1. Beranda
  2. Peraturan & Perundang-undangan

Peraturan & Perundang-Undangan

Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
533 — 334
  • Tentang : Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
457 — 263
  • Tentang : Kepabeanan
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 2 Tahun 2015
982 — 356
  • Tentang : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 6 Tahun 2019
570 — 339
  • Tentang : Perintah Penangguhan Sementara
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2012
386 — 135
  • Tentang : Perintah Penangguhan Sementara
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 4 Tahun 2019
628 — 412
  • Tentang : Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
727 — 218
  • Tentang : PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
943 — 478
  • Tentang : PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON THE LIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMANATION AGAINST WOMEN)
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 3 Tahun 2017
2889 — 2762
  • Tentang : Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Peraturan & Perundang-undangan SEMA
SEMA
SEMA Nomor 3 Tahun 1963
598 — 867
  • Tentang : Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak Sebagai Undang-Undang
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999
762 — 377
  • Tentang : Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976
798 — 374
  • Tentang : Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
4119 — 621
  • Tentang : Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960
870 — 364
  • Tentang : Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
1422 — 964
  • Tentang : Peraturan Hukum Pidana
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor KUHP Tahun 1915
3471 — 4401
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tahun 2019
3236 — 12992
  • Tentang : Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
Peraturan & Perundang-undangan PERMA Hukum Formil
PERMA
PERMA Nomor 1 Tahun 1963
425 — 334
  • Tentang : Pengajuan Permohonan Kasasi Melalui Pengadilan Tingkat Pertama
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950
753 — 201
  • Tentang : Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
Peraturan & Perundang-undangan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Peraturan KPPU
Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011
1351 — 478
  • Tentang : Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat