bisa rukun sebagai suami istri, maka padatanggal 23 Desember 2009 dibuat kesepakatan bersama antara Pemohon denganTermohon, bahwa kedua pihak telah sepakat untuk melanjutkan perceraiandengan posisi Pemohon yang mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama;Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut di atas dan setelah Pemohondipindahtugaskan kembali ke Perwakilan BPKP Kota Semarang (Januari 2010),Pemohon kemudian mengurus surat ijin perceraian kemudian terbit surat yin No :10.11.12.13.KEP.XXX/K.SU

putusan yang seadiladilnya(EX AEQUO ET BONO)); Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohondidampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidakhadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun iatelah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedang tidakdatangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Izin Cerai Nomor : KEP645/K.SU

adalahsebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadi dipersidangan dan ternyata Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan suatualasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir; Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Izin Cerai Nomor : KEPXXX/K.SU

Nomor : 022/YSKI/K.SU/042013 tanggal 6 April 2013 perihal Laranganmenguasai tanah, namun tidak diindahkan, sehingga pelapor RUSLI berdasarkan kuasadari ARNOLD SIPAHUTAR, S.E telah membuat Laporan Pengaduan ke PolrestaMedan.Melanggar Pasal 6 Ayat (1) Huruf 8 UndangUndang RI Nomor 5 Prp Tahun1960.Mahkamah Agung tersebut;Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.C/2013/PN.

Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,Nomor KEP559/K.SU/02/2018, Tentang Pemberian Izin Perceraian atasnama Pemohon, tanggal 08 November 2018, yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta, (P3);HIm.4 dari 13 hlm. Putusan No.3440/Pdt.G/2019/PA.Sda.4.

;Surat Undangan No. 009/K.SU/PDT/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 dari KuasaPara Ahli Waris alm. Iyan bin Silin kepada H. Apas diberi tanda P6a.;27282930313233343536373839Surat Undangan No. 010/K.SU/PDT/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 dari KuasaPara Ahli Waris alm. Iyan bin Silin kepada H. Bentong Sahroni bin Muhid(Ketua Rw. 02) diberi tanda P6b.;Surat Undangan No. 015/K.SU/PDT/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 dari KuasaPara Ahli Waris alm. Iyan bin Silin kepada H. Apas diberi tanda P7a.

ZACKY FITHRYA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor: Kep1681/K.SU/02/2012, tanggal 30 April 201287tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ruang lingkup, tugas,tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansipemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negarasesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipildengan hak dan kewajiban yang diberikan secara

ZACKY FITHRYA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor: Kep1681/K.SU/02/2012, tanggal 30 April 2012tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ruang lingkup, tugas,tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansipemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negarasesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipildengan hak dan kewajiban yang diberikan secara

Hum Wandi Budi Wijaya , SH & Associates;

atas nama SARMAK HASBI SIDQI HASIBUAN;

Dan Daftar Hadir Pembahasan Setra Gakkumdu Kota Medan;

diajukan, Para Tergugat tidak pernah dapat menunjukan buktibukti tersebut,sehingga Para Penggugat akhirnya harus mencari dan/atau mengumpulkandokumen suratsurat dan/atau keteranganketerangan yang dijadikan dasar olehPara Tergugat dalam menguasai dan/atau memiliki dan/atau memanfaatkandan/atau memperjualbelikan 1 (satu) bidang tanah dalam point pada gugatana quo dengan cara diantaranya :1 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengirimkan Surat Undangan kepada Tergugat IIdengan Nomor Surat : 011 / K.SU

K.S / PDT / I/ 2010tertanggal 27 Januari 2010 tetapi tidak ditanggapi olehTergugat II ( bukti P 18 );4 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengirimkan Surat Somasi III dan Terakhir kepadaTergugat II dengan Nomor Surat : 042 / K.S / PDT /Il / 2010 tertanggal 03 Pebruari 2010 tetapi tidakditanggapi oleh Tergugat II ( bukti P 19 );Putusan No. 587/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 111011Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengirimkan Surat Undangan kepada Tergugat Vdengan Nomor Surat : 037 / K.SU

Fotocopy Surat Edaran Nomor : SE1207/K.SU/JF/2009tentang Ketentuan Peralihan Penerapan PERMENPAN NomorPER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional AuditorHalaman 48 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN BNAdan Angka Kredit nyQt OCcopy ?

