Pemohon:
1.TAUFIK ISMAIL
2.Ginsi Rejeki

Pembanding/Penuntut Umum I : MUHAMAD ARSYAD SH
Terbanding/Terdakwa : RENITA Als TANTE Binti Y GINSI

Pekerjaan: Renita als Tante Binti Y Ginsi: Palangkaraya: 48 tahun/8 November 1972: Perempuan: Indonesia: Jalan Haringen RT.03 Desa Dorong KecamatanDusun Timur Kab. Barito Timur Prop. KalimantanTengah dan atau Taniran RT.0O2, KelurahanKec. Benua Lima Kab. Barito Timur ProvinsiKalimantan Tengah.: Kristen Protestan: lbu Rumah TanggaTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan masingmasingsebagai berikut:1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret2021;.

Bahwa, berdasarkan Surat Ranji Keturunan Tuo GINSI suku sikumbang,kelurahan Koto Selayan, yang dibuat/dinyatakan sebagai Ranji pada bulanDesember, tahun 2012, yang dibuat oleh BUSNIMAR, selaku mamakkepala waris dan diketahui atau disetujui oleh Mamak Kepala Kaum, sertaKerapatan Adat Nagari Koto Selayan mengetahui keberadaannya. DenganHalaman 14 dari 40 hal.

Serta Tergugat 4 dan para Penggugatadalah Berasal dari Satu Keturunan dari Keturunan Nenek/ Tuo Ginsi ,yang mempunyai 3 orang anak yaitu :1. Tuo Jai neneknya para Penggugat dan Tergugat 2 dan Tergugat 42. Tuo Umi adalah Neneknya Tergugat 1.3.

Tuo Pasah Mempunyai anak lakilaki semua sudah meninggal dunia .Bahwa Hubungan keturunan para Penggugat dengan Tergugat I Tergugat2 dan Tergugat 4 adalah berasal dari satu Keturunan yaitu sama samaberasal dari keturunan Tuo Ginsi yang berasal dari satu Rumah Gadang diKoto Selayan yang merupakan satu) kaum, satu. suku, SepandamHalaman 16 dari 40 hal.

Tanah rumah gadang ateh gonjo Koto selayan, tempat asal dariketurunan nenek/ tuo Ginsi keluarga Para Penggugat, Tergugat 2 3dan keluarga Tergugat 1e Bahwa Para Penggugat mendalilkan Tergugat 3 telah melakukanperbuatan melawan hukum untuk melakukan pembagian ataupemberian pengukuran dan pengurusan sertifikat Hak milik ObjekPerkara dan objek perkara 2 adalah secara sepihak .

Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN BktBahwa setahu saksi tanah tersebut adalah pusaka rendah;Bahwa sebelumnya tanah objek perkara pernah didamaikan di rumahDatuak Batuah yang keputusannya tanah tersebut disadui dan bukandibagi;Bahwa setahu saksi disekitar tanah objek perkara tidak terdapat tanahTergugat 1;Bahwa tanah Pusaka Tinggi Tergugat 1 ada di daerah Parak Puhun;Bahwa Ginsi memiliki empat orang bersaudara yaitu Ginsi, Upiak, Dautdan Kayo sedangkan saksi adalah keturunan dari Upiak;Bahwa selain dari

Bahwa almarhum ACHMAD ZAKI AROFAH ditulis juga ACHMAD ZAKIAROFA adalah salah satu ahli waris dari almarhum FAROID ditulis jugaFAROID bin GHOIYIB (yang meninggal dunia pada tanggal 19 MEI 2001),mempunyai harta peninggalan berupa hak dan bagian yang tidak terbagi darisebidang tanah hak milik bekas hak yasan yang tersebut dalam PersilNomor 22, Letter C Nomor 225, jenis/blok S.IV/34, luas seluruhnya + 8.679M2 (kurang lebih delgpaf@ibemenaraciWas tujuh puluh sembilan meterpersegi) atas nangetsd i ginsi

