Drs. OKTOVIANUS LASIKO

OKTOVIANUS LASIKO bersamasamadengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H.

OKTOVIANUS LASIKO bersamasama ...31sama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan saksi ADE DHARMA H. MASSA.S.Sos tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah cq.

Menyatakan Terdakwa Drs.

Menyatakan Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana KORUPSIYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA sebagaimana dalamdakwaan primair Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO dari dalam dakwaanprimair Penuntut Umum tersebut3. Menyatakan Terdakwa Drs.

Menyatakan Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO dari dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut3. Menyatakan Terdakwa Drs.

OKTOVIANUS LASIKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum ;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ,dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;5.

Drs. OKTOVIANUS LASIKO

OKTOVIANUS LASIKO untuk selanjutnyadiserahkan kepada saksi ADE DHARMA H.

Drs. Oktovianus Lasiko selaku Plt.

Menyatakan Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana pidana KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA sebagaimana dalam dakwaanprimair Penuntut Umum ;2. Membebaskan Terdakwa Drs. OKTOVIANUS LASIKO daridalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut3. Menyatakan Terdakwa Drs.

Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : DARWIS BURHANSYAH, S.H
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. OKTOVIANUS LASIKO Diwakili Oleh : Yohanis D. Rihi, SH

AHMAD MAROdengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Alor yaituPlt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. OKTOVIANUS LASIKO,Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aloratas namaDrs. MARTHEN LUTHER HITIKANAdan Kepala Dinas Pendapatan Keuangandan Aset Daerah atas nama Drs.

Sekretaris DaerahKabupaten Alor Drs. OKTOVIANUS LASIKO bersama Drs. MARTHENLUTHER HITIKANA serta Drs.

Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Drs. OKTOVIANUS LASIKO kepadaHalaman 45 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT KPGTerdakwa untuk memberikan Uang sebesar Rp500.000.000,00 kepada BadanAnggaran DPRD Kabupaten Alor.....dstnya...... dan pada bagian lanjutan dari uraiandakwaan tersebut diuraikan tentang perobuatan Terdakwa dalam menindaklanjutiPerintah Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Drs.

Oktovianus Lasiko selaku ketuaTim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2013 yakniTerdakwa Drs.

Sekretaris DaerahKabupaten Alor Drs. OKTOVIANUS LASIKO, Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Alor atas nama Drs. MARTHEN LUTHERHITIKANA dan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atas namaDrs.

URBANUS BELLAbersamasama dengan saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan saksiADE DHARMA H.

Drs. Oktovianus Lasiko selaku Plt.

Urbanus Bella bersamasamadengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi Ade Dharma Massa. S.Sos tidaklah berdasarkan hasil penilaian tanah dari Tim Penilai, dimanaTerdakwa bersamasama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan SaksiAde Dharma Massa. S.

UrbanusBella bersamasama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan Saksi AdeDharma Massa.

Oktovianus Lasiko dan saksi Ade Dharma H.

Oktovianus Lasiko untuk selanjutnya diserahkan kepada saksiAde Dharma H.

Urbanus Bella bersamasamadengan saksi Drs. Oktovianus Lasiko dan saksi Ade Dharma H.

AHMAD MAROkemudian setuju dengan Drs. OKTOVIANUS LASIKO agar APBDKabupaten Alor Tahun 2013 segera disahkan oleh Badan AnggaranDPRD Kabupaten Alor dimana nantinya APBD Kabupaten Alor tersebutdapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor,termasuk anggaran SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Alor yangdipimpin oleh Terdakwa Drs. AHMAD MARO;Bahwa karena belum tersedianya anggaran Sekretariat DPRDKabupaten Alor Tahun Anggaran 2013, Terdakwa Drs.

AHMAD MARO dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Kabupaten Alor yaitu Plt.Sekertaris Daerah Kabupaten Alor atasnama Drs. OKTOVIANUS' LASIKO, Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Aloratas nama Drs. MARTHEN LUTHERHITIKANA,dan Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atasnama Drs.

