;e Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 239/KPTS/2007tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Wilayah danAlokasi Jumlah Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi danRekonstruksi rumah Pasca Gempa bumi di KabupatenGunungkidul Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya;f Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 240/KPTS/2007tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan KelompokMasyarakat Penerima Dana Bantuan Rahabilitasi danHal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid.

dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi diKabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115/KPTS/2007tanggal 1 November 2006 tentang Penetapan Wilayah danAlokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di KabupatenGunungkidul.

Bupati Gunungkidul Nomor : 115/KPTS/2007tanggal 1 November 2006 tentang Penetapan Wilayah danAlokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di KabupatenGunungkidul ;Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 50/KPTS/2007tanggal 23 Maret 2007 tentang Perubahan LampiranKeputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115KPTS/2006tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calonpenerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi RumahHal. 27 dari 37 hal.

Menyatakan barang bukti sebagai berikut :a Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/2007tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Wilayah danAlokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Rusak SedangKegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah PascaGempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 danLampirannya;b Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 128/KPTS/2007tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan KelompokHal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid.

Bupati Gunungkidul Nomor : 115/KPTS/2007tanggal 1 November 2006 tentang Penetapan Wilayah danAlokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi danRekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di KabupatenGunungkidul.

WAHAB KILIANalias AP, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPNA sesuai Surat KeputusanKepala Pemerintah Negeri Nomor : 02/SKARGIX/2016 tanggal 23September 2016;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Membantu Pejabatdesa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dan mengawasiPembangunan desa;Bahwa Tahun 2018 Setahu saksi dapat bantuan Dana Desa danAlokasi Dana Desa menyangkut besarnya saksi tidak tahu;Bahwa pernah diadakan rapat terkait Rancangan

MUHARAM KILKODA alias AP dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPNA sesuai Surat KeputusanKepala Pemerintah Negeri Nomor : 02/SKARGIX/2016 tanggal 23September 2016;Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Membantu Pejabatdesa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dan mengawasiPembangunan desa;Bahwa Tahun 2018 Setahu saksi dapat bantuan Dana Desa danAlokasi Dana Desa menyangkut besarnya saksi tidak tahu;Bahwa pernah diadakan rapat terkait Rancangan

SYARIFUDIN KELLA alias AP dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan yang di tunjukoleh Pejabat Negeri Administratif Air Nanang Yakni Saudara SakurRumbaroa;Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tugas dan kewajibansaksi;Bahwa di Negeri Administratrif Air Nanang tidak memiliki Kantor Desa,Kantor desa menyewa di Rumah Bapak DusunBahwa Tahun 2018 Setahu saksi dapat bantuan Dana Desa danAlokasi Dana Desa menyangkut besarnya saksi tidak

,untuk dikirim kepada karateker;Bahwa saksi menerangkan diberikan oleh terdakwa sebesar Rp.500,000. setiap saksi mengirim uang kepada terdakwa;Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang saksi transfer keTerdakwaBahwa Tahun 2018 tidak ada kegiatan dana Desa dan Alkasi DanaDesa TA 2018 yang dilaksanakan di Negeri Administratif Airnanang;Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN AmbBahwa saksi tidak tahu kenapa sehingga kegiatan dana Desa danAlokasi Dana Desa tidak dilaksanakan di

Dana Desa.Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban Dana Desa danAlokasi Dana Desa Tahun 2018.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkan;18.

(Dua ratus empatjuta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) danAlokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 adalah sebesar Rp.35,573,000. (Tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuanAPBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.239.659.441.

(Dua ratus empat jutadelapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) danAlokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 adalah sebesar Rp.35,573,000. (Tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuanAPBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.239.659.441.

AHMAD YANI TELLA, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan NegeriSeram Bagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di penyidiksebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikansemuanya benar; Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungandengan dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa danAlokasi Dana Desa Pemerintah Negeri Administratif Afang DefolKecamatan Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur

(enam ratussembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Administratif AfangDefol Tahun Anggaran 2016 dananya masuk melalui Bank Maluku CabangBula atas nama Negeri Administratif Afang Defol berupa rekening giroNomor : 1121090405 yaitu Dana Desa sebesar Rp. 593.238.000 (limaratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) danAlokasi Dana Desa sebesar Rp. 100.000.000.

(dua ratus empatjuta delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) danAlokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 adalah sebesar Rp.35,573,000. (Tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)sehingga total adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuanAPBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.239.659.441.

