP diterbitkantanggal

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo menurutPenggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat yang telahmenerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor :SPHP00108/WPuJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditujukan kepadaPenggugat.hal 14 dari 39 hal Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PN SmrMenurut Penggugat, Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) tersebut tanpa memperhatikan fakta dan peraturanperaturan

Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, objek gugatan dalamperkara a quo menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukumTergugat yang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP00108/WPuJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 perihal PemberitahuanPemeriksaan yang ditujukan kepada Penggugat.2.

Bahwa oleh karena tanahtanah sebagaimana tersebut dalamangka 1 di atas bukan milik Penggugat namun secara melawan hokumTergugat menerbitkan SPHP dan SKP yang ditujukan kepadaPenggugat maka sudah sepatutnya menurut hukum Pengadilan NegeriSamarinda berwennag untuk memeriksa dan mengadili PerbutanMelawan Hukum dalam Gugatan..

Penolakan Menerima SPHP tertanggal 13Oktober 2015..

sangat berbeda dengan temuantemuan sementara yang pernahdiperlinatkan dan dibahas bersama dengan Tergugat pada pertemuansebelumnya ;Bahwa SPHP menetapkan Penggugat mempunyai waktu 7 (tujuh) harisejak SPHP diterima untuk memberikan tanggapan, dengan demikian, menuruthukum, Penggugat mempunyai waktu hingga tanggal 4 Nopember 2003 untukmempelajari dan memberikan tanggapan atas SPHP ;Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2003 Penggugat mengajukan suratpermohonan untuk mendapat rincian mengenai dasar dan alasan

panggilan tersebut, penandatangandijadwalkan pada hari yang sama, Senin tanggal 3 Nopember 2003 pada Pukul16.00 WIB, satu hari sebelum batas waktu untuk menanggapi SPHP berakhirpada tanggal 4 Nopember 2003 ;Hal. 2 dari 12 hal.

mengenai perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPHP ;Bahwa menurut Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2)Keputusan Tergugat No.KEP722/PJ/2001 mengenai Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan Wajib Pajak mempunyai waktu 7 (tujuh) hari untukmenanggapi SPHP dan tanggapan Wajib Pajak ini harus dibahas oleh timpemeriksa dan bahkan, kalau hal yang perlu ditanggapi cukup signifikan,tanggapan Wajib Pajak dapat dibahas oleh suatu tim pembahas ;Bahwa setelah SPHP diterbitkan pada tanggal 29 Oktober

2003,Penggugat mendapat kesempatan untuk menanggapi SPHP sampai dengantanggal 4 Nopember 2003.

Menetapkan batas waktu hadir untuk menandatangani Berita Acara HasilPemeriksaan sebelum batas waktu untuk menanggapi SPHP berakhir ;Bahwa Surat Panggilan meminta Penggugat untuk hadir pada tanggal 3Nopember 2008, dan Surat Panggilan II juga meminta Penggugat untuk hadirpada tanggal 3 Nopember 2003 ;3. Disampaikan sebelum Penggugat sempat menanggapi SPHP dan dengantidak mengindahkan fakta bahwa Penggugat masih berhak untukmenanggapi SPHP pada saat kedua panggilan ini dikirimkan ;4.

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salahsatu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan suratkeberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SuratKeputusan Keberatan;bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat pemeriksaan telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) huruf c PMKNo. 17/PMK.03/2013, dengan melihat faktafakta:Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18

Maret 2013 dan daftar temuan telah disampaikan kepadaPenggugat secara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dariPenggugat pada tanggal 19 Maret 2013;Surat undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S835/WPJ.32/KP.0100/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah disampaikan kepada Penggugatsecara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat padatanggal 02 April 2013;Dengan penyampaian SPHP dan surat undangan pembahasan kepada pihakPenggugat maka Penggugat

dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melaluifaksimili.(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolakmenandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud

sesuaidengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaantetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidakdisetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dantidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat

Endang Susijanti) secara langsung atau melalui faksimile;bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakanTergugat dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftartemuan kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Sadr.

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salahsatu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan suratkeberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan SuratKeputusan Keberatan;bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat pemeriksaan telah memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) huruf c PMKNo. 17/PMK.03/2013, dengan melihat faktafakta:Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18

Maret 2013 dan daftar temuan telah disampaikan kepadaPenggugat secara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dariPenggugat pada tanggal 19 Maret 2013;Surat undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor S835/WPuJ.32/KP.0100/2013 tanggal 28 Februari 2013 telah disampaikan kepada Penggugatsecara langsung yang diterima oleh Siti Astuti selaku pegawai dari Penggugat padatanggal 02 April 2013;Dengan penyampaian SPHP dan surat undangan pembahasan kepada pihakPenggugat maka Penggugat

dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa Pajak secara langsung atau melaluifaksimili.(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, ataukuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolakmenandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud

sesuaidengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaantetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(5), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidakdisetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak;dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dantidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalamPasal 44 ayat

Endang Susijanti) secara langsung atau melalui faksimile;bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindakanTergugat dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)No: PHP00021/WPJ.32/ KP.0105/RIK.SIS/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan daftartemuan kepada Penggugat dan diterima langsung oleh Sadr.

