Kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 53.666.927(lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilanratus dua puluh tujuh rupiah); 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan denganalokasi anggarannya sebesar Rp. 151.698.165, (seratus lima puluh4satu. juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu seratusenam puluh lima rupiah); 3.

Kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 53.666.927(lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilanratus dua puluh tujuh rupiah); 2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan denganalokasi anggarannya sebesar Rp. 151.698.165, (seratus lima puluhsatu juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus enampuluh lima rupiah); 3.

Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pembangunandengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 96.503.798, (Sembilanpuluh enam juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluhdelapan rupiah); 4.

Kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah dengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 53.666.927(lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilanratus dua puluh tujuh rupiah); 332. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporandengan alokasi anggarannya sebesar Rp. 151.698.165, (Seratus limapuluh satu juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu seratusenam puluh lima rupiah); 3.

Gudang Kertas milik saksidiikutkan untuk melakukan pengadaan barang dan mutu pendidikanyang anggarannya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2008 diSD Negeri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tanpasepengetahuan saksi dan terdakwa tidak ada melaporkan kepadasaksi;Bahwa saksi tidak ada memberi kuasa kepada terdakwa sewaktuCV.

Gudang Kertas melakukan pengadaan barang dan mutupendidikan yang anggarannya dari DAK (Dana Alokasi Khusus)tahun 2008 di SD Negeri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;Bahwa saksi tidak ada mendapat keuntungan dari terdakwa sewaktuCV. Gudang Kertas melakukan pengadaan barang dan mutupendidikan yang anggarannya dari DAK (Dana Alokasi Khusus)tahun 2008 di SD Negeri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;Bahwa saksi memberikan kertas kop dan stempel CV.

Gudang Kertas milik Rudi Suwantodipergunakan oleh terdakwa dalam pengadaan barang berupa alatalat pendidikan yang anggarannya berasal dari DAK (Dana AlokasiKhusus) tahun 2008/2009 pada 4 (empat) Sekolah Dasar yaitu SDN15 V Koto Kampung Dalam, SDN 04 V Koto Kampung Dalam, SDN18 Aur Malintang, SDN 02 Nan Sabaris, pada tanggal dan bulanyang saksi tidak ingat lagi di tahun 2008 CV.

Gudang Kertas mendapatkan pesanan barang mutupendidikan yang anggarannya berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus)tahun 2008 di SD Negeri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yaituSD Negeri 15 Koto Kampung Dalam, SD Negeri 04 Koto KampungDalam, SD Negeri 18 Aur Malintang dan SD Negeri 02 Nan Sabaris;Bahwa setelah pesanan ke 4 (empat) Sekolah dasar Negeri tersebutdipenuhi oleh CV.

Pasal 54 ayat (1);SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan /atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.;c. Pasal 61 ayat (1);Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 :Pasal 54 ayat (1);SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.;3.

Pasal 54 ayat (1); SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaranbelanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.; Cc.

Pasal 54 ayat (1);SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.;c. Pasal 61 ayat (1); Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.;Hal. 31 dari 50 hal.

S.E. sebagai Bendahara Pengeluaran Rutin mengeluarkan uangbelanja rutin untuk digunakan membiayai keperluan yang sama sekali tidaktersedia mata anggarannya dalam anggaran belanja rutin tersebut, yangselanjutnya dikeluarkan oleh HARLENG, S.E. sebesar Rp203.300.000,00(dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan membiayai keperluanyang sama sekali tidak tersedia mata anggarannya serta bukan peruntukkandari anggaran belanja rutin dengan perincian sebagai berikut :1) Sumbangan untuk HUT Kabupaten

Pasal 21 ayat (4) :"Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dariPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat (3) tidak dipenuhi ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :Pasal 54 ayat (1):"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

,atas persetujuan Terdakwa yang digunakan membiayai keperluan yangsama sekali tidak tersedia anggarannya dan bukan peruntukkan darianggaran belanja rutin sebesar Rp203.300.000,00 (dua ratus tiga juta tigaratus ribu rupiah) ditambah pengeluaran yang dilakukan HARLENG, S.E.

Nomor 2038 K/PID.SUS/2014"SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD? ;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo.

