I. GUBERNUR ACEH., II. PT. KAMIRZU VS YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI);

I. GUBERNUR ACEH SELAKU KETUA DEWAN KAWASAN SABANG (DKS)., II. DEWAN KAWASAN SABANG (DKS) TERDIRI DARI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PROVINSI ACEH WALIKOTA SABANG DAN BUPATI ACEH BESAR., III. Ir. RAZUARDI, M.T VS Dr. Drs. SAYID FADHIL, SH.,MH;

., melawan I .Gubernur Aceh. 2.II. ANWAR,

FAKHRURRAZI, DKK VS I. GUBERNUR ACEH., II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH;

INDONESIA PACIFIC ENERGY VS I. GUBERNUR ACEH., II. PT. MIFA BERSAUDARA;

INDONESIA PACIFIC ENERGY lawan I. GUBERNUR ACEH dan II. PT. MIFA BERSAUDARA

Husen Diwakili Oleh : Izwar idris SH
Terbanding/Tergugat I : Gubernur Aceh Cq Kepala Dinas Perhubungan Aceh
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Turut Terbanding/Penggugat II : Cut Faridah binti Twk. Isa

Pembanding/Tergugat I : Gubernur Aceh Cq Walikota Banda Aceh
Terbanding/Penggugat IV : Teuku Eddy Usman bin TM Ali Akbar
Terbanding/Penggugat II : Teungku Asma binti Twk Johan Ali
Terbanding/Penggugat V : Meurah Bunsu binti Twk Husen
Terbanding/Penggugat III : Teuku Syaiful Asri bin TM Ali Akbar
Terbanding/Penggugat I : Teungku Ainal Mardhiah alias Teungku Ainon binti Twk Johan Ali
Turut Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Cq

Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) Nomor KU.602/ASDW/202/2010 tanggal 25 Januari 2010tentang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kluet GampongPulo le dan Gampong Kapeh, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam)yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II hanyabertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip dengan syaratsyarattertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

1931 K/Pdt/2015sumir dan tidak ada penjelasan hukum yang sempurna dalam kaitannyadengan bukti T.II.1 yaitu Izin Prinsip dari Gubernur Aceh;Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh didalam eksepsi sangatlah tidak berdasarkan atas hukum, karena jelas bahwaPetitum Penggugat/Termohon Kasasi yang memohon pembayaran sejumlahuang kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Il, padahal dalam EksepsiPemohon Kasasi/Tergugat II telah mengajukan sanggahan bahwa kapasitasPemohon Kasasi/Tergugat I

(Gubernur Aceh) tidak dalam tugas danfungsinya untuk bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pembayaranpekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat.

Bahwa Penggugatterlalu terburuburu menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawanhukum, seharusnya perbuatan melawan hukum tersebut lebih tepatnya telahdilakukan oleh Penggugat karena di dalam melaksanakan pekerjaan tidak mengacukepada Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Gubernur Aceh) dan tidak19berpedoman pada ketentuan pekerjaan darurat dan kebencanaan ;5 Bahwa tidak tepat dalil gugatan Penggugat pada posita poin 15 dan Tergugat IIdengan tegas menyatakan menolak untuk mengusulkan

Hal ini dapat dilihat di dalamSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/AIRP/721/2010 tanggal 05 April 2010yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalamkapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

Aceh Raja Apprisindo) adalah rekanan pelaksana dariTergugat I (Dinas Pengairan Aceh) dalam proyek Pekerjaan Pengaman Tebing SungaiKrueng Tripa Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya(Bencana Alam) berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : KU602/A41SDW/1704/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat I, yang didasarkanpada Surat Izin Prinsip dari Tergugat I (Gubernur Aceh) Nomor : 360/45981 tanggal 15Juni 2010 yang anggarannya dialokasikan melalui dana

SISA HARGA yang tersebut dalam DAFTARKUANTITAS DAN HARGA (Bukti P 11).Bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran terhadap sisa nilai/volume pekerjaanPenggugat yang masuk dalam 68 paket pekerjaan bencana alam yang diperintahkanmelalui SPMK Tergugat I tersebut, telah dibahas beberapa kali Rapat ForumKomunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan hasil rapat bahwaFORKOPIMDA mendukung sepenuhnya agar dilakukan pembayaran sesuaidengan nilai riil pekerjaan di lapangan yang ditanda tangani oleh Tergugat I(

Gubernur Aceh), Ketua DPRA Drs.

