Tidak berwenang ratione temporis (waktu). Artinya, berlaku ataudikeluarkannya suatu keputusan yang menyimpang dari waktu = yangseharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (premateur) maupun sesudah lewatwaktu (kadaluarsa). Seringkali suatu kewenangan yang diberikan kepada orangpemerintah harya dalam jangka waktu satu tahun. Setelah lewat waktu tsb,maka ia tidak boleb lagi menggunakan kewenangannya."

Ratione Temporis (kKewenangan ditinjau dari waktu)Dalam hal ini, seorang Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan KTUN,pada waktu KTUN tersebut diterbitkan memang masih dalam masa/periodejabatannya. Sebagai contoh, A menjabat sebagai Gubernur DKI Jakartasejak bulan Oktober 2012 s/d September 2017. A menerbitkan danmenandatangani suatu KTUN pada bulan Agustus 2017, maka KTUN tersebutsah secara temporis (waktu).

Apabila terjadi kondisi batal demi hukum (vanrechtwegenietitU, maka menurutkeduaahli diatas, berlaku asas ex tune, yaituKTUN tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah ada akibathukumnya atau kembali ke kondisi awal.Apabila suatu KTUN cacat secara ratione temporis atau ratione loci, makaberdasarkan keterangan ahliDr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si., dan Prof.Dr. Philipus Hadjon, S.H., dalam persidangan, K.TUN tersebut menjadibatal (nietiid.

Artinya jelas bahwa asas Presumptio ustaeCattsae dan Contrario .Actus hanya dapat diterapbkan sepanjang memenuhiasasasas ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.3. Berdasarkan keterangan kedua ahlitersebut di atas dalam persidangan,maka KTUNKTUN baik terkait KP maupun terkait IUP Terbanding IlIntervensi dh.

sebagai dasar pengujian untukmenentukan apakah keputusan tata usaha negara yangdigugat tersebut sah (rechtmatig) atau tidak untukmenerbitkan surat keputusan dalam sengketa in /itis ;Bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, haltidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negarameliputi 3 (tiga) kemungkinan,yaitu) :Tidak berwenangdari segi materi atau onbevoegheid ratione materiae",tidak berwenang dari segi tempat atau "onbevoegheidratione loci", dan tidak berwenang dari segi waktuatau "onbevoegheid ratione

temporis" :Bahwa dalam rangka mengatur dan menguruskepentinganmasyarakat desa, maka dibentuklah Pemerintahan Desayang terdiri dariHal 5 dari 18 hal Putusan No.120/B/2011/PT.TUN.SBYPemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ataudisebut sebagai BPD, dalam hal ini BPD sebagai salahsatu lembaga = untuk mewujudkan demokrasi dalampenyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan ditetapkan melaluiKeputusan Bupati atau Walikota, sedangkan PemerintahDesa terdiri dari Kepala Desa

Oleh karenanya berakibat cacat darisubtansi/materi (onbevoegd ratione materiae), wilayah (onvoegd rationeloci) dan waktu (onbevoegd ratione temporis) yang mengakibatkantindakan pemerintah batal demi hukum (van rechtsweje nietig) atau batal(nietig) otomatis perbuatan dan akibatnya ktun tersebut dianggap tidakpernah ada (ex tunc) dan hak yang lahir dari ktun tersebut adalah batalatau batal demi hukum (van rechtswege niettig) secara otomatis pulapemegang hak atas ktun tersebut tidak punya kepentingan