Pembinaan dan pengawasan sarana air bersih dan airminum pagu anggarannya Rp.35.000.000, (tiga puluh lima80juta rupiah) yang terealisasi Rp.35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah).4. Pembinaan dan pengawasan sanitasi tempat pengolahanmakanan pagu anggarannya Rp.40.000.000, (empat puluhjuta rupiah), yang terealisasi Rp.40.000.000, (empat puluhjuta rupiah).5.

Rp.2.600.000, (dua juta enam ratus riburupiah).Peningkatan surveilance epidemiolog danpenganggulangan wabah, nilai anggarannya sebesarRp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) denganrealisasi sebesar Rp.17.930.000, (tujuh belas jutasembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 51,23 %, sisaanggaran Rp.17.070.000, (tujunh belas juta tujuh puluhribu rupiah).Pencegahan penyakit IMS, nilai anggarannya sebesarRp.26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus riburupiah) dengan realisasi sebesar Rp.9.023.000

,terealisasi sebesar Rp. 186.256.000, yangbelum diterima Rp. 40.882.000,Puskesmas Lompoe anggaran sebesar Rp. 1.028.494.000,Rp. 566.155.000, yang belum diterima Rp. 191.840.000,Puskesmas Lapadde sebesar Rp. 538.428.000, terealisasiRp. 476.253.000, yang belum diterima Rp. 138.260.000,Puskesmas Lakessi anggarannya sebesar 422.113.000,terelisasi sebesar Rp. 389.703.000, yang belum diterima Rp109.306.250,Puskesmas Cempae anggarannya sebesar Rp. 489.873.000.terealisasi sebesar Rp. 445.988.000, yang belum

Program Biaya penyelenggaran pelayanan kesehatanPuskesmas (operasional ) PAGU anggarannya sebesar538.000.000.

Untuk Biaya penyelenggaran pelayanan kesehatan RS Kustalauleng (operasional ) anggarannya sebesar 312.000.000.

Pembuatan 1 (satu) Unit Tambatan Sungai ukuran (4 x 3) (4 x 7.5)di Dusun II Desa Sungai Solok, yang anggarannya bersumber dariDD (Dana Desa) Ta.2018 senilai Rp.114.376.000,00. Pembuatan Rabat Beton ukuran 1300 x 1 x 0.12 Meter yangterletak di Dusun II RT/O08 Parit Senang Desa Sungai Solok,anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilaiRp.422.166.900,00.

Pembuatan Rabat Beton ukuran 400 x 1,2 x 0.12 Meter yangterletak di Dusun II RT/O10 Parit IV Desa Sungai Solok,anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilaiRp.156.806.000,00. Pembuatan Rabat Beton ukuran 600 x 1,4 x 0.12 Meter yangterletak di Dusun RT/O03 Sungai Pulih Desa Sungai Solok,anggarannya bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) senilalRp.260.294.900,00.

Pembuatan Rabat Beton ukuran 400 x 1,2 x 0.12 Meter yangterletak di Dusun Il RT/O10 Parit IV Desa Sungai Solok,anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilaiRp.156.806.000,00. Pembuatan Rabat Beton ukuran 600 x 1,4 x 0.12 Meter yangterletak di Dusun RT/003 Sungai Pulin Desa Sungai Solok,anggarannya bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) senilaiRp.260.294.900,00.

Pembuatan Rabat Beton ukuran 400 x 1,2 x 0.12 Meter yangterletak di Dusun Il RT/O10 Parit IV Desa Sungai Solok,anggarannya bersumber dari DD (Dana Desa) senilaiRp.156.806.000,00.

Pasal 54 Ayat (1)SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;c.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005:Pasal 54 Ayat (1)SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidakcukup tersedia anggarannya dalam APBD.3.

Pasal 54 Ayat (1)SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.c. Pasal 61 Ayat (1)Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Selanjutnya setelah berhasil melakukan transaksi pemindahbukuan dariRekening Kas Daerah ke Rekening Bendahara Hibah KPU Kabupaten RokanHal. 17 dari 44 hal. Put.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005:Pasal 54 Ayat (1)SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidakcukup tersedia anggarannya dalam APBD.;3.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005:Pasal 54 Ayat (1)28 SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidakcukup tersedia anggarannya dalam APBD.3.

Put.No.12/TIPIKOR/2014/PTRPasal 8 ayat (4);a Kuasa BUD mempunyai tugas antara lain memantau pelaksanaanpenerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuanganlainnya yang telah ditunjuk; mengusahakan dan mengatur dana yangdiperlukan dalam pelaksanaan APBD dan menyimpaun uang daerah;b Pasal 54 ayat (1);SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidakcukup tersedia anggarannya dalam APBD. ;c.

