. $1 34 52.6 E112 30 48.6 Kebun Sawit Tergugat3. $1 34 52.9 E112 30 41.6 Kebun Sawit Tergugat Halaman 3 dari 23 hal. Put.

Nomor 2210 K/Pdt/2020 1. $1 35 01.6 E112 30 56.4 Kebun Sawit Tergugat2. $1 34 52.6 E112 30 48.6 Kebun Sawit Tergugat3. $1 34 52.9 E112 30 41.6 Kebun Sawit Tergugat4. $1 34 52.9 E112 29 54.8 Kebun Sawit Tergugat5. $1 35 21.1 E112 29 21.9 Kebun Sawit Tergugat6. $1 35 44.9 E112 29 22.1 Kebun Sawit Tergugatv. $1 36 24.5 E112 29 19.7 Kebun Sawit Tergugat8. $1 37 00.6 E112 29 19.5 Kebun Sawit Tergugat9. $1 37 20.2 E112 29 19.2 Kebun Sawit Tergugat10. $1 37 09.5 E112 28 47.6 Kebun Sawit Tergugat11. $1 37

Menyatakan areal Kebun Kelapa Sawit seluas 7.270 Ha yang terletakdi Desa Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan BukitIndah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dengan titik kordinat sebagai berikut: LS BT Keterangan$1 35 01.6 E112 30 56.4 Kebun sawit Penggugat Rekonvensi$1 34 52.6 E112 30 48.6 Kebun sawit Penggugat Rekonvensi$1 34 52.9 E112 30 41.6 Kebun sawit Penggugat Rekonvensi$1 34 52.9 E112 29 54.8 Kebun sawit Penggugat Rekonvensi$1 35 21.1 E112 29

LS BT Keterangan1. $1 35 01.6 E112 30 56.4 Kebun Sawit Tergugat2. $1 34 52.6 E112 30 48.6 Kebun Sawit Tergugat3. $1 34 52.9 E112 30 41.6 Kebun Sawit Tergugat4. $1 34 52.9 E112 29 54.8 Kebun Sawit Tergugat5. $1 35 21.1 E112 29 21.9 Kebun Sawit Tergugat6. $1 35 44.9 E112 29 22.1 Kebun Sawit Tergugat(. $1 36 24.5 E112 29 19.7 Kebun Sawit Tergugat8. $1 37 00.6 E112 29 19.5 Kebun Sawit Tergugat9. $1 37 20.2 E112 29 19.2 Kebun Sawit Tergugat10. $1 37 09.5 E112 28 47.6 Kebun Sawit Tergugat11. $1 37 25.3

Terdapat dua alasan yang berbedabeda sebagai dasar dan/ataualasan pembenar TERGUGAT untuk mem PHK PENGGUGAT yaitudidalam BERITA ACARA PERTEMUAN BIPARTIT1 PENGGUGATdisebutkan melakukan tindakan indispliner yang melanggar ketentuanpasal 48.6 tabel nomor 1 sebagaimana disebutkan dalam poin (c),sedangkan didalam PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 8 September2020, PENGGUGAT disebutkan melanggar pasal 49.6 tabel nomorurut 1 PKB periode 20202022 sebagaimana dijelaskan dalam poin (d);10.

Didalam BERITA ACARA PERTEMUAN BIPARTIT1tanggal 4 September 2020, poin (a) PENGGUGAT disebutkanmelakukan pemalsuan tandatangan atasan untuk mendapatkan uanglembur sebanyak 56 jam pada penggajian bulan April 2020,sedangkan PENGGUGAT disebutkan tidak hadir selama 14 hari.Sehingga PENGGUGAT tidak seharusnya mendapatkan jam lembursebanyak itu, dan menurut TERGUGAT perbuatan PENGGUGATdikualifikasikan telah melanggar pasal 48.6 PKB TCM periode 20202021 dengan sanksi tindakan indsipliner sebagaimana disebutkanpada

poin (c). dan berikut penjelasan ketentuan pasal 48.6 yangdimakksud adalah Keterangan tertulis dengan bukti yang sahsebagaimana tertuang dalam ayat 48.4 diatas, harus diserahkanpaling lambat pada hari pertama Pekerja masuk kerja dan ketentuanpasal 48.4 Dalam hal pekerja tidak masuk bekerja dalam waktusedikitdikitnya 5 (lima) hari kerja berturutturut atau lebih tanpaketerangan yang disertai bukti sah dan telah dipanggil (dua) kalisecara patut dan tertulis oleh Pemimpin Perusahaan, maka dapatdiputus

Ini berartiTERGUGAT mencaricari alasan pembenar untuk mem PHKPENGGUGAT, sedangkan ketentuan yang sebagaimana dimaksuddalam pasal 48.6 PKB TCM periode 20202021 sama seklai tidakmemenuhi unsur sebagaimana perbuatan dan/atau tindakan yangdilakukan oleh PENGGUGAT;10.2.

Tor. 6 lngiotal ol ba) oY as lagie JS 48.6 Ciebesil day ill sl a3 Maat 13)(ued yin 43 yall ob g Login 43 yall daa geArtinya : Apabila seorang suami atau ister murtad, maka putuslah hubunganperkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddahsalah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubunganperkawinan mereka.

Kitab Fiqhus Sunnah juz Il halaman 379:Login 4a pall daa yo Logie any col 829M) GY AVL LogicMs 48.6 Coebaii! da, jl sh cs jl) ai!

Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melaluipihak keluarga maupun orangorang dekat dengan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya baik didalam maupun diluar WilayahRepublik Indonesia Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:48.6/400.2/04/2020 tertanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan KepalaDesa Pematang Guntung Kecamatan Teluk Mengkudu KabupatenSerdang Bedagai, hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugattidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;7.

Bahwa Almarhum IMRAN telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal12 juni 1989 di Tembilahan berdasarkan surat kematian No. 149/kelSB/48.6. Bahwa Almarhumah LAMIAH sudah meninggal dunia pada hari ahad,tanggal 29 Oktober 2017 di tembilahan, karena sakit dan dalam keadaanberagama Islam berdasarkan Surat Keterangan kematian No. 149/KelSB/81.7.

Biaya pelayanan lainnya yang tidakada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatanyang diberikan.4) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1)Pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaransebagai berikut :a) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40%(empat puluh persen) dan PAD 10% (sepuluh persen)b) Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen)c) Jasa Pelayanan sebesar

Biaya pelayanan lainnya yang tidakada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatanyang diberikan.6) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1)Pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaransebagai berikut :Halaman 47 Perkara Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN Mdna) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40%(empat puluh persen) dan PAD 10% (sepuluh persen)b) Jasa manajemen

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1)Pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagaiberikut :Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empatpuluh persen) dan PAD 10% (Sepuluh persen) Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen).

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.6) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentang PedomanPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) Pendapatan RSUDBatu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :a) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluhpersen) dan PAD 10% (sepuluh persen)b) Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen)Halaman 89 Perkara Nomor

Batu Bara,lebih banyak digunakan untuk belanja operasional, sehingga melebihipresentase alokasi pendapatan RSUD Batu Bara sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Bupati Nomor 48.6 Tahun 2014 Tentang Pedoman PemberianJasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten BatuBara.Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dr. Marliana Lubis, MKT selakuDirektur RSUD Kab. Batu Bara bersamasama dengan Bendahara tim JKN padaRSUD Kab.

Rexona Roll On. 36.3 (tiga) strip Bodrex @ 10 tablet. 37.4 (empat) lem Castol. 38.9 (Sembilan) pack Gillete Goal. 39.13 (tiga belas) pack Indomilk kental manis. 40.3 (tiga) pack Indomilk kental manis coklat. 41.11 (Sebelas) strip Supertetra @ 6 capsul. 42.2 (dua) rol solasi bening merk nachi tape. 43.47 (empat puluh tujuh) pcs korek merk M2000. 44.2 (dua) botol pembersih WPC ukuran 400 nil. 45.4 (empat) botol Vixal ukuran 190 ml. 46.2 (dua) buah minyak rambut Clear. 47.4 (empat) Pack obat Promag. 48.6

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentang PedomanPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) Pendapatan RSUDBatu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :Halaman 10 Perkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN MdnC)d)f)a) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluhpersen) dan PAD 10% (sepuluh persen).b) Jasa manajemen

Batu Bara.Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Tim JKN/BPJS tidak pernahmengetahui Peraturan Bupati Nomor 48.6 Tahun 2014 Tentang PedomanPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Batu Bara tersebut dan tidak pernah mengikuti pelatihansebagai bendahara.Bahwa meskipun pengelolaan dan penggunaan dana klaim BPJSKesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara dilakukan denganmekanisme yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, namun perbuatan tersebut

