Ditemukan 102 data
45 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 25
117 — 4
156 — 31
189 — 54
132 — 17
98 — 56
144 — 23
suratsurat dalam berkas perkara;Setelah memperhatikan serta meneliti buktibukti yang diajukan oleh kedua belahpihak;Setelah mendengar keterangan para saksi;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pra Peradilanyang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 18 Juli2017 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dibawah Nomor06/Pra.Pid/2017/PN Rap yang pada pokoknya mengemukan dalildalil sebagai berikut ;Adapun dasar Permohonan Sidang Pra
Pradilan adalah Pasal 77, Pasal 78 dan khususPasal 80 KUHAP menyebutkan permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatupenghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau PenuntutUmum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeridengan menyebut alasannya;Adapun alasanalasan yang sah sebagai berikut :1.
tersebut merupakan wakafdari partai Golkar untuk pembangunan Sekolah Madrasah serta Pemohon juga tidakmenerangkan darimana tanah tersebut diperoleh oleh Partai Golkar sedangkanketerangan saksi Ahmad Thaib Harahap mengatakan Partai Golkar memperolehtanah tersebut yang merupakan Hibah dari Kepala Desa pada saat itu;Menimbang, bahwa selain itu Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga tidakdapat menunjukkan dengan bukti surat yang menyatakan bahwa tanah tersebutadalah wakaf dari Partai Golkar dan Hakim Pra
Pradilan menilai hanya ada 1 (satu)bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.10 yang menyatakan bahwa tanahdan bangunan adalah mlik Partai Golkar;Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda dengan tanda bukti P.10tersebut Hakim Pra Peradilan menilai hanya sebatas pernyataan sepihak olehPemohon tanpa bisa menunjukkan bahwa tanah serta bangunan Sekolah Madrasahyang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan Na.IXX adalah kepunyaan PartaiGolkar;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan
291 — 154
100 — 40
136 — 30
SISKA WIJAYANTI
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat.
82 — 31
MENGADILI
- Menolak permohonan Pra Pradilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan praperadilan ini sebesar nihil;
HERMANTO
Termohon:
Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Cq. Kasi Pidsus dan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau
53 — 67
MENGADILI:
- Menolak Permohonan Pra Pradilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon Hermanto, S.H., M.S.i Bin Kurnaini sebagaimana dalam Surat Nomor: 215/L.6.11/FD.1/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019 adalah sah dan berdasarkan hukum;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
DIAL SASMITA ALIAS TIKA BINTI TAMRIN
Termohon:
Kepala BNN RI Cq. Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Cq. BNN Kab. Musi Rawas
199 — 63
MENGADILI:
- Menolak Permohonan Pra Pradilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan dan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Dial Sasmita alias Tika Binti Tamrin adalah sah dan berdasarkan Hukum;
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
Menolak Permohonan Pra Pradilan Pemohon untukseluruhnya;2. Menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan dan penetapanTersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Dial Sasmitaalias Tika Binti Tamrin adalah sah dan berdasarkan Hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;Demikian diputuskan pada hari tanggal olen Syahreza Papelma, S.H.,M.H.
Sanggita Setyaji
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
53 — 15
meneliti dengan seksama suratpermohonan pemohon dan tanggapan kuasa pemohon maka selanjutnya hakimakan mempertimbangkan berdasarkan jawaban Termohon Pra Peradilan dimukapersidangan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jikaperkara dari Pra Peradilan tersebut sudah disidangkan dan berdasarkan SistimInformasi Penelusuran Perkara (Untuk Selanjutnya di tulis SIPP) pada PengadilanNegeri Sukoharjo, sebagai dasar pengetahuan hakim yang ternyata berkas pokokperkara yang dimohonkan pra
pradilan sudah dimulai sidang pertama pada HariSelasa Tanggal 10 September 2019;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf dUndang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yangmenyatakan dalam suatu perkara sudah mulai di periksa di Pengadilan Negeri,sedang pemeriksaan mengeni permintaan kepada Pra Pradilan belum selesai,maka permintaan tersebut gugur, serta penegasan megenai batas waktupermintaan Pra Pradilan dinyatakan gugur dalam putusan putusan Mahkamahkonstitusi
Pra 2019 PN Skh.terhadap pokok perkara, yang dimohonkan Pra Pradilan, dan mendasarkan padaAzas Pradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan maka Hakimberpendapat Permohonan Pra Peradilan tersebut gugur;Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan yang diajukanPemohon dinyatakan gugur dan ketentuan aturan yang menyatakan secara tegasterkait dengan tata cara pembebanan biaya perkara dalam putusan Pra Peradilantidak ada untuk itu biaya yang timbul dalam perkara Pra Peradilan ini akanditentukan
82 — 51
NVFP87RL7tanggal 31 Mei 2017Tempat tinggal : Laapersveld 60, 1213 VB Hilversum, Nederland, dan untukkeperluan Pengajuan Permohonan Pra Pradilan ini,Pemohon memilih domisli di Jl.
