Tidak terpenuhi syarat formal Kewenangan absolut dan relatif;b) Tidak terbukti adanya utang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal8 avat (4) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan PKPU;c) Pertimbangan mengenai biaya perkara.TIDAK ADANYA KREDITOR LAIN DALAM PERMOHONAN PKPU7. Bahwa dalam SEMA No. 2 Tahun 2019, diatur demikian :"Il. PERDATA KHUSUS2.

MARGOMULYO NO. 35 SURABAYA BELUM LAKU TERJUAL.2) Permohonan PKPU a quo diajukan dengan dasar adanya Perjanjian BersamaPengakhiran Hubungan Kerja tanggal 23 Agustus 2018 dan BUKANDENGAN DASAR ADANYA PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGANINDUSTRIAL YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.Sehingga TIDAK TERBUKTI adanya Utang TERMOHON PKPU kepada PARAPEMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, karena tidakpernah diperjanjikan daam Perianhian Bersama Pengakhiran Hubungan Kerjatertanggal 23 Agustus 2018 yang

Jawabnya: tidak, karena:a.Tidak ~~ terbukti bahwa sebagai perseroanTermohon PK telah menjadi badan hukum(rechts person) karena tidak didukung oleh suratpengesahan dari Menkumham (mohon kembali lihaturaian bagian di atas);Tidak terbukti adanya utang;Bahwa alat bukti tanda terima saja yang diajukanoleh Termohon PK (dahulu) Pemohon ) tidak cukupuntuk membuktikan utang;Bahwa untuk membuktikan "utang" (yang tidakterbukti), Termohon PK (dahulu) = Pemohon =!)

Justru melalui adanyapembayaran tanggal 13 April 2006 dan pembayaranpembayaran berdasarkanakta perdamaian tangga 9 Juni 2006, saksi koroban Nura Sadikun mendapatkankeuntungan atas sewa kapal berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal12 Januari 2006.Demikian pula, berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatas,maka semestinya secara hukum unsur ke3 dari pasal 378 KUHP atas perkara aquo juga TIDAK TERBUKTI, dengan alasanalasan hukum :Dengan tidak terbukti adanya utang Terdakwa kepada

Bahwa dengan tidak adanya Pemberitahuan secara tertulis PemutusanPerjanjian sebagaimana disyaratkan pasal 10 ayat (1) Perjanjian, makaPEMOHON PKPU tidak dapat menuntut pengembalian uangnya yangtelah dibayarkan, demikian tidak terbukti adanya Utang yang jatohtempo dan dapat ditagih;C. TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN TERMOHON PKPU1.

dari buktibukti yang diajukan tersebut Termohonmembuktikan dalil sangkalannya bahwa Termohon telah membayar seluruh transaksi yang dilakukan kepadaCV.Dea Karya Utama/Bapak Aplis lengkap dengan tanggal dilakukannya transaksi dan jumlah transaksinya ;Bahwabukti T5 tersebut merupakan bukti autentik karena yang menerbitkan adalah Bank dimana transaksi dilakukan ,sehingga dari bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut maka bukti P19 yang diajukan oleh Pemohon menjaditerbantahkan dan karenanya pula tidak

terbukti adanya utang Termohon terhadap Kreditor lain yaitu CV.Dea KaryaUtama yang didalilkan oleh Pemohon ;Menimbang bahwa tentang tunggakan upah tenaga kerja yang menurut Pemohon tidak dipenuhi olehTermohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU memberikan definisi mengenai utangyaitu :Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uangIndonesia maupun mata uang asing baik secara langsung

DEDDY HANURAWAN ditolak.Bahwa justru karena tidak terbukti adanya utang H. DEDDY HANURAWAN(ic.

Debitur apabila terjadi penyimpangan dari perjanjiantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon PKPUtersebut tidak terdapat fakta atau keadaan yang bersifat sederhana untukmembuktikan adanya utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPUyang jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon PKPU, dengandemikian ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tidakterpenuhi;Ad. (3) :Menimbang, bahwa dengan tidak

terbukti adanya utang TermohonPKPU kepada Para Pemohon PKPU yang jatuh waktu dan dapat ditagih kepadaPara Pemohon PKPU sebagaimana telah diuraikan di atas, Maka Majelisberpendapat tidak perlu dibuktikan adanya kreditur lain atau dengan kata lainTermohon PKPU tidak memiliki kreditur lain sebagaimana syarat yangditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004;Menimbang, bahwa oleh karena syaratsyarat untuk Permohonan PKPUa quo dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU

berlangsung, ternyata PemohonPKPU dan Pemhon PKPU II belum atau tidak dapat membuktikan dalilpermohonannya bahwa Tanah Kavling FB02 dan Tanah Kavling FB01 masihtanah untuk pertanian tidak untuk kawasan pergudangan dan industri; Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka para Pemohon PKPUtidak dapat membuktikan adanya utang atau kewajiban Termohon PKPU yangtidak dapat dilaksanakan oleh Termohon PKPU yang dinyatakan atau dapatdinyatakan dalam jumlah Uand; 72222222222 222Menimbang, bahwa oleh karena tidak

terbukti adanya utang TermohonHalaman 43 dari 45 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga Jkt.PstPKPU, maka permohonan para Pemohon Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) haruslah ditolak; Menimbang, bahwa dengan demikian pula, maka bukti surat paraPemohon PKPU dan bukti surat Termohon PKPU lainnya tidak akandipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU danPemohon PKPU II ditolak, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadaPemohon

Tidak terpenuhi syarat formal kewenangan absolutdan relatif;b) Tidak terbukti adanya utang ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 8 ayai (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan PKPU;c) Pertimbangan mengenai biaya perkara.c. Amar Putusan PKPU Sementaraa) Dalam hal permohonan PKPU dikabulkan:1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon ...tersebut:2. Menetapkan Pemohon (Debitor) ... (identitas) dalamkeadaan PKPU Sementara selama ... hari palinglama 45 (empat puluh lima) hari;3.

buktibukti pencairan (bukti P4a.1 sampai dengan P4a.128 dan P4 b.1 sampai dengan P4b.20)dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk pencairan pinjaman atau kreditoleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1);Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencairan pinjaman ataukredit (Disbursement Request), sebagaimana bukti P4a.1 sampai dengan P4a.128 dan P4 b.1 sampai dengan P4b.20 adalah tidak sah, dan pencairanpinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh PT Sweet Indolampung(Penggugat 1) dan oleh karenanya tidak

terbukti adanya utang kepadaMarubeni Europe PLC (Tergugat 1);Menimbang, bahwa yang berhubungan dengan Akta Pernyataan Nomor 4 danAkta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 (bukti 6a dan P6b)tersebut maka selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa baik Marubeni Corporation (Tergugat 2) maupun PT SweetIndolampung (Penggugat 1) bukan sebagai pihak dalam akta Loan Agreement,tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 136 dan Akta Loan Agreement, tertanggal 17 Juli1993 Nomor 138 dibuat di hadapan

Nomor 1697 K/Pdt/2015dimaksud tidak dapat menjadi dasar untuk pencairan pinjaman atau kreditoleh PT Sweet Indolampung (Penggugat 1);Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencairan pinjaman ataukredit (disbursement request), sebagaimana bukti P4a.1 sampai dengan P4a.128 dan P4 b.1 sampai dengan P4b. adalah tidak sah, dan pencairanpinjaman tersebut tidak pernah diterima oleh PT Sweet Indolampung(Penggugat 1) dan oleh karenanya tidak terbukti adanya utang kepadaMarubeni Europe PLC (Tergugat