menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor: 363tersebut; Bahwa apabila ternyata Penggugat yang menyatakan telah berulang kalimenegur Tergugat 1 dan Tergugat 2 (vide gugatan angka 10) merupakanalasan yang sangat dibuatbuat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka kami mohon pada MajelisHakim pemeriksa perkara agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (Niet Onvantkelijk Verklaard);DALAM REKONVENSI;Hal.7 dari 13 hal.Put.No.567 K/Pdt/2010Bahwa apa yang tertulis dan termuat dalam Eksepsi dan Kanvensi

/Pokok Perkara mohon secara mutatis dan mutandis dianggap termuat kembalidalam bagian Rekanvensi;Bahwa Tergugat dalam Kanvensi (dK) sekarang menjadi PenggugatRekanvensi (dR) dan atau Penggugat dalam Kanvensi menjadi Tergugat dalamRekanvensi (dR), hal mana ini dilakukan untuk menjamin hakhak Penggugat(dR) dan antisipasi kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibatpersekangkalan jahat suami Tergugat Rekanvensi (dR) dengan pihak ke 3(tiga) Nataris Tjandrawathy Tjiptakentjana,SH. yang telah

bulan, dan sebelum pemikahandilaksanakan Termehon konvensi mengaku telah hamil 2 (dua) buian, danUntUK menjaga nama baik keluargs Pemohon konvensi dan Termehonkenvensi, Paemohan konvensi terpaksa menikahi Termohen konvensi.Setelah pemikahan dilaksanakan Pemohion kanvensi langsung pergimeninggalkan Termehon konvensi dan tidak pemah berhubungansebagaimana layaknya suami ister;liMenimbang bahwa Pamohon konvensi dalam gugaltannya jugamencurigai Termohon kanvensi telah mermiliki lakitaki lain selain Pernohonkonvensi

yaitu bahwa kedua saksipernah melihat sendii Pemohon Konvensi dan Termohon konvensibarkumpul dalam satu rumah yaitu di rumah orangua Pamohen konvensiseiama sekitar 1 (satu) bulan sebelum Pemohon Konvensi meninggalkanTermohon konvensi:Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Tarmohon konvensitentang pernah tejadinya hubungan badan (hubungan kalamin) antaraPemohon konvensi dengan Termohon konvensi yang jusiru kemudiandidukung oleh katerangan Kedua saksi Pamohon sendiri tentang pernahberkumpulnya Pemohon kanvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menghukum penggugat kanvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 4 79.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah );

Dalam Eksepsi:Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui danmembenarkan putusan hakim tingkat pertama, menyatakan menolak eksepsiTergugat Rekonvensi/Penggugat Kanvensi, oleh karena dalam pertimbanganhukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semuakeadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telahtercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;Il.

atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, bahwa Hak Tanggungantetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada;Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum gugatan pada angka 8(delapan) beralasan menurut hukum untuk ditolak;DALAM REKONVENSIDalam EksepsiHalaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 202/PDT/2019/PT PDG.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkanputusan hakim tingkat pertama, menyatakan menolak eksepsi TergugatRekonvensi/Penggugat Kanvensi

Tenrmohon didampingi kuasanya telah hadir, danMajelis Hakim telah mendamaikan Pemonon dan Termohon akan tetapi tidakberhasil:Batwa, sesuai Perma No.1 tahun 2016 Permohon dan Termohon telahmenempuh proses mediasi dengan mediator Lutfi Muslin,.S.4g, M.A, akantetapi tidak berhasil:Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat pennohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemeohon;Batwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Terrmohon memberikanjavwaban secara tertulis sebagai berikut :Dalam Kanvensi

lahir dan bathin kepada Termohon / Pemohon Rekovensiselama 1 Tahun yattu sebesar Rp, 20,000,000 (Oua Puluh JutaRupiah).4) Menetapkan Mut'ah dan Pemohon untuk Termohon Emas Mumisebesar 20 Gram.3 Menghukum Pemohon Termohon Rekovensi untuk membayarkanhutangnya pada Termohon / Pemohon Rekovensi sebagai berkut Uang sebesar Rp, 40,000,000 Emasmumi seberat 20 Gram atau seharga Rp. 17.500.000Jumlah Rp. 57.500,000Bahwa, atas jawaban Temncohon tersebut, Pemohon telah mengajukanreplik lisannya Setelah Pemohon Kanvensi

Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon Kanvensi/Penggugat Rekonvensipada Poin 8, Pemohon KonvensifTergugst Pekonvensi akanmanjelaskannya ;6.1.

Bahwa, patut dinyatakan tidak dapat diterima seluruh dalil yang didalilkanoleh Penggugat Rekonvensi semula Termohon Dalam Kanvensi;3. Bahwa, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak sanggup memenuhi gugatanrekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;4.

Rekonvensi semula Pemohon Dalam Konvensi;5.Bahwa, mengenai mut ah yang diminta oleh Penggugat Dalam Rekonvensimengenai mutah berupa emas seberat 12,5 gram, biaya nafkah dalammasa iddah sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) setiapbulan selama 3 bulan dan hadlonah sebesar Rp.800.000, ( delapan ratusribu rupiah)setiap bulan, sangan memberatkan Tergugat Rekonvensisemula Pemohon Konvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi bersediamemenuhi keinginan dari Penggugata Rekonvensi semula TermohonDalam Kanvensi

300.000, (Tiga ratus ribuSes)Nermbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohonowersi untuk membayar guagatan rekonvensi dari Penggugat*ScerensiTermohon Konvensi tersebut, Penagugat Rekonvensi/TermohonSe=s menyatakan tetap pada tututannya kecuali nafkah untuk 4SS creng anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menerimanya SSemoOang. bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/TermohonSe=" 2227 ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaanSS sek dalam Penggugat Rekonvensi/Termohon Kanvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut agar TergugatRekenvensi/Pemohon Konvensi menyerahkan muf'ah berupa kenangkenanganuntuk Temmohon Konvensif Penggugat Konyansi berupa tanah kebun pinang 3 (tiga)baris kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Kanvensi.

