Halmana karena Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan sebaiknyamengadili dengan mengadakan pemeriksaan ulang putusan Pengadilan Negeri,tidak hanya mengenai dalil dari kedua belah pihak (faiteliike Groden) maupunpenerapan hukumnya (rechte groden), akan tetapi harus juga meneliti sedalamdalamnya apa yang menjadi pokok perselisihan dari kKedua belah pihak yangberperkara.

Mengenai eror in persona : yaitu kedudukan hukum Recht Groden/LegalGrounds) Pemohon. Yang tidak mempunyai /egal standing yang cukupuntuk mengajukan permohonan (persona standi in judicio) pembatalanperkawinan antara Termohon : TERBANDING dengan SUAMITERBANDING;2. Mengenai Plurium Litis Consortium yaitu PermohonanPemohon kurangpihak.

TERBANDING telah meninggalkurang lebih 4 tahun lalu sehingga dengan sendirinya akta nikahnya denganTermohon sudah tidak eksis lagi dan oleh karenanya permohonanPemohon menjadi tidak jelas sehingga harus dinyatakan kabur (obscuurlable);Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon sebagaimana dimaksudPengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi syarat formal dalam mengajukan sebuahkepentingan hukum berupa permohonan di Pengadilan adalah adanya kedudukanhukum Recht Groden

Bahwa mencermati gugatan penggugat ada persoalaan tentang dasarperistiwa atau fakta gugatan (feitleijk groden) yang tidak jelas (obscuur);Mencermati gugatan penggugat pada posita nomor 5, disebutkan :Bahwa sejak Oktober 2017 kehidupan rumah tangga penggugat dengantergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tergugattidak mempunyai rasa tanggungjawab kepada penggugat dalam hal masalahnafkah, tergugat kurang dan jarang sekali memberikan nafkah kepadapenggugat.

Bahwa beradasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugatseyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan penggugattidak terurai dengan jelas peristiwa atau fakta gugatan (feitleijk groden) yangtidak jelas (obscuur libels);Dalam Pokok Perkara :1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi, agar secara mutatis mutandisdianggap dan termasuk dalam pokok perkara ini;2.

2019, dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 02Mei 2019, selanjutnya keduanya mohon putusan ;Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandangsebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan int ;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi dengan menyatakanbahwa dalildalil gugatan Penggugat tentang dasar peristiwa atau fakta gugatan(feitleljk groden

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatanPenggugat seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatanpenggugat tidak terurai dengan jelas peristiwa atau fakta gugatan (feitleijk groden)yang tidak jelas (obscuur libels);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yag diajukan Tergugat, majelis hakimberpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas telah memasuki mengenalpokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat beserta alasanalasannyaHlm.25 dari 38 hlm.

oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 6 Ayat (1)huruf a dan b Prp No.51 Tahun 1960 telah terbukti sebagaimana dalam catatandakwaan penyidik, sedangkan Pengadilan dalam proses persidangan tidakditemukan alasan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dariperbuatan terdakwa ( Onrechtmatigedaad ) , dan juga tidak ada ditemukanadanya alasan alasan lain yang dapat mengecualikan terdakwa daripertanggung jawaban pidana (toerkend strafbaar heid ) baik sebagai alasanpembenar ( rech vaardigings groden

) maupun sebagai alasan pemaaf( schuldigings groden ) maka kepada terdakwa haruslah di jatuhi pidana Memakai tanah tanpa izin yang berhak dan mengganggu yang berhak di dalammenggunakan haknya atas suatu bidang tanah dan kepada terdakwa haruslahdijatuhi pidana kurungan yang setimpal dengan kesalahannya ;Menimbang , bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwaPengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan di masyarakat di satupihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut ;Menimbang

oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 6 Ayat(1) huruf a dan b Prp No.51 Tahun 1960 tidak terbukti sebagaimana dalamcatatan dakwaan penyidik, sedangkan Pengadilan dalam prosespersidangan tidak ditemukan alasan alasan yang dapat menghapus sifatmelawan hukum dari perbuatan terdakwa ( Onrechtmatigedaad ) , danjuga tidak ada ditemukan adanya alasan alasan lain yang dapatmengecualikan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (toerkendstrafbaar heid ) baik sebagai alasan pembenar ( rech vaardigings groden

)maupun sebagai alasan pemaaf ( schuldigings groden ) maka kepadaterdakwa tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakantetapi bukan tindak pidana;Menimbang , bahwa dalam menentukan hukuman terhadap terdakwaPengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan di masyarakat disatu pihak dan pada tingkat / kadar perlakuan terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berkeyakinan bahwa terdakwatidak akan ulangi perbuatannya atau melakukan suatu tindak pidana ;Menimbang, bahwa oleh

