Ditemukan 112319 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diedarkan dayat darat dapot dapit dapar dibebankan dimekarkan
Penelusuran terkait : Korupsi (sependapat Narkotika (tidak sependapat Dapat dibenarkan) Tidak dapat diterima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 PK/Pid.Sus/2021
Tanggal 9 Agustus 2022 — DEWI TISNAWATI
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-10-2019 — Upload : 06-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 PK/Pdt/2019
Tanggal 4 Oktober 2019 — INAQ SAMSUL HADI ALIAS LAQ KAREP, dkk vs LAQ MAHNEP ALIAS INAQ MISNUN, dkk
160 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauankembali pada tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agarMahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanyakekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak
    dapat dibenarkan,karena alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dalil dan perbedaanpendapat mengenai faktafakta yang telah dipertimbangkan oleh Judex Jurisdan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dimana objek sengketa adalah milik ParaTermohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang berasal hibah daripamannya Log Kerap pada tanggal 26 Maret 1985, sehingga perbuatan ParaPemohon Peninjauan Kembali menguasai objek sengketa tanpa persetujuanPara Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 09-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 9 Agustus 2022 — NANDA PRIBADI alias NANDA BIN ARDINAL
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-12-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 3 Desember 2018 — SYAFRUL ANAS bin ABDUL WAHID
340 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa permohonan Peninjauan Kembali melalui/diketahui KepalaLembaga Pemasyarakatan (LP) Rumah Tahanan Negara (RUTAN) bagiNarapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan, karenatidak sesuai ketentuan Pasal 264 Ayat (1) KUHAP, Surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2479 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-07-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137 B/PK/PJK/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RECKITT BENCKISER INDONESIA
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-12-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 3 Desember 2018 — AUGUS HENDY
197 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-04-2017 — Upload : 11-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 5 April 2017 — NOFRIZAL
197 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kelalaian yang dilakukan oleh TerdakwaNofrizal dalam perkara a quo adalah karena ada pertentangan antarakewajiban hukum Terdakwa Nofrizal dengan kepentingan hukum dariTerdakwa Nofrizal tersebut, yaitu daya paksa yang bersifat fisik disebutdengan noodtoestand atau keadaan darurat;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut:Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana tidak
    dapat dibenarkan, karena alasan tersebut tidak memenuhi salahsatu alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);Bahwa lagi pula keterangan tambahan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana tidak cukup untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana PemohonPeninjauan Kembali / Terpidana atas tindak pidana narkotika yang telahHal. 16 dari 18 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-02-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 28 Februari 2018 — EMUS MUSTARMAN bin HARJA
239 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 222 PK/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauankembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 PelanggaranPasal 56 Ayat (1) KUHAP tidak dapat dibenarkan, karena faktanyaPemohon telah didampingi oleh
    Dengandemikian, alasan peninjauan kembali Pemohon tersebut harusdikesampingkan, karena tidak beralasan menurut hukum;Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 Adanyakekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan,karena dalam putusan Judex Juris/Mahkamah Agung yangdimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud, dan Pemohon tidakmengajukan buktibukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukumpeninjauan kembali yang
    No. 222 PK/Pid.Sus/2017UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair;Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembalisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan cKUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
Tanggal 9 April 2019 — LUANNA WIRIAWATY
3004 — 1601 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
  • Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada MajelisHakim Kasasi yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan tidakterbukti bersalah dalam dakwaan primair dan susidair dan oleh karena itumembebaskan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak didukungoleh faktafakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yangbersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwasehingga permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/Terdakwadinyatakan ditolak;
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat:
Didi Suhendar
Tergugat:
PT Roxy Prameswari
244 — 289
  • >DALAM KONPENSI

    DALAM PROVISI:

    • Menolak Provisi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan tindakan Tergugat yang kemudian tidak memberikan pekerjaan terhadap Penggugat adalah bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak
    dapat dibenarkan secara hukum;
  • Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 93 ayat (2) huruf f Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum;
  • Menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat membatalkan Surat Keputusan nomor 032/RP-VIII/HRD/2018 tertanggal 20 Agustus 2018;
  • Menghukum Tergugat dengan memerintahkan
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum
Register : 26-10-2023 — Putus : 21-11-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 138/PID/2023/PT BTN
Tanggal 21 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum V : MARIO NICOLAS, S.H
Terbanding/Terdakwa : RIKO ARIZKI Alias RIKO bin ALFARED
79 — 50

  • Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 126/Pid.B/2023/PN Pdl, tanggal 9 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

    Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-kebaratan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding nya tidak dapat dibenarkan dan harus di kesampingkan.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 16 Nopember 2018 — Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJI’UN
218 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PK7 : berupa Sertifikasi Akreditasi Program Studi SarjanaKedokteran Universitas Jambi dengan PeringkatB;tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telahdigunakan untuk kegiatan bealjar Mahasiswa dan penelitian Dosen, tidakmembatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuaispesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak.Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKemblai/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata,tidak pula
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 07-12-2017 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN AMBON Nomor 238/Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 2 Oktober 2018 — BARBALINA HUNILA, bertempat tinggal di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marcus Manuhutu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pohon Mangga, RT.002/RW.06, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: 1. ABRAHAM C. TUHUMENA, bertempat tinggal di RT.002/RW.01, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Abraham Hattu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Malaihollo, RT.001/RW.003, No. 14, Kelurahan Matayane (Lorong Jembatan Batu), Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave A. H. Pooroe, S.H, Sayid Hasan Assagaf, S.H, Khikmanto Supribadi, S.T, Rachmadani Sigit, S.H, kesemuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Ambon dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, No. 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
400 — 584
  • Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 414/Desa Tawiri tertanggal 28 Maret 2001 seluas 1.449 M2 dan Surat Ukur Nomor : 23/1998 tanggal 31 Oktober 1998 milik Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah Dusun Dati Wurmata milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. 6.
    Menimbang, bahwa terhadap hal itu majelis hakim berpedoman padaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 84K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pat.G/2017/PNAmbdengan kaidah hukum Wal/aupun tidak semua ahli wans turut menggugat,tidaklah menjadi batalnya atau tidak sahnya surat gugatan dan YurisprudensiMARI No. 516K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 dengan kaidah hukumPertimbangan bahve gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahlivaris yang menggugat, tidak
    dapat dibenarkan, karena menurut YurisprudensiMahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat; Menimbang, bahwa selain itu sesuai bukti P7 berupa surat kuasa yangdibuat tanggal 10 Januari 2014, ternyata bahwa Leonora Hunila adamemberikan kuasa kepada Barbalina Hunila untuk mengurus hakhak keduabelah pihak terkait kepemilikan dusun dati sesuai putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmajelis hakim berpendapat jawaban
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 23-03-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 109/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 15 September 2022 — Penggugat:
Supiyati
Tergugat:
Basis Dg. Nai
82 — 29
  • Tamangapa Raya, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Provinsi Sulawesi milik Penggugat oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan/dapat dikesampingkan;
  • Menyatakan Tergugat sama sekali tidak memiliki hak/tidak berhak atas bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bangkala, Kecamatan Panakukang, Kabupaten/Kotamadya Ujung Pandang, saat ini Jl.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 21-06-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 172/Pdt/2022/PT MDN
Tanggal 21 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : Desman Zega Diwakili Oleh : Soziduhu Gea, S.H.
Terbanding/Tergugat I : Faozatulo Zega Alias Ama Gamawa
Terbanding/Tergugat II : Nurulia Hulu Alias Ina Gamawa
Terbanding/Tergugat III : Adisa Zega
Terbanding/Turut Tergugat : Buala Gea
38 — 27
  • membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 09 Maret 2022,memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugatserta kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula Tergugat I, II dan II sertaTurutTergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

    Bahwa alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak

    dapat dibenarkan, karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut bersifat pengulangan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan dalam perkara ini.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 17-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PT PALU Nomor 10/PID.SUS-Anak/2020/PT PAL
Tanggal 24 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum I : HARIS ABDUL ROHMAN IBAWI, S.H.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : PANJI MOHAMAD HALIL Alias HALIL
94 — 25
  • Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

    Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

    Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

    Menimbang, bahwa keberaratan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya tidak

    dapat dibenarkan karena pertimbanganHakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, maupun dalam penjatuhan pidana kepada Anak tersebut sudah tepat dan benar seperti dalam pertimbangannya pada halaman 14 sampai halaman 26 dalam putusannya, sedangkan mengenai penahanan anak yang dimulai sejak tanggal 06 November 2020dari penahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim adalah penahanan yang sah berdasar ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak, dan
    Negeri Donggala dalam menjatuhkanpidananya tidak mempertimbangkan penahanan anak yang telah dijalanisejak 06 Oktober 2020 dari penahanan Penyidik, Penuntut Umum maupunHakim, dan hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga putusantersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidakmenimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal:;Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebutdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa keberaratan dari Jaksa Penuntut Umum dalammemorinya tidak
    dapat dibenarkan karena pertimbangan Hakim TingkatPertama dalam pertimbangan hukumnya, maupun dalam penjatuhan pidanakepada Anak tersebut sudah tepat dan benar seperti dalam pertimbangannyapada halaman 14 sampai halaman 26 dalam putusannya, sedangkan mengenaipenahanan anak yang dimulai sejak tanggal O06 November 2020 daripenahanan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim adalah penahanan yangsah berdasar ketentuan pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sitem Peradilan Anak, dan dalam
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
ELON GIEFEN SOHILAIT
Tergugat:
1.ABRAHAM HELAHA
2.YOHANIS KAYA
75 — 25

    1. Menyatakan jual beli dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak dapat dibenarkan karena terdapat/terletaknya didalam Tanah Dusun Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal atau cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
    SubjektifPenggugat.11.Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudpada posita gugatan Penggugat point 10 diatas, maka Tergugat dan Tergugat II tidakberhak untuk menguasai bahkan memiliki tanah Dusun dati Wosu yangdidalamnya terdapat tanah objek sengketa oleh karena tanah dati Wosu danobjek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat.12.Bahwa surat Pelepasan Hak atas tanah tertanggal 10 Agustus 2010 milik Tergugat IIyang diperoleh dari tergugat (objek sengketa) adalah tidak
    dapat dibenarkan karenaperbuatan hukum Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut terdapat/ letaknya didalamtanah Dati Wosu milik Penggugat dan oleh sebab itu harus dinyatakan batal demihukum atau cacat hukum dan tidak mempunyal kekuatan berlaku dan mengikat secarahukum.13.Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh tergugat II yangdidasarkan atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka kepemilikanTergugat Il maupun sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya harusdinyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-11-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Fahrul Kasim,S.Kom(T1),DK,Suparti Uno,S.E(T2)
103 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair, yaitu dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, ... [Selengkapnya]
  • 2010 dan Tahun2011 dan melakukan pembayaranpembayaran tersebut masih beradadalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Terdakwa dalamjabatannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa II dalam jabatannyaselaku Bendahara Pengeluaran, maka apa yang dilakukan Terdakwa danTerdakwa II atau perbuatanperbuatan sebagaimana diuraikan di atas belumdapat dikualifisir ke dalam perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti,adalah pertimbangan yang tidak
    dapat dibenarkan karena unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan merupakan perbuatan melawanhukum yang bersifat khusus yang merupakan bagian melawan hukum yangbersifat umum yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.