Penggugat:EFENDITergugat:WALIKOTA BATAM

TPIMELAWANWALIKOTA BATAM, Tempat Kedudukan di Kantor Walikota BatamJalan Engku Putri No. 1, Batam Centre, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:1. Nama : Demi Hasfinul Nasution, S.H., M.Si.Pekerjaan/Jabatan : PNS/PIt. Kepala Bagian Hukum SetdakoBatam.Tempat tinggal : Taman Batara Raya Blok B No.09, RT/RW001/003, Kelurahan Belian, KecamatanBatam Kota, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau.Kewarganegaraan: Indonesia2.

., M.H.Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kasubbag Bantuan Hukum BagianHukum Setdako Batam.Tempat tinggal : Legenda Bali, Blok A 8, No. 03 RT/RW001/013, Kelurahan Baloi Permai,Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,Provinsi Kepulauan Riau.Kewarganegaraan : Indonesia3.

Kejaksaan Negeri Batam/ PengacaraNegara: Jalan ST.

., sesuai PetikanKeputusan Walikota Batam Nomor : SK.60/823.3/IV/2011, tentangKenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Walikota Batam, dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang Ill/a, pada DinasPerhubungan Pemerintah Kota Batam, di tandatangani oleh WalikotaBatam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman, S.H., di Kota Batam, tanggal 31 Maret 2011;4.

25 Maret 2021 tentang Pencabutan KeputusanWalikota Batam Nomor.

ZINKPOWER BATAM INDO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1915/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ZINKPOWER BATAM INDO, NPWP: 02.498.210.0217.000, beralamat di Jalan Brigjend Katamso KM.6 (SpindoIndustrial Area), Tanjung Uncang, Batam, yang diwakili olehFranz Josef Troeszter, jabatan Presiden Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190

tanggal 22 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114670.15/2014/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 12 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00024/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 21 April 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00003/206/14/217/16 tanggal 16 Maret 2016 TahunPajak 2014, atas nama: PT Zinkpower Batam

Indo, NPWP 02.498.210.0217.000, beralamat di Jalan Brigjend Katamso KM.6 (Spindo Industrial Area),Tanjung Uncang, Batam, tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 18 Oktober 2018 dengan disertai alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan

Mengadili sendiri:Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Bandingdalam Surat Banding Pemohon/PT Zinkpower Batam Indo Nomor:01/ZBI/1007/2017 tanggal 10 Juli 2017, yang diantar langsung kePengadilan Pajak di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 dan terdaftardalam berkas Sengketa Nomor: 114670.15/2014/PP.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT ZINKPOWER BATAM INDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

M E N G A D I L I:Dalam Eksepsi:- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Sengketa: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Batal Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/ BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr.

EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020; Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr.

yaitu Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; Mewajibkan Tergugat untuk membayarkan kembali gaji Penggugat dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 serta Gaji ke-14 yang telah dikembalikan ke KASDA Pemko Batam

PENGGUGAT : EfendiTERGUGAT : WALIKOTA BATAM

, Kecamatan Batam Kota,Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 2 dari 83Kota Batam, Provinsi KepulauanRiau.4.

YKB Blok C No. 18Bengkong Laut RT. 001 RW.011, Keluranhan Bengkong Laut,Kecamatan Bengkong, KotaBatam, Provinsi Kepulauan Riau.Dalam hal ini keempat Penerima Kuasaberkewarganegaraan Indonesia, memilin domisili Nukumdengan alamat Kantor Walikota Batam Jalan Engku PutriNo. 1, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,domisili elektronik: septiarni@gmail.com.

Tebet Timur Dim IX/8 RT. 009 RW009, Kelurahan Tebet Timur,Kecamatan Tebet, Kota JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta.Domisili hukum Kantor Kejaksaan Negeri Batam, JalanEngku Putri, Batam Centre, Kota Batam, ProvinsiPutusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 3 dari 83Kepulauan Riau.

Syahrir No. 386, RT. 003RW. 005 Kelurahan Rawang,Kecamatan Padang Selatan, KotaPadang, Provinsi Sumatera Barat.Dalam hal ini Penerima Kuasa memilih domisili hukumdengan alamat Kantor Kejaksaan Negeri Batam, JalanPutusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 4 dari 83Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam, ProvinsiKepulauan Riau.

dan Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman, S.H., di Kota Batam, tanggal 31 Maret 2011;Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 12 dari 83.

