dapat dibenarkan, olehkarena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembalisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan cKUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetapberlaku;Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkarapada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal

263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana I.

Fauzi Djafar Amri alias Ozy terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan suratdan menggunakan Surat Palsu sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ir. Fauzi DjafarAmri alias Ozy dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam)bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;3.

Bahwa judex facti telah kelirudan salah menerapkan hukumkarena tidak menerapkanketentuan tentang perbuatanbebarengan ;Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kumulatifmelakukan tindak pidana memalsukan surat dan menggunakan Surat Palsu(vide Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP denganancaman pidana masingmasing selama 6 (enam) bulan ;Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa berlaku ketentuan tentang perbuatanbebarengan sebagaimana dimaksud Pasal 65 KUHAP sehingga pidana yangharus

Bahwa judex facti telah kelirudan salam dalam mengadili tidakdengan cara cara menurutUndangUndang ;Bahwa Terdakwa di persidangan terbukti melakukan perbuatan bebarenganyaitu memalsukan surat dan menggunakan Surat Palsu (vide Pasal 263 ayat(1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP) sehingga harus dilakukanpemberatan pidananya dan hal ini juga ditunjang selama persidanganHal. 20 dari 28 hal. Put.

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 789/Pid.B/2013/PN.BBtanggal 5 Maret 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yangdijatunkan terhadap diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapatdikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan, Pasal

263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2)KUHP, dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan; MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale BandungNomor 789/Pid.B/2013/PN.BB tanggal 5 Maret 2014 sekedarmengenai lamanya pidana yang dijatunkan terhadap parahalaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 203/Pid/2014/PT.BDG.Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut 1.

Tidak diutarakan faktafakta perbuatan materiil yang dilakukanTerdakwa untuk mempertautkan atau mempadukan dengan unsurunsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP;Dakwaan yang cermat berdasarkan pasal 143 Ayat (2) huruf b Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, harus sesuai dengan apayang dikemukakan oleh:1. A. SOETOMO.

Tidak diutarakan faktafakta perbuatan materiil yang dilakukanTerdakwa untuk mempertautkan atau mempadukan dengan unsurunsur dari pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP;Dakwaan yang JELAS berdasarkan pasal 143 ayat (2) huruf b Undangundang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, harus sesuai dengan apayang dikemukakan oleh:Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 256 K/Pid/20091.

rupiah) melainkan yang menerimaadalah saksi Juhransyah melalui Isteri Terdakwa yaitu saksi Murni:Bahwa Judex Facti telan mengabaikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf fdan h dimana tidak disebutkan secara lengkap pasal yang dilanggar olehTerdakwa, dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Tinggi dalamHal. 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 1022 K/PID/2016putusannya halaman 9 hanya menyebutkan Pasal 263 KUHP tanpa disertadengan ayat dalam KUHP tersebut, mengingat Pasal 263 KUHP terdiri dari2 ayat yakni Pasal

263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menjelaskan bahwa suratyang di palsukan tersebut bukan Terdakwa yang membuatnya, namunTerdakwa sebagai pejabat publik yang seharusnya mengecek dulukebenaran surat tersebut sebelum digunakan sebagai syarat untukmencairkan dana bantuan desa, adalah tidak tepat, karena proposal dankuitansi tersebut dipalsukan oleh Terdakwa sendiri bersama saksi Yasir,Fachriadi, Mulyansyah untuk mencairkan dana desa;Bahwa apabila

UDIN Bin (Alm)ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukummelakukan tindak pidana membikin surat palsu dan menggunakan suratpalsu sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1)KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana surat dakwaan JaksaPanuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ttrdakwa MUHAMMAD ZAINUDDINAls.

tidaksependapat terhadap permohonan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara denganalasan karena terdakwa dalam perkara pidana aquo telah dinyatakan terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga sudahsepantasnya apabila biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka menurut hematMajelis Hakim hukuman sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan inisudahlah memenuhi rasa keadilan;Mengingat Pasal

263 ayat (1) KUHP DAN pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 197ayat (1) KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN als UDIN Bin (Alm)ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pemalsuan surat DAN menggunakan surat palsu ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu denganpidana penjara selama ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan

Pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana Penuntut Umumtidak dapat membuktikan seluruh unsur pidana yang didakwakan dan memulihkansegala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;Menimbang, bahwa dari tanggapan Penuntut Umum sesuai dengan Repliknyatertanggal 18 Oktober 2016, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakpidana sesuai dengan tuntutan yaitu melakukan tindak pidana dengan sengajamembuat dan menggunakan surat palsu, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa tentang tanggapan Penuntut Umum tersebut di atasdalam uraiannya, Majelis Hakim telah memeprtimbangkan seluruh unsur dakwaanyang didakwakan kepada terdakwa, dan oleh Majelis Hakim telah menyatakanterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena membuat danmenggunakan surat palsu, sedangkan surat tersebut, disadari oleh terdakwa yangdigunakan tersebut adalah palsu, mengingat surat yang digunakannya, berdasarkanuji laboratoris

tertanggal 30 Agustus 2016; Terdakwa sebagai pendeta yang melayani umat pada Gereja;Menimbang, bahwa sesuai hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa,setelah mempertimbangkan keadaan terdakwa dan usianya yang yang telah lanjut,maka cukup apabila hanya diterapkan pemidanaan bersyarat, tujuannya sebagaibentuk pemberian efek jera) dan pembelajaran kepada yang bersangkutansebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 a KUHP tanpa harus menjalanihukuman tersebut didalam penjara ;Memperhatikan ketentuan Pasal

263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2)KUHP, serta PeraturanPeratutan lain yang bersangkutan ;MENGADILIL:1.

13Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diriterdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap beradadalam tahanan;Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidanganMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan iniMengingat, pasal

263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP,UndangundangNo.8 tahun 1981 serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan Terdakwa IMRAN M, BA Alias IMRAN Bin MANSYUR sebagaimanaidentitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pemalsuan surat dan Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukanMenjatuhkan pidana kepada terdakwa IMRAN M, BA Alias IMRAN Bin MANSYURdengan pidana penjara selama 4 bulanMenetapkan masa

Menyatakan Terdakwa RISMAN AHMARI, A.Md Bin ACHMAR SUBIAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPemalsuan Surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana diancampidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP dalamdakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN AHMARI, A.Md Bin ACHMARSUBIA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwaditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3.

Reg.Perkara:PDM99/SINGA/04/2014, yang disampaikan pada persidangan tanggal 13Agustus2014yang pada pokoknya menunitut ;1.3.Menyatakan terdakwa SANTHINI ASTITI bersalah melakukantindakpidana membuat surat palsu dan secara bersamasama memakai suratpalsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati yang dapat menimbulkankerugian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat(1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, dalam surat dakwaan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

(empat) lembar surat Ketetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat danselatan tertanggal 18 April 1979.Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, makaberdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UndangUndang Hukum Acara Pidana,kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Memperhatikan Pasal

263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 14a KUHP,serta pasalpasal dari UndangUndang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

Terdakwa didakawa melakukantindak pidana pasal 263 ayat (2) KUHP, namun judex facti menvonisTerdakwa besalah melakukan tindak pidana pasal 263 ayat (1) KUHP;Bahwa menurut hukum, surat dakwaan menjadi cacat hukum dan bataldemi hukum, karena dalam perkara yang diadili oleh judex facti, Terdakwadidakwa dalam perkara tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP, bukan dakwaan pasal263 ayat 1 KUHP;Bahwa pasal 263 ayat 1 KUHP dan pasal 263 ayat 2 KUHP mempunyai unsur

suratsurat administrasi baik itu Akta PerjanjianKredit maupun Sertipikat Hak Tanggungan No. 00213/2014 tanggal 30Januari 2014 pada saat proses peminjaman itu dilakukan, yang mananamaBEJO SANTOSO diubah atau diganti menjadi nama SUBEJO, tanpasepengetahuan dari Penggugat yang tujuannya tidak Penggugat ketahui.Bahwa atas tindakan/perbuatan pemalsuan identitas Penggugat yangdiduga dilakukan oleh Tergugat Il telah melanggar ketentuan hukum pidanayaitu tindak pidana PEMALSUAN DOKUMEN sebagaimana dimaksuddalam Pasal

263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP denganancaman pidana selama 6 (enam) tahun;Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kot10.Bahwa tidak berselang lama ternyata Tergugat Il telah mendaftarkanPermohoan Lelang Eksekusi atas tanah dan Bangunan milik Penggugattersebut kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang BandarLampung (Tergugat Ill) untuk dilakukan lelang.

pertimbangan dalammengajukan tuntutan pidana ini, yaitu:Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung DakwaanAlternatif Pertama dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal

263 Ayat (1)KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

tahun 2007 dan akibat pendozeran tanaman kelapa sawit tersebutKuwato mengalami kerugian kuran lebih Rp.150.000.000,00 (Seratuslima puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yuridis tersebutdiatas maka nyatalah perbuatan Terdakwa Dengan Sengaja MemakaiSurat Palsu Atau Yang Dipalsukan SeolahOlah Sejati, Jika PemakaianSurat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, maka dengan demikianunsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1)KUHP dan Pasal

263 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama danKedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap faktafakta adanya alasanalasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa,baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatanTerdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atasperbuatannya

dan prasarana terdakwa untuk melakukan suatu tindakpidana, maka adalah adil, arf, dan bijaksana terhadap barang bukti tersebutdirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuni pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaHalaman 41 dari 43 Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN Swi.perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yangbesamya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Memperhatikan ketentuan dalam Pasal

263 ayat (1) KUHP Dan Pasal 263 ayat(2) KUHP serta pasalpasal dalam Undangundang No.8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana;MENGADILI1) Menyatakan Terdakwa M.

tersebut terdakwa serahkan kepada bapak tiriny Kembali ;Menimbang, bahwa terdakwa Afif Zulaifah Binti Wardadi sebenarnyatelah menyadari akan perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan pengelolaHalaman 43 dari halaman 52 Putusan Nomor : 324/Pid.B/2019/PN Pklkolam renang prima graha tempat terdakwa Afif Zulaifah Binti Wardadi bekerjamengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal

263 ayat (1)KUHP DAN Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana Pemalsuan SuratDAN menggunakan surat yang dipalsukan sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Kesatu DAN Kedua Penuntut Umum;Menimbang, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif dengan terbuktinya dakwaan Kesatu DAN Kedua PenuntutUmum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu

PELAPORterkait harta kekayaan telah diganti oleh KURATOR sebagai akibathukum dari putusan pailit Nomor 24/Pailit/2016/PN.Niaga.Sby;2.2.10 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor870/Pid.B/2018/PN.DPS pada tanggal 6 November 2018, Dalamputusan dengan terpidana Ketut Bagiarta yang mulia majelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telahmemutus dalam amar putusan bahwasannya Terpidana KETUTBAGIARTA telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindakpidana sebagaimana pasal

263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat(2) KUHP dengan objek Bukti Surat yang sama tanpa adanya pasalpenyertaan (De/lneeming) sebagaimana ketentuan Pasal 55 danPasal 56 KUHP, oleh karenanya jika perkara yang sama dan telahdiadili, maka perkara In casu dapat dinyatakan Nebis in idem olehHalaman 23 Putusan Nomor 32/Pid.Pra/2020/PN Sbykarenanya segala hal yang telah dilakukan oleh TERMOHONterhadap PEMOHON dapat dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;2.2.11 Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, selanjutnyamuncul

Hal ini karena, dalam hal penggunaan surat palsu tersebut, tidakHalaman 74 dari 118 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Btmditentukan telah terjadi adanya pembayaran atau kerugian secara meterilllangsung, potensi kerugiannya atas penggunaan surat tersebut sudah dapatdipandang memenuhi unsurunsur tindak pidana pemalsuan surat ataumenggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1)KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknyaTerdakwa keberatan