Hum Wandi Budi Wijaya , SH & Associates;

- Form A, Laporan hasik pengawasan pemilu, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SU- 28/03/2024, tanggal 21 Maret 2024;

- Formulir temuan Nomor : 0002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024, tanggal 25 Maret 2024;

- Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 002/ Reg/TM/PL/Kota/02.01/ III/2024;

- Undangan klarifikasi Nomor 0070/PP.00.02/K.SU-28/03/2024, Kepada

;

- Berita Acara Sumpah Janji atas nama SUEGENG AFRIADI, SH;

- Berita Acara Klarifikasi Formulir Model B.12;

- Pemberitahuan Status Temuan Formulir Model B.18;

- 3 (tiga) Eksemplar berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Medan terhadap laporan Nomor : 02/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024;

- Undangan Pembahasan Sentra Gakkumdu kota Medan Nomor 0066/PP.00.02/K.SU

Dan Daftar Hadir Pembahasan Setra Gakkumdu Kota Medan;

- Undangan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Medan, Nomor 0077/PP.00.0/K.SU-28/04/2024, Tanggal 17 April 2024;

- Undangan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Medan, Nomor 0078/PP.00.0/K.SU-28/04/2024, Tanggal 17 April 2024;

- Undangan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Medan, Nomor 0081/PP.00.0/K.SU-28/04/2024, Tanggal 19 April 2024;

- Undangan

Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Medan, Nomor 0082/PP.00.0/K.SU-28/04/2024, Tanggal 19 April 2024;

- Surat Tugas 0002/SG/Kota Medan/IV/2024, tanggal 24 April 2024

34. 1 (satu) Laptop, Mouse dan Charger serta tas ransel Laptop, Merk Acer / Travelmate P414 Core i7 dengan kode barang 3.10.01.02.002, Kondisi Barang Baik;

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana di bawah register Nomor 3/Pid.S/2024/PN Mdn atas nama

Hum Wandi Budi Wijaya , SH & Associates;

- Form A, Laporan hasik pengawasan pemilu, Nomor: 002/LHP/PM.01.02/SU- 28/03/2024, tanggal 21 Maret 2024;

- Formulir temuan Nomor : 0002/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024, tanggal 25 Maret 2024;

- Kajian dugaan pelanggaran Nomor : 002/ Reg/TM/PL/Kota/02.01/ III/2024;

- Undangan klarifikasi Nomor 0070/PP.00.02/K.SU-28/03/2024, Kepada

;

- Berita Acara Sumpah Janji atas nama SUEGENG AFRIADI, SH;

- Berita Acara Klarifikasi Formulir Model B.12;

- Pemberitahuan Status Temuan Formulir Model B.18;

- 3 (tiga) Eksemplar berita acara pembahasan Sentra Gakkumdu Medan terhadap laporan Nomor : 02/Reg/TM/PL/Kota/02.01/III/2024;

- Undangan Pembahasan Sentra Gakkumdu kota Medan Nomor 0066/PP.00.02/K.SU

Dan Daftar Hadir Pembahasan Setra Gakkumdu Kota Medan;

- Undangan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Medan, Nomor 0077/PP.00.0/K.SU-28/04/2024, Tanggal 17 April 2024;

- Undangan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Medan, Nomor 0078/PP.00.0/K.SU-28/04/2024, Tanggal 17 April 2024;

- Undangan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Medan, Nomor 0081/PP.00.0/K.SU-28/04/2024, Tanggal 19 April 2024;

- Undangan

Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Medan, Nomor 0082/PP.00.0/K.SU-28/04/2024, Tanggal 19 April 2024;

- Surat Tugas 0002/SG/Kota Medan/IV/2024, tanggal 24 April 2024

34. 1 (satu) Laptop, Mouse dan Charger serta tas ransel Laptop, Merk Acer / Travelmate P414 Core i7 dengan kode barang 3.10.01.02.002, Kondisi Barang Baik;