Eksepsi tentang Obscuur LibelBahwa, suatu) gugatan haruslah memuat dalil dalilposita yang lengkap, jelas dan saling mendukung satusarna lainnya serta tidak boleh bertentangan baik dalildalil berupa "feitelijke groden" yang memuat kejadianyang nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutanmaupun dalil dalil berupa "recht groden" yang memuatdasar hukum alas hak dari Penggugat Penggugat untukmengajukan gugatan serta petitum gugatan haruslah jelasdidukung pula oleh posita gugatan yang ada, agar tidakmenimbulkan

Bahwa Tergugat , Il dan Ill menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil suatu gugatan yang ditentukan dalam hukum acaraperdata, oleh karena itu Tergugat , ll, dan Ill mengajukan suatu eksepsiyakni Exeptio Obscuur Libel tentang dalildalil dari obyek sengketa,mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat tidak jelasdasar hukumnya (recht groden) dan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan, bisa dasar hukum jelas, tetai tidak jelaskan dasar fakta(fetelijke groden

Hubungan hukum yang menjadidasar gugatan ( rech groden ), posita gugatan dibuat denganringkas, jelas, dan terinci, antara posita satu dengan posita lainnyaharus singkron dan tidak boleh saling bertentangan. Selanjutnyapotitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dandiharapkan Penggugat untuk dinyatakan dalamputusan/penetapan Kepada pihak Penggugat dan Tergugatdalam putusan perkara.

Maka dengan ini Tergugatperlu mengemukakan halhal yang sebenarnya dalam hubungan hukum;Bahwa dasar gugatan Penggugat (Eis Groden) tidak jelas, cacat formil serta kabur(Obscuur Libel) karena dalildalil gugatan tidak menguraikan jelas asal usul obyekgugatan serta hak keperdataan obyek gugatan, serta hak kewarisan secara menyeluruh.Yurisprudensi MARI No. 189/K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1997 Pertimbangan hukumPengadilan Agama yang tidak lengkap, yaitu dengan menyatakan gugatan PemohonKasasi/Penggugat Asli

Bagian ini disebut feitelijke groden, (2) bagian yangmenguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubunganhalaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor224/Pdt.G/2020/PA.Tlghukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

No. 1969 K/Pdt/2007jelas, tegas dan rinci tentang dasar hukum (Rechts Groden/Legal Grounds) danfakta/ kejadian yang menyangkut hak dan hubungan hukum (FeitelijkeGround/Faktual Ground) yang menjadi dasar gugatannya ;1.Tentang gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) baik mengenai obyeksengketa, posita maupun petitumnya, karena :1.1.

telah memenuhi unsurunsur dari Dakwaan KesatuJaksa/Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Judex Factie PengadilanTinggi Ambon berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyayaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim JudexFactie Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasanalasanyang membenarkan (recht vaardigings groden

No. 2470 K/Pdt/2010Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulang wajib mengadili danmengadakan pemeriksaan ulang terhadap Putusan Pengadilan Negeri yangdimohonkan banding baik dalildalil dari kedua belah pihak (Feitelikegronden) maupun penerapan hukumnya (Rechts groden) dengan menelitisedalamdalamnya apa yang menjadi pokok perselisihan dari kedua belahpihak yang berperkara, dengan demikian Hakim Tinggi seharusnya wajibmemberikankan penjelasan dengan obyektifitas yang tinggi tentang dasardasar pertimbangan

Alda TaurusNomor 119/CV.AT/X1/2012 tanggal 1 November 2012;Terlampir dalam berkas perkara.32) Uang sebesar Rp141.037.933,00 (seratus empat puluh satu juta tigapuluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);33) 2 (dua) potong kain groden warna coklat motif benang emas, 1 (satu)potong kain gorden warna silver, 1 (Satu) potong kain gorden poniwarna abuabu, 2 (dua) potong kain fitras, 1 (Satu) buah tali gorden, 1(satu) potong besi gorden, 1 (satu) potong stik besi gorden, 3 (tiga)buah mahkota

Alda TaurusNomor 119/CV.AT/X1/2012 tanggal 1 November 2012;32) Uang sebesar Rp141.037.933,00 (seratus empat puluh satu juta tigapuluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);33) 2 (dua) potong kain groden warna coklat motif benang emas, 1 (satu)potong kain gorden warnasilver, 1 (Satu) potong kain gorden poni wamaabuabu, 2 (dua) potong kain fitras, 1 (satu) buah tali gorden, 1 (satu)potong besi gorden, 1 (satu) potong stik besi gorden, 3 (tiga) buahmahkota, 1 (Satu) buah tali dengan gantungan