Konawe Yang Prov Sulawesi Tenggara, dengan demikianmerupakan tindakan cacat hukum atau cacat wewenang segi waktu(onbevoegd ratione temporis) dan tempat karena pada saat itu BupatiMorowali menerbitkan KTUN belum punya wewenang;dengan demikian putusan tun tersebut melampaui kewenangan dari segiwilayah (onvevoegd ratione temporis) oleh karenanya karakter yuridiscacat wewenang dan akibat hukumnya adalah batal atau batal demihukum. dan juga dapat disimpulkan apapun hak yang lahir dari keputusantersebut

permendagri no45 tahun 2010 pasal 3 dan pasal 4 adalah berlaku sejak peraturan menteriditetapkan dan tidak berlaku surut. berdasarkan pendapat ahli tersebutdapat disimpulkan bahwa batas wilayah berlaku sejak ditetapkannyapermendagri tersebut, dikaitkan dengan KTUN yang diterbitkan bupatiMorowali yaitu ktun penyidikan umum dan ekplorasi pada tahun 2008 diwilayah hukum Kab.Konawe Sulawesi Tenggara sebelum terbitpermerdagri no 45 tahun 2010 adalah cacat hukum atau cacat wewenangdari segi waktu (onbevoegd ratione

temporis) dan cacat dari segi wilayah(onbevoegd ratione loci) akibat hukum cacat wewenang tindakanpemerintah terhadap ktun tersebut adalah batal (nietig) atau batal demihukum (van raechswege neitig ) sejak waktu (dulu ) ex tunc akibatnyasegala perbuatan akibatnya dianggap ktun tersebut tidak pernah ada (vidependapat ahli admmitrasi di bawah sumpah prof.

Konawe yang prov Sulawesi Tenggara, dengandemikian merupakan tindakan cacat hukum atau cacat wewenang segiwakiu (onbevoegd ratione temporis) dan tempat karena pada saat ituBupati Morowali menerbitkan KTUN belum punya wewenang.Dengan demikian surat keputusan tersebut melampaui kKewenangan darisegi wilayah (onvevoegd ratione temporis) oleh karenanya karakter yuridiscacat wewenang dan akibat hukumnya adalah Batal atau batal demihukum.

berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4)Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan dihubungkan dengan bukti T 17 tertanggal 13 Juli 2017,maka batas waktu Terbanding / Tergugat untuk mencabut bukti P 4identik T 2 berakhir pada tanggal 17 Juli 2017 ; Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 17 Juli2017 pihak Terbanding / Tergugat tidak mencabut bukti P 4 identikdengan T 2, maka sejak tanggal 18 Juli 2017 Terbanding / Tergugattidak berwenang lagi secara waktu (onbevoegdheid ratione

temporis)untuk mencabut objek sengketa (bukti P 1 identik T 1) hal inisejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a yang menentukan :Halaman 10 dari 14 hal. putusan No. 114/B/2018/PTTUN.SBY.Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :masa atau tenggang waktu WewenangQ ; ===Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa bukti P 1 idenstidengan T 1 dikeluarkan melebihi masa atau tenggang waktuwewenang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 64 ayat (4)Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014

Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasi ObjekSengketa a quo, terbukti didasarkan Cacat Kehendak(Willsgebreken), yaitu:a. secara waktu (ratione temporis): objek tanah Petok D No.406 (saat ini terdaftar Petok D No. 14044), Persil 40, KlasdIl, Luas + 600 m2, sejak 19 Nopember 1980 adalah MilikSah Penggugat, tetapi Objek Sengketa yang diterbitkanadalah tanggal 11 Nopember 1998 yang terbit denganmenunjuk lokasi tanah milik sah Penggugat tersebut;b. secara tempat (ratione loci): Objek Sengketa

Secara waktu (ratione temporis):Objek Sengketa yang diterbitkan Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/ dahulu Tergugat Asal adalahtanggal 11 Nopember 1998:Padahal:e Pada Tahun 1973 objek tanah atas nama MUIN P.MIASIH, tetapi sejak 14 September 1977berdasarkan Rapot Minggon telah Mutasi Mutandis(Jual Beli) menjadi atas nama Budi Susanto;e Pada tanggal 19 Nopember 1980 Hibah kepadaBambang Hiandianto (Pemohon Kasasi dahuluTerbanding/Penggugat Asal).

Bila wewenang tersebut dipergunakan belum waktunya makapenggunaan wewenang tersebut menjadi onbevoegdeheid ratione temporis(tidak mempunyai wewenang secara waktu karena premature). Berdasarkanalasan tersebut di atas maka pertimbangan Hakim kasasi yang mempertimbangkan adanya kesamaan dalam persoalan hukum yang diperiksameskipun jabatan berbeda merupakan pertimbangan hukum yang khilapatau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Agung.2.

Kewenangan yang berkaitan dengan jangka waktu yang telah ditetapkanuntuk wewenangnya (bevoegdheid ratione temporis) ; Halaman 44 dari 63. halaman Putusan Perkara Nomor : 63/G/2016/PT UNPLGMenimbang, bahwa untuk menguji tiga parameter alat uji kKewenanganTergugat dalam menerbitkan objek sengketa, maka secara normatif ketentuanyang mengatur tentang kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 367 ayat 2 (b) UndangUndang Nomor 17Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat

Daerah, olehkarena Penggugat adalah benar sebagai Anggota DPRD KabupatenESAT T mmm mma mn nner nto nnn enn natantMenimbang, bahwa dihubungkan dengan bevoegdheid ratione loci(kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya),maka terlihat bahwa kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenBanyuasin adalah bagian dari wilayah hukum dan kewenangan Tergugat yangberkedudukan sebagai Gubernur Sumatera Selatan selaku Wakil PemerintahMenimbang, bahwa dihubungkan dengan bevoegdheid ratione

temporis(kewenangan yang berkaitan dengan jangka wakiu yang telah ditetapkan untukwewenangnya), maka Tergugat pada saat menetapkan/menerbitkan ObjekSengketa adalah bertindak dan masih berkedudukan dan menjabat sebagaiGubernur Sumatera Selatan sehingga memiliki kKewenangan dari segi waktuuntuk menerbitkan Objek Sengketa; 22222 22 noooMenimbang, bahwa dengan demikian masalah kewenangan Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa telah terjawab, yakni penerbitan ObjekSengketa telah sesuai dengan kewenangannya

putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud, yang kemudianpertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara/sengketa dimaksud;Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 42 sampai dengan halaman 44putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimaksud, antara lain, yaitu: Menimbang, bahwa kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalammenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dapat ditinjau dari segiwaktu (bevoegheid ratione

temporis), dari segi kewilayahan (bevoegheidratione loci) dan dari segi materi (bevoegheid ratione materiale ); Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakahCamat Jatinegara secara yuridis, dari segi materi, berwenangmenerbitkan keputusan tentang Perintah Pengosongan Bangunan MilikPT.

temporis), dari segi kewilayahan (bevoegheidratione loci) dan dari segi materi (bevoegheid ratione material); Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakahCamat Jatinegara secara yuridis, dari segi materi, berwenangmenerbitkan keputusan tentang Perintah Pengosongan Bangunan MilikPT.

Cacat dalamaspekaspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan(onbevoeggdheid) yang menyangkut cacat isi (onbevoegdheid rationematerie), cacat wilayah (onbevoegdheid ratione loci), dan cacat waktu(onbevoegdheid ratione temporis) ;Bahwa setiap tindak pemerintah disyaratkan harus bertumpu ataskewenangan yang sah yang diperoleh dari sumber atribusi, delegasi danmandat. Atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaanNegara oleh Undangundang Dasar.

No. 1322 K/Pid.Sus/201032cacat kewenangan (onbevoeggdheid) yang menyangkut cacat isi(onbevoegdheid ratione materie), cacat wilayah (onbevoegdheid rationeloci), dan cacat waktu (onbevoegdheid ratione temporis) ;Sementara itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 17 Februari 1992 Nomor : 1340 K/Pid/1992, yaituperkara yang mendudukkan Drs.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yangberwenang untuk menerbitkan Sertipikat hak atas tanah adalah KepalaKantor Pertanahan, jika dinubungkan dengan Objek Sengketa berupaSertipikat Hak Milik yang terletak di Kota Balikpapan, maka telah tepat jikaKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (in casu Tergugat) yangmenerbitkan Objek Sengketa aquo, hal mana merupakan wilayah kerjaKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan serta tidak bertentangan dengankewenangan dari segi Kewenangan Waktu / Ratione