Put.No.12/TIPIKOR/2014/PTRbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud. ;2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 :Pasal 54 ayat (1);SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerahuntuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dalam APBD. ;3 Pasal 19 ayat (2c) Permendagri nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;Pertanggungjawaban

, dan / atau yangtidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

NASUTION sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah);e Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pencairan uang dan kemudianmelakukan pembayaran kepada pihak ketiga untuk kegiatankegiatan yangtidak tersedia anggarannya dan bukan untuk kegiatankegiatan KPU Kab.Rokan Hulu TA 2013 bertentangan dengan :Hal. 23 dari 50 hal.

Put.No.12/TIPIKOR/2014/PTRa Pasal 8 ayat (4);Kuasa BUD mempunyai tugas antara lain memantau pelaksanaan penerimaandan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yangtelah ditunjuk; mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalampelaksanaan APBD dan menyimpaun uang daerah ;b Pasal 54 ayat (1);SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerahuntuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dalam APBD.

Saksi Ahlidari Inspektorat Kota Yogyakarta di muka persidangan juga tidak dapatmemberikan sebuah solusi penyelesaian terbaik dan legal atas penyelesaian darikeberadaan beberapa kegiatan yang penting dan datang tibatiba, akan tetapi tidakada alokasi anggarannya.

Unsur DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAUORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASTMenimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa pelaksanaan yang tidakada anggarannya tersebut adalah berasal dari pembiayaan APBD Kota Yogyakartatahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, sehingga kalau tidak terserap harusdikembalikan ke kas negara.

Demikian pula apabila memperhatikan kurun waktupelaksanaan kegiatan kegiatan yang tidak ada anggarannya tersebut maka menurutHalaman 190 dari 212 Putusan Nomor : 05/Pid.Sus/2014/P.Tpkor Ykpendapat ahli kurun waktu tersebut adalah suatu waktu dimana tidak mungkin lagidiajukan permohonan anggaran dan perubahan anggaran.

Selanjutnya di persidanganahi tidak dapat memberikan jalan keluar apabila dilapangan terjadi adanya kegiatanyang harus dilaksanakan sementara dananya tidak ada anggarannya dan untukmengajukan permohonan anggaran dan perubahan anggaran diperlukan waktu yanglama. Jalan keluar yang dimaksud adalah suatu cara dimana pekerjaan atau kegiatandapat terlaksana sementara anggarannya tidak ada.

Honorpara seniman tersebut telah disepakati para seniman dipotong untuk selanjutnyadipergunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang tidak ada anggarannya sehinggaHakim Ketua Sidang berpendapat dana tersebut adalah dana milik Pemerintah kotayang bukan berasal dari APBD.

Barru untuk pencairan anggarannya melalui Keuangan Daerah(Pemerintah Daerah Kab. Barru), dan selanjutnya tiaptiap UPTDKesehatan / Puskesmas yang telah disetujui untuk dibayarkan klaimjasa pelayanannya di Kabupaten Barru yang terdiri atas PuskesmasHal.5 dari 36 hal. Put.Nomor :28 / PID.SUS.KOR / 2016 / PT.MKS.: Bojo Baru, Palanro, Mangkoso, Madello, Padongko, Palakka, Ralla,Lisu, Pekkae dan Pujananting , yang kesemua pencairananggarannya tersebut melalui kepala Dinas Kesehatan Kab.

Barru untukpencairan anggarannya melalui Keuangan Daerah (PemerintahDaerah Kab. Barru) ;~Bahwa selanjutnya klaim jasa pelayanan yang diajukan tersebut diverifikasi oleh tim verifikator pada Dinas Kesehatan Kab. Barrusebelum diajukan permintaan pencairan dananya~Bahwa Dana Jamkesda tersebut dicairkan dari Keuangan Daerahkepada Dinas Kesehatan Kab. Barru yakni untuk klaim jasapelayanan dan sarana untuk sepuluh Puskesmas pada Kab.

Pertimbangan judex facty pada halaman 44 (empat puluh empat)paragraf 3 (tiga) yang menguraikanbeseeaeseeneeeees danadana tersebut untuk kemudian digunakan dalamkegiatankegiatan yang tidak ada mata = anggarannya dic.