Pengusulan PencairanDana Desa Tahap 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap T.A 2017,tanda tangan milik M Aman Siregar didalam Peraturan Kepala Desa PagaranMompang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa T.A 2017, tanda tangan didalam Rincian Dana Desa Tahap 60 %Tahap T.A 2017 Desa Pagaran Mompang, dan Tanda tangan didalam berkaspendukung pengajuan Dana Desa Tahap II 60% dan Alokasi Dana Desa(ADD) Tahap II 60% T.A 2017; Bahwa pemegang Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa danAlokasi

Pengusulan Pencairan DanaDesa Tahap 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap T.A 2017, tandatangan milik M Aman Siregar didalam Peraturan Kepala Desa PagaranMompang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa T.A 2017, tanda tangan didalam Rincian Dana Desa Tahap 60 %Tahap T.A 2017 Desa Pagaran Mompang, dan tanda tangan didalam berkaspendukung pengajuan Dana Desa Tahap II 60% dan Alokasi Dana Desa(ADD) Tahap II 60% T.A 2017; Bahwa pemegang dokumen pengusulan pencairan Dana Desa danAlokasi

Pencairan Dana DesaTahap 60% dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap T.A 2017, tanda tanganmilik Saksi korban M Aman Siregar didalam Peraturan Kepala Desa PagaranMompang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa T.A 2017, tanda tangan didalam Rincian Dana Desa Tahap 60 %Tahap T.A 2017 Desa Pagaran Mompang, dan tanda tangan didalam berkaspendukung pengajuan Dana Desa Tahap II 60% dan Alokasi Dana Desa(ADD) Tahap II 60% T.A 2017; Bahwa pemegang dokumen pengusulan pencairan dana desa danalokasi

Bahwa benar telah ada tanda tangan M Aman Siregar selaku WakilKetua BPD Pagaran Mompang didalam lembaran tersebut setelah 1 (Satu)asli berkas Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa Tahap 60 % danAlokasi Dana Desa Tahap 60 % T.A 2017 Saksi terima; Bahwa harus ada tanda tangan pesetujuan dari BadanPermusyawaratan Desa (BPD) didalam Dokumen Pengusulan Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa untuk menyatakan bahwa benar sudah disetujuidan disahkan APBDES yang tertuang dalam RAB Desa Pagaran Mompang; Bahwa

dengan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 7662 / DTF/2018 yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2018 olehKombes Pol Wahyu Marsudi, M.Si selaku Kepala Laboratorium ForensikHalaman 19 dari 27 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN Sbh.Cabang Medan dan AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, Khairun Nisa, ST, danIptu Niko Siagian, ST selaku Pemeriksa dengan kesimpulan Tanda TanganA.N Mhd Aman Siregar Bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkasDokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap (60%) danAlokasi

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UndangUndang No. 46tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara,, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Halaman 2 dari 21, Putusan No.4/Pid.SusTPK/2019/PT.PLGBahwa pada tahun 2017 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin IlKabupaten Banyuasin mendapatkan Bantuan Dana Desa (DD) danAlokasi

2017 mengenai Perubahan Anggaran danberdasarkan RPJMDES dan RKP serta APBDES dari Desa Sungsang Ilyang ditanda tangani oleh Kepala Desa, BPD serta perangkat desa;Bahwa terdakwa selaku Pelaksana Tugas (PIt) Kepala Desa Sungsang IIKecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin memiliki tugas dantanggung jawab untuk mengatur pemerintahan Desa Sungsang II meliputipenyelenggaraan didesa untuk pembangunan, pemasyarakatan sertapengelolaan keuangan desa;Bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) danAlokasi

35 ayat 2 UndangUndang No. 46tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian Negara,,, perbuatan tersebut dilakukan dengan caracarasebagai berikut : Bahwa pada tahun 2017 Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin IlKabupaten Banyuasin mendapatkan Bantuan Dana Desa (DD) danAlokasi

2017 mengenai Perubahan Anggaran danberdasarkan RPJMDES dan RKP serta APBDES dari Desa Sungsang Ilyang ditanda tangani oleh Kepala Desa, BPD serta perangkat desa;Bahwa terdakwa selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Sungsang IIKecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin memiliki tugas dantanggung jawab untuk mengatur pemerintahan Desa Sungsang II meliputipenyelenggaraan didesa untuk pembangunan, pemasyarakatan sertapengelolaan keuangan desa;Bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan Dana Desa (DD) danAlokasi

Dana Desa Tahap (50%) Tahun 20181 (satu) Dokumen Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap (20%) DANAlokasi Dana Desa Tahap (50%) Tahun 20181 (Satu) Dokumen Asli Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II (50%)Tahun 20181 (satu) Eksemplar Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun20181 (Satu) Eksemplar Asli Daftar Penyaluran Dana Desa Tahap III (40%) Tahun20181 (satu) Eksemplar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No SPM:119/SPMLS/SKPKD/2018 Tanggal 28 Juli 20181 (satu) Eksemplar

;Bahwa ada peraturan Bupati terkait dengan pagu anggaran dana Desa danAlokasi Dana Desa. ;Bahwa Dana Desa masuk pada Rekening Daerah ;Bahwa Dinas Keuangan tidak pernah melaukan evaluasi menyangkut anggaranpendapatan belanja Desa maupun RAB Desa Negeri Administratif Rumadurnkarena semua dokumen dari Desa sudah dievaluasi olen Dinas Pemdes.;Bahwa Dinas Keuangan tidak menerima Laporan Akhir, yang menerima Laporanakhir biasanya Inspektorat.