Ginsi) dan Tergugat (Deny Andre Fatria bin Aderiansyah Ideris alias Adriansyah Ideris) putus karena Fasakh;

US.11/4/18/P.1.05 tanggal 16 September 2005 berdasarkan kesepakatan bersamaantara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia dengan DPW GabunganForwader dan Ekspedisi (Gafeksi/Infa) Sumut, DPD Gabungan ImportirNasional Seluruh Indonesia (GINSI) Sumut, Gabungan Pengusaha EksportIndonesia (GPEI) Sumut, DPW Asosiasi Industri Minyak Makan Sumut(AIMMSU), DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMl)Sumut, DPD Indonesia National Shipowner Association (INSA) Sumut danPT.

No.1247 K/Pdt/2010(Persero) Pelabuhan Indonesia berdasarkan hasil sosialisasi penetapantarif handling CPO melalui pipa terpadu pada tanggal 3 Agustus 2005dan tanggal 16 Agustus 2005 ;Berdasarkan uraian di atas, maka para pihak yang menandatanganikesepakatan bersama tertanggal 16 Agustus 2005 yang merupakan dasardinaikkan tarif penggunaan instalasi pipa teroadu yaitu DPW GabunganForwader & Ekspedisi (Gafeksi/Infa) Sumut, DPD Gabungan ImportirNasional Seluruh Indonesia (GINSI) Sumut, Gabungan Pengusaha

Indoterminal Belawan Perkasa (IBP) haruslah juga digugat ;Oleh karena Gabungan Forwader & Ekspedisi (Gafeksi/Infa) Sumut, DPDGabungan Inportir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Sumut, GabunganPengusaha Eksport Indonesia (GPEI) Sumut, DPW Asosiasi Industri MinyakMakan Sumut (AIMMSU), DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar MuatIndonesia (APBMI) Sumut, DPD Indonesia National Shipowner Association(INSA) Sumutdan PT.

Jawa Timurdan BPD Ginsi Jawa Timur Tentang TarifPelayanan Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT)Tahun 2016 di Lingkungan Pelabuhan TanjungPerak Surabaya, berlaku terhitung tanggal 1Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);Struktur Organisasi Direktorat PerhubunganLaut. (fotokopi sesuai dengan unduhan);Fotofoto Pelantikan Pengurus DPW AsosiasiPerusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)Propinsi Jawa Timur pada tanggal 16 April 2015di Hotel JW Merriot Surabaya.

(fotokopi sesuaidengan asili) ;Kesepakatan Bersama antara DPW APBMIJawa Timur dengan DPC Insa Surabaya, DPWGafeksi/Infa Jawa Timur, DPD Ginsi Jawa Timurdan DPH GPEI Jawa Timur Tentang TarifBongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Perak. PerFebruari 2007.

(fotokopi dari fotokopi) ;Kesepakatan Bersama antara DPW APBMIJawa Timur DPC INSA Surabaya, DPW ALFI/INFA Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timur danBPD Ginsi Jawa Timur, Tentang Tarif PelayananJasa Bongkar Muat (OPP/OPT) Tahun 2013 diLingkungan Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya, berlaku terhitung mulai tanggal 1Maret 2013.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;Kesepakatan Bersama antara DPW APBMIJawa Timur dengan DPC INSA Surabaya, DPWALFI/INFA Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timurdan BPD Ginsi Jawa Timur, Tentang TarifPelayanan Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT)Tahun 2014 di Lingkungan Pelabuhan TanjungPerak Surabaya, berlaku terhitung mulai tanggal1 Maret 2014.

