REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA VS ZAINUDIN ALAMON, MAMAT SURYADI, ADE ARQAM HIDAYAT, PATRISIUS BEREK, MUHAMMAD SANI, ALFI WIBOWO

Dengan demikian, ada pelimpahanwewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada RektorUniversitas Swasta dalam hal pelaksanaan fungsi pendidikan tinggi,tidak terkecuali bagi Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.Dengan demikian Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta adalahPejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifateksekutif yaitu urusan pemerintahan di bidang pendidikan;Bahwa Indroharto juga menyebutkan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah keseluruhan aparat

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SKHalaman 13 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 307 K/TUN/201560.Agustus 1945 Jakarta yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri melaluiSurat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor090/SKREK/UNTAG/I/VII/1993 karena Penggugat Ill, Penggugat IV,Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIIIdiberikan sanksi di luar ketentuan, yaitu skorsing minimal 4 (empat)semester dan maksimal 6 (enam) semester sedangkan dalam Pasal 10angka e Statuta Universitas 17 Agustus 1945 disebutkan maksimalskorsing hanyalah 2 (dua

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tertanggal 03Halaman 32 dari 40 halaman.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan berupa:Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor:03/SKREK/SM/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang PenerapanSanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus1945 Jakarta, khususnya atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon,Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Patrisius Berek, Muhammad Sani,dan Alfi Wibowo;4.

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA VS ZAINUDIN ALAMON, DKK;

Dengan demikian, ada pelimpahanwewenang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada RektorUniversitas Swasta dalam hal pelaksanaan fungsi pendidikan tinggi,tidak terkecuali bagi Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.Dengan demikian Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta adalahPejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan kegiatan yang bersifateksekutif yaitu urusan pemerintahan di bidang pendidikan;Bahwa Indroharto juga menyebutkan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah keseluruhan aparat

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor: 03/SKREK/SM/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan SanksiAkademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945Jakarta atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, AdeArgam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, MuhammadSani, Alfi Wibowo, dan Muh.

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor090/SKREK/UNTAG/I/VII/1993 karena Penggugat Ill, Penggugat IV,Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIIIdiberikan sanksi di luar ketentuan, yaitu skorsing minimal 4 (empat)semester dan maksimal 6 (enam) semester sedangkan dalam Pasal 10Halaman 23 dari 40 halaman.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan berupa:Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor:03/SKREK/SM/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang PenerapanSanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus1945 Jakarta, khususnya atas nama mahasiswa: Zainudin Alamon,Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Patrisius Berek, Muhammad Sani,dan Alfi Wibowo;4.

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis,' tanggal 8 #Desember 2016, olehDr.

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA.;ZAINUDIN ALAMON.;MAMAT SURYADI.;ADE ARQAM HIDAYAT.;

MAMAT SURYADI, DKK;REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA

damai dan tertid di lingkungankampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang menuntutdiaktifkannya kembali selurun organisasi mahasiswa yang telahdiberangus oleh TERGUGAT dan dihapuskannya pungutanpungutanyang memberatkan mahasiswa seperti Uang Ujian Susulan, DendaKeterlambatan Pembayaran SPP, dan lainlain ;Bahwa TERGUGAT kemudian menganggap bahwa aksi unjuk rasasecara damai dan tertib tersebut adalah perbuatan yang tidak pantasdan menghukum PARA PENGGUGAT dengan cara mengeluarkanSurat Keputusan Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor :03/SKREK/SM/I/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang PenerapanSanksi Akademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17Agustus 1945 Jakarta atas nama mahasiswa : Zainudin Alamon,Mamat Suryadi, Ade Arqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, PatrisiusBerek, Muhammad Sani, Alfi Wibowo, dan Muh.

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Nomor : 03/SKREK/SM/I/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Penerapan SanksiAkademis bagi Mahasiswa Fakultas ISIP Universitas 17 Agustus 1945Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor: 87/G/2014/PTUN.JKT.Jakarta atas nama mahasiswa : Zainudin Alamon, Mamat Suryadi, AdeArqam Hidayat, Arnold Dedy Salam Mau, Patrisius Berek, MuhammadSani, Alfi Wibowo, dan Muh.

., LLM;Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHI KETENTUAN TENTANGKOMPETENSI ABSOLUTBahwa oleh karena telah jelas dan terang terdapat kejanggalan dan cacatadministrasi dalam Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945Jakarta No. 061/SKREK/KOM/VII/1992 tentang Pengangkatan KaryawanUniversitas 17 Agustus 1945 Jakarta, tertanggal 29 Juli 1992, yangditandatangani oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta saat itu yaituProf. Dr.

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut),Dengan alasan bahwa gugatan a quo terdapat kejanggalan dan cacatadministrasi dalam Surat Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945Jakarta No. 061/SKREK/KOM/VII/1992 tentang Pengangkatan KaryawanUniversitas 17 Agustus 1945 Jakarta, tertanggal 29 Juli 1992, yangditandatangani oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta saat ituyaitu Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H, maka seharusnya yang dipersengketakanadalah Surat Keputusan Rektor tersebut.

PerselisihanHubungan Industrial yang berbunyi Perselisihan Hubungan Industrialadalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antarapengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerna/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak,perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja danperselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan,maka dalam hal ini oleh karena terdapat kejanggalan dan cacat admnistrasidalam Surat Keputusan Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta No.061/SKREK/KOM/VII/1992 tentang Pengangkatan Karyawan Universitas 17Agustus 1945 Jakarta, tertanggal 29 Juli 1992, maka menurut hukum,Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;2.

Kepala BAU danBAAK Untag Jakarta, 4) Yang bersangkutan untuk dilaksanakan, dan 5) Arsip.Dan lebih lanjut dalam Replik Penggugat tersebut pada poin3 yang padapokoknya mengakui yang mengeluarkan surat pemberhentian karyawan tetapadalah Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P1= Bukti T1 tentangpengangkatan Penggugat sebagai karyawan Universitas 17 Agustus 1945Jakarta oleh Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan bukan oleh KetuaYayasan, menurut

(Bukti P 2).3 Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan PerguruanTinggi 17 Agustus 1945 Jakarta tersebut di atas dan fakta di lapangan, Penggugattidak pernah menjadi Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, sehinggaadalah keliru dan terlalu mengadaada isi berita yang disebarluaskan Tergugat.4 Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan Rektor Universitas 17 Agustus1945 Jakarta maka berita yang disebarkan ke publik oleh Tergugat bahwaPenggugat tidak melaporkan pertanggungjawabannya

Thomas Noach Peea, MMsebagai Ketua Pembina YAYASAN, juga telah merangkap jabatan sebagaiRektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta sebagaimana terbukti dari SuratKeputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tertanggal 27 Juli2010 (Bukti P.9), di mana sebagai Rektor adalah Prof DR.Thomas NoachPeea, MM;101112Bahwa selanjutnya dari bukti P.9 tersebut juga terbukti bahwa RudyonoDarsono selaku Ketua YAYASAN, juga merangkap jabatan sebagai KetuaPelaksana Tugas dan Direktur Program Pasca Sarjana