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 04915, Kelurahan Sambau, Tanggal Penerbitan 26-Juli-2019, Surat Ukur Tanggal 8-Juli-2019, Nomor : 03896/Sambau/2019, Luas 60 M, Nama Pemegang Hak: Suamir yang terletak di Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;2.

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 04904, Kelurahan Sambau, NIB : 6780, Surat Ukur Nomor : 03895/Sambau/2019 , Nama Pemegang Hak : Rusok yang terletak di Kavling Sambau, RT.001, RW.001, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;24.

Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 04902, Kelurahan Sambau, NIB : 6782, Surat Ukur Nomor : 03897/Sambau/2019, Nama Pemegang Hak : Rusok yang terletak di Kavling Sambau, RT.001, RW.001, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;25.

Batam Riau Bertuah dalam hal ini diwakili oleh Roma Nasir HutabaratTergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam

BATAM RIAU BERTUAH, beralamat di Ruko Anggrek Sari CommercialCentre No. 08 09 Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili olehROMA NASIR HUTABARAT, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur PT.

kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada KantorPertanahan Kota Batam di Jl.

Batam.* Gambar Penetapan Lokasi No. 216.23050787.201 tanggal 22082016yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

(PTSP) Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BadanPengusahaan Batam) atau;b. Permohonan kolektif melalui Kantor Pertanahan Kota Batam.6.

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor PertanahanKota Batam dan disertai dokumen pendukung;b. Badan Pengusahaan Batam menerbitkan rekomendasi secara kolektifatas pengajuan Kantor Pertanahan Kota Batam untuk penerbitanSertipikatk;danc. Terhadap pemohon yang belum melunasi UWT, maka pada Sertipikatyang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam diberikan tanda(stempel) UWT TERHUTANG.7. Bahwa Sertipikat objek sengketa tersebut telah mendapatkan SuratRekomendasi BP Batam;8.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NACTEC BATAM;

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanKepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam Nomor : 163 Tahun 2020 tertanggal 14 Agustus 2020 tentangPembatalan Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-BagianTertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT. TriaTalang Emas;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor : 163 Tahun2020 tertanggal 14 Agustus 2020 tentang Pembatalan Pengalokasian danPenggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah HakPengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam atas nama PT. Tria Talang Emas;4.

Henry SupanniTergugat :Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Batam atas nama PT.

Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atas nama PT.

terhadap pengalokasian lahan di Batam,ditemukan bahwa PT.

TPIpada waktu itu BP Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan HakPengelolaan (HPL), akan tetapi Pemko Batam tidak mau menerbitkanSurat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hanya SuratKeterangan Hak Pengelolaan (HPL) yang dikeluarkan BP Batam, karenayang dimintakan adalah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) yangdikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Batam :Bahwa setahu saksi, Surat Keterangan Hak Pengelolaan (HPL) tersebutdikeluarkan oleh BP Batam sekitar bulan Februari atau Maret 2009 ;Bahwa setahu

Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam, menetapkan:1.

FLEMINGS INDO BATAMTergugat:Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam3. Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Batam;4 Nama : Asep Riwanto Sinaga;NIP oePangkat/Golongan : Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non PegawaiNegeri (PPNPN);Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan KantorPertanahan Kota Batam;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada KantorPertanahan Kota Batam di JI. Jaksa Agung R.

) yang mana Gambar Penetapan Lokasitersebut masih memerlukan proses selanjutnya yaitu berupa SuratPerjanjian (SPJ)dan Surat Keputusan Kepala BP Batam (dalam perkaraini berupa Objek Sengketa II);Halaman 53 Putusan No:4/G/2020/PTUN.TPIPertanahan Kota Batam.

Sentral Leejaya Costapati (sesuai denganasli);Print out (screenshot) Data Pada SystemKomputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) padaKantor Pertanahan Kota Batam (sesuai hasil printout);Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bun Hai,S.H., M.Kn., Nomor : 1086/PPAT/BI/2018, perihalpendaftaran peralihan hak, tanggal 2642018beserta lampiran akta jual beli Nomor : 321/2018(Sesuai dengan asli);Peta Situasi, Lokasi Komplek Trikarsa Ekualita, diKelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota,Kota Batam, Provinsi

IIInt. 11);Bahwa pada tanggal 2642018 telah terjadi pendaftaran peralihan hak atasSertipikat Hak Guna Bangunan No. 07573, Kelurahan Teluk Tering,Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15Desember 2016, Surat Ukur No. 00799/Teluk Tering/2016, tanggal06/09/2016, luas 10.835 M? atas nama PT.