MARTHEN LUTHER HITIKANA pada tanggal 26Februari 2013 di ruang kerja Terdakwa karena alot dan adanyakeenggananBadan Anggaran DPRD Kabupaten Alor dalam membahasKUA PPAS Tahun Anggaran 2013 dimana dalam pertemuan tersebutoleh Drs. OKTOVIANUS LASIKO sebagai Plt.

Bahwa walaupun SP2D sudah diterbitkan olen KepalaDinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor pada tanggal 04Maret 2013, tetapi Terdakwa tidak meminta kepada saksi MufazaHusna, A.Md. untuk mencairkan dana tersebut karena mengingat akanberdampak pada hal pertanggungjawaban penggunaan uang tersebutsehingga pada tanggal 06 Maret 2013, anggota Tim TAPD yang terdiridari Drs. Oktovianus Lasiko, sebagai Plt. Sekerataris Daerah KabupatenAlor, Drs.

Setda Kabupaten Alor Drs. Oktovianus Lasiko sehingga dalamperkara a quo, dan pemberian uang sebesar Rp500.000.000,00 kepadaBadan Anggaran DPRD Kabupaten Alor tersebut adalah untukmempercepat pembahasan KUA PPAS dan Faktanya setelahpenyerahan uang sebesar Rp500.000.000,00 tersebut pada sore haritanggal 06 Maret 2013 yang diterima oleh saksi SENIRIADIN NURDINBADU,S.Sos.

URBANUS BELLA bersamasamadengan saksi Drs.

OKTOVIANUS LASIKO yangmenjabat sebagai Asisten I dan sebagai Plt. Sekda Kabupaten Alor selaku KetuaPanitia Pengadaan Tanah, bersamasama dengan anggota panitia pengadaan tanahlainnya, diantaranya terdakwa Drs.

OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang seyjumlah Rp222.987.650, kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA.

Kemudian, denganuang yang diambil itu apakah dipakai untk membeli harta kekayaan ataukah tidak,Perbuatan Korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadikaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak ; Sehingga bagi kami Penuntut Umum, dengan adanya perbuatan Terdakwa Drs.URBANUS BELLA bersamasama dengan Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan ADEDHARMA H.

OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlahRp 222.987.650, kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA. S.Sos untukHal. 19 dari 160 hal. Put.

URBANUS BELLA bersamasamadengan saksi Drs.

OKTOVIANUS LASIKO yangmenjabat sebagai Asisten I dan sebagai Plt. Sekda Kabupaten Alor selakuKetua Panitia Pengadaan Tanah, bersamasama dengan anggota panitiapengadaan tanah lainnya, diantaranya Terdakwa Drs.

OKTOVIANUS LASIKO menyerahkan uang sejumlahRp 222.987.650, kepada saksi ADE DHARMA H. MASSA.

Oktovianus Lasiko kepada ade Dharma,walhasil kerugian negara seluruhnya sebesar Rp3.162.928.850,00(tiga miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluhdelapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) adalah akibat dariperbuatan Terdakwa bersama Drs.

OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitiabersamasama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA dan terdakwa ADEDHARMA H.

OKTOVIANUS LASIKO menyerahkanuang sejumlah Rp 222.987.650, kepada terdakwa ADE DHARMA H.MASSA.

OKTOVIANUS LASIKO selakuKetua Panitia bersamasama dengan saksi Drs. URBANUS BELLA danterdakwa ADE DHARMA H.

Drs. OKTOVIANUS LASIKO),.227 1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatan Drs.

OKTOVIANUS LASIKO, padatanggal 26 Oktober 2011 mengadakan musyawarah denganHal. 5 dari 132 hal. Put.

OKTOVIANUS LASIKO selaku Ketua Panitiamaupun Saksi Drs. URBANUS BELLA dan Terdakwa ADE DHARMAH.

MASSA, S.Sosbersamasama dengan Saksi Drs. OKTOVIANUS LASIKO dan SaksiDrs.

Drs. OKTOVIANUS LASIKO).226.1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor NomorBKD. 821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentangpengangkatan Drs.

Drs. Oktovianus Lasiko);226.1 (satu) lembar asli Petikan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor BKD.821.2/03/2009 tanggal 5 September 2009 tentang pengangkatanDrs.