;Bahwa karena tidak ada perintah dari Pimpinan ;Bahwa saya tdak tahu apakah Desa Rumadurun sudah memasukan setiaplaporan realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2018 sampai Tahun2019 dan Dokumen Akhir atau laporan pertanggungjawaban Dana Desa danAlokasi Dana Desa. ;Bahwa untuk Laporan realisasinya tidak dilampirkan dokumentasi, dokumentasidilampirkan pada Laporan Akhir Pertanggungjawaban.

Bahwa saya yidak pernah mengetahui terkait besaran anggaran dana desa danalokasi dana desa tahun 2018 sampai tahun 2019 karena Kepala PemerintahanNegeri Administratif Rumadurun tidak pernah memberikan informasi terkaitanggaran maupun RAB. Bahwa saya tidak mengetahui terkait pencairan dana desa dan alokasi danadesa. Bahwa yang mencairkan dana desa dan alokasi dana desa adalah KepalaPemerintah Negeri administratif Rumadurun dan bendahara. Bahwa saya tidak mengetahui mekanisme pencairan.

;Bahwa Ada sebagian buktibukti terkait pembelanjaan dari Dana Desa danAlokasi Dana Desa di rumah saya dan sebagian yang tercecer.;Bahwa Sesuai dengan informasi yang saya dengar dari Ibu Jatia semen sudahdibeli hanya kendala di kapal feri saat pemuatan.;Bahwa Saat menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000. tidak diberikan kwitansitanda terima.;Bahwa Saat itu diminta uang untuk 8 kelompok, satu kelompok saya berikansebesar Rp. 18.000.000.

Rika Selviana,S.Sos, Kepala Sub Bagian Penetapan Dapil danAlokasi Kursi pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat JenderalKPU,.

(DAK2) yang diserahkan dari pemerintahkota Tarakan kepada KPUD Kota Tarakan tertanggal 6 Desember 2012.Apalagi data tersebut hanya bersumber dari data pertambahan penduduk s/dBulan September 2012 yang diambil berdasarkan e KTP saja yangkemudian diserahkan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada KPU KotaTarakan pada tanggal 6 Desember 2012, (Berita Acara No. 002/BA/II/2013,Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 453 K/TUN/201512.13.tanggal 22 Pebruari 2013, tentang Penetapan usulan Daerah Pemilinan danAlokasi

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa :Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Nomor : 115 /Kpts/ KPU/ Tahun2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan danAlokasi kursi setiap Daerah Pemilinan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur,khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasajumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartayang dimohonkan Kasasi tersebut telah salah dalam menerapkan hukum,atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya yangberkaitan dengan pemahaman tentang Keputusan Tata Usaha Negarakhususnya terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan UmumHalaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 453 K/TUN/2015No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan danAlokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah

ProfilEmas Konsultan Proyek Pembangunan Gedung RSUD Pare DariLaboratarium Uni Material Prodi D III Tehnik Sipil FTSP ITS tanggal 17September 2009:(Fotokopi yang dilegalisir) 1 (satu) buah Dokumen Daftar UsulanRencana Proyek Danalokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008,Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rpe542.315.000,00 (limaratus empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);(Asli) 1 (satu) buah dokumen Perencanaan Pembangunan RuangPavililun dan Ruang Hemocalis RSUD Pare, Kabupaten Kediri

tujuh ratussembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus limapuluh lima sen) ;dirampas untuk Negara;1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Anggaran PengawasanPembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008: (Asli) 1 (satu) buah dokumen laporan hasil penyelidikan tanah CVProfil Emas Konsultan Proyek Pembangunan Gedung RSUD PareDari Laboratarium Uni Material Prodi D Ill Tehnik Sipil FTSP ITStanggal 17 September 2009; (Fotokopi yang dilegalisir) 1 (satu) buah Dokumen Daftar UsulanRencana Proyek Danalokasi