Namun berdasarkan fakta persidangan, yang disepakati olehpara penerima untuk dipotong adalah uang jasa pelayanan yangmerupakan hak dari kepala puskesmas dan jajarannya sehingga karenamerupakan hak mereka maka tidak melawan hukum jika merekabersepakat untuk menyumbangkan 5% dana uang jasa pelayanantersebut untuk memperlancar kegiatan di Dinas Kesehatan yang tidakada anggarannya.

HARYADI,M.Kes.bin HARY terbukti telah menerbitkanSurat keputusan untuk melakukan pemotongan sebesar 5% untuk setiapklaim jasa pelayanan akan tetapi dana pemotongan sebesar 5% tersebuttidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingankegiatankegiatan yang tidak ada anggarannya dalam DIPA DinasKesehatan ;Menimbang bahwa dengan demikian Hakim Anggota Ilmemperoleh keyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwadr.H.HARYANDA,M.Kes. bin HARYtelah terbukti secara sah menurut hukum melakukan

yang lain atau kepada kas umum, seolaholah pegawai negeri atau penyelengara negara yang lain atau kas umum tersebutmempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanmerupakan utang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awal tahun 2008 terdakwa selaku Kepala Dinas KesehatanKabupaten Solok Selatan memberitahukan kepada saksi FIRDAUS selaku Bendarapengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan bahwa ada bebanpengeluaran yang tidak ada pos mata anggarannya

pada DPA SKPD DinasKesehatan Kabupaten Solok Selatan TA. 2008 seperti anggaran untuk pembahasananggaran di DPRD, peringatan harihari besar, penyambutan tamu dan pengeluaranlainya yang tidak ada anggarannya di DPA Dinas Kesehatan TA. 2008, untuk ituterdakwa mengintruksikan kepada bendahara pengeluaran untuk melakukanpemotongan setiap anggaran perjalanan pada Dinas Kesehatan sebesar 7%,selanjutnya atas intruksi dari terdakwa itu, saksi FIRDAUS selaku BendaharaPengeluaran mengintruksikan lagi kepada

Lora Ayahanda 649,250.00Putri ke Jakarta (Rakor)71 Dibayar SPJ Pengkajian dan 214,900.00Pengembangan LingkunganSehat72 Dibayar SPJ Distribusi Obat 169,610.00JUMLAH 23.116.460.00 Bahwa terhadap hasil pemotongan uang perjalanan dinas tersebut TA. 2008tersebut lalu atas perintah dari terdakwa digunakan untuk kegiatankegiatan yangtidak ada anggarannya di DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan sebesarRp. 51.539.500. yaitu ; No Uraian Pengeluaran Jumlah1. Sumbangan Baduncek an.

Pag.Bahwa terhadap hasil pemotongan uang perjalanan dinas tersebut TA. 2009tersebut lalu atas perintah Terdakwa digunakan untuk kegiatankegiatan yang tidakada anggarannya di DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp.65,797 ,000. yaitu : No Uraian Pengeluaran1 Bon untuk Pengurusan Pengadaan Puskel a.n Drs.

Pasal 54 ayat (1) : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAnggaran Pendapatan Belanja DaerahGA PIBID) fares ene nee ae eR6.

Penerbitan SP2D yang melebihi Rp. 1.065.250.000,pagu anggaran, dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak adamata anggarannya.5.

Penerbitan SP2D yang melebihi Rp. 1.065.250.000,pagu anggaran, dipergunakanuntuk pengeluaran yang tidak adamata anggarannya.5.

Pasal 54 ayat (1) : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukanpengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidaktersedia anggarannya, dan / atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAnggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD), ;n nena6.

Penerbitan SP2D yang Rp. 1.065.250.000,melebihi pagu anggaran,dipergunakan untukpengeluaran yang tidak adamata anggarannya.5.

