Ditemukan 11 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-05-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pdt.G/2016/PN Mnk
Tanggal 6 Juni 2017 — Penggugat:
1.Yuli Mandacan
2.Hasani Mandacan
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari
2.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari cq. Pemda Tingkat II Manokwari
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Manokwari
122392
  • Siliwangi, DistrikManokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat seluas +5.813 M* Dengan batas batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Milik Para Penggugat; Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Milik Para Penggugat: Sebelah Timur berbatasan dengan Jin.
    Siliwangi; Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/Pelabuhan;Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Tergugat , II, dan olehTergugat III dikeluarkan sertifikat HP Pertama seluas + 5.813 M?
    11.318 M*";Pada Halaman 4 Nomor 7 Baris ke1 Sertifikat Hak Pakai Nomor 158tertanggal 27 April 2000 seluas 5.813 M* seharusnya berbunyi SertifikatHak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 dan Surat Ukur tertanggal 13Juli 1999 Nomor 01.07.13/1999 dengan luas 11.318 M?"
    ;Pada Halaman 4 Nomor 8 Baris ke2 dan seterusnya berbunyi SertifikatHak Pakai seluas + 5.813 M?
    Pada Halaman 6 Nomor 2.6 berbunyi Menghukum Tergugat I, Tergugat IIuntuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawanhukum tersebut dengan perincian sebagai berikut : Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 5.813 M? x harga /1meter?
Register : 04-05-2016 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mnk
Tanggal 6 Juni 2017 — Penggugat:
1.Yuli Mandacan
2.Hasani Mandacan
Tergugat:
1.Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat
2.Yyasan TK Pratiwi
3.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari cq. Pemda Tingkat II Manokwari
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI
10129
  • Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
  • Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu lby yang mewakili keret frejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berhak sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah adat/Ulayat seluas 5.813
    Siliwangi;
  • Selatan berbatasan dengan Hotel Mangga/Kali Kecil;
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;

Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan oleh Tergugat IV dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Pertama seluas 5.813 M2 (lima ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) dengar Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III dan apabik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III mendapat alas hak dan

perbuatan hukum jual beli, hibah atau dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk itu Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku;
  • Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 5.813
  • Pada Halaman 3 Nomor 3 Baris ke4 Seluas + 11.318 M* dengan SertifikatHak Pakai Nomor 155 tertanggal 27 April 2000 seharusnya berbunyiSeluas + 5.813 M?
    ;Pada Halaman 4 Nomor 7 Baris ke1 Sertifikat Hak Pakai Nomor 155tertanggal 27 April 2000 dan Surat Ukur tertanggal 13 Juli 1999 Nomor01.07.13/1999 dengan luas 11.318 M* seharusnya berbunyi SertifikatHak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 seluas 5.813 M?
    229222 222 ono nn nnn nnn nnn nnn n nnn Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 5.813 M* x harga /1meter?
    Siliwangji; Sebelah Barat berbatasan dengan Laut/Pelabuhan;Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Tergugat , Il, Ill dan olehTergugat IV dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Pertama seluas + 5.813 M?Hal 10 dari 69 hal Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.
    Bahwa Tergugat Ill telah mendaftarkan obyek sengketa kepadaKantor Pertanahan sebagaiman dibuktikan dengan diterbitkannyaSertifikat Hak Pakai Nomor 158 tanggal 27 April 2000 atassebidang tanah seluas 5.813 M* yang terletak di Jl. Siliwangi,Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari atas nama PemerintahKabupaten Manokwatrl;D.
    Register : 03-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 17-12-2021
    Putusan PT JAYAPURA Nomor 39/PDT/2018/PT JAP
    Tanggal 10 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari cq. Pemda Tingkat II Manokwari Diwakili Oleh : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari cq. Pemda Tingkat II Manokwari
    Terbanding/Penggugat I : Yuli Mandacan
    Terbanding/Penggugat II : Hasani Mandacan
    Turut Terbanding/Tergugat I : Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat
    Turut Terbanding/Tergugat II : Yyasan TK Pratiwi
    Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI
    27278
    • Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat seluas 11.318 M2 setelah ada perubahan yang seharusnya seluas 5.813 M2, yang dialihkan oleh Tergugat III untuk dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat II dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 158 tanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III oleh Tergugat IV

      Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam surat gugatannya telah menyebutkan identitasnya

      Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik ManokwariTimur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari keturunankelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu lby yang mewakili keretIrejij) Mandacan masing masing berdiam di Kampung Mandopi, DistrikPantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik ManokwariTimur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berhak sebagaipemilik yang sah atas sebidang tanah adat/Ulayat seluas 5.813
      , Tergugat Il,Tergugat III dan oleh Tergugat IV dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Pertamaseluas 5.813 M?
      Menghukum Tergugat dan Tergugat III untuk membayar segala kerugianyang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggungrenteng dengan perincian sebagai berikut : Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah 5.813 M? xRp.2.000.000,00 (harga /1 M?)
      Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,Provinsi Papua Barat seluas + 11.318 M* setelah ada perubahan yangseharusnya seluas + 5.813 M* yang dialihkan oleh Tergugat III untuk dikuasaioleh Tergugat I, dan Tergugat II dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.158 tanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III oleh Tergugat IVMenimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat di dalamsurat gugatannya telah menyebutkan identitasnya sebagai berikut:1.
    Register : 11-09-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 03-02-2015
    Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 259/Pid.Sus/2014/PN Njk
    Tanggal 28 Oktober 2014 — Nama Lengkap : SUNARIYONO, ST. Bin MUHAIMIN; Tempat lahir : Nganjuk ; Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 3 Mei 1959; Jenis Kelamin : Laki - laki ; Kebangsaan : Indonesia; Tempat Tinggal : Ds. Lumpangkuwik RT.02/RW.03, Kec. Jatikalen,Kab. Nganjuk; A g a m a : Islam; Pekerjaan : Swasta ; Pendidikan : S-l;
    3325
    • Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, setidaktidaknya di suatutempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan usaha penambangantanpa IUP, PR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3),pasal 18. pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ay at (5) "Undangundang RepublikIndonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yangdilakukan dengan cara :e Awalnya terdakwa mempunyai tanah di DesaLumpangkuwik Kecamatan Jatikalen KabupatenNganjuk seluas 5.813
      pada negara danmengakibatkan kerusakan lingkungan ;Atas keterangan ahli terdakwa tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yangpada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangantanah urug tanpa memiliki ijin penambangan baikberupa ljin Usaha Pertambangan (IUP) maupun jinPertambangan Rakyat (IPR) ;Bahwa lokasi penambangan tanah urug tersebut beradadi Desa Lumpangkuwik, Kecamatan Jatikalen,Kabupaten Nganjuk dengan luas 5.813
      tahapankegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan,pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penualan serta pasca tambang ;Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk tentang suatu kegiatan yang harusdilakukan oleh orang / subyek hukum dalam dakwaan ini dimana berdasarkan keterangansaksi, ahli, terdakwa serta barang bukti dapat menerangkan bahwa Terdakwa telahmelakukan usaha penambangan tanah urug di desa Lumpangkuwik, Kecamatan Jatikalen,Kabupaten Nganjuk dengan lahan seluas 5.813
    Register : 28-04-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 06-12-2021
    Putusan PT BANDUNG Nomor 224/PDT/2021/PT BDG
    Tanggal 10 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat : H. GOSASIH Bin SALAM Diwakili Oleh : KOSTAMAN, SH.
    Terbanding/Penggugat : MAYOR COFRIZAL
    10758
    • Nomor 224/PDT/2021/PT BDG.Kabupaten Bogor, Kecamatan Jonggol Desa Sukajaya seluas 16.572(enam belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi;SHM Nomor 267, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol Desa Sukajaya seluas 4.000 (empat ribu) meter persegi;SHM Nomor 301, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol,Desa Sukajaya seluas 461 (empat ratus enam puluh satu)meter persegi;SHM Nomor 302, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol,Desa Sukajaya seluas 5.813
      Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 16.572 M2 (enam belas ribu lima ratustujuh puluh dua meter persegi);SHM Nomor 267 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 4.000 M2 (empat ribu meter perseg));SHM Nomor 301 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 461 M2 (empat ratus enam puluh satumeter perseg));SHM Nomor 302 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 5.813
      Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 16.572 M2 (enam belas ribu limaratus tujuh puluh dua meter persegi);3) SHM Nomor 267 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 4.000 M2 (empat ribu meter perseg));4) SHM Nomor 301 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 461 M2 (empat ratus enam puluhsatu meter persegi);5) SHM Nomor 302 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 5.813
      SHM Nomor 301, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya seluas 461 (empat ratus enam puluh satu)meter persegi;Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 224/PDT/2021/PT BDG.4.SHM Nomor 302, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol,Desa Sukajaya seluas 5.813 (lima ribu delapan ratus tigabelas) meter persegi;SHM Nomor 268, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya seluas 914 (Sembilan ratus empat belas) meterpersegi;SHM Nomor 239,
    Register : 14-08-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 10-08-2021
    Putusan PN CIBINONG Nomor 224/Pdt.G/2020/PN Cbi
    Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat:
    MAYOR COFRIZAL
    Tergugat:
    H. GOSASIH Bin SALAM
    11792
    • Provinsi Jawa Barat,Kabupaten Bogor, Kecamatan Jonggol Desa Sukajaya seluas 16.572(enam belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi;8.2.SHM Nomor 267, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol Desa Sukajaya seluas 4.000 (empat ribu) meter persegi;8.3.SHM Nomor 301, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol,Desa Sukajaya seluas 461 (empat ratus enam puluh satu)meter persegi;8.4.SHM Nomor 302, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol,Desa Sukajaya seluas 5.813
      SHM Nomor 302 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Jonggol, Desa Sukajaya, seluas 5.813 M2 (lima ribudelapan ratus tiga belas meter persegi);3.6. SHM Nomor 268 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor,Kecamatan Jonggol, Desa Sukajaya, seluas 914 M2 (sembilanratus empat belas meter persegi);3.7.
      Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 16.572 M2 (enam belas ribu limaratus tujuh puluh dua meter persegi);3) SHM Nomor 267 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 4.000 M2 (empat ribu meter perseg));4) SHM Nomor 301 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 461 M2 (empat ratus enam puluhsatu meter persegi);5) SHM Nomor 302 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, KecamatanJonggol, Desa Sukajaya, seluas 5.813
    Register : 31-01-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 17-12-2021
    Putusan PT JAYAPURA Nomor 7/PDT/2018/PT JAP
    Tanggal 30 April 2018 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari cq. Pemda Tingkat II Manokwari Diwakili Oleh : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari cq. Pemda Tingkat II Manokwari
    Terbanding/Penggugat I : Yuli Mandacan
    Terbanding/Penggugat II : Hasani Mandacan
    Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Papua Barat di Manokwari
    Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Manokwari
    8924
    • Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,Provinsi Papua Barat seluas + 5.813 M? yang dikuasai oleh Tergugat II, danoleh Tergugat III telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 158 tanggal 27 April2000 atas nama Tergugat II, dan selanjutnya tanah obyek sengketa tersebutdialinkan penguasaannya oleh Tergugat II kepada Tergugat I.
    Register : 20-01-2014 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 25-07-2014
    Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2014/PTUN-JKT
    Tanggal 17 Juni 2014 — PT ARUTMIN INDONESIA;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA.,2.PT. ANZAWARA SATRIA
    130102
    • ternyata diketahui kemudian bahwawilayah KP Penyelidikan Umum PT Anzawara Satria tersebut sebagian beradadalam wilayah Penggugat sehingga terjadi tumpang tindih ;Selanjutnya Direktur Jenderal Pertambangan Umum menerbitkan kuasapertambangan tahap Eksplorasi kepada PT Anzawara sesuai Surat KeputusanDirektur Jenderal Pertambangan Umum Nomor: 849 K/23.01/DJP/2000 tentangPemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tertanggal 29 Desember 2000yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan seluas 5.813
      Anzawara menjadi KP Eksplorasi seluas 5.813 Ha54(untuk keberatan itu PT. Anzawara Satria mengajukan complaint denganSurat tanggal 6 Mei 2002) vide T.JLInt.3 ; Pada tahun 2001, terbit PP No. 75 Th. 2001, dimana kewenanganpenerbitan KP didelegasikan kepada Pemda, dan terbit UU No. 2 Th.2003 tentang Pemekaran Kabupaten Kotabaru menjadi 2 (dua)Kabupaten yaitu: Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu(dimana Wilayah KP PT. Anzawara masuk wilayah Kabupaten TanahPada tahun 2004 PT.
      Status hukum terkait masa berlaku dan luas wilayah KP EksplorasiPT Anzawara Satria Nomor 545/94/KP/D.PE tanggal 5 Agustus2008 diserahkan pada Bupati Tanah Bumbu sesuaikewenangannya ; Pada dalil gugatan Nomor C.6 tentang Keputusan Dirjen PertambanganUmum No. 849K/23.01/DJP/2000 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi tertanggal 29 Desember 2000 yang terletak diKabupaten Kotabaru seluas 5.813 Ha selama 3 tahun.