Batam Kota, Kota Batam,Luas 10.835 m?, Surat Ukur 00799/Teluk Tering/2016, tanggal 15Desember 2016, dari PT Trikarsa Ekualita berbalik nama kepada PT.SENTRAL LEEJAYA COSTAPATI, yang mana lokasi tanahnya berbataslangsung dengan row jalan perumahan Winner Millenium Mansion (videbukti T.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)2. Kepala Kantor Pertanahan Kota BatamTergugat II Intervensi : PT. Cahaya Dinamika Harumabadi

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973tentang daerah industri Pulau Batam pasal 6 ayat (2) huruf a seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam;b.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973tentang daerah industri Pulau Batam pasal 6 ayat (2) huruf a seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkandengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengemban ganDaerah Industri Pulau Batam;b.

Batam, atas nama PT.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan,dengan HAK PENGELOLAAN, kepada Ketua OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b.

Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam atas nama PT.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP KAWASAN BATAM)., II. PT. KENCANA BUMI SUKSES VS PT. BATAM SUPER STAR, DK;

PUTUSANNomor 59 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASBATAM (BP KAWASAN BATAM), tempat kedudukan di diJalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Batam Centre, BatamKepulauan Riau;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Mochammad Nasrun,S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa

KENCANA BUMI SUKSES, tempat kedudukan di SeiBokok, RT 001 RW 004, Kelurahan Pulau Setokok, KecamatanBulang, Kota Batam, yang diwakili oleh Wahyudi Firdaus,jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tri Artanto, S.H., M.H.,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Kantor Hukum Tri Artanto, S.H., M.H. & Partners,beralamat di Batam, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 002/SKKhs/PTUN/IX/2020, tanggal 4 September2020;Pemohon Kasasi I, II;1.LawanPT.

BATAM SUPER STAR, tempat kedudukan di KomplekMarina Park Blok E, Nomor 24 Batu Selicin Lubuk Baja,Kota Batam, yang diwakili oleh Nguang Tjhung, jabatanDirektur;PT. BERJAYA ABADI BARELANG, tempat kedudukan diBalerang Jembatan Il, Pulau Nipan Setotok, KelurahanHalaman 1 dari 8 halaman.

Batam SuperStar yang terletak di lokasi Pulau Nipah (Barelang Jembatan Il),Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang Kota Batam:4.2. Bidang lahan seluas 15.870.34 meter? atas nama PT. BerjayaAbadi Barelang yang terletak di lokasi Pulau Nipah (BarelangJembatan II), Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang Kota Batam;5.

Batam.

GOLDEN SEVENTEEN INDONESIA (Sebagai Penggugat) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM (Sebagai Tergugat)

&PARTNERS beralamat di Ruko Inti Batam Blok H Nomor: 5, JalanLaksamana Bintan, RT.02, RW.015, Kelurahan Sungai Panas,Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,domisili elektronik: nikolawoffice@qmail.com, berdasarkan SuratPutusan Perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN.TPI halaman 1 dari 48Kuasa Khusus Nomor: 342/K.ANTUM/SK/V/2021, tanggal 6 Mei2021;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;LAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM, berkedudukan di JalanJaksa Agung R.

PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP.

Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Petugas PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BadanPengusahaan Batam); ataub. Permohonan kolektif melalui Kantor Pertanahan Kota Batam;.

Golden Seventeen Indonesia pernah mengajukan surat untukPersetujuan Pematangan Lahan Kavling Swadaya ke BP Batam;Bahwa sepengetahuan saksi, BP Batam telah mengeluarkan suratpersetujuan pematangan lahan kavling PT.

Perencanaan dan Pembangunan BP Batam; 2)Laporan kepada BP Batam atas pelaksanaan pematangan lahan oleh PT.Golden Seventeen Indonesia (Penggugat); 3) Surat Perjanjian PenempatanKavling Siap Bangun dari BP Batam kepada PT.