Member izin kepada Pemechon Kanvensi untukmenjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvens dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untukmengifimkan salinan penetapan tkrar talak kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timuruntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.2.

TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JoPasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi

juta rupiah)perbulan, oleh karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensidengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan besaran uangnafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensibernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 4 tahun tersebut berdasarkankesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sertaakan dituangkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan didukung olehketerangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon Kanvensi

MENGADILI

DALAM KANVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi

2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (Iskandar bin Abidin)) untuk menjatuhkan talak atu rij'i terhadap Termohon Konvensi (Evi Roselii) di depan sidang Pengadsilan Agama Dompu;

3. MenghukumPemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi mut'ah sebesar Rp.500. 000,- (lima ratus ribu rupiah)

DALAM REKONVENSI

1.

No. 0209/Pdt.G/2017/PA.TBK.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaranterus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumahtangga, dimana dalil dan alasanalasan selengkapnya sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa atas dalil permohonan

menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai padakualitas terjadinya pertengkaran terusmenerus yang tidak dapat didamaikanlagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi a guo patut dinilai telahmemenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1), sehinggakesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut diatas salingbersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dailildalilpermohonan Pemohon Kanvensi

TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JoPasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi

Rekonvensi hanyamenyanggupi untuk membayar nafkah tersebut sejumlah Rp. 2.000.000, (duajuta rupiah) perbulan, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara PenggugatRekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akanbermusyawah dalam menetapkan besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anaktersebut berdasarkan kepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sertaakan dituangkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan didukung olehketerangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon Kanvensi

MajelisHakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatatnikah kantor urusan Agama Kecamatandi tempat Pemohon Kanvensi danTermohon Konvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi danTermohon Konvensi berdomisili sekarang ini untuk dicatat dalam daftaryang disediakaan untuk itu;Dalam Rekovensi :Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakanputusan

TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JoPasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi

dalildalil permohonan Pemohon Konvensi telahterdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni faktatelah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi berpisah tempat timggal hingga saat ini kurang lebih 8bulan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Termohonkonvensi juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masingmasingbernama: 1. xxx, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyabahwa Pemohon kanvensi

No. 766/Pdt.G/2018/PA.Ktg.wartawan, Pemohon dan Termohon berhutang di Bank Citra, dan antara PemohonKonvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018hingga sekarang kurang lebih 7 bulan, 2. xxx, memberi keterangan di bawahSumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon kanvensi dan Termohon Konvensitelah dikaruniai 1 orang anak yang hingga sekarang diasuh oleh Termohon,pekerjaan Pemohon adalah wartawan, Pemohon dan Termohon berhutang diBank Citra dan antara Pemohon konvensi

Apabila perkawinan semacam ini dipertahankan, maka Pemohon Konvensisebagai suami dan Termohon Kanvensi sebagai istri, jelas tidak akan bisamelaksanakan kewajibannya masingmasing ;Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalildalil permohonan thalak Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sesuaipenjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam

Membayar nafkah iddah sebasar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan yangberarti selama 3 bulan sebasar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah);Menimbang, bahwa ke 1 Penggugat Rekonvensi menuntut TergugatRekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvnensi sebesarRp.9.000.000, (sembilan juta rupiah) karena Pemohon Kanvensi berhutang sebasaritu ketika masih rukun yang sampai sekarang tidak pernah dibayar ; Bahwa, atas tuntutan hutang sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah), makaTergugat

kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akanmengajukan suatu apapun, melainkan mereka mohon putusan ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana telah tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini;TENTANG HUKUMNYADALAM KONVENSI :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensisebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan,Pemohon Konvensi prinsipel dan Termohon Kanvensi

Bahkan apabila perkawinan semacam ini dipertahankan, makaPemohon Konvensi sebagai suami dan Termohon Kanvensi sebagai istri, tidakbisa melaksanakan kewajibannya masing masing;Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwaalasan cerai Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian dan telahsesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undangundang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sertapasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JoPasal 82 ayat (4) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah PemohonKonvensi bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga PemohonKonvensi dan Termohon Kanvensi

Rekonvensi hanya menyanggupi untuk membayarnafkah tersebut sejumlah Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)perbulan, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensidengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan bermusyawah dalammenetapkan besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut berdasarkankepatutan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta akan dituangkan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi,menyatakan bahwa Pemohon Kanvensi

Ulfah masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Senin tanggal 2 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16Rabiulawal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Penggantiserta dihadiri oleh Pemohon Kanvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi.Hakim Anggota, Ketua Majelis,H. Ah. Sholih, S.H.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi/semula Konvnsiensi, oleh karenaitX mohon agarSalam bagian Kanvensi mutatis perdaganyan: sanitary napkins,ers, pantyliner, wet tissue, sediaani kKebutuhan keluarga modern Softies yaitu produk Tissue Basah;Bahwa selain merekmerek terkenal tersebut, Penggugat Rekonvensi jugaendaftarkan merek "Safe Care" yang telah terdaftar dalam Daftar UmumMerek Direktorat Merek Direktorat Jenderal HKI dengan daftar Nomor545680 tertanggal 4 Agustus 2003 (diperpanjang dengan Agenda