      . 1381.K/2012/MPE/1997 tanggal 18 Agustus 1997tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) PenyelidikanUmum (PU) kepada Anzawara atas suatu wilayah tertandaKW.96MEP187 seluas 6.209 Ha di Kabupaten Kotabaru,beserta lampiran berupa Peta Wilayah dan Daftar Koordinat(SK Menteri Th. 1997), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;: SK Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 849K/23.01/DJP/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentangPemberian KP Eksplorasi kepada Anzawara atas suatuwilayah tertanda KW.98PP0105 seluas 5.813
    Register : 28-04-2014 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 18-07-2018
    Putusan PN BATULICIN Nomor 6/PDT.G/2014/PN.BTL
    Tanggal 20 Januari 2015 — Penggugat: PT.SAJANG HEULANG Tergugat: 1.PT.ANZAWARA SATRIA 2.KEPALA KANTOR KECAMATAN ANGSANA 3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTABARU 4.KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 5.KEPALA KANTOR KECAMATAN SATUI 6.DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN RI 7.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI 8.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI 9.DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM RI 10.BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU 11.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
    15151
    • Nomor: 1381.K/2012/MPE/1997tanggal 18 Agustus 1997 tentang Izin Kuasa Pertambangan15.2.15.3.15.4.15.5.15.6.1Scf12Penyelidikan Umum atas nama TERGUGAT seluas 6.209 Ha(Bukti P 108).Surat Keputusan TURUT TERGUGAT VII (Direktur JenderalPertambanganUmum R.I.) sebagaimana ternyata dalam SuratKeputusannya Nomor : 849 K/23.01/DJP/2000 tanggal 29Desember 2000 tentang Izin Kuasa Pertambangan EKSPLORASIatas nama TERGUGAT seluas 5.813 Ha (Bukti P 109).Surat Keputusan TURUT TERGUGAT VIII (Bupati KabupatenTanah
      ANZAWARA SATRIAseluas 5.813 Ha.Bukti P110, berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya SuratKeputusan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor545/48.A/KP/D.PE tanggal 14 Juli 2004 tentang Kuasa PertambanganEKSPLORASlatas nama PT.
      ANZAWARA SATRIAseluas 5.813 Ha.325.326.327.328.329.330.331.332.164Bukti P112, berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjianantara PT. ANZAWARA SATRIA dengan Warga Masyarakat DesaBunati, tanggal 28 September 2002.Bukti P113, berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya AddendumPerjanjian antara PT.
    Putus : 12-10-2016 — Upload : 08-08-2017
    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1980 K/Pdt/2016
    Tanggal 12 Oktober 2016 — PT SAJANG HEULANG VS PT ANZAWARA SATRIA, DK
    144116 Berkekuatan Hukum Tetap
    • ./201615.2.15.3.15.4.15:15.6.19.7.15.8.15.9.tentang Izin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atas namaTergugat seluas 6.209 Ha (enam ribu dua ratus sembilan hektar)(bukti P108):Surat Keputusan Turut Tergugat VII (Direktur JenderalPertambangan Umum R.I.) sebagaimana ternyata dalam SuratKeputusannya Nomor 849 K/23.01/DJP/2000, tanggal 29 Desember2000 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas namaTergugat seluas 5.813 Ha (lima ribu delapan ratus tiga belashektar), (bukti P109):Surat Keputusan
    Register : 22-11-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 09-12-2019
    Putusan PT BANDUNG Nomor 555/PDT/2018/PT BDG
    Tanggal 21 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : AHLI WARIS Almarhum NUNUNG SAROSIH Diwakili Oleh : H.O.K. JOELI,SH.MH Dkk
    Pembanding/Penggugat III : Ahli Waris dari Almarhum ANDI Bin NUNUNG SORASIH Diwakili Oleh : H.O.K. JOELI,SH.MH Dkk
    Pembanding/Penggugat I : I'AH Binti UTOM Diwakili Oleh : H.O.K. JOELI,SH.MH Dkk
    Terbanding/Tergugat II : Ahli Waris dari Alm. Sunardi
    Terbanding/Tergugat I : PT SINAR TIMUR INDUSTRINDO
    Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
    Terbanding/Turut Tergugat I : Dudi Salahudin, SE, SH. Mkn
    5628
    • Sinar TimurIndustrindo dan mengembalikan tanah seluas 5.800 m2kepada Penggugat dalam keadaan kosong beserta suratkepemilikan tanahnya ;Menyatakan Sah menurut hukum Pengugat adalah pemiliktanah seluas 5.813 m2 dengan luas keseluruhan seluas9.813 m2 berdasarkan Girik Nomor C.1256 Persil 31 yangterletak di Kampung Pangestu Desa Titisan KecamatanSukalarang, Kabupaten Sukabumi dan berdasarkan PajakBumi Bangunan Nop : 32.04.272.020.0120085.0 yangdikeluarkan oleh kantor Pelayanan Pajak PratamaSukabumi di