FLEMINGS INDO BATAM VS KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM;;

Penggugat : NAHOR KAMALENG Tergugat : 1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BATAM., 3. PT. METALLWEK INDUSTRY BATAM;

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASANPERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASBATAM, tempat kedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNomor 1 Engku Putri Batam Centre Batam;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mochammad Nasrun,S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29September 2020;ll. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM,berkedudukan Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, SeiHarapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;lil.

PT METALLWERK INDUSTRY BATAM, beralamat diJalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Kota Batam;Termohon Kasasi I, Il, Ill;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah:2.1.Surat Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 90020251 tanggal 31Agustus 1990 seluas 21.755 m* atas nama PT Metallwerk ElectricalContacts (PTE);2.2.Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (SKEP) No. 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianbagianTertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts(PTE);2.3

.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 363 tanggal 6 Juli 1996,Gambar Situasi Nomor 835/1996 tanggal 2 Juli 1996 atas tanahseluas 21.766 m* atas nama PT Metallwerk Industry Batam:3.

atas nama PT Metallwerk ElectricalContacts (PTE);3.2.Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam (SKEP) No. 97/SKEP/KAAT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas BagianbagianTertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts(PTE);3.3.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 363 tanggal 6 Juli 1996,Gambar Situasi Nomor 835/1996 tanggal 2 Juli 1996 atas tanahseluas

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BATAM., 3. PT. METALLWEK INDUSTRY BATAM;

Penggugat: DOMINGGUS LAKAFILA Tergugat : 1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWSAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM

Penggugat:Johanis Jhoni B.LTergugat:1.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhab Bebas Batam2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam

NOK ASIA BATAM

4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4653/PJ/2017, tanggal 27 November 2017;Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: PradhikaYudha Dharma, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali,Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, DirektoratKeberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusitanggal 7 Desember 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NOK ASIA BATAM

September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put87084/PP/M.1B/15/2017, tanggal 27 September 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP252/WPJ.02/2015 tanggal 4Maret 2015, tentang keberatan atas keberatan atas Surat Ketetapan PajakNihil Pajak Penghasilan Badan Nomor 00038/506/08/217/13 tanggal 24Desember 2013 Tahun Pajak 2008, atas nama: PT NOK Asia Batam

, NPWP:02.459.771.8217.000, Alamat: Batamindo Industrial Park, Jalan RambutanLot 501 & 502A, Mukakuning Batam 29433, dengan perhitungan sebagaiberikut: Penghasilan Netto (Rugi) (Rp. 25.430.849.359,00)Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 0,00Pajak yang kurang/(lebih) bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0,00Jumlah Pajak yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP252/WPJ.02/2015 tanggal 4 Maret 2015, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Nomor00038/506/08/217/13 tanggal 24 Desember 2013 Tahun Pajak2008 atas nama PT NOK Asia Batam, NPWP: 02.459.771.8217.000, beralamat di Batam 29433indo Industrial Park, JalanRambutan Lot 501 & 502A, Mukakuning, Batam 29483, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

ZINKPOWER BATAM INDO;;

PT ZINKPOWER BATAM INDO vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 810/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ZINKPOWER BATAM INDO, beralamat di Jalan BrigjendKatamso KM. 6 (Spindo Industrial Park Area), TanjungUncang, Batu Aji, Batam, yang diwakili oleh Franz Troeszter,jabatan Presiden Direktur PT Zinkpower Batam Indo;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa EddySoeryanto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/ZBI/240314 tanggal

Desember 2008 Nomor 00002/204/08/215/10tanggal 28 Januari 2010, atas nama PT Zinkpower Batam Indo, NPWP02.498.210.0215.000, alamat Jalan Brigjend Katamso KM. 6 (SpindoIndustrial Park Area), Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam, sehingga PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.

Mengadili sendiri:Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Bandingdalam Surat Banding Pemohon/PT Zinkpower Batam Indo tanpa nomortanggal 11 Mei 2011:Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 21 November 2014, yang pada intinya putusanHalaman 3 dari 9 halaman.

Adapun tujuan pendanaantersebut adalah untuk mendanai sebagian pendirian pabrik galvanisasicelup panas di lokasi Batam Indonesia dengan jaminan obligasi senilaiEUR 2,250,000.00 dari Brunner Verzinkerei Brueder Bablik GesellschaftHalaman 5 dari 9 halaman.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ZINKPOWER BATAM INDO;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.