2018, padahal dengan adanya surat pemberitahuan perpanjanganjangka waktu) penyampaian tanggapan, semestinya Tergugatmenyampaikan undangan pembahasan akhir menunggu jangka waktutambahan 3 hari kerja berakhir (tanggal 23 April 2018) apabilaPenggugat tidak menyampaikan tanggapan sesuai Pasal 43 ayat (3)huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentangTata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2015;Penggugat menyampaikan tanggapan atas SPHP

Putusan Nomor 1512/B/PK/Pjk/2021tanggapan atas SPHP dari Penggugat karena Tergugat menganggaptidak menerima surat tanggapan atas SPHP dari Penggugat;j.

Karena Penggugat dapat menunjukkan bukti bahwa Penggugat telahmenyampaikan tanggapan atas SPHP yang menyatakan ketidaksetujuanPenggugat atas koreksi pemeriksaan Tergugat, maka walaupunPenggugat tidak hadir dalam pembahasan akhir, semestinya Tergugatmembuat risalah pembahasan berdasarkan surat tanggapan atas SPHP,bukan berdasarkan SPHP sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata CaraPemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan

Tindakan Tergugat juga merugikan Penggugat karena dengan tidakdiakuinya tanggapan atas SPHP, maka seluruh hasil pemeriksaanmenjadi dianggap disetujui oleh Penggugat dan seluruh jumlah kurangbayar dalam SKPKB yang merupakan produk pemeriksaan menjadiutang pajak bagi Penggugat berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undangundang KUP.

Apabila surat tanggapan atas SPHP Penggugatdipertimbangkan dalam risalah pembahasan maka jumlah yang tidakdisetujui oleh Penggugat tidak menjadi syarat dalam pengajuanpermohonan keberatan dan tidak menjadi utang pajak sesuai Pasal 25ayat (8) undangundang KUP;Bahwa dengan demikian, walaupun Tergugat tidakmempertimbangkan tanggapan atas SPHP dari Penggugat, namun denganpertimbangan bahwa (a) Penggugat telah mendapatkan haknya untukmelakukan upaya hukum terkait materi koreksi oleh Tergugat denganHalaman

Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstmengambil SPHP PT. Cherng Tay Indonesia dan setelahnya menuju ruangclosing untuk menemul dan menyerahkan SPHP (Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan) PT. Cherng Tay Indonesia kepada Fandry Gunawan dan kemudianmenjelaskan perihal SPHP tersebut;Pada saat Terdakwa Widhiantoro Bin Maskan menjelaskan SPHP tersebut,Sofia Hartati Ringoringo memasuki ruang closing dan duduk di posisi sebelah kiriFandry Gunawan.

Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);5.

) Nomor : SPHP 022/WPJ.05/KP.0605/2018 tanggal 26 Januari2018 terkait pajak PT.

Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;Halaman 72 dari 103 Hal.

Terdakwa menjelaskan SPHP tersebut, Sofia HartatiRingoringo memasuki ruang closing dan duduk di posisi sebelah kiriFandry Gunawan;Bahwa Terdakwa selesai menjelaskan SPHP tersebut, Sofia Hartatiringoringo menanyakan kepada Fandry Gunawan Bawa duitnyagak ?

SPHP Nomor : 03/Rp.WP.22/ 792.863.339,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei20122. 2007 SPHP Nomor : 04/Rp.WP.22/ 4.644.009.271,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei20123. 2008 SPHP Nomor : 05/Rp.WP.22/ 19.189.505.289,0KP.1000/2012 0tanggal 10 Mei2012JUMLAH Rp.24.626.377.899,0012.

Bahwa terdakwa ANGGRAH SURYO selaku' Kepala KantorPelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan danmenandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT.Gunung Emas Abadi tahun 20062008, dengan rincian sebagaiberikut :No Tahun Pajak Nomor dan Pajak KurangTanggal Surat BayarPemberitahuanHasil Pajak(SPHP)1. 2006 SPHP Nomor : 03/Rp.WP.22/ 792.863.339,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei20122, 2007 SPHP Nomor : 04/Rp.WP.22/ 4.644.009.271,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei2012 36 2008 SPHP Nomor : 05/

Bahwa terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor PelayananPajakmenandatanganiPratamaSurat Pemberitahuan HasilBogorkemudianmenerbitkan danPajak (SPHP) PT.Gunung Emas Abadi tahun 20062008, dengan rincian sebagai berikut :No Tahun Pajak Nomor dan Pajak KurangTanggal Surat BayarPemberitahuanHasil Pajak(SPHP)1. 2006 SPHP Nomor : 03/Rp.WP.22/ 792.863.339,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei20122. 2007 SPHP Nomor : 04/Rp.WP.22/ 4.644.009.271,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei20123. 2008 SPHP Nomor : 05/Rp.WP.22/ 19.189.505.289,0KP