(fotokopi dari fotokopi) ;Kesepakatan Bersama antara DPW APBMIJawa Timur dengan DPC INSA Surabaya, DPWALFI/INFA Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timurdan BPD Ginsi Jawa Timur, Tentang Tarif52. Bukti T ll Intv52 :53. Bukti T Il Intv 53 :54. Bukti T Il Intv 54 :55. Bukti T ll Intv55 :Pelayanan Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT)Tahun 2015 di Lingkungan Pelabuhan TanjungPerak Surabaya, berlaku terhitung mulai tanggal1 Maret 2015.

untuk mengajukan gugatan terhadap hak tanah adatdimana yang berhak mengajukan gugatan adalah mamak kepalawaris;Menimbang bahwa Para Penggugat dalam repliknya telahmengajukan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 3pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dalamgugatannya mendalilkan bahwa obyek perkara berasal dari pembeliannenek serta mamak Para Penggugat (inyiak Saliah) dan ParaPenggugat tidak pernah menyatakan bahwa tanah obyek perkaraadalah tanah pusaka tinggi dari keturunan Tuo Ginsi

Amirudin Saud) tersebuthanya diisi oleh karyawan dan staf dari organisasi Gabungan ImportirNasional Seluruh Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai"GINSI");Bahwa Rapat Umum Anggata (untuk selanjutnya disebut sebagai"RUA") GPEI yang tidak sah yang dipimpin oleh Tergugat Intervensi (incasu H.

Amirudin Saud) hanyadiisi oleh karyawan dan staf dari organisasi GINSI; danb. RUA GPEI yang telah secara tidak sah dipimpin oleh TergugatIntervensi (in casu H. Amirudin Saud) pada tanggal 8 Maret 1999tidak dihadiri oleh BPD resmi, akan tetapi hanya dihadiri olehkaryawan dan kerabat anak menantu dari Tergugat Intervensi (incasu H. Amirudin Saud) yang mengatasnamakan BPD;7.

Susanto (Ketua GPEI Jawa Tengah) dalampersidangan tanggal 17 Maret 2010;Bukti P/TI.21:Memorandum Kesepahaman antara GPEI dengan GINSI tentangpembayaran sewa gedung, dibuat dan ditandatangani di Jakartapada hari Senin tanggal 10 Oktober 2005 oleh Sekretaris JenderalGINSIDeddy Bintang Purwadi dengan Sekretaris Jenderal GPEISugito;Penjelasan:Bukti ini membenarkan dalil bahwa Penggugat/Tergugat Intervensitelah mengeluarkan uang untuk membayar sewa gedung untuksekretariat GPEI bagi aktifitas GPE;Bukti

Amirudin Saud) tersebuthanya diisi oleh karyawan dan staf dari organisasi Gabungan ImportirNasional Seluruh Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai"GINSI);Bahwa Rapat Umum Anggota (untuk selanjutnya disebut sebagai"RUA") GPEI yang tidak sah yang dipimpinoleh Tergugat Intervensi (incasu H.

Amirudin Saud) hanyadiisi oleh karyawan dan staf dari organisasi GINSI; danb. RUA GPEI yang telah secara tidak sah dipimpin oleh TergugatIntervensi (in casu H. Amirudin Saud) pada tanggal 8 Maret 1999tidak dihadiri oleh BPD resmi, akan tetapi hanya dihadiri olehkaryawan dan kerabat anak menantu dari Tergugat Intervensi (incasu H.

Jakarta (Ginsi) juga menerangkan padapokoknya:Ginsi telah menyatakan keberatan terhadap surat edaran yangditerbitkan PT Pelindo (Pemohon Keberatan ) yang mewajibkan semuakapal yang sandar untuk menggunakan GLC dari PT Pelindo. Ginsimeminta agar kapal yang sudah memiliki crane sendiri, jangandiwajibkan menggunakan GLC, kecuali apabila kapal memang tidakmempunyai crane. Karena jumlah kapal yang tidak memiliki crane kapal(gearless) baru sekitar 30%;Bahwa Saksi Capt.

PertanyaanInvestigatorUntuk besaran tarif harus dikonsultasikan denganMenteri dan asosiasi di pelabuhan (GINSI, ALFI,YPI dan INSA). GINSI menolak. Bagaimanaproses penetapan tariff tersebut? Jawaban(Robby)Mengenai penerapan tarif, kami hanyabernegosiasi dengan mitramitra terkait (PBM),tapi tidak dengan asosiasi terkait. 38PertanyaanMajelisKomisiDengan demikian, penetapan tarif ini adalah B toB, tanpa dikonsultasikan ke Menteri? Jawaban Ya. Halaman 60 dari 75 hal Put.