No. 2538 K/Pid.Sus/20181 (satu) bendel Dokumen Pencairan Anggaran PengawasanPembangunan Paviliun RSUD Pare TA 2008:(Asli) 1 (Satu) buah dokumen laporan hasil penyelidikan tanah CV.Profil Emas Konsultan Proyek Pembangunan Gedung RSUD PareDari Laboratarium Uni Material Prodi D III Tehnik Sipil FTSP ITStanggal 17 September 2009;(Fotokopi yang dilegalisir) 1 (satu) buah Dokumen Daftar UsulanRencana Proyek Danalokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2008,Pembangunan Paviliun RSUD Pare senilai Rp542.315.000,00

/2019/PN Ambpengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapatdisita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidanapenjara sebagai pengganti selama 6 (Enam) Bulan;Menyatakan barang bukti berupa :1)2)3)4)5)6)2)8)9)Asli 1 (Satu) buah buku laporan pertanggunjawaban Dana Desa danAlokasi

Asli 1 (Satu) buah buku laporan pertanggunjawaban Dana Desa danAlokasi Dana Desa Negeri Administratif Undur Kecamtanan KilmuryKabupaten Seram Bagian Timur;Halaman 89 dari 140 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.

TPK/2019/PN AmbPemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan BelanjaNegeri Administratif Undur Tahun Anggaran 2016 dari Dana Desa danAlokasi Dana Desa terdiri dari pembelanjaan kegiatan penyelenggaraanPemerintahan Negeri, Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Negeri dankegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp.705.942.000.

FATIMARUMAKWAY selaku Bendahara Desa melakukan pencairan Dana Desa danAlokasi Dana Desa yaitu :1. Dana Tahap dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp363.565.200;2. Dana tahap Il dicairkan pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp242.376.800;Halaman 110 dari 140 Putusan Nomor 18/Pid.Sus. TPK/2019/PN Ambsehingga total Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima NegeriAdministratif Undur Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.605.942.000.

(delapan jutaenam ratus ribu rupiah).Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala PemerintahNegeri Administratif Undur yang melakukan pengelolaan Dana Desa danAlokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tanpa melibatkan perangkatNegeri Administratif Afang Defol lainnya, dengan cara mengelola sendirikeuangan Dana Desa dan AlokasiDana Desa secara pribadi tidakmelaksanakan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RancanganHalaman 124 dari 140 Putusan Nomor 18/Pid.Sus.

Tahap 40 % pada tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp.143.517.936 yang terdiri dari Dana Desa Rp. 108.403.902 danAlokasi Dana Desa Rp. 35.114.034.b. Tahap Il 40 % pada tanggal 2 Desember 2015 berjumlah Rp.143.517.936 yang terdiri dari Dana Desa Rp. 108.403.902 danalokasi dana desa Rp. 35.114.034.c. Tahap Ill 20 % pada tanggal 17 Desember 2015 adalah berjumlahRp. 17.557.017 yaitu Alokasi Dana Desa.d.

Tahap kedua 40 % pada tanggal 2 November 2016 adalah berjumlahRp. 294.467.587 yang terdiri dari Dana Desa Rp. 243.225.909 danalokasi Dana Desa Rp. 51.241.678.> Bahwa dari jumlan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Negeri Karlutukara yangdicairkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 358.794.840 dan tahun 2016 sebesarRp. 710.548.129 oleh terdakwa I Matheos Erbabley Rumamelete alias Theoselaku kepala pemerintahan Negeri Karlutukara (yang penuntutannya dalamberkas terpisah) dan yang mengelolanya sendiri dan tidak

RUMAMELETE, dan terdakwa II HENGKIALIPUTY (yang penuntutannya dalam berkas terpisah)menguasai dan memiliki uang yang bersumber dari dana desa danalokasi dana desa Negeri Karlutukara tahun 2015 dan merekaterdakwa tersebut tidak mencatat dalam buku kas umum dan bukukas pembantu dan juga tidak ada bukti penyerahan uang tersebutkarena mereka terdakwa tersebut belum mengetahui terkaitadministrasi keuangan Negeri.

Tahap 40 % pada tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp.143.517.936 yang terdiri dari Dana Desa Rp. 108.403.902 danAlokasi Dana Desa Rp. 35.114.034.b. Tahap Il 40 % pada tanggal 2 Desember 2015 berjumlah Rp.143.517.936 yang terdiri dari Dana Desa Rp. 108.403.902 danalokasi dana desa Rp. 35.114.034.c. Tahap Ill 20 % pada tanggal 17 Desember 2015 adalah berjumlahRp. 17.557.017 yaitu Alokasi Dana Desa.d. Tahap IV 20 % pada tanggal 22 Desember 2015 adalah berjumlahRp. 54.201.951 yaitu Dana Desa.2.