Bahwa terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala Kantor PelayananPratamaBogorSurat Pemberitahuan Hasilkemudianmenerbitkan danPajak (SPHP) PT.Gunung Emas Abadi tahun 20062008, dengan rincian sebagai berikut :No Tahun Pajak Nomor dan Pajak KurangTanggal Surat BayarPemberitahuanHasil Pajak(SPHP)1. 2006 SPHP Nomor : 03/Rp.WP.22/ 792.863.339,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei20122. 2007 SPHP Nomor : 04/Rp.WP.22/ 4.644.009.271,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei20123. 2008 SPHP Nomor : 05/Rp.WP.22/ 19.189.505.289,0KP.1000

Bahwa terdakwa ANGGRAH SURYO selaku Kepala KantorPelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor kemudian menerbitkan danmenandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pajak (SPHP) PT.Gunung Emas Abadi tahun 20062008, dengan rincian sebagaiberikut :No Tahun Pajak Nomor dan Pajak KurangTanggal Surat BayarPemberitahuanHasil Pajak(SPHP)1. 2006 SPHP Nomor : 03/Rp.WP.22/ 792.863.339,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei20122. 2007 SPHP Nomor : 04/Rp.WP.22/ 4.644.009.271,00KP.1000/2012tanggal 10 Mei20123. 2008 SPHP Nomor : 05/Rp.WP

Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang PiutangDengan Jaminan Nomor 01/SPHP/HR!A/BTG/III/2000 tanggal 15Maret 2000 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat yangdiwakili olen Hendra Rasyid sebagai kepala cabang PT A. RasmamuliaBontang dengan H. Idrus Atang orang tua Tergugat , Tergugat II danTergugat III;6. Menghukum Penggugat dan Tergugat , Tergugat Il serta Tergugat Illuntuk tunduk pada Surat Perjanjian Hutang Piutang Dengan JaminanNomor 01/SPHP/HR!

Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang Piutang DenganJaminan Nomor 01/SPHP/HR1A/BTG/III/2000 tanggal 15 Maret 2000 yangdibuat dan ditanda tangani antara Penggugat yang diwakili oleh HendraRasyid sebagai Manager Pemasaran PT A. Rasmamulia dengan H. IdrusAtang orang tua Tergugat , Tergugat II dan Tergugat III;.

Menghukum Penggugat dan Tergugat , Tergugat II serta Tergugat III untuktunduk pada Surat Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Nomor01/SPHP/HR1A/BTG/III/2000 tanggal 15 Maret 2000 dengan segalaakibat hukumnya;. Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill secara tanggungrenteng untuk membayar utang dari alm. H.

Menghukum Penggugat dan Tergugat , Tergugat II serta Tergugat IIIuntuk tunduk pada Surat Perjanjian Hutang Piutang Dengan JaminanNomor 01/SPHP/HR1A/BTG/III/2000 tanggal 15 Maret 2000 dengansegala akibat hukumnya;. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggungrenteng untuk membayar utang dari alm. H.

Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang Piutangdengan Jaminan Nomor 01/SPHP/HR1A/BTG/III/2000 tanggal 15Maret 2000 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat/Pembanding yang diwakili oleh Hendra Rasyid sebagai kepala cabangPT A. Rasmamulia Bontang dengan H. Idrus Atang orang tua Tergugat, Tergugat II dan Tergugat III;6.

dapat diterima sepanjang memang pihakWajib Pajak secara meyakinkan menunjukkan itikad yang tidak baik,antara lain dalam hal Wajib Pajak memang telah menerima SPHPsesuai ketentuan dan secara nyata mengabaikan undangan untukmembahas SPHP tanpa alasan yang sah dan dapat diterima secarakewajaran;Bahwa berdasarkan buktibukti dan keterangan para pihak dalampersidangan, terungkap bahwa selama pemeriksaan Pemeriksa samasekali tidak pernah berjumpa dengan Penggugat secara langsung,melainkan hanya dengan

melalui pegawai Penggugat yang menurutPenggugat, pegawai dimaksud sama sekali tidak menguasaipermasalahan perpajakan Penggugat dan tidak pernah mendapatkuasa untuk mewakili Penggugat;Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa para pegawai yangdijumpai Pemeriksa tersebut tidak pernah melaporkan kepadaPenggugat baik hal pemeriksaan maupun dokumendokumenTergugat termasuk Surat Panggilan Pembahasan SPHP sehinggaPenggugat sama sekali tidak mengetahui adanya pemeriksaan danundangan pembahasan SPHP;Bahwa berdasarkan

yang dilampiri dengan temuanhasil Pemeriksaan(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PemeriksaPajak secara langsung atau melalui faksimili;(3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan WajibPajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untukmenerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dariWajib Pajak harus menandatangani surat penolakanmenerima SPHP;(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajakmenolak menandatangani

Putusan Nomor 1313/B/PK/PJK/201 72.6.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), pajakyang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlahyang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan WajibPajak;c.

Putusan Nomor 1313/B/PK/PJK/201 7(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak pernah menandatanganipersetujuan Hasil Pemeriksaan Pajak, sementara SPHP diketahui bahwapenandatanganannya telah dilakukan oleh Sdri.