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.e Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) PendapatanRSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut : Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empatpuluh persen) dan PAD 10% (sepuluh persen); Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen); Jasa Pelayanan sebesar 45%

Batu Bara telah dialokasikan sesuai dengan PeraturanBupati Batu Bara No. 48.6 Tahun 2014 atau belum. Namun, selamaTerdakwa menjabat sebagai Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. BatuBara Terdakwa hanya membayarkan untuk biaya operasional saja, selainitu tidak pernah Terdakwa bayarkan; Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan gaji/upah/honor yangtermasuk jasa managemen dari dana klaim BPJS Kesehatan sebagaiBendahara BPJS/JKN di RSUD Kab.

Marliana Lubis.Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Peraturan Bupati Nomor 2.a Tahun 2014Tentang Penetapan Retribusi Jasa Sarana Pada Pelayanan Kesehatan RumahSakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dan juga Peraturan Bupati Batu BaraNomor 48.6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Jasa PelayananKesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.Adapun selama periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 Terdakwatelan melakukan penarikan dana BPJS bersamasama dengan Saksi dr.Marliana Lubis sebanyak

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentang PedomanPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) Pendapatan RSUD Batu Baradialokasikan dengan besaran sebagai berikut :a) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluhpersen) dan PAD 10% (sepuluh persen)b) Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen)c) Jasa Pelayanan sebesar 45%

Kesehatan Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Batu Bara Yang Bersumber Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Yang Dikelola Oleh BPJS Cabang Tanjung Balai menyatakan bahwa retribusijasa sarana pada Pelayanan Kesehatan RSUD Batu Bara digolongkan sebagaiRetribusi Jasa Umum Jo Pasal 6 Ayat (1) dimana ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen) untuk Pelayanan dengan tingkat kesulitan/keahlian dan pelayanan dengantingkat kesulitan rendah dan resiko rendah Jo Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati BatuBara Nomor 48.6

Teti Rochaeti binti Uca Suhanda (anak kandung perempuan);48.6. Asep Romli bin Uca Suhanda(anak kandung Lakilaki);48.7.

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.4) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentang PedomanPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) Pendapatan RSUDBatu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :a) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluhpersen) dan PAD 10% (sepuluh persen)b) Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen)c) Jasa Pelayanan sebesar

khususnya dalam Pasal 5 menyatakan bahwaretribusi jasa sarana pada Pelayanan Kesehatan RSUD Batu Baradigolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan ketentuan lebih lanjut lagimengenai besaran tarif Retribusi Jasa Sarana diatur dalam Pasal 6 Ayat(1) dimana ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) untuk Pelayanandengan tingkat kesulitan/keahlian dan pelayanan dengan tingkatkesulitan rendah dan resiko rendah;Bahwa selain itu pengaturan lain mengenai dana BPJS diatur dalamPeraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.e Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) PendapatanRSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut : Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluhpersen) dan PAD 10% (sepuluh persen); Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen); Jasa Pelayanan sebesar 45%

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.4) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentang PedomanPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) Pendapatan RSUDBatu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :a) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluhpersen) dan PAD 10% (Sepuluh persen).Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2020/PT MDNC)d)f)b)

Batu Bara.Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Tim JKN/BPJS tidak pernahmengetahui Peraturan Bupati Nomor 48.6 Tahun 2014 Tentang PedomanPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Batu Bara tersebut dan tidak pernah mengikuti pelatihansebagai bendahara.Bahwa meskipun pengelolaan dan penggunaan dana klaim BPJSKesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara dilakukan denganmekanisme yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, namun perbuatan tersebut

Asep Dedih bin Abas ( anak kandung lakilaki )48.5. lyang Aris bin Abas ( anak kandung lakilaki )48.6. Ayi Sumiati binti Abas ( anak kandung perempuan )48.7. Euis Erna binti Abas ( anak kandung perempuan )48.8. Wati Setiawati binti Abas ( anak kandungperempuan )48.9. Noneng binti Abas ( anak kandung perempuan )48.10. Uu binti Abas ( anak kandung perempuan )48.11. Nining Rukmini binti Abas ( anak kandungperempuan )48.12. Titin Suprihatin binti Abas ( anak kandungperempuan )Hal. 17 dari 36 hal.