Selasa tanggal 23 Oktober 2012;29)1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor030/194/SETKAB/2012 tanggal 23 Oktober 2012;30)1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran CV Alda Taurus Nomor119/CV.AT/XI/2012 tanggal 1 November 2012;31)1 (satu) lembar Lampiran Permohonan Pembayaran CV Alda TaurusNomor 119/CV.AT/X1/2012 tanggal 1 November 2012;32) Uang sebesar Rp141.037.933,00 (seratus empat puluh satu juta tigapuluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);33) 2 (dua) potong kain groden

Gugatan Penggugat Kabur (obscur Libelli) ;Bahwa dalam Posita Penggugat haruslah memuat dalildalil yang lengkapjelas dan saling mendukung satu sama lainnya serta tidak bolehbertentangan baik dalildalil berupa Feitelijkke groden yang membuatkejadian yang nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutanmaupun dalil dalil berupa recht groder yang memuat dasar hukum alashak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan serta petitum gugatanharuslah didukung pula posita gugatan yang ada agar tidak menimbulkankekaburan

Karena itulah penggugat dan tergugat padaakhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2006 sampai sekarang.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar factual (feitelijke gronden) danalasan hukum (rechtelijke groden) yang tertuang dalam posita gugatanpenggugat, dapat disimpulkan bahwa secara secara yuridis kehendakpenggugat, untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan danpertengkaran

Bahwatergugat , Il dan Ill menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil suatu gugatan yang ditentukan dalam hukum acaraperdata, oleh karena itu Tergugat , Il, dan Ill mengajukan suatu eksepsiyakni Exeptio Obscuur Libel tentang dalildalil dari obyek sengketa,mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan penggugat tidakjelas dasar hukumnya (recht groden) dan kejadian atau peristiwa yangmendasari gugatan, bisa dasar hukum jelas, tetai tidak jelaskan dasar fakta(fetelijke groden

karena semua unsure dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 23tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terbukti terpenuhi, maka terdakwa telahterpenuhi secara sah dan meykinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anakbersetubuh dengannya ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah, sedangkan dalam persidangan tidak ada fakta yang terbukti yangdapat menghapuskan/meniadakan pemidanaan (Algemene Straf Ultlitinggronden) baikalasan pembenar (Rechsuaardigings groden

No. 2921/Pdt.G/2019/PA.Dpkrepliknya yang menunjukan bahwa penggugat tidak dapatmenguraikan kejadiankejadian atau peristiwa atau duduknyaperkara, fakta fakta hukum , menyangkut uraian tentang penyebabtimbulnya perselisihan yang dijadikan dasar mengajukangugatannya (Feitelijk groden) sebagaimana yang akan tergugat .Karenanya peristiwa hukum yang dijadikan alasanalasan dalamdasar gugatannya sudah seharusnya dikesampingkan karenabersifat mengada ada .13 Bahwa apa yang dimaksud dengan perselisihan keduanya

Ini membuktikan bahwapenggugat tidak konsisten dan tidak jelas, sebagaimana temyata darirepliknya yang menunjukan bahwa penggugat tidak dapat menguraikankejadiankejadian atau peristiwa atau duduknya perkara, fakta faktahukum , menyangkut uraian tentang penyebab timbulnya perselisihanyang dijadikan dasar mengajukan gugatannya (Feitelijk groden)sebagaimana yang akan tergugat kemukakan dibawah ini. :4.1.

No. 2921/Pdt.G/2019/PA.Dpk12.penggugat tidak dapat menguraikan /membantah kejadian kejadian atauperistiwa atau duduknya perkara, fakta fakta hukum , menyangkuturaian tentang penyebab timbulnya perselisinan yang dijadikan dasarmengajukan gugatannya (Feitelijk groden)Tentang point 12 dalam repliknya yang mengatakan , bahwa penggugattidak pernah menelantarkan anak , bahkan penggugat memberikanfasilitas yang diberikan untuk anak sedangkan penggugat selamapernikahan penggugat selalu mengurus tergugat

Dalam hukum acaraperdata (praktek peradilan perdata) terdapat teori tentang caramembuat dan mengajukan gugatan, yang teori tersebut dikenaldengan Teori substantierings dan Teori /ndividualiserings.Kedua teori ini menegaskan secara hukum tentang dua (2)halaman penting dalam suatu gugatan yaitu: gugatan harusmemiliki uraian tentang kejadian/peristiwaperistiwa (feitelijkegroden) dan uraian tentang hukum (rechts groden).Sehubungan dengan teori hukum tersebut, maka jika kitahubungkan dengan dalil dan

Mencermati gugatan para Penggugatsecara hukum cacat, oleh karena pada posita terdapat dalil dandalih hukum tentang peristiwa/kejadian (feiteliike groden) yangsubstansinya (materi pokoknya) menunjukkan sengketaadministrasi/tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalamketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) inHal. 25 dari 26 hal. Put.