Halini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/ASDW/2343/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan PerkuatanTebing Sungai Weih Pining Desa Pertik Kec Pining Kab Gayo Lues yangditerbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalamkapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlakudalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

KU.602/A.SDW/2343/2010 tanggal 11Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih PiningDesa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yangditerbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalamkapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

Aceh Selatan (Bencana Alam) yang diterbitkan oleh Tergugat I,Gubernur Aceh selaku Tergugat II hanya bertindak dalam kapasitasnya menerbitkanizin prinsip dengan syaratsyarat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

SamaduaKemikiman Panton Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (BencanaAlam), yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindakdalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

JamboAye Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alam) yangditerbitkan oleh Tergugat I. Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindakdalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun pelaksanaan danpembayaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan yangberada pada Tergugat I;.

Hal ini dapat dilihat di dalamSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/ASDW/5365/2010tanggal 30 Desember 2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr.Jambo Aye Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara (BencanaAlam) yang diterbitkan oleh Tergugat I. Gubernur Aceh selaku Tergugat ITbertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jambo AyeKecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara (Bencana Alam) yang diterbitkan olehTergugat I. Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalam kapasitasnyamenerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Namun pelaksanaan dan pembayaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab dankewenangan yang berada pada Tergugat I;Hal. 46 dari 65 hal.

DAN SISA HARGA yang tersebut dalam DAFTARKUANTITAS DAN HARGA, (Bukti P Bahwa dalam rangka penuntasan pembayaran terhadap sisa nilai/volume pekerjaanPenggugat yang masuk dalam 68 paket pekerjaan bencana alam yang diperintahkanmelalui SPMK Tergugat I tersebut, telah dibahas beberapa kali Rapat ForumKomunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan hasil rapat bahwaFORKOPIMDA mendukung sepenuhnya agar dilakukan pembayaran sesuaidengan nilai riil pekerjaan di lapangan yang ditanda tangani oleh Tergugat I(

Gubernur Aceh), Ketua DPRA Drs.

Tangse (Bencana Alam) diterbitkanoleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalam kapasitasnyamenerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlakudalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) Nomor KU. 602/AIRP/04/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentangPekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Pusong Lhokseumawe (BencanaAlam) yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat IIbertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) NomorKU.602/AIRP/04/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pelaksanaan PekerjaanPembangunan Pengaman Pantai Pusong Lhokseumawe (Bencana Alam), yangditerbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalamkapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/ASDW/2344/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan PerkuatanTebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec, Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues(Bencana Alam) yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku TergugatII bertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlakudalam Perpres 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Gayo Lues (Bencana Alam), yang diterbitkanoleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalam kapasitasnyamenerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Namun pelaksanaan dan pembayaran sepenuhnya berada pada Tergugat I ; 3 Status Legal Standing Penggugat.Bahwa Tergugat III juga mempertanyakan posisi hukum saudara Teuku Nurimansyah,yang bertindak untuk dan atas nama Direktur

Hal ini dapat dilihat di dalam Surat PerintahMulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/ASDW/1700/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentangPelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Romeng Kecamatan Tripe JayaKabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selakuTergugat II bertindak dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlakudalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.

KU.602/A.SDW/1700/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Pelaksanaan PekerjaanPerkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Romeng Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues(Bencana Alam), yang diterbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindakdalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Namun pelaksanaan dan pembayaran sepenuhnya berada pada Tergugat I ; 3

Hal ini dapatdilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/AIRP/1990/2010tanggal 16 Juli 2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Desa UjongTanoh, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yangditerbitkan oleh Tergugat I. Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalamkapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa17Pemerintah.

Hal ini dapat dilihat didalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor KU.602/AIRP/1990/2010 tanggal 16Juli 2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Desa Ujong Tanoh,Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang diterbitkan olehTergugat I. Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalam kapasitasnya menerbitkanizin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudalamPerpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) Nomor KU.602/ASDW/1388/2010 tanggal 3 Juni 2010 yangditerbitkan oleh Tergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindakHalaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1969 K/Padt/2015dalam kapasitasnya menerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal ini dapat dilihat di dalam Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) Nomor KU. 602/AIRP/2374/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentangPelaksanaan Pekerjaan Pengaman Pantai Sawang BaU, Kecamatan Sawang(Paket II), Kabupaten Aceh Selatan (Bencana Alam) yang diterbitkan olehTergugat I, Gubernur Aceh selaku Tergugat II bertindak dalam kapasitasnyamenerbitkan izin prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah.