1. Beranda
  2. Peraturan & Perundang-undangan

Peraturan & Perundang-Undangan

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
594 — 361
  • Tentang : Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
516 — 292
  • Tentang : Kepabeanan
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2015
1110 — 397
  • Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 6 Tahun 2019
636 — 372
  • Tentang : Perintah Penangguhan Sementara
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2012
435 — 157
  • Tentang : Perintah Penangguhan Sementara
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2019
736 — 453
  • Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
828 — 267
  • Tentang : PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
1039 — 534
  • Tentang : PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE LIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2017
3558 — 3122
  • Tentang : Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Peraturan & Perundang-undangan SEMA
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 1963
699 — 1024
  • Tentang : Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak Sebagai Undang-Undang
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
864 — 437
  • Tentang : Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976
897 — 428
  • Tentang : Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
4998 — 777
  • Tentang : Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960
961 — 408
  • Tentang : Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
1622 — 1069
  • Tentang : Peraturan Hukum Pidana
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHP Tahun 1915
4217 — 5081
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tahun 2019
3633 — 13215
  • Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 1963
474 — 360
  • Tentang : Pengajuan Permohonan Kasasi Melalui Pengadilan Tingkat Pertama
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950
815 — 233
  • Tentang : Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Peraturan KPPU
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011
1471 — 566
  • Tentang : Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat