Ditemukan 30 data
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)No.193/ PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;Bahwa Surat Keputusan tersebut telah diterima Penggugat pada tanggal21 September 2000 dan gugatan ini daftarkan pada tanggal 18 Desember 2000,Hal. 1 dari 9 hal.
Menyatakan batal atau tidak sah : Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehTergugat ;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 36 PK/TUN/20063. Memerintahkan kepada : Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000;4.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.SPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang diterbitkan olehTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986, karena Surat Keputusan tersebut tidak ditujukan kepadaPenggugat dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.
No. 36 PK/TUN/2006DAN MENGADILI SENDIRI : Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) NomorSPPBS193/PUPNC.20/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkanoleh Tergugat / Terbanding ; Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding supaya mencabut SuratKeputusan SPPBS tersebut diatas; Mempertahankan tetap berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 123 K/PEN.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 16Januari 2001
Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) No.193/PUPNC.20/2000, tanggal 18 September 2000 tersebutdiatas jelasjelas cacat hukum dan harus dibatalkan, karena SPPBStersebut dibuat tanpa adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanahseperti yang diwajibkan oleh ketetuan Pasal 21 Peraturan PemerintahNomor : 10 Tahun 1961 jo Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 43 PeraturanPemerintah Nomor : 24 Tahun 1997;5.
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal3 Pebruari 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat II;Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009 tanggal20 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat III;Gugatan mana adalah sebagai berikut :1.Bahwa, Penggugat adalah Penghuni Tanah/Bangunan milik NV.
SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat II;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009, yang diterbitkan oleh TergugatIl;Pengumuman Lelang Kedua No.
SPS44/PUPNC.02.01/2008 Tanggal 3Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat II;Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor. 93 PK/TUN/2012126.7.Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009, yang diterbitkan oleh TergugatIl;Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/ 2009tanggal 20 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat III;Ill.
SPS44/PUPNC.02.01/2008 tanggal 3Pebruari 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat II;Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009, yang diterbitkan oleh TergugatIl;Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009 tanggal20 Nopember 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat III;IV.
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.11/ PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009;Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor. 93 PK/TUN/20121616c.
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, Pelapor / korban (Dwi Bijanto) membeli sebidang tanah danbangunan yang terdiri dari 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik melalui kantor lelangberdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor :PENG025/WPN06/KP.03/1999 tertanggal 09 Februari 1999 No. Urut 22atas nama H. Saean Bin Karsan Wari Warso Sentono yang dilakukan padatanggal 27 Juni 2001 ;2. Bahwa Pelapor / korban (Dwi Bijanto) telah membalik namakan sertifikat No.348, 349, 350, 351, 352, 353, dan 354 atas nama H.
Bahwa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor : PENG025/WPN06/KP..03/1999 tertanggal 09 Februari 1999 No. Urut atas namaH. Saean Bin Karsan Wari Warso Sentono, yang mana surat perintahpenjualan barang sitaan (SPPBS) tersebut telah dibatalkan dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 20 /G.TUN/1999/PTUN.Sby,tanggal 01 Juni 1999 (Periksa Bukti T01), Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya No. 93/BTUN/1999/PT.TUN.Sby, tanggal 16Hal. 5 dari 8 hal. Put.
60 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat III, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati/dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;C. Berita Acara Penyitaan Nomor BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 yangditerbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadap persil tanah danbangunan yang ditempati/dihuni oleh PenggugatPenggugat.d.
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat III, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati/dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II;C. Berita Acara Penyitaan Nomor : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 yangditerbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadap persil tanah danbangunan yang ditempati/dihuni oleh PenggugatPenggugat;Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 703 K/Pdt/2019d.
252 — 36
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat III, khusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh Penggugat I dan Penggugat II.c. Berita Acara Penyitaan No : BA-44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh Penggugat-Penggugat.d. Pengumuman Lelang Kedua No.
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat Ill, Knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati / dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.3.
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat Ill, Knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati / dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.c. Berita Acara Penyitaan No : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khususterhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni olehPenggugatPenggugat.d. Pengumuman Lelang Kedua No.
SPS44/PUPNC.02.01/2008tanggal 3 Februari 20092) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009,3) Berita Acara Penyitaan No: BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009 tanggal 13 Mei 20094) Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009 tanggal 20 Nopember 2009b.
Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009 dan telah dibuatPengumuman Lelang Kedua No.
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkanoleh Tergugat Ill, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yangditempati / dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.c. Berita Acara Penyitaan No : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khususterhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni olehPenggugatPenggugat.d. Pengumuman Lelang Kedua No.
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)merupakan kewenangan dari Ketua PUPN berdasarkan UU No. 49 Prp.Thn. 1960, dimana tidak ada (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi),sehingga tidak ada dasar hukum yang membatalkan surat tersebut;. Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak bisa membuktikandalilnya yang menyatakan kurs rupiah terhadap US$ saat terjadinyaperjanjian kredit dapat dijadikan dasar penentuan jumlah hutang.
Bahwa penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)merupakan kewenangan dari Ketua PUPN berdasarkan UU No. 49 Prop.Thn. 1960, dimana tidak ada ketentuan yang mengharuskan memintapersetujuan debitur (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi), sehinggatidak ada dasar hukum membatalkan surat tersebut;.
Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertamatersebut di atas telah keliru dan salah serta melanggar peraturanperundangundangan oleh karena tindakan Pemohon Kasasi Il dalammenerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No.
No.2432 K/Pdt/2012hingga diterbitkan Surat Paksa yang dijalankan dengan Surat PerintahPenyitaan hingga Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)dikarenakan Termohon Kasasi tetap tidak memenuhi kewajibannyauntuk membayar hutangnya, maka adalah berdasar dan beralasanmenurut hukum apabila Judex Juris mengesampingkan pertimbanganhukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama a quo dan selanjutnyamemeriksa, mengadili dan memberikan pertimbangan hukumnya sendiriterhadap perkara permohonan kasasi ini.Bahwa
30 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tahun 2001 Penggugat ada mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara dengan register perkara Nomor26/G/2001/PTUNMDN terhadap Ketua Panitia Urusan PiutangNegara Wilayah Medan, Kepala Kantor Pelayanan PengurusanPiutang Negara Medan, Kepala Kantor Lelang Negara Medandengan objek gugatan yakni Surat Perintah Penyitaan (SPS)tanggal 18 Mei 1995 Nomor SPS2/PUPNW.1/1995,Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor 65/PUPNW.1I/1995 tanggal 5 Juni 1995, Pengumuman Lelang Keduatanggal
Bahwa terhadap pekara tersebut telah dimenangkan olehPenggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 26/G/2001/PTUNMdn juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 27/BDG/2002/PT.TUNMdn juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2002yang amarnya menyatakan batal Surat Perintah Penyitaan (SPS)tanggal 18 Mei 1995 Nomor SPS2/PUPNW.1/1995,menyatakan batal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) tanggal 5 Juli 1995, menyatakan batal Risalah Lelangtanggal
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPPBS0104/PUPNC.VI.11/1998Tanggal 10 Oktober 1998 ;3. bahwa oleh karena Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkanakibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (Pasal 1 butir3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986) ;bahwa SPPBS tersebut dikeluarkan
35 — 14
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan olehTergugat Ill, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati/ dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.3. Berita Acara Penyitaan No : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadappersil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh Penggugat danPenggugat Il.4. Pengumuman Lelang Kedua No.
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 Tanggal 15 September 2009 yang diterbitkan olehTergugat Ill, knusus terhadap persil tanah dan bangunan yang ditempati/ dihuni oleh Penggugat dan Penggugat II.c. Berita Acara Penyitaan No : BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat IV, khusus terhadappersil tanah dan bangunan yang ditempati / dihuni oleh PenggugatPenggugat.d. Pengumuman Lelang Kedua No.
SPS44/PUPNC.02.01/2008tanggal 3 Februari 20092) Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No. 11/PUPNC.02.01/2009 tanggal 15 September 2009,3) Berita Acara Penyitaan No: BA44/BAP/WKN.02/KNL.0100/2009tanggal 13 Mei 20094) Pengumuman Lelang Kedua No. PENG.08/WKN.02/KNL.01/2009tanggal 20 Nopember 2009~ 93b.
93 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa unsur kehendak sebagai dasar hukum dari pelaksanaanlelang/risalah lelang obyek sengketa seecara terpisah dan formil terdapatdalam Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) ;Bahwa mengingat buku II MARI halaman 149 memuat asas suatupelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yangberlaku tidak dapat dibatalkan dan terbukti bahwa risalah lelang obyeksengketa telah dibuat sesuai dengan peraturan yang ada atau palingtidak Hakim Judex Factie tidak dapat membuktikan bahwa pelelangantelah
74 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) tidaklah merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) karena tidakmemenuhi unsurunsur dari ketentuan Pasal 1 butir 3, tetapi memenuhiketentuan Pasal 2 butir a UU No. 5 tahun 1986 karena : SPPBS, obyek gugatan ke1 Tergugat , adalah merupakan tindakanlanjut dari pada rentetan tindakan pengurusan piutang negara yangtelah dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Medan ic.Tergugat ; SPPBS belum bersifat final karena masih memerlukan tindak
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggapenerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) dan SuratPengumuman Lelang Kedua serta pelaksanaan lelang oleh Tergugat III adalahmerupakan perbuatan sewenangwenang dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayal (2)huruf a dan c UndangUndang No. 5 Tahun 1996 ;Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut, ternyata pembelinya adalahTergugat sendiri sebagai pemohon lelang.
140 — 49
:1) salinan/fotokopi Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) Nomor322/PUPNC. 10.05/2008 tertanggal 21 April 2008 tentang PenetapanJumlah Piutang Negara (PUPN) atas nama PT Sahid Detolin Textil2) salinan/fotokopi Surat Paksa Nomor SP916/PUPN.10.05/2008tertanggal 06 Mei 2008;3) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan (SPS) Nomor: SPS133/PUPNC.10.05/2008 tertanggal 05 Agustus 2008;4) salinan/fotocopi Berita Acara Penyitaan Nomor BAP48/WKN.08/KNL.0304/2010 tanggal 8 Oktober2010;5) salinan/fotokopi Surat
Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)Nomor: SPPBS03/PUPNC.10.05/2011 tanggal 11 Januari 2011;6) salinan/fotokopi Perincian Hutang tertanggal 30 Oktober 2012;7) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Kepada PenanggungHutang/ Penjamin Hutang Nomor 2161/WKN.08/KNL.03/2012 tanggal19 Desember 2012 dan Nomor 2411/WKN.07/KNL.05/2012 tanggal 20Desember 2012.8) asli/fotokopi bukti kepemilikan/nak atas barang yang akan dilelangberupa SHM No.451/Desa Tugu, SHM No.452/Desa Tugu, dan SHMNo.453/Desa Tugu.d
Bukti T 19 Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)Nomor: SPPBS 03/PUPNC.10.05/2011 tanggal 11Januari 201120. Bukti T 20 SHM No.451/Desa Tugu, luas 6.000 m2, atasnama SUKAMDANI GITTOSARDJONO21. Bukti T 21 SHM No,452/Desa Tugu, luas 8.000 m2, atasnama SUKAMDANI GITTOSARDJONO22. Bukti T 22 SHM No.453/Desa Tugu, luas 6.000 m2, atasnama SUKAMDANI GITTOSARDJONO23. Bukti T 23 Pengumuman Lelang Ulang melalui harian umumRadar Bogor yang terbit pada tanggal 20Desember 201224.
45 — 9
Berdasarkan haltersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum, TergugatIl menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) untuk melaksanakan penjualan melalui lelangbarang jaminan dan atau harta kekayaan lain milikPenanggung hutang dan atau penjamin hutang yangtelah disita berdasarkan Berita Acara Penyitaan.Bahwa demi melakukan penyelamatan uang Negaraberdasarkan peraturan perundangundangan dan jugamengingat tidak adanya itikad baik dari Penggugat dalammenyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada tanggal 22 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Subur Ladang Andalan, PTBangun Maya Indah dan PT Duta Sumber Nabati;Pada tanggal 23 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Antar Mustika Segara;Pada tanggal 17 Juli 2007, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) terhadap PT Antar Mustika Segara, PT SuburLadang Andaian, PT Bangun Maya Indah dan PTDuta Sumber Nabati;14.
123 — 54
Berita Acara penyitaan dengan Nomor : BAP.97110286/WPN.06/KP.02/1998 tanggal 22 Mei 1998.Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)dengan Nomor SPPBS091/PUPNW.VI/KP 02/1998tanggal 28 Mei 19985. Bahwa dari keterangan tersebut diatas, telah jelasbahwa tidak ada perbuatan dari Turut' Tergugat yangbertentangan dengan hukum, namun telah sesuai denganketentuan dan Peraturan Perundang undangan yang berlakuyaitu.
115 — 67
;Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohonm putusan yang seadiladilnya( ex aequo et bono) ;Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil / alasan Penggugat, kecualiterhadap halhal yang diakui secara tegas kebenarannya ;Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat khususnya terhadapTergugat IV dalam gugatannya terkait dengan lelang eksekusi PUPN yangdilaksanakan oleh Tergugat IV berdasarkan Surat
Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) dari Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Nusa TenggaraTimur Nomor : SPPBS58/PUPNC.22/2005 tanggal 14 Nopember 2005, terhadapbarang / obyek jaminan milik Penggugat berupa tanah seluas 13.608 m2 sesuaidengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 396 tanggal 2 Juni 1992 (SHM 396/1992),berikut segala sesuatu yang ada dan akan ada di atasnya, yang terletak di KelurahanLabuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu KabupatenManggarai), atas