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana di bawah register Nomor 2/Pid.S/2024/PN Mdn atas nama

Tim.14.15.Surat dari Sekretaris Urmum Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) tertanggal 23 Juli 2007 Nomor ; S952/SU/05/2007hal Surat Peringatan Pertama Pengosongan rumah negara bagi pensiunanBPKP. yang ditujukan kepada SUGIJANTO, bukti P14 ;Surat dari Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) tertanggal 23 Juli 2007 Nomor ; S 4019/K.SU/05/2009 hal permohonan pembelian rumah dinas BPKP. di16.17.18.19.Kunciran, Tangerang yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet dantembusan

pangkat ke Penata, Golongan Ill/c dan JabatanAuditor Ahli Muda dengan SK Kepala BPKP NomorKep05.01.016899/SESMA.I/ 2001 tanggal 22 Nopember2001.Kenaikan pangkat ke Penata Tingkat I, Golongan IlI/d danJabatan Auditor Ahli Muda dengan SK Kepala BPKP Nomor :Kep2286/K.SU02/2/2005 tanggal 1 September 2005e Bahwa pada akhir tahun 2007, ahli bertugas diPerwakilan BPKP Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dengan jabatan Auditor Muda sampaidengan sekarang dengan SK Pemindahan dariKepala BPKP Nomor : KEP1961/K.SU

ZACKY FITHRY ABahwa jabatan Saksi pada Kantor Perwakilan BPKP Jawa Barat sebagai AuditorAhli Madya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan ornor: Kep1681 /K.SU/02/20 12, tanggal 30 April 2012tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ruang lingkup, tugas,tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi76pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalarnnya terdapat kepentinganNegara sesuai dengan peraturan perundangundangan

ZACKY FITIIRY A berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor: Kep1681/K.SU/02/20 12, tanggal 30 April 2012tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ruang lingkup, tugas,tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansipemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negarasesuai dengan peraturan perundangundangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipildengan hak dan kewajiban yang diberikan secara

Drs,diketahui oleh Lurah Sungai Ulin ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan LurahSungai Ulin Nomor : 100/134/K.SU/Pem/2014 tanggal 01Oktober 2014 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Panitia PemeriksaanTanah A Nomor : 563/PHTRIS/2014 tanggal 17 Oktober2014 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik danData Yuridis Nomor : 354/Peng.PT/2014 tanggal 09062014 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahnan Kota Banjarbaru Nomor483/HM/BPN.63.72/2014 Tentang

2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Keputusan Bawaslu Kota Medan;

Kep401/K.SU/02/2006, tanggal 3 Maret 2006;" Bahwa berdasarkan surat dari Kapolres Indramayu perihalpermintaan bantuan audit investigasi tentang dugaanpenyimpangan penggunaan dana hasil lelang tanah ekspengangonan di Desa Bogor Kecamatan Sukra KabupatenIndramayu, oleh Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan ProvinsiJawaBarat, ahli ditugaskan sebagai Ketua Tim untuk melakukan auditdalamrangka menghitung kerugian keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan penggunaan dana hasil lelang tanah ekspengangonan di

2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 778 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Keputusan Bawaslu Kota Medan;

Kepala BPKPSekretaris Utama Jakarta Nomor :Kep 877/K.SU/02.2/2003, tanggal 26 Pebruari 2003.Dalam pangkat penata Muda TK I, III/b.f Mengikuti Diklat Forensic Audit di CiawiBogor tanggal 15 November 2007.e Bahwa saksi memiliki Sertifikat Jabatan FungsionalAuditor Tingkat Ahli Ketua Tim Nomor: STTPP0183/JFAKT/01/VU/2006 Tanggal 10 Oktober 2006.e Bahwa saksi selaku Ketua Tim Auditor yang telahditunjuk oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Acehuntuk melakukan perhitungan Kerugian KeuanganNegara pada proyek

Sejak tanggal 9Oktober 2014 sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP465/K.SU/2014 sebagai Koordinator Pengawasan Bidang Investigasisampai sekarang.

Kepala BPKP Sekretaris Utama JakartaNomor :Kep 877/K.SU/02.2/2003, tanggal 26 Pebruari 2003.