Ditemukan 15 data
148 — 37
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, CQ DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, CQ KEPALA BANDAR UDARA (BANDARA) USMAN SADIK lawanRUSTAM SALMON, S.E
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.
79 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA cq KEPALA BANDARA BETOAMBARI BAUBAU, dkk.
66 — 34
Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.
85 — 27
.- Terbanding : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau,dkk.
47 — 14
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, - 2. Bupati Kabupaten Buton, DKK
70 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU, dk.
51 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DI JAKARTA CQ. DIRJEN. PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA CQ. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS 1 MUTIARA SIS AL JUFRIE PALU SULAWESI TENGAH, dk. ;
136 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA DI JAKARTA, cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA UPBU (UNIT PENGELOLA BANDARA UDARA) KELAS I MUTIARA SIS AL-JUFRIE PALU, Dk
80 — 14
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri Palu (Terbanding)
63 — 29
Perdata- TJIE JET JIN (Pembanding)- Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu, DK
60 — 18
Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara) Kelas I Mutiara Sis Al-jufrie Palu (Terbanding)
37 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRESIDEN RI di JAKARTA Cq.MENTERI PERHUBUNGAN RI di JAKARTA Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA di JAKARTA Cq. KAKANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SULAWESI UTARA di MANADO Cq. KEPALA BANDARA MELONGUANE di MELONGUANE, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL di JAKARTA Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI UTARA di MANADO Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
85 — 9
Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq Kementrian PerhubunganRepublik Indonesia di Jakarta, Cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta,Cq Dirjen Perhubungan Udara UPBU (Unit Pengelola Bandara Udara)Kelas I Mutiara Sis AlJufri Palu, Jl. Abdulrahman Saleh di Palu, SulawesiTengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu RUDI RICHARDO,SH,MH., GIDEON P.
122 — 27
Banggai tersebut mulaidibangun dan dimanfaatkan oleh pihak Bandara Syukuran Aminudin AmirSejak tahun 2010 setelah adanya Surat dari Bupati Banggai kepadaMenteri Perhubungan Cq. Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta Nomor :645.5/02.90/Bag.Adm.Pthn tanggal 17 Februari 2010 perihal KesiapanLahan Pembangunan DVOR/DME Bandara Syukuran Aminudin AmirLuwuk.Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah adanya Surat dari Bupati Banggaikepada Menteri Perhubungan Cq.