Bahwa Pada tanggal 20 Juni 2006 saksi di angkat menjadi Kabag Pemerintahansampai tanggal 12 Januari 2009, selajutnya saksi ditunjuk menjabat KepalaBadan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Negeri KabupatenMaluku Tengah hingga saat sekarang ini dan saksi tahu tentang Dana Desa danAlokasi dana Desa serta saksi memahami benar mekanisme pengelolaannya.Halaman 76 dari 189 Putusan Nomor 02 /Pid.SusTPK/2021/PN Amb.Bahwa Dana Desa/Negeri Administratif adalah dana yang bersumber dariAnggaran Pendapatan

Tahap 40 % pada tanggal 15 September 2015 berjumlah Rp.143.517.936 yang terdiri dari Dana Desa Rp. 108.403.902 danAlokasi Dana Desa Rp. 35.114.034.b. Tahap Il 40 % pada tanggal 2 Desember 2015 berjumlah Rp.143.517.936 yang terdiri dari Dana Desa Rp. 108.403.902 danalokasi dana desa Rp. 35.114.034.c. Tahap Ill 20 % pada tanggal 17 Desember 2015 adalah berjumlahRp. 17.557.017 yaitu Alokasi Dana Desa.d.

Tahap IV 20 % pada tanggal 22 Desember 2015 adalah berjumlahRp. 54.201.951 yaitu Dana Desa.2.Pada tahun anggaran 2016 adalah berjumlah Rp. 710.548.129 dandana masuk sebanyak 2 kali dengan rincian :a.Tahap 60% pada tanggal 30 Juni 2016 adalah berjumlah Rp.416.080.542 yang terdiri Dana Desa Rp. 364.838.864 dan alokasidana Desa Rp. 51.241.678.b.Tahap kedua 40 % pada tanggal 2 November 2016 adalah berjumlahRp. 294.467.587 yang terdiri dari Dana Desa Rp. 243.225.909 danalokasi Dana Desa Rp. 51.241.678

Bahwa selain itu alasan danpertimbangan dari terdakwa IMatheos Erbabley Rumamelete alias Thetidak direalisasikan kepada kepala seksi dari masingmasing bidang(PTPKN) untuk mengelolanya karena terdakwa IMatheos ErbableyRumamelete alias The belum percaya Kepada Kepala seksi dariMasingmasing bidang untuk mengelola anggaran Dana Desa danAlokasi dana Desa tersebut, sehingga atas perintah terdakwa IMatheosErbabley Rumamelete alias Theo selaku Pejabat Kepala PemerintahanNegeri Karlutukara menyampaikan kepada

Tahap kedua 40 % pada tanggal 2 November 2016 adalah berjumlahRp. 294.467.587 yang terdiri dari Dana Desa Rp. 243.225.909 danalokasi Dana Desa Rp. 51.241.678.> Bahwa dari jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa NegeriKarlutukara yang dicairkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 358.794.840dan tahun 2016 sebesar Rp. 710.548.129 terdakwa IMatheos ErbableyRumamelete alias Theoselaku kepala pemerintahan NegeriKarlutukaradanyang mengelolanya sendiri dan tidak di berikan langsungHalaman 55 dari 193 Putusan Nomor

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Bahwa Negeri Karlutukara termasuk Negeri yang menerima Dana Desa danAlokasi Dana Desa dan Negeri Karlutukara pertama kali menerima ADD dan DDyaitu sejak tahun 2015 namun untuk jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana DesaTahun 2015 dan 2016 secara keselurunhan saksi tidak tahu karena KepalaPemerintahan Negeri dan bendahara Negeri maupun sekertaris Negeri tidakpernah menyampaikan tentang Jumlan Dana Desa dan Alokasi Dana Desatersebut

Keputusan KPU Nomor 610/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor100/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan danAlokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD ProvinsiLampung dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun2014 di Wilayah Provinsi Lampung (T4);4.

Fotokopi Keputusan KPU Nomor 610/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor100/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan danAlokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Lampungdan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihaan Umum Tahun 2014 di WilayahProvinsi Lampung (Bukti T4);5.

Fotokopi Keputusan KPU Nomor 611/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor104/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan danAlokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa BaratHalaman 61 dari 68 halaman.

Nomor 613/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 12November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor119/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan danAlokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi SulawesiTenggara clan.

