,tanggal 06 Februari 2013yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 5/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 22 April 2013,terhadap diriPenggugat,adalah karena Penggugat melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakPidana Korupsi, sebagimana telah dirubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana KorupsiPasal 3 yang berbunyi:Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan Primatr;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa KHAIRAL MAHARIYAH Binti SULAIMAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KorupsiPasal

3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 sebagimanaDakwaan Subsidair;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRAL MAHARIYAH BintiSULAIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) bulankurungan;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang penggantisebesar

Bayar 2 tahap ;Pertimbangan Deltras/bola merupakan ikon Sidoarjo ;Deltras merupakan aset Pemkab ;Bahwa dari uraian tersebut sudah sangat jelas dan nampaksekali perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakankewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 ;Bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalahmerupakan penyalahgunaan wewenang, sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Tindak Pidana KorupsiPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dalamDakwaan Subsidair, pada hal dalam setiap rumusan tindak pidanatercermin adanya perbuatan melawan hukum, karena melawan hukumHal 31 dari 42 Halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2019/PT AMBselalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana, menyalahgunakankewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan, adalah peristilahan yang digunakan pembentuk UndangUndang untuk menggambarkan sifat melawan hukum tindak pidana korupsiPasal

3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ;Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertamadalam perkara a quo, tidak menerapkan keseragaman putusan(consistency in court decision), perkara a quo adalah splitsing dari perkaraatas nama Terdakwa Subejo (in casu Saksi Subejo) yang telah lebih dahuludiputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ambon melalui Putusan tanggal 30 Mei 2018 Nomor6/Pid.SusTpk/2018

Terpilih,tapi kemudian oleh Tergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasanadanya pelanggaran administrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasiadministrasi, verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasiadministrasi yang secara detail telah memeriksa dan meneliti kebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yang berstatustahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindak pidana korupsiPasal

3 UndangUndang Tipikor, ternyata disangkal sendiri oleh Tergugat.Padahal Tergugat sebagai Penyelenggara Pemilu, sesuai keahliannya, harusnyasetiap informasi dan keterangan yang disampaikan kepada masyarakat dapatdipercaya dan konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan, apalagidilaksanakan pada saat bertugas melaksanakan Sosialisasi PILEG 2014.

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN PASIN bin PASIN RAHMAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KorupsiPasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) Ke1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair JaksaPenuntut Umum ;4.

Untukitu. menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepatmemenuhi rumusan unsur melawan hukum secara spesifik pada delik KorupsiPasal 3 UndangUndang No.31 tahun 1999 jo UndangUndang No.20 tahun2001. Dengan demikian penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat(1) UndangUndang.

No. 2452 K/Pid.Sus/2012Bahwa Pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi TipikorSemarang Jo Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yang memeriksadan mengadili pemohon kasasil terdakwa ke ranah pidana korupsiPasal 3 UNDANGUNDANG No. 31 Tahun 1999 Tentang TINDAKPIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI, Sebagaimana telah diubahdengan UNDANGUNDANG No. 20 Tahun 2001 TentangPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG No. 31 Tahun 1999Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, adalah penerapanhukum yang salah dan melampaui batas

Dengan demikian, katakedudukan dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsiPasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1. Pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidanakorupsi yang tidak memangku suatu jabatantertentu, baik jabatan struktural maupun jabatanfungsional;1181192.

:SE003/A/JA/02010 tentang Pedoman TuntutanPidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, Poin ll untuk Tindak Pidana KorupsiPasal 3 UU Tipikor No.20 Tahun 2001........

menyatakan SKLtersebut layak diberikan kepada Pemegang SahamPengendali BDNI (pemegang saham BDNI atauSjamsul Nursalim), karena PS telah menyelesaikanseluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjianMSAA dan perubahanperubahan serta telah sesuaidengan kebijakan Pemerintah dan Instruksi PresidenNo. 8 Tahun 2002.TERMOHON TIDAK MEMILIKI 2 (DUA) ALAT BUKTI YANGCUKUP SESUAI PASAL 184 KUHAP DALAM MENETAPKANPEMOHON TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANASEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 UUPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIPasal

3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara.Demikian pula, sama halnya dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (1)UU Permberantasan Tindak Pidana bahwa Pasal 3 UUPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur dapat merugikankeuangan negara dan perekonomian

Untuk itu menurut pertimbangan Majelis perobuatan terdakwa lebih tepatmemenuhi rumusan unsur melawan hukum secara spesifik pada delik KorupsiPasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001. Dengan demikianHal 192dari 238 Putusan Nomor 106/Pid. Sus. TPK/2018/PN Mks.penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1999jo UU.

tatakerja tersebut atau dapat pulaberupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuanketentuanhukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalahsyarat atau cara atau media, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidanakorupsi, maka Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa lebih lanjut R.Wiyono menguraikan bahwa yangdimaksud kedudukan dalam rumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsiPasal

3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:1.

Pembangunan Gedung Ruang Kelas Belajar (RKB), ASrama Putra danAsrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) kanwil KementerianAgama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 dan dalam kedudukannyatersebut, Terdakwa kemudian melakukan penyalahgunaan kesempatan atau saranayang ada pada dirinya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain,untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepatmemenuhi rumusan unsur melawan hukum secara spesifik pada delik KorupsiPasal

3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001, dengan demikian penerapanunsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20tahun 2001 tidak tepat diterapkan dalam diri Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi; sehingga dari uraianpertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur secara melawanhukum sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Republik IndonesiaNo.31 tahun

yang dapat dikenakan sanksi atau yang diancam pidana denganUndangundang yang dilakukan seseorang yang dapatdipertanggungjawabkan (Toerekenings vat Baarheid);Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, yang dimaksud setiap orangberdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 Tentang PerubahanAtas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana KorupsiPasal

3 tersebut termasuk Pegawai Negeri maupun orangorang yang bukan Pegawai Negeri namun menurut Hukum AdministrasiNegara telah menerima bantuan keuangan dari suatu Badan Negara atauBadan yang menerima bantuan dari Negara yang melakukan perbuatanpidana berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaanyang melekat padanya karena jabatan dan perbuatanperbuatan tersebutdapat dipertanggungjawabkan padanya;Menimbang,bahwa dalam ketentuan Undangundang No. 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah

Pasal 3atau Pasal 4 atau Pasal 5 UndangUndang Nomor 8 lahun 2010tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Kesatu :Primair :Subsidair:DANKedua:Primair :Subsidair :Pasal 12 Huruf B UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dcngan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi atauPasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupsiPasal

3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang;Pasal 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang;Ditanda tangani tanggal 30 Januari 2015 oleh Direktur Penyidikan SuyadiSH (mengetahui) dan An.