Jamkesda tersebut DinasKesehatan Kabupaten Barru memperoleh bantuan dana sharing yangbersumber dari APBD Provinsi sebesar 40% dan dana dari APBD sebesar60% ; Bahwa setiap kegiatan atau klaim jasa pelayanan dan sarana yangdigunakan pada UPTD Kesehatan/Puskesmas beserta jaringannya padaKabupaten Barru dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi pada DinasKesehatan Kabupaten Barru lalu dicatat/diinventalisir sesuai dengan klaimyang diajukan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barru untukpencairan anggarannya

melalui Keuangan Daerah (Pemerintah DaerahKabupaten Barru), dan selanjutnya tiaptiap UPTD Kesehatan/Puskesmasyang telah disetujui untuk dibayarkan klaim jasa pelayanannya di KabupatenBarru yang terdiri atas Puskesmas : Bojo Baru, Palanro, Mangkoso, Madello,Padongko, Palakka, Ralla, Lisu, Pekkae dan Pujananting , yang kesemuapencairan anggarannya tersebut melalui kKepala Dinas Kesehatan KabupatenBarru yaitu Terdakwa dr.

Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 44 (empatpuluh empat) paragraf 3 (tiga) yang menguraikan :..danadana tersebut untuk kemudian digunakan dalam kegiatankegiatan yang tidak ada mata anggarannya di APBD ;Hal. 14 dari 31 hal. Put. Nomor 1193 K/Pid.Sus/2017c.

Seharusnya Judex Factitingkat banding berani memutuskan menurut hukum bahwa oleh karenadana 5% yang dipotong tersebut penggunaannya untuk membiayai kegiatanyang tidak ada mata anggarannya di Dinas Kesehatan Kabupaten BarruHal. 15 dari 31 hal. Put.

Nomor 1193 K/Pid.Sus/2017pelayanan Jamkesda tersebut merupakan hak dari para tenaga kesehatan dipuskesmas, selanjutnya mereka pun telah sepatat untuk dilakukan pemotongansetelah mereka menerima dana tersebut untuk membiayai kegiatan di Dinaskesehatan yang tidak ada mata anggarannya.

Hal tersebut diaturdalam Susunan Panitia Pengembangan SDSMP Satu AtapHalaman 9 Petunjuk Teknis Pengembangan SDSMP Satu Ataptahun 2009.Bahwa Program Pembinaan Kelembagaan dan Peningkatan Mutu SD/SMPSatu Atap di Kabupaten Cianjur sumber anggarannya dari APBD Propinsi JawaBarat Tahun 2009 dimana masingmasing sekolah penerima Program SDSMPSatu Atap menerima anggaran sebesar Rp. 615.000.000, (enam ratus limabelas juta rupiah) digunakan untuk :1.

Cipanas dan SDSMP Satu Atap Cikaratok Kec.Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBDPropinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 tersebut akan dikerjakan oleh H.ABU BAKAR HARIRI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) atas seijinterdakwa selaku Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama pada DinasPendidikan Kabupaten Cianjur.Bahwa pihak ketiga dalam hal ini adalah sebagai pemborong/rekanan yaituH.

Cipanas dan SDSMP Satu Atap Cikaratok Kec.Sukaresmi di Kabupaten Cianjur yang anggarannya dibiayai dari APBDPropinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 dan H. ABU BAKAR HARIRI(belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) pernah mengatakan kepada saksiDEDEN selaku staf dari terdakwa bahwa untuk Pekerjaan PelaksanaanPembangunan terhadap 4 (empat) sekolah yaitu SDSMP Satu AtapBanyuwangi Kec. Pasir Kuda, SDSMP Satu Atap Talaga Kec. Takokak, SDSMP Satu Atap Neglasari Kec.

Pengecatan;Bahwa Pembangunan Drainase / Selokan di Dusun I dan Dusun II,anggarannya sebesar Rp.35.000.000, dan Drainase tersebut sudahselesai dan sudah dipergunakan;Bahwa dalam Pembangunan Drainase Dusun I dan Dusun II saksitidak begitu aktif, saksi hanya sekedar membantu saja;Bahwa untuk Pembangunan Drainase Dusun I dan II tidak adamasalah dan sudah dipergunakan;Bahwa untuk Pembangunan Sumur dan bak Penampungan air diDusun I, anggarannya Rp.20.000.000,Bahwa Pembangunan Sumur dan bak Penampungan

Pembangunan Perpustakaan dengan anggarannya sebesarRp.20.000.000,2. Pembangunan Sumur Umum dan bak penampuan air;3. Pembangunan Drainase / Selokan di Dusun I dan II;4.

Pembangunan Perpustakaan, anggarannya Rp.20.000.000, 2. Pembangunan Sumur Umum di Dusun I, anggarannyaRp.20.000.000,3. Pembangunan Drainase/selokan di dusun I dan Dusun IIanggarannya Rp.33.000.000,4.