Tahun 2014 tanggal 12November 2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor157/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan danAlokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi SulawesiBarat dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 diWilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Muhammad Daud selakuBendaha Gampong telah melakukan penarikan/pencairan Dana Desa danAlokasi Dana Gampong tahap dari rekening Bank Aceh Nomor:09001025801378 Atas Nama Keuchik Gampong Geulanggang Gajahsejumlah Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)dengan rincian sbb: Tanggal 24 Mei 2017 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah); Tanggal 31 Mei 2017 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Tanggal 20 Juni 2017 sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluhjuta

Muhammad Daud selakuBendaha Gampong telah melakukan penarikan /pencairan Dana Desa danAlokasi Dana Gampong tahap tahun 2017 dari rekening Bank Aceh Nomor:09001025801378 Atas Nama Keuchik Gampong Geulanggang GajahHalaman 84 dari 118, Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bnasejumlah Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)dengan rincian sebagai berikut: Tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah); Tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus

Muhammad Daud selakuBendaha Gampong telah melakukan penarikan /pencairan Dana Desa danAlokasi Dana Gampong tahap tahun 2017 dari rekening Bank Aceh Nomor:09001025801378 Atas Nama Keuchik Gampong Geulanggang Gajahsejumlah Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)dengan rincian sebagai berikut: Tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah); Tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Tanggal 20 Juni 2017 sebesar Rp220.000.000,00

Muhammad Daud selakuBendaha Gampong telah melakukan penarikan /pencairan Dana Desa danAlokasi Dana Gampong tahap tahun 2017 dari rekening Bank Aceh Nomor:Halaman 95 dari 118, Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bna09001025801378 Atas Nama Keuchik Gampong Geulanggang Gajahsejumlah Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah)dengan rincian sebagai berikut: Tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah); Tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus

pada BankMaluku Cabang Bula Nomor rekening : 1121090038;Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah NegeriAdministratif Mising Nomor : 141/02/NAWE/SK/I/2017 tanggal 27 Juli 2017Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Ambsaudara JOHAR BOINAUW alias JO selaku Kepala Pemerintahan NegeriAdministratif Mising menunjuk Terdakwa ABDULAH SOFIYAUN alias DULAsebagai bendahara Desa Negeri Administratif Mising;Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa danAlokasi

rekening KasUmum Daerah (KUD) kemudian ke rekening Kas Umum Desa sedangkanHalaman 18 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN Ambmekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten SeramBagian Timur dari Kas Umum Daerah (KUD) langsung ke rekening Desadimana dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada nomor rekening yangsama atas nama Negeri Administratif Mising pada Bank Maluku Cabang BulaNomor rekening : 1121090038.Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desa danAlokasi

Kemasyarakatan oleh KepalaPemerintah Negeri Administratif Missing sejak Tahun 2016 sampai dengansekarang;Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2019/PN AmbBahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Kemasyarakatanadalah mengawasi masyarakat dalam rangka pekerjaan dari dana Desa.Bahwa pada tahun 2017 Bendahara Desa Missing adalah AbdullahSofiayun alias Dula (Terdakwa), beliau menjabat sejak Tahun 2017sampai dengan sekarang;Bahwa Negeri Administratif Missing ada memperoleh dana Desa danAlokasi

;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri SeramBagian Timur dan keterangan yang saksi berikan di Penyidiksebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikansemuanya benar;Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaantindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana DesaPemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmuri KabupatenSeram Bagian Timur Tahun Anggaran 2017;Bahwa Negeri Administratif Missing ada memperoleh dana Desa danAlokasi

JOHAR BOINAUW alias JO melakukan pencairan dana Desa danAlokasi Dana Desa yaitu : Dana Desa:e Pada tanggal 10 Agustus 2017 sebesar Rp. 472,741,200.e Pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 315,160,800.Total dana Desa Tahap dan II yang dicairkan adalah Rp. 787,902,000.

Bupati Luwu TimurNomor : 16 B Tahun 2007 Tentang Lokasi dan AlokasiDana Cost Sharing Pusat (APBN) Dan Cost SharingDaerah (APBD) Pada Program Nasitional PemberdayaanMasyarakat (PNPMPPK) Tahun 2007beserta..........beserta lampirannya, jumlah Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) dari APBN sebesar Rp. 50.000.000,(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dari APBDsebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);Tahun 2008, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 54 Tahun 2008 Tentang Penetapan Lokasi danAlokasi

Penetapan Lokasi dan Alokasi BantuanLangsung Masyarakat (BLMAPBN) Dan Cost SharingDaerah (APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Program(PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 besertalampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) dari APBN sebesar Rp. 900.000.000, (sembilanratus juta rupiah) dan dari APBD sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah);Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 77 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi danAlokasi