SK.01/P.3/Gs.1/02/2018tanggal 05 Februari 2018 sehingga surat kuasa khusus No.SK.01/P.3/Gs.1/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 cacat yuridisdan tidak memiliki Kekuatan hukum mengikat.48.6 Bahwa bila Penggugat dianggap menggugat Institusi maka secarainternal kejaksaan sesuai tempus gugatan di PN Kupang pada 28November 2017 dan Perja No.025 Tahun 2015 seharusnya IdaBagus Putu Widnyana yang berada di Reo/ Ruteng harusmemberikan surat kuasa khusus kepada Jaksa Pengacara Negaradi cabang kejaksaan negeri

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.4) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentang PedomanPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) Pendapatan RSUDBatu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :a) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluhpersen) dan PAD 10% (sepuluh persen)b) Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen)c) Jasa Pelayanan sebesar

Batu Bara.Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Tim JKN/BPJS tidak pernahmengetahui Peraturan Bupati Nomor 48.6 Tahun 2014 Tentang PedomanHalaman 26 Perkara Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN MdnPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Batu Bara tersebut dan tidak pernah mengikuti pelatinansebagai bendahara. Bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Ahli Kerugian Negara danPrivate Investigator Dr. (C) Hernold F.

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.e Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) PendapatanRSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut : Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empatpuluh persen) dan PAD 10% (sepuluh persen); Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen); Jasa Pelayanan sebesar 45%

Rp.48.6 Rp.4202013 Master 32 54,24 V5 763 47.191 134.829TOTAL Rp.7.005.197.315,7 PPH = 2,5% x (total nilai barang dalam rupiah + Bea Masuk)Total keseluruhan nilai tersebut yang disetorkan ke negara dan ditentukan melalui NotaPenetapan Bea.

Rp.19 Rp.48.6 Rp.420.2013 Master 81.770 8.988.75 898.875 4.588. A7.191 134.82932 4,24 763TOTAL Rp.7.005.197.31357 Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) milik CV. RIGOMANDIRI dan CV.

Rp.48.6 Rp.4202013 Master 32 54,24 V5 763 47.191 134.829TOTAL Rp.7.005.197.315,7 PPH = 2,5% x (total nilai barang dalam rupiah + Bea Masuk)Total keseluruhan nilai tersebut yang disetorkan ke negara dan ditentukan melalui NotaPenetapan Bea.

Rp.19 Rp.48.6 Rp.420.2013 Master 81.770 8.988.75 898.875 4.588. A7.191 134.82932 4,24 763TOTAL Rp.7.005.197.31357 Bahwa berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) milik CV. RIGOMANDIRI dan CV.

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.4) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentang PedomanPemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit UmumDaerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) Pendapatan RSUDHalaman 15 Perkara Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBatu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :a) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluhpersen) dan PAD 10% (sepuluh persen)b) Jasa manajemen

khususnya dalam Pasal 5 menyatakan bahwaretribusi jasa sarana pada Pelayanan Kesehatan RSUD Batu Baradigolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum dan ketentuan lebih lanjut lagimengenai besaran tarif Retribusi Jasa Sarana diatur dalam Pasal 6 Ayat(1) dimana ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) untuk Pelayanandengan tingkat kesulitan/keahlian dan pelayanan dengan tingkatkesulitan rendah dan resiko rendah;Bahwa selain itu pengaturan lain mengenai dana BPJS diatur dalamPeraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6

Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungandengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.e Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentangPedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah SakitUmum Daerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) PendapatanRSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut : Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluhpersen) dan PAD 10% (sepuluh persen); Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen);Halaman 59 Perkara Nomor 22

Enbatic serbuk tabor;40.1.134 (Seribu seratus tiga puluh empat) butir obat Super Tetra;41.13 (tiga betas) botol Cendo Mydriatil obat tetes;42.7.000 (tujuh ribu) butir obat Ifidex Dexamethasone;43.1.500 (seribu lima ratus) butir obat Kalmicetine;44.1.000 (seribu) butir obat Hexymer Trihexyphenidil;45.5.150 (lima ribu seratus lima puluh) butir obat Dexteem Plus;46.40 (empat puluh) tube Genoint Gentamicin Sulfate salep kulit;47.24 (dua puluh empat) botol Ertamycetin Chloramphenicol Base obat tetesmata;48.6