BONAR SITINJAK
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Cq Kasat Reskrim Polres Inhu
44 — 15
pradilan berwenanguntuk menilai kualitas dari saksisaksi yang diperiksa oleh Penyidik dalampenyidikan dan dan bukti Surat atau barang bukti yang dikumpulkan Penyidik dalampenyidikan;Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Hakim Tunggal sependapatterhadap keterangan Ahli pidana tersebut karena didalam pra pradilan ini kualitassaksi yang diambil keterangan tersebut dilihat dari peranan saksi tersebut didalamketerkaitan dalam perkara yang disidik tetapi bukan terhadap materi apa yangHalaman 32
dari 44 halaman Perkara No :1/Pid.Pra/2019/PN.Rgtdisampaikan saksi tersebut kepada penyidik terkait unsur pasal yang disangkakandidalam pasal tersebut;Menimbang, bahwa hakim tunggal perlu menjelaskan dalam putusan ini apayang dimaksud dengan lembaga pra pradilan;Bahwa Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiridari dua suku kata yaitu kata pra dan kata peradilan. kata pra dalam ilmu bahasadikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah prosespersidangan untuk mencari
pradilan ini,Termohon didalam jawabannya telah melakukan penyelidikan dan telah mengambilketerangan dari Pemohon selaku pelapor yang menerangkan jika Surat KeteranganTanah an.
pradilan untuk menilai apakah keterangan dari saksisaksitersebut dapat dijadikan oleh Termohon didalam menentukan apakah ada atau tidaktindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal ini saudari ElliceSimangungsong, akan tetapi lembaga pra pradilan ini seperti yang Sudah dijelaskansebelumya lembaga pra pradilan ini hanya memeriksa prosedur atau secara formiltimbulnya Surat Perintah Penghentian Penyidkan No.
SPPP/28/IX/2018/Reskrim,tanggal 10 September 2018 tersebut apakah dilakukan oleh Termohon bedasarkanprosedur yang benar atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, hakim pra pradilan menilai dan menyakini bahwa segala tahapan proses daridi terimanya laporan polisi dari Pemohon dalam hal ini Bonar Sitinjak sampaidengan di keluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidkan No.SPPP/28/IX/2018/Reskrim, tanggal 10 September 2018 sudah benar dan tidakbertentangan dengan
104 — 70
PENETAPANNomor : 36/ Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan ;Membaca surat Permohonan Pra Pradilan tertanggal 06 Maret 2016yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal07 Maret 2016, dibawah Register Nomor : 36/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.Sel. dalamperkara antara :M.
1.IR. H. SURIPNO
2.H SOETRISNO
3.GERY DARSONO TIRTO
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR
54 — 7
Pra/ 2019 / PN Bpp DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa danmengadili perkara Pra pradilan tingkat pertama dalam perkara antara ;Ir.H.SURIPNO ,Dkk , Pekerjaan Pensiunan , beralamat di Jalan Strat Ill No.2Rt 026 Kelurahan Gunung Samarinda KecamatanBalikpapan Utara Kota Balikpapan, KuasanyaJOHAN HETHARUA,SH Advokat, beralamat di JalanPelayaran Rt 10 No.36 Kelurahan PrapatanKecamatan Balikpapan Kota, berdasarkan surat KuasaKhusus
157 — 80
PENETAPANNomor : 43/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan ;Membaca surat Permohonan Pra Pradilan tertanggal 14 Maret 2016yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 14 Maret 2016, dengan Register Nomor : 43/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.dalam perkara antara : 222020 22 22 enone nnn enn en nen n nen neeeHADI RAHARDJA, berjenis kelamin laki laki, Komisaris PT WirajayaPackindo,bertempat tinggal di K.H.M