Yakub dengan dibantu oleh tukang; Bahwa Saksi tidak tahu, anggaran untuk kegiatan pembangunan MCK di dusunIII yang anggarannya dialhkan menjadi kegiatan Pembangunan jalan setapak didusun III; Bahwa yang melaksanakan Kegiatan pembangunan MCK di dusun IIIyang anggarannya dialhkan menjadi kegiatan Pembangunan jalan setapak58di dusun III adalah Muh.

Pembangunan drainase dusun I dan dusun II, anggarannya saksitidak tahu;2. Pembangunan sumur umum dan penampungan air, anggarannyasaksi tidak tahu;3. Pembangunan ...........5683.

Poso paraterdakwa mendatangi korban RATI TAGAI Alias MAMA TINO selakuKepala Sekolah SD Negeri Singkona dan sebagai penanggungjawabpembangunan sekolah SD Negeri Singkona, kemudian para terdakwamengaku kepada korban bahwa para terdakwa utusan dari jakarta danmengatakan kepada korban bahwa kami datang untuk melihat sekolahkemudian menanyakan kepada korban berapa lokal sekolahnyadibangun korban menjawab enam lokal dan juga menanyakan kepadakorban berapa anggarannya, dan dijawab oleh korban yaitu Rp.695.000.000

Poso para terdakwa mendatangikorban RATI TAGAI Alias MAMA TINO selaku Kepala Sekolah SD NegeriSingkona dan sebagai penanggungjawab pembangunan sekolah SD NegeriSingkona, kemudian para terdakwa mengaku kepada korban bahwa paraterdakwa utusan dari jakarta dan mengatakan kepada korban bahwa kamidatang untuk melihat sekolah kemudian menanyakan kepada korban berapalokal sekolahnya dibangun korban menjawab enam lokal dan jugamenanyakan kepada korban berapa anggarannya, dan dijawab oleh korbanyaitu Rp.

PosoBahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Negeri Singkona dansebagai penanggungjawab pembangunan sekolah SD NegeriSingkona.Bahwa ketika para terdakwa mendatangi saksi mengaku sebagaiutusan dari jakarta dan mengatakan kepada saksi bahwa ParaTerdakwa datang untuk melihat pembangunan sekolah.Bahwa kemudian Para Terdakwa menanyakan kepada saksiberapa lokal sekolahnya dibangun dan anggarannya berapa,kemudian saksi menjawab 6 (enam) lokal dengan anggaransebesar yaitu Rp. 695.000.000 (enam ratus sembilan

Poso para terdakwamendatangi korban RATI TAGAI Alias MAMA TINO selaku Kepala SekolahSDN Singkona dan sebagai penanggungjawab pembangunan sekolah SDNegeri Singkona.e Bahwa para terdakwa mengaku kepada korban sebagai utusan dari jakartadan mengatakan kepada korban bahwa kami datang untuk melihatsekolah.e Bahwa kemudian menanyakan kepada korban berapa lokal sekolahnyadibangun dan berapa anggarannya, kemudian korban menjawab enamlokal dengan anggaran sebesar yaitu Rp. 695.000.000 (enam ratussembilan

Poso para terdakwa mendatangikorban RATI TAGAI Alias MAMA TINO selaku Kepala Sekolah SDN Singkonadan sebagai penanggungjawab pembangunan sekolah SD Negeri Singkona.Bahwa para terdakwa mengaku kepada korban sebagai utusan dari jakartadan mengatakan kepada korban bahwa kami datang untuk melihat sekolah.Bahwa kemudian menanyakan kepada korban berapa lokal sekolahnyadibangun dan berapa anggarannya, kemudian korban menjawab enam lokaldengan anggaran sebesar yaitu Rp. 695.000.000 (enam ratus sembilan puluhlima

Konawe Selatan TA. 2019 tersebut keseluruhan anggarannya telahdicairkan/direalisasikan (100 %) oleh terdakwa ABDUL BIN SUBAIR, S.Pd.,M.Pd. selaku PA/KPA pada Dinas Pariwisata Kab.

Konawe Selatan sambil menunggu pencairan dana dari Bank Sultra dansetelah dana kegiatan tersebut masuk di rekening Dinas saksi kemudianmelaporkannya kepada Terdakwa; Bahwa untuk nilai anggarannya ada beberapa kegiatan tidak sama nilaianggarannya di mana untuk kegiatan Pelatinan Tata Kelola Destinasi Pariwisata,kegiatan Pelatihnan Pemandu Wisata Alam dan kegiatan Pelatihnan Pemandu WisataBuatan nilai anggarannya sebesar Rp197.500.000,00 (Sseratus sembilan puluh tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) sedangkan

untuk kegiatan Pelatihan Tata Kelola HomeStay atau Pondok Wisata nilai anggarannya sebesar Rp187.200.000,00 (Seratusdelapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kegiatan PelatihanPengembangan Destinasi Wisata Kuliner nilai anggarannya sebesarRp133.338.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan riburupiah); Bahnwa mengenai penggunaan anggarannya, tidak semua anggarankegiatan tersebut saksi mengetahul proses penggunaannya karena untuk saksisendiri hanya mengetahui

Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non FisikPariwisata meliputi Pelatihnan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (TKDP), PelatihanPemandu Wisata Alam (Trekking), Pelatihan Pemandu Wisata Buatan (Outbond,EP, TP) masingmasing anggarannya Rp230.000.000, dan Pelatihan Tata KelolaHome Stay/Pondok Wisata, anggarannya Rp223.038.000, Sehingga Totalanggaran Rp913.038.000,+ Bahwa berdasarkan SK Bupati Konawe Selatan Nomor 791/03 tanggal 2Januari 2019, terdakwa ABDUL Bin SUBAIR atau A.B.

perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 54 ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan KeuanganDaerah yang menyatakan SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas bebananggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan / atauyang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.Bahwa terdakwa TRI RIBUT SULISTYAWATI, S.ST, M.Kes selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK I) pada SKPD Puskesmas Sei Panas dalamKegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi

WASKITO WOELANDORO (dilakukanpenuntutan secara terpisah), telah melakukan pengelolaan dan pengunaan uanganggaran untuk kegiatankegiatan yang tidak ada anggarannya serta merekayasadengan meminta dan mengisi notanota kosong yang kemudian direkayasa untukdijadikan sebagai dokumen bukti yang lengkap dan syah dalam membuat laporankeuangan tersebut namun tidak sesuai dengan peruntukannya, telah memperkayadiri Terdakwa sendiri atau orang lain yang mengakibatkan Kerugian KeuanganNegara Cq.

, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2010, Tim Penghitungan KerugianKeuangan Negara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 27(BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, telah melakukan Penghitungan KerugianKeuangan Negara terhadap APBD Kota Batam pada SKPD Puskesmas Sei Panasuntuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2007dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Cq.

Panas melaksanakanpengobatan gratis, namun anggarannya tidak tersedia baik dari PemkoBatam, Dinas Kesehatan maupun dalam DPA TA. 2007, dengan adanyapengobatan gratis tersebut jumlah pasien yang berobat meningkatsecara drastis dari yang biasa 150200 orang menjadi 350400 orang,yang menjadi permasalahan adalah mengenai anggarannya, hal inisudah pernah saksi sampaikan kepada Dinas Kesehatan tapi tidak adajawaban;Bahwa saksi maupun terdakwa belum pernah mengajukan revisi terhadapperubahan/ penggeseran

dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalamAPBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) PP No. 58 Tahun Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

., M.Si menyampaikan kepada seluruh calon guruguru kontrak tersebut bahwa akan ada dilaksanakan kegiatan pembekalan guru guru kontrak di Hotel Mapia Biak dengan menggunakan anggaran dana insentifgaji guruguru kontrak T.A. 2015 dengan maksud bahwa gaji guruguru kontrakakan dilakukan pemotongan dikarenakan kegiatan pembekalan gurugurukontrak tersebut anggarannya tidak tertampung dalam DPA Dinas PendidikanKab.

BiakNumfor, bahwa pemotongan dana insentif gaji guru kontrak yang dilakukan olehterdakwa untuk melaksanakan kegiatan pembekalan guruguru kontrak tahun2016 yang anggarannya tidak tertampung dalam DPA Dinas Pendidikan Kab.Biak Numfor tidaklah dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturanyang berlaku. == 222 22222 non co nnn non con en cnecne scence nnnmoon Bahwa dana insentif guru kontrak T.A. 2015 sebesar Rp 7.574.400.000,(tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah