Menyatakan tindakan Tergugat yang mengajukan permohonan penggantian nama berdasarkan nama dan bukti serta fakta yang tidak sebenarnya, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang merugikan Penggugat

MENGADILIDALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad); Menyatakan perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterill bagi Para Penggugat; Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian dengan mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat total seluruhnya

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) ;------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan (mobil) merek Nissan X Trail, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama Mulyadi kepada Penggugat ;----------------------------------4.

atau 1 (satu) bulan sejak gugatan ini didaftarkan;Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat lalaimengembalikan 1 (satu) unit kKendaraan (mobil) merek NISSAN X TRAIL, Type2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah, Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin15QR252958704, Nomor Polisi B 29 ZUL atas nama MULYADI kepadaDALAM POKOK PERKARA :Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan

Melawan Hukum(onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 KitabUndangundang Hukum Perdata; 22+ ron one seen nme ncnMemerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan(mobil) merek NISSAN X TRAIL, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah,Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B 29ZUL atas nama MULYADI kepada PENGGUGAT;Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya perbaikan terhadapunit kendaraan milik PENGGUGAT agar dapat berfungsi seperti

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi kompetensi Absolut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Medan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige overheidsdaad);

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi kompetensi Absolut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Medan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatige overheidsdaad);

sah milik Penggugat;Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat memiliki,menguasai secara paksa, menimbun dan memagar bidang tanah yangmenjadi obyek dalam perkara ini tanpa tanpa persetujuan dariPenggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad);Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Il memberikan rekomendasitentang pemberian hak kepada Tergugat I, yang digunakan Tergugat IVsebagai dasar yang dipakai untuk terbitnya sertifikatsertifikat dimaksudatas nama Tergugat adalah merupakan perbuatan

melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad);Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III menyerahkan bagian bidangtanah milik Penggugat kepada Tergugat Il tanpa sepengetahuanPenggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaada);Menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV menerbitkan sertifikatsertifikat dimaksud di atas atas nama Tergugat tanpa sepengetahuanatau seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad);Menyatakan bahwa tindakan Tergugat

Nomor 2824 K/Pdt/20189.10.17.12.Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II memberikan rekomendasitentang pemberian hak kepada Tergugat , yang digunakan Tergugat IVsebagai dasar yang dipakai untuk terbit sertifikatsertifikat atas namaTergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad), karena itu. rekomendasi yangdikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat II tersebut adalah tidak sahdan tidak mempunyai kKekuatan hukum;Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III menyerahkan bagian

Kompleks Pasar Penaraga,Kecamatan Raba, Kota Bima, dan berdasarkan Surat Kuasa khusustanggal 6 Februari 2017;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, Penggugatdalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusansebagai berikut:1.2.5.Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan

melawan hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad);Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkaraini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapunbaik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bilaperlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian ;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan :a.

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARAHalaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3315 K/Pdt/2017Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian,;Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad);Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkaraini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapunbaik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bilaperlu secara paksa dengan bantuan

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige overheidsdaad);3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkaraini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapunHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3315 K/Pdt/2017baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya bilaperlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian;4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan :c.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KitabUndang Undang Hukum Perdata;. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan(mobil) merek Nissan X Trail, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah,Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor Polisi B29 ZUL atas nama Mulyadi kepada Penggugat;Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 993 PK/Pdt/20194.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad):Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 993 PK/Pdt/20193. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit kKendaraan(mobil) merek Nissan X Trail, Type 2,5 ST A/T Minibus, Warna Merah,Nomor Rangka T30A30708, Nomor Mesin QR252958704, Nomor PolisiB 29 ZUL atas nama Mulyadi kepada Penggugat:4.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);3. Menyatakan berakhir dan sudah tidak berlaku Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor /VIII/SLD/K/2017 berupa satu unit Toko Cityland Nomor Unit Lantai 1-A27 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor /VIII/SLD/K/2017 berupa satu unit Toko Cityland Nomor Unit Lantai 1-A26;4. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Para Penggugat; 5.

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) ;3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian ;4 Menyatakan

Tindakanmana merupakan Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad).Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT menguasai dan melelang obyeksengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawanhukum, maka sudah sepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untukMENYERAHKAN TANAH OBYEK SENGKETA kepada PARA PENGGUGATdalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun baik dari tangannya atautangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, bila perlu secara paksa denganbantuan Aparat Kepolisian

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad) ;3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalamperkara ini kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpabeban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperolehkarena izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian ;4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan :a.

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad) ;3.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige overheidsdaad) yang mmerugikan para Penggugat;

6.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menyalahgunakan wewenang (detournement de povouir) dansebagai penguasa melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) terhadap Penggugat;3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang beritikadburuk4.

Manado, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 113/KEP/B.04/BKD/2019 tanggal 15 Mei 2019 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, telah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga tindakanTerbanding semula Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan wewenang (detournement de povouir) dan tidakHalaman 6 dari 9 Putusan Nomor 160/PDT/2021/PT MNDterbukti pula sebagai penguasa melakukan perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) terhadap Pembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,ternyata Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya,oleh karenanya petitum gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolakseluruhnya ;Menimbang, bahwa pertimbangan selebinnya Pengadilan TingkatBanding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan NegeriManado, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama PengadilanNegeri

g UU No. 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah ;Bahwa selain itu tindakan Tergugat tersebut adalah tindakan yang tidakmempunyai dasar hukum apapun dan karena bukan wewenangnya (ontruiming)bahkan melanggar kewajiban hukum sendiri serta menyimpangi asaspenyelenggaraan pemerintahan umum yang baik (algemene beginselen vanbehoorlijke bestuur) merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum tanpawewenang (onrechtmatige overheidsdaao);Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatasadalah perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yangmengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik materilmaupun immateril, kerugian mana diperinci sebagai berikut :Kerugian Materil : Kehilangan hak milik rumah tempat tinggal besertaisinya ditaksir senilai Rp 300.000.000, (tiga ratus jutarupiah);Kerugian Immateril : Kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang, tapisetidaktidaknya tidak kurang dari Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah);Bahwa kerugian tersebut sangat beralasan menurut hukum

Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad) dan telah melanggar azas umumpemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijke bestuur) ;3. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum, makaPenggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 300.000.000, (tigaratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Ro 1.000.000.0000, (satumilyar rupiah);4.

Anang Adenansi, KelurahanKertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, KotaBanjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai asset Pemerintah KotaBanjarmasin adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad) ;. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan hukum apapun yangdilakukan oleh Tergugat atas tanah milik Penggugat tersebut tanpaadanya persetujuan tertulis dari pihak Penggugat adalah cacathukum dan tidak sah ;.

LEONARDUS JOH JAFLAUN yangmana telah diketahuinya (sebagai yang berwewenang tentang pemberian hakhakkepemilikan tanahtanah diwilayah kerjanya) bahwa kedua bidang tanah tersebutsebagiannya adalah milik Penggugat, perbuatan TergugatV tersebut adalahmerupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangmengakibatkan kerugian bagi Penggugat;14.

(Lima ratus delapanpuluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor: 150/STN/ 2010 tanggal 14 Oktober2010 atas nama Tergugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM(onrechtmatige overheidsdaad) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;7. Menyatakan Perbuatan TergugatV menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor: 456, Desa/Kelurahan Sentani Kota, Luas 563 M? (Lima ratusenam puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor : 59/10/1999 tanggal 25November 1999 atas nama Drs.

(Delapan puluh koma enam meter persegi), bidangtanah tersebut sedang diproses TergugatV untuk penerbitan Sertipikat hak atastanah atas nama TergugatIll adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM(onrechtmatige overheidsdaad) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;9. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 04045, Desa/KelurahanSentani Kota, Luas 583 M? (Lima ratus delapan puluh tiga meter persegi), SuratPutusan perkara perdata Nomor: 44/PDT/2018/PT JAP.

(Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) atas namaLUTTER V.I.M OHEE dalam hal ini TERGUGAT Il menjadi atasnama ERWIN PIRONO dalam hal ini disebut TERGUGAT tanpasepengetahuan atau seijin PENGGUGAT, padahal telah diketahuioleh TERGUGAT IV bahwa bidang tanah tersebut adalah milikPENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad);Hal. 6 dari 31 hal.

(Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) atas namaLUTTER V.I.M OHEE dalam hal ini TERGUGAT II menjadi atasnama ERWIN PIRONO dalam hal ini disebut TERGUGAT tanpasepengetahuan atau seijin PENGGUGAT, padahal telah diketahuioleh TERGUGAT IV bahwa bidang tanah tersebut adalah milikPENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad), maka sudah sepatutnya sertifikattersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum;Bahwa atas tindakan TERGUGAT menguasai dan membangunbangunan

(Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi)atas nama LUTTER V.I.M OHEE dalam hal ini TERGUGAT Ilmenjadi atas nama ERWIN PIRONO dalam hal ini disebutTERGUGAT tanpa sepengetahuan atau seijin PENGGUGAT,padahal telah diketahuinya bahwa bidang tanah tersebut adalahmilik PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad);9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada PENGGUGATterhadap kerugiankerugian yang dialami PENGGUGAT sebagaiberikut :a.

(Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi)atas nama LUTTER V.I.M OHEE dalam hal ini TERGUGAT Ilmenjadi atas nama ERWIN PIRONO dalam hal ini disebutTERGUGAT tanpa sepengetahuan atau seijin PENGGUGAT,padahal telah diketahuinya bahwa bidang tanah tersebut adalahmilik PENGGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad);Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT dan atau orang yangdikuasakan dan atau disuruh oleh TERGUGAT I, tinggal di atasHal. 19 dari 31 hal.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) olehPejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan tindakan pemerintahanyang wajib diperiksa dan diputus berdasarkan prosedur AdministrasiPemerintahan;. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanHalaman 7 dari 28 Putusan Nomor 47/PDT/2020/PT BNAPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukumoleh Badan dan/atau.

Pejabat Pemerintahan (OnrechtmatigeOverheidsdaad) (PERMA No. 2), yang ditetapbkan pada tanggal 9Agustus 2019, yang secara tegas dalam konsideran Menimbang huruf bmengatur terkait Gugatan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara atasdasar Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terlampir;5.

Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa harusdilakukan oleh penguasa, dalam hal ini adalah subjeknya Tergugat IV sebagaiPejabat Tata Usaha Negara;Bahwa Onrechtmatige Overheidsdaad dalam beberapa leteratur selaindisebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, juga disebut sebagai PerbuatanMelanggar Hukum, yang memiliki makna yang sama;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) olehPejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan tindakan pemerintahan yangwajid diperiksa dan diputus berdasarkan

prosedur AdministrasiPemerintahan;Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)(PERMA No. 2), yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2019, yang secarategas dalam konsideran Menimbang huruf b mengatur terkait Gugatanterhadap Pejabat Tata Usaha Negara atas dasar Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige

Overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara.

Dalam Pokok Perkara;1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang secarasepinak sejak pada tahun 2002 tanpa melalui persetujuan dan tanpamemberikan ganti Kerugian kepada Pengugat yang membangun ruasjalan dengan mengambil sebagian lahan milik Penggugat seluas 4356m2 tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige overheidsdaad) berserta seluruh akibat hukumnya;Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugianmateriil

pemilik bangunan yang berdiri diatas tanah dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 870/KelurahanPakelan, Kota Kediri;Menyatakan Tergugat I/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu memberikan keterangan tidak benar kepadaTergugat Il/Termohon Kasasi II dalam rangka memperoleh hak atastanah dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 870/KelurahanPakelan di mana terdapat bangunan milik Penggugat/Pemohon Kasasi.Menyatakan Tergugat Il/Termohon Kasasi Il selaku Penguasa telahmelakukan perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II/Termohon Kasasi II tanggal27072012 Nomor 30/HM/BPN.35.71/2012 tidak mempunyai kekuatanhukum untuk berlaku;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 454/Kelurahan Pakelan atasnama Tergugat I/Termohon Kasasi tidak mempunyai kekuatan hukumuntuk berlaku;Menghukum Tergugat I/Termohon Kasasi dengan siapa saja yangmendapat hak daripadanya untuk menyerahkan dalam keadaan kosongbangunan Jalan Dr.