Amirudin Saud) tersebuthanya diisi olen karyawan dan staf dari organisasi Gabungan ImportirNasional Seluruh Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai"GINSI");Bahwa Rapat Umum Anggota (untuk selanjutnya disebut sebagai"RUA") GPEl yang tidak sah yang dipimpin oleh Tergugat Intervensi (incasu H.

Amirudin Saud) hanyadiisi oleh karyawan dan staf dari organisasi GINSI; danb. RUA GPEI yang telah secara tidak sah dipimpin oleh TergugatIntervensi (in casu H. Amirudin Saud) pada tanggal 8 Maret 1999tidak dihadiri oleh BPD resmi, akan tetapi hanya dihadiri olehkaryawan dan kerabat anak menantu dari Tergugat Intervensi (incasu H.

sejak tahun 2007 sebagai Wakil Ketua II bidang luarnegeri dan yang menjabat sebagai Ketua adalah Isdarmawan Asrikan;Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Umum adalah Pak Beni Sutrisno ;Bahwa sebelum Beni Sutrisno yang menjabat sebagai Ketua Umum adalahAim Pak Gani;Bahwa setahu saksi GPE sudah 7 kali, tetapi dulu namanya Rapat UmumAnggota (RUA);Bahwa setahu saksi tidak ada kepengurusan GPEI lain sebagai pimpinanGPE pimpinan Beni Sutrisno ;Bahwa saksi hanya tahu Penggugat dari koran, yaitu sebagai Ketua GINSI

Kapal,Tarif Pelayanan Jasa Barang yang disusun oleh Badan Usaha Pelabuhansebelum dikonsultasikan dan disepakati antara Badan Usaha Pelabuhandan asosiasi penyedia jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayananyang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhan setempat, yaitu : Indonesia National Shipowners Association (INSA), Pelayanan Rakyat(PELRA), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI),Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEl), Gabungan ImportirNasional Seluruh Indonesia (GINSI

Konsep usulan besaran tariff pelayanan jasa kapal dan/ataupelayanan jasa barang dan/atau pelayanan jasa penumpang yangdisusun oleh Badan Usaha Pelabuhan sebelum dikonsultasikankepada menteri perhubungan terlebin dahulu diinformasikansecara tertulis yang dilengkapi data dukung sesuai huruf a.1 dan 2kepada pengguna jasa kepelabuhanan yang terkait langsungdengan pelayanan jasa kapal dan/atau pelayanan jasa barangdan/atau pelayanan jasa penumpang yaitu INSA, PELRA, GPEIl,GINSI, GAFEKSI/INFA, dan APBMI

Audiensi dengan Gabungan Asosiasi Importir Seluruh Indonesia(GINSI) di Jakarta, pada tanggal 16 Juli 2012.11.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka pertimbangan MajelisHakim yang menyatakan bahwa seharusnya dilakukansosialisasiterlebin dahulu atas PMK 65/PMK.011/2013 tidaklah tepat, mengingatsosialisasi dan dengar pendapat atas rencana penerbitan PMK65/PMK.011/2013 yang dimulai dengan adanya pengumumanpenyelidikan oleh KADI telah diumumkan kepada pihak yangberkepentingan termasuk kepada

akan tetapi pemilik barangmembayar lebih rendah dari tariff tersebut;Bahwa kami tidak ada menyetor ke koperasi dari upah yang kami terima;Bahwa saksi hanya melayani perusahaan UDM (Usaha Daya Maknur) saja;Bahwa upah sekali bongkar tergantung ukuran kontainernya, besaran tariffhanya berdasarkan kesepakatan dengan pemilik barang;Bahwa kesepakatan tarif ada sejak ada koperasi unit R/D sejak tahun 1982;Bahwa kesepakatan tarif antara Perusahaan Bongkar muat, KoperasiTKBM,Asosiasi pelayaran Indonesia, GINSI