Memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untukmengirimkan Putusan Pengadilan yang telah bekekuatan hukumtetap (inkaracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipl Kota Deripasar untuk dicatatkan pada registeruntuk itu, serta dapat menerbitkan Akta Perceraian;7.

Putusan Pengadilan TinggI Mataram Nomor99/PDT/2012/PT.MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :747 K/PDT/2013 jo Putusan PK MARI Nomor : 239.PK/PDT/2016dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak perlawananpara Pelawan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkaracht vangewijsde);.

Hak Milik (SHM) No. 01763 berupa atas nama NURUL KHOTIMAH (Tergugat II) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01316 dapat dijual atau alihkan Penggugat dengan ketentuan:

1. Penggugat berhak mendapatkan haknya dari objek tanah yang dijual/dialihkan sesuai dengan nilai kerugiannya yaitu sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. Penggugat dapat mengalihkan/menjual tanah tersebut terhitung selama 6 (enam) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkaracht

Pangururan kepadaTergugat Ill, lalu Tergugat III dan Tergugat IV hendak melakukan pelelanganumum atas tanah terperkara sebagaimana dalam Pengumuman TanggalJanuari 2021 serta Tergugat V dengan kewenangannya tidak mencabutdengan membatalkan hak Tergugat dalam Sertifikat Hak Milik No. 125/Kel.Pasar Pangururan sejak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:453/Pid/2018/PTMDN Tanggal 25 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan NegeriBalige Nomor: 278/Pid.B/2017/ PNBLG Tanggal 8 Maret 2018 berkekuatanhukum tetap (inkaracht

Pasar Pangururan sejak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:453/Pid/2018/PTMDN Tanggal 25 Mei 2018 jo Putusan Pengadilan NegeriBalige Nomor: 278/Pid.B/2017/PNBLG Tanggal 8 Maret 2018 berkekuatanhukum tetap (inkaracht van gewsijde) yang menvonis Tergugat VI bersalahmelakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana surat dakwaanPenuntut Umum atas Surat Keterangan Ahli Waris No. 180/SKAW/VII/2009dasar bagi Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 125/Kel PasarPangururan, kesemuanya tindakan

Pasar Pangururan sejak PutusanPengadilan Tinggi Medan Nomor: 453/Pid/2018/PTMDN Tanggal 25 Mei2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 278/Pid.B/2017/PNBLG Tanggal 8 Maret 2018 berkekuatan hukum tetap (inkaracht vangewsijde) yang menvonis Terbanding VI dh Tergugat VI bersalahmelakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana surat dakwaanPenuntut Umum atas Surat Keterangan Ahli Waris No. 180/SKAW/VII/2009dasar bagi Terbanding V dh Tergugat V menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.125/Kel Pasar

Nomor 1417 K/Pdt/202110.11.Intervensi I, Il dan III wajib dikompensasi dan dikonversikan menjadi nilaipembayaran (pelunasan) atas seluruh pinjaman uang oleh Tergugat dan IIkepada Pengugat Dk/Tergugat Dr sekaligus dengan memperhitungkanbungabunganya terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan gugatan iniberkekuatan hukum yang tetap (inkaracht van gewijsde) dan eksekusidapat dilaksanakan dengan tuntas, dengan nilai kKekurangan sebesarRp12.279.556,20 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu

Bahwa pada hakekatnya Perlawanan Para Pelawan dalam Perkara Nomor129/Pdt.Plw/2010/PN.BTM juncto Nomor 124/Pdt/2012/PTR tanggal 2 April2013 juncto Nomor 2219/Pdt/2014 tanggal 24 Februari 2015 adalahPerlawanan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri JakartaPusat yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkaracht Van Gewijsde);Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor452/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2010 yang amar bunyinyaadalah sebagai berikut:Mengadili:Putusan ini disertai dengan

Bdgdiajukan tidak dapat menunda ataupun mencegah pelaksanaan eksekusioleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus ;Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan sebenarnya adalah Perlawananyang sangat keliru dan juga sangat tidak tepat karena ditujukan kepadaPenetapan Eksekusi Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkaracht van gewijsde), sebab Pelawan merupakan pihak yang terkaitlangsung dalam perkara pokok Putusan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) Nomor :15/VII/ARB/BANIMdn/2019 tanggal

Tanggal 27 Juli 2011,yang mendalilkan adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatanhukum dengan alasan karena pelaksanaannya tidak melalui tahapantahapan yang menurut Penggugat tidak benar, kurang cermat, tidakhatihati, tidak teliti (ceroboh) dan lain sebagainya ;Bahwa dalam Sita Eksekusi Riel yang dilakukan Pengadilan NegeriBanjarmasin melalui Juru sita Pengadilan Negeri terhadap bidangtanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata No.46/Pdt.G/1995/PN.Bjm yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkaracht

(1) Rog yang menyebutkan Perlawananitutidakmencegah ataumenundapelaksanaaneksekusi, Kkecualijikadiperintahkanolehpejabatyang telah memerintahkanpenyitaannya,sehingga perlawanan yang diajukan tidak dapat menunda ataupunmencegah pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri BandungKelas IA Khusus ;Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan sebenarnya adalah Perlawananyang sangat keliru dan juga sangat tidak tepat karena ditujukan kepadaPenetapan Eksekusi Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap(inkaracht

., No: 1523K/Pdt/2008 yang sudah berkekuatan hukumtetap (Inkaracht Van gewijsde) adalah berbeda baik dari komposisi dan jumlahpara pihak (subjeknya);Menimbang, bahwa hubungan hukum antara para pihak sesuai bukti T.11,T.12, T.13, dalam perkara terdahulu yaitu. perkara perdata Nomor03/Pdt.G/2007/PN.Pwt., jo. Nomor 215/Pdt/G/2007/PT.

PenggugatRekonvensi/Termohon Konvensi telah resmi dinyatakan bercerai, makaPenggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Majelis Hakimmenyatakan Hibah Harta Gono Gini Tersebut sah dan harta yang dipinjamtersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;14.Bahwa nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/PemohonKonvensi adalah sebagai berikut ;16Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2017 sampaiputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkaracht

(objek sengketa) merupakan bagian yangtidak terpisahkan/merupakan kesatuan areal tanah seluas + 350 Ha adalahhak Penggugat bukan hak Tergugat, yang telan ada putusan Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkaracht) yang menyatakan tanah tersebutadalah hak Penggugat ic putusan Nomor 2/Pdt/G/2007/PN Krw. junctoputusan Nomor 272/Pdt/2008/PT BDG juncto putusan Kasasi MA RI Nomor695 K/Padt/2009 juncto putusan PK MA Nomor 160 PK/Pdt/2011.

Menghukum Tergugat A untuk membayar ganti rugi materil karena tidak dapatdinikmati dan dikuasainya objek perkara oleh Penggugat sejak tahun 2010sampai sekarang yang telah berlangsung selama 6 (enam) tahun, sehinggaganti rugi tersebut telah berjumlah sebesar 6 tahun x Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah) = Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) ditambah setiaptahunnya Rp.4.000.000, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap (Inkaracht van gewjsde), dan bilamana Tergugat A engkar untukmembayarnya

GMMahkamah Agung RI Nomor : 747 K/PDT/2013 jo Putusan PK MARI Nomor :239.PK/PDT/2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak perlawananpara Pelawan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkaracht van gewijsde);Bahwa tidak hanya itu TERLAWAN II juga kembali mengajukan perlawananterhadap PELAWAN I pada tahun 2017 yang pada saat itu TERLAWAN IIberkedudukan sebagai Pelawan dan PELAWAN I berkedudukan sebagaiTERLAWAN sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 217/Pdt.G/2017/PN.MTR jo.Putusan Pengadilan Tinggi