Temporis dan cakupanbidang / Ratione Material untuk menerbitkan dan menandatangani BukuTanah maupun Sertipikat tanah yang telah didaftarkan di wilayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atasMajelis Hakim berpendapat secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Halaman 32 dari 41 HalamanPutusan Nomor : 7/G/2021/PTUN.SMDRatione Material, Kewenangan Waktu/Ratione Temporis dan KewenanganTempat/Ratione Loci, Tergugat mempunyai kKewenangan untuk menerbitkanobjek sengketa a quo ;Prosedur

Tanda Registrasi (STR)(Bukti P.2) sebagai Petugas/Tenaga Kesehatan Haji Indonesia sejalan denganPasal 7 huruf b, UndangUndang Nomor 17 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji, Penggugat telah memenuhi syarat sebagai calonTKHI Tahun 2013, tapi data tidak ada, tapi nama FARIA OHORELLABANCA ada, yang awalnya FARIA OHORELLA BANCA bermasalah.Apalagi objek sengketa seharusnya tidak dikeluarkan oleh Tergugat dikaitkandengan Kompetensi suatu jabatan, maka tidak berwenang (onbevoegdheid),onbevoegdheid ratione

temporis (waktu) dan onbevoegdheid ratione lociltempat/ wilayah;Bahwa Penggugat adalah lulusan perawat kesehatan tahun 1980 berdasarkankeputusan Menteri Kesehatan, tanggal 11 Maret 1980 Nomor 98/Kanidit/SPK/Pend/80, diberikan Ijazah Perawat Kesehatan, tanggal 7 Agustus 1980 terdaftarNomor 1/PK/A/23/80, tanggal 14 Agustus 1980 (Bukti P.3), selanjutnyamenjadi calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 1995 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Maluku Nomor K.P00.02.1.5.2440

Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam meregistrasi ObyekSengketa a quo, terbukti didasarkan Cacat kehendak(WILLSGEBREKEWN), yaitu : a. secara waktu (ratione temporis) : Obyek Sengketa yang diterbtikan Tergugat Tahun 1993,Tahun 1995 dan Tahun 1997 ADALAH berasal dari SHMNo. 511/Kelurahan Lontar Gambar Situasi No. 8340tanggal 5 Desember 1985, seluas 6.935 M2, atas nama:19Padahal Tahun 1974 (24 Oktober 1974) tanah Petok DNo. 230 atas nama: Karnawi P.

Putusan Nomor 1 PK/PAP/20211.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali membantah dengan tegaspertimbangan Judex Juris pada halaman 98 putusannya yangpada pokoknya menyatakan bahwa Termohon (KPU KotaBandar Lampung) melanggar kewenangan dar segi waktu(onbevoegheid ratione temporis) karena telah menetapkanKeputusan Pembatalan Pasangan Calon melampaui tahapanyang ditentukan dalam pasal 5 UndangUndang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur

2020, sebagai berikut: proses sengketa administrasi sampai dengan tanggal 9November 2020; pelaksanaan Pemilihan tanggal 9 Desember 2020; laporan adanya dugaan pelanggaran administasi secara TSMtanggal 9 Desember 2020; Pemohon ditetapkan sebagai Pemenang Pemilihan tanggal 15Desember 2020; Keputusan Objek sengketa diterbitkan tanggal 8 Januari 2021;Bahwa pertimbangan Majelis Judex Jurns tentang tindakanTermohon menerbitkan objek sengketa dianggap melanggarkewenangan dari segi waktu (onbevoegheid ratione

temporis)jelaskeliru serta tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.Bahwa apabila Majelis Judex Juris hendak menilai kewenanganTermohon (KPU Kota Bandar Lampung) dan Bawaslu ProvinsiLampung dari segi waktu, maka yang seharusnya dinilai adalahkewenangan dari segi waktu berkenaan dengan pengusutanHalaman 7 dari 48 halaman.

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktudari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa namaMoh.

hal tersebut tidak dilakukan, maka melanggar asaspemerintahan yang baik;Bahwa kapan suatu keputusan itu mengikat yaitu sejak yang bersangkutanitu mengetahui, bisa disampaikan atau diumumkan, kalau yang bersangkutanitu walaupun tidak dituju, tetapi dalam prinsip transparansi tadi karena diapihak yang berkepentingan wajib diberitahu, yang kedua kalau masadikatakan surat itu melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalamperaturan maka kewenangan yang digunakan untuk menetapkan surat ituonbevoegd ratione

temporis, tidak berwenang karena waktu, kadaluarsa,kalau suatu keputusan dibuat tidak ada dasar kewenangan baik dasarkewenangan waktu materi maupun tempat tidak ada dasarnya makakeputusan itu batal demi hukum;Bahwa karena itu onbevoegd ratione temporis maka dia sudah tidak punyakewenangan lagi dari sisi waktu maka dia tidak bisa mengambil suatukeputusan, keputusan yang dikeluarkan tanpa dasar kewenangan makabatal demi hukum, di UndangUndang Nomor 30 dan secara teoritismenyatakan demikian, artinya

Pokja tidak memberitahu keadaan ini, menurut Ahli kalau itutidak ada jawaban berarti tidak ada keputusan lain selain keputusan berupapenetapan pemenang, karena tidak ada keputusan lain yang membatalkan,itu kan yang diterima, terkait surat yang ada ini adalah sebagai alat bukti dipengadilan, apakah ini dianggap tahunya sekarang, itu Majelis Hakim yangmenilai, kedua terkait lewat waktu, Kewenangan itu kan dibatasi oleh materi,tempat, dan waktu kalau itu diterbitkan sudah lewat waktu maka inionbevoegd ratione

temporis tidak berwenang karena waktu, kalau keputusanitu diterbitkan karena tidak mempunyai kKewenangan lagi, maka batal demihukum karena tidak didasarkan kewenangan;Bahwa Kalau evaluasi ulang, apakah mengevaluasi ulang pemenang ataupemenang cadangan?

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggangwaktu dari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2, Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang ataumateri wewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa namaMoh.

Batasanbatasan tersebut meliputi Isi / Materi(Materiae), Wilayah /Ruang (Locus) dan dan Waktu (Tempus), berdasarkanbatasanbatasan tersebut setiap penggunaan wewenang diuar batasbatas itumerupakan tindakan melanggar wewenang (onbevoedheid), yang oleh Walinedibedakan atas onbevoedheid ratio materie, onbevoedheid ratione loci danOnbevoedheid ratione temporis, berarti bahwa organ administrasi melakukantindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam wewenangnya (LiteraurKarakteristik Hukum Acara Peradilan

tata usahanegara yang digugat tersebut sah (rechtmatig) atau tidak, adalah penilaian dari aspekkewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa in litis; Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:Tidak berwenang dari segi materi atauonbevoegheid ratione materiae, tidakberwenang dari segi tempat atau onbevoegheid ratione loci, dan tidak berwenang darisegi waktu onbevoegheid ratione

temporis.

Sedangkanonbevoegheid ratione temporis terjadi apabila wewenang yang digunakan olehpejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untukwewenang tersebut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan:Pasal 511) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidangakademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuanpendidikan.2) Pengambilan keputusan pada

Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktudari berlakunya wewenang (Bevoegheid ratione temporis);2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerahberlakunya wewenang (Bevoegheid ratione loci);3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materiwewenang (Bevoegheid ratione materiae);Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitandengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang(Bevoegheid ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa namaMoh.