(DUBAPBN) Dan Dana Daerah UrusanBersama (DDUBAPBD) Serta Pembiayaan AdministrasiProyek (PAP) Pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP) KabupatenLuwu Timur Tahun 2011 beserta lampirannya, jumlahBantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesarRp. 480.000.000, (empat ratus delapan puluh jutarupiah) dan dari APBD sebesar Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah);Tahun 2012, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 53/ll/fahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi danAlokasi

Penetapan Lokasi dan Alokasi BantuanLangsung Masyarakat (BLMAPBN) Dan Cost SharingDaerah (APBD) Serta Pembiayaan Administrasi Program(PAP) Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2009 besertalampirannya, jumlah Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) dari APBN sebesar Rp. 900.000.000, (sembilanratus juta rupiah) dan dari APBD sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh jutarupiah);Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 77 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi danAlokasi

DUBAPBN) Dan Dana Daerah UrusanBersama (DDUBAPBD) Serta Pembiayaan AdministrasiProyek (PAP) Pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP) KabupatenLuwu Timur Tahun 2011 beserta lampirannya, jumlahBantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari APBN sebesarRp. 480.000.000, (empat ratus delapan puluh jutarupiah) dan dari APBD sebesar Rp. 120.000.000,(seratus dua puluh juta rupiah);e Tahun 2012, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu TimurNomor : 53/ll/fahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi danAlokasi

No. 2562 K/Pid.Sus/2010enam puluh empat juta tujun ratus enam puluh tiga ribu rupiah), danalokasi dana tersebut terdapat anggaran pengadaan kendaraan rodaempat sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah), pada saat DIPA tersebut turun yang menjabat sebagai SekretarisKIP Aceh Timur adalah saksi Drs.

Ssuatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagaiberikut :e Pada tahun 2008 Kantor KPU/KIP Aceh Timur mendapatkan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0383.0/06903.0/2008 tanggal 25Juni 2008 dengan anggaran sebesar Rp564.763.000,00 (lima ratusenam puluh empat juta tujun ratus enam puluh tiga ribu rupiah), danalokasi

No. 2536 K/Pid.Sus/2018N1 (satu) rangkap salinan peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum danAlokasi Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012;3. 1 (satu) rangkap salinan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan BantuanOperasional Sekolah;4. 1 (satu) buah buku petunjuk teknis Bantuan Operasioan SekolahMenengah Atas 2013 (BOS SMA);5. 1 (satu) buah buku panduan BOS sekolah SMA, SMALB, MA danSMK Provinsi Maluku

Nomor 69Tahun 2009 tentang standar Biaya operasional Nonpersonalia Tahun2009 untuk sekolah dasar/madrasyah Ibtidaiyah (SD/MI), sekolahMenengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), sekolahMenengah Atas/Madrasah Tsanawiyah (SMA/MA), SekolahMenengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan SekolahMenengah Atas Luar Biasa (SMALB);2) 1 (satu) rangkap Salinan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum danAlokasi

olehmasyarakat;Saksi4 SAID SEH ALMAHDALY, yang dibawah sumpah menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah Sekretaris Negeri Administratif Kwamor Mata Ata,Kecamatan Ukarsengan Kabupaten Seram Bagian Timur;Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah mengelola administrasi Desa;Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan pengelolaankeuangan desa, hanya ketika dipanggil rapat saksi hadirBahwa saksi mengetahui bahwa Desa Negeri Administratif KwamorMata Ata tahun 20152016 ada mendapat bantuan Dana Desa danAlokasi

Geser Saya sudah tidak tahu lagiharga pada tahun 2015 dan 2016 Saya tidak pernah memperlihatkanRAB dan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Masyaraka Dapatdijelaskan bahwa saya tidak mengetahui tentang apaapa administrasimengenai Dana Desa sehingga terdakwa meminta Didit Wokas untukmembuatkan RAB dan Laporan Pertanggung Jawaban;Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2017/PN Amb Bahwa Setelah pencairan Dana Desa pada tahun 2015 yangmenyimpan Dana Desa adalah Terdakwa II sedangkan Dana Desa danAlokasi

yang dibeli saya bersama dengan Terdakwa II ditoko Harapan Geser Saya sudah tidak tahu lagi harga pada tahun 2015dan 2016 Saya tidak pernah memperlihnatkan RAB dan LaporanPertanggung Jawaban kepada Masyaraka Dapat dijelaskan bahwasaya tidak mengetahui tentang apaapa administrasi mengenai DanaDesa sehingga terdakwa meminta Didit Wokas untuk membuatkan RABdan Laporan Pertanggung Jawaban;Bahwa Setelah pencairan Dana Desa pada tahun 2015 yangmenyimpan Dana Desa adalah Terdakwa II sedangkan Dana Desa danAlokasi

Pengeluaran ADD sebesar Rp.100.000.000,00Sehingga total pengeluaran dari Dana Desa Tahun Anggaran 2016 adalahsebesar Rp.346.577.789,00 (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratustujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) danAlokasi Dana Desa TA 2016 sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus jutarupiah);k) Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pada NegeriAdministratif Kwamor Mata Ata Kecamatan Seram Timur kabuparten SeramBagian Timur TA. 2016 oleh Inspektorat Daerah

(Seratus juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidanganbahwa terdakwaterdakwa telah menerima uang berupa Dana Desa danAlokasi Dana Desa Tahun 2015 2016 dan dari sejumlah uang yang diterimaPemerintah Desa Administratif Kwamor Mata Ata yang tidak dipergunakanuntuk pembangunan adalah sebesar Rp.365.263.078,00 (tiga ratus enampuluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh puluh delapan rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena uang Dana Desa yang tidakdipergunakan untuk

Adapun tugas dan fungsi Bendahara JKN yaitu Menerima,mengelola dan melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan alokasidana JKNBersumber dari BPJS Kesehatan, dimana BPJS Kesehatan sendirimemiliki Sumber pendapatan dari iuran peserta, hasil investasi, danalokasi dana Pemerintah.Bahwa dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasapelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanankesehatan.

Menerima, mengelola dan melaporkan kegiatan yangberhubungan dengan alokasi dana JKNBersumber dari BPJS Kesehatan, dimana BPJS Kesehatan sendirimemiliki Sumber pendapatan dari iuran peserta, hasil investasi, danalokasi dana Pemerintah.Bahwa dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untukjasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasionalpelayanan kesehatan.

Adapun tugas dan fungsi Bendahara JKNyaitu Menerima, mengelola dan melaporkan kegiatan yangberhubungan dengan alokasi dana JKNBersumber dari BPJS Kesehatan, dimana BPJS Kesehatan sendirimemiliki Sumber pendapatan dari iuran peserta, hasil investasi, danalokasi dana Pemerintah.Bahwa dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untukjasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasionalpelayanan kesehatan.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan bidang tugasnya Bersumber dari BPJS Kesehatan, dimana BPJS Kesehatan sendirimemiliki Sumber pendapatan dari iuran peserta, hasil investasi, danalokasi dana Pemerintah. Bahwa dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasapelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanankesehatan.

(Seratus tigapuluh juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) danAlokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 adalah sebesar Rp.2,650,000. (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehinggatotal adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuanAPBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.133.459.500.

(Seratus tigapuluh juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) danAlokasi Dana Desa bantuan APBD TA 2016 adalah sebesar Rp.2,650,000. (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehinggatotal adanya kerugian keuangan Negara dari dana Desa bantuanAPBN dan Alokasi Dana Desa bantuan APBD adalah sebesar Rp.133.459.500. (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluhsembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu.Halaman 25 dari 87 Hal.

Putusan Pidana Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN.AmbBahwa setahu saksi yang mencairkan dana Desa setiap tahapan danalokasi dana Desa Tahun Anggaran 2016 adalah Bendahara dan terdakwaselaku Kepala Pemerintah Negeri Administratif;Bahwa setahu saksi terdakwa yang adalah Kepala Desa yangmembelanjakan tetapi kami yang mengantar kepala Desa, saksimengantar Kepala Desa di Toko pemiliknya nama Kristian di Desa Uttauntuk membelanjakan kursi plastik, yang lainnya saksi tidak tahu;Bahwa Dana Desa dilaksanakan pengadaan

(Seratus juta rupiah);Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi penerimaan dana Desadan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016, Terdakwa sebagai KepalaPemerintahan Negeri Administratif Kildor membuat Rencana KerjaPemerintah Desa (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (RAPBDesa) yang mana dalam Anggaran dan Pendapatan BelanjaNegeri Administratif Kildor Tahun Anggaran 2016 dari Dana Desa danAlokasi Dana Desa yang terdiri dari pembelanjaan kegiatanpenyelenggaraan Pemerintahan Negeri, Kegiatan

Asli 2 (dua) buah buku kwitansi pembelanjaan dana Desa danAlokasi Dana Desa TAHUN ANGGARAN 2016 Negeri AdministratifKildor Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur.d. Asli 1 (Satu) eksemplar kegiatan perjalanan dinas beserta kwitansipada tanggal 20 Oktober 2016.e. Asli 1 (Satu) eksemplar kegiatan perjalanan dinas beserta kwitansipada tanggal 20 Nopember 2016.f. Asli 1 (Satu) eksemplar kegiatan perjalanan dinas beserta kwitansipada